Ditemukan 7007 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor 00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057
    Putusan Nomor 213/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02544/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor00270/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 02-10-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pol
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
HARANG
7411
  • Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis dan terbaca padaKutipan Akta NikahNomor : 249/07/I/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    Oktober 2020 dalam Register Nomor54/Pdt.P/2020/PN Pol, telan mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Harang, Umur : 45 Tahun,Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, dari orang tua bernamaKatjo (Ayah) dan Jumu (Ibu); Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Harang, Tempat/ tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, telah tercatat dengan benar padadokumen Pemohon yaitu Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057
    dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohonmemohon agar identitas Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiranPemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang tertulis dan terbaca :Haeruddin lahir di Karingngi 1970 adalah 1 (Satu) orang yang sama dengannama HARANG, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, yang telahtercatat pada dokumen Pemohon pada ljazah pemohon yaitu pada SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Dasar (SD) Negeri 057
    Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu)orang yang sama dengan nama: Harang, Tempat / tanggal lahir: Karingngi10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitupada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057 Inp.Siratuang di Kec. Campalagian, Kab.
    mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukumbahwa yang bernama: Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis danterbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/1/1994 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas,tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama:Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis danterbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahDasar (SD) Negeri 057
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4883 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012Nomor 00011/203/12/057
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu
Register : 26-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Bkt
Tanggal 20 Juni 2016 — Pemohon I dan Pemohon I
1811
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Bkt
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 31-12-2016
Putusan PA WATES Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wt
Tanggal 5 Oktober 2016 — PEMOHON
601
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Wt
    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wtasl pea ait) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:Ririn Januaristi binti Tarwoto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun KretekRT. 18/RW. 08 Desa Glagah, Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama
Putus : 18-11-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4475 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA;
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak
    Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 207/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010034.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02545/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00272/207/15/057
    Putusan Nomor 207/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02545/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00272/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 0027 1/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015Nomor 00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    memberikan putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010033.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057
    Putusan Nomor 210/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02611/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 Nomor00271/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1788 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
13430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003966. 16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00439/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013 Nomor: 00029/207/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00439/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00029/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00029/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00439/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00029/207/13/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057
    Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057
    Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02575/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    dilakukan tanpa Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057
    Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02547/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYUP INDO
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/20192014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, sehingga pajak yang harusdibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon
    Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di Jalan Madura 6Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing,Jakarta 14140, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagaiberikut: Uraian
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas namaPT Dayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di JalanMadura 6 Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung,
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00101/207/14/057
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
15748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65995/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00034/207/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/VVPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014Halaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00034/207/10/057
Putus : 27-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/PDT/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — DEBORA TOOSYE PELEALU VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., dkk.
5622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARGARETHA MEMELINK, bertempat tinggal di JalanArjuna Gunung Polisi Nomor 10 RT 057, Kampung Baru llir,Balikpapan Barat, Balikpapan;2. HAMID GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan KH.Agus Salim Il Nomor 42 Balikpapan;3. PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG BALIKPAPAN,berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 139Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Tamy Taslim danJedida selaku Kepala Cabang dan Kepala PengembanganBisnis Cabang PT.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam Perlawanannya memohon kepada Pengadilan NegeriBalikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menunda Pelaksanaan Eksekusi Riil atas sebidang tanah dan bangunandiatasnya yang terletak di Jalan Arjuna Gunung Polisi RT.057
    Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.HPelealu dan berhak untuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.HPelealu berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak diJalan Arjuna Gunung Polisi RT.057, Nomor 10 Kelurahan Baru llir,Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/Kelurahan Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;4.
    Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Pelawanadalah ahli waris yang sah dari almarhum V.A.H Pelealu dan berhakuntuk memiliki bagian harta warisan almarhum V.A.H Pelealu berupasebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan ArjunaGunung Polisi RT. 057 Nomor 10, Kelurahan Baru llir, KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Sertifikat Hak Milik Nomor 164/KelurahanHalaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 343 K/Pdt/2018Karang Jati sekarang Kelurahan Baru llir, seluas 667 m?;.
Register : 27-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5255 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT COATS REJO INDONESIA;
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian banding tanggal 26 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004693. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00741/KEB/WPJ.07/2018tanggal 21 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/203/12/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00741/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5255 B/PK/Pjk/2020Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00741/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057
Register : 16-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 352/Pdt.P/2013/PN. BKN
Tanggal 25 April 2013 — JASRIL,dkk
3611
  • meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangtertanggal 16 April 2013 dibawah register Nomor : 352/Pdt.P/2013/PN.BKN, telahmengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2005sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057
    Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/14/III/2005, diberi tanda P2;3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/26 tanggal 15 April 2013, diberi tandaP.3;4.
    kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsisebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan sepertimanipulasi data asalusul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4serta keterangan saksi Mardi dan saksi Muherni didapatkan fakta bahwa Pemohon Jasrildan Pemohon Jusmawati telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2005sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057
Register : 27-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 057/Pdt.P/2015/PA.LLG
Tanggal 16 Nopember 2015 — PEMOHON I VS PEMOHON II
100
  • 057/Pdt.P/2015/PA.LLG
Register : 12-01-2009 — Putus : 03-02-2009 — Upload : 26-10-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 057/Pdt.G/2009/PA.Po
Tanggal 3 Februari 2009 — Pemohon x Termohon
71
  • 057/Pdt.G/2009/PA.Po