057/Pdt.P/2012/PA.Bjm

057/Pdt.G/2011/PA.Bko

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2011/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempatkediaman di Kabupaten Merangin, sebagai Penggugat.LAWAN :Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis dan terbaca padaKutipan Akta NikahNomor : 249/07/I/1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057

Oktober 2020 dalam Register Nomor54/Pdt.P/2020/PN Pol, telan mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Harang, Umur : 45 Tahun,Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, dari orang tua bernamaKatjo (Ayah) dan Jumu (Ibu); Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : Harang, Tempat/ tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, telah tercatat dengan benar padadokumen Pemohon yaitu Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057

dan tahun kelahiran Pemohon, maka dengan ini Pemohonmemohon agar identitas Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiranPemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang tertulis dan terbaca :Haeruddin lahir di Karingngi 1970 adalah 1 (Satu) orang yang sama dengannama HARANG, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, yang telahtercatat pada dokumen Pemohon pada ljazah pemohon yaitu pada SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Dasar (SD) Negeri 057

Pol.Mas, tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu)orang yang sama dengan nama: Harang, Tempat / tanggal lahir: Karingngi10 Juli 1975, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Ijazah pemohon yaitupada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 057 Inp.Siratuang di Kec. Campalagian, Kab.

mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukumbahwa yang bernama: Haeruddin lahir di Karingngi 1970 yang tertulis danterbaca pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/07/1/1994 yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutallu, Kabupaten Pol.Mas,tertanggal 18 Januari 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama:Harang, Tempat / tanggal lahir : Karingngi 10 Juli 1975, sesuai yang tertulis danterbaca pada Ijazah pemohon yaitu pada Surat Tanda Tamat Belajar SekolahDasar (SD) Negeri 057

Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012Nomor 00011/203/12/057

Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4883/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2012 Nomor0001 1/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057

Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara :H. BakhrudinSebelah Timur :H.Masran JunaidSebelah Selatan : H.Marwan / Hj. FatimahSebelah Barat : H. M.

No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan TelukDalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganukuran 9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H. Bakhrudine Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H.Marwan / Hj. Fatimahe Sebelah Barat : H. M. AiniSekarang ditempati olen Penggugat V s/d XII3.3.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat diJI,Kini Balu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7meter x 22 meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H.Kamsionoe Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.

Kini Balu No.26 A RT.057/038, RW.019,Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, dengan ukuran 9 meter x 22 meter (198 M*),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : H. BakhrudinSebelah timur : H. Masran JunaidSebelah selatan : H. Marwan / Hj. FatimahSebelah barat : H.M. AiniSekarang dikuasai oleh Penggugat V s/d XIl.Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumahberalamat JI.

Sebuah rumah dan sebidang tanah perwatasan yangterletak beralamat di Jalan Kinibalu No.26.A RT.057/038RW.019, Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan hibahdibawah tangan tanggal 7 Juni 1981 dari Alm HjMaknawiyah kepada H Bakhruddin (PENGGUGATKONVENSI) dan SKKT No. 138.07/50/RahTD/BTH,Tanggal 11 Oktober 2004 dengan luas 154 M2 atas namaH Bahkruddin bin H M Aini (Alm).3.

057/Pdt.P/2015/PA.LLG

057/Pdt.P/2020/PA.Mgt

057/Pdt.G/2009/PA.Po

Terbanding dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07September 2007 mengenai Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Masa Pajak Januari Desember 2003 Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, yangditerima oleh Pemohon Banding pada tanggal 10September 2007;A. Pemenuhan Ketentuan Formal7.

Oleh karenapenyerahan barang tersebut dilakukan ke pihakbuyer di luar negeri maka Pemohon Bandingtidak memungut PPN sesuai ketentuan yangberlaku;Bahwa dalam SKPKB PPN Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006,Terbanding menghitung Dasar Pengenaan Pajakyang terdiri dari Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sebesar Rp. 22.264.326. 126,00;Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita AcaraHasil Pemeriksaan tanggal 24 Nopember 2006Pemeriksa melakukan koreksi positif atasDasar Pengenaan Pajak yang terdiri

No. 392/B/PK/PJK/200910maupun = pengenaan PPN sebagaimana yangtercantum dalam SKPKB PPN Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006tersebut;Bahwa PPN terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut1. Dasar Pemgenaan Pajaka. Ekspor Ro.20.910.286.126,00b. Penyerahan yang PPNnya Harus dipungut Ro.1.354.040.000,00Jumlah Ro.22.264.326.126,002. Pajak keluaran seluruhnya Rp.84.262.329,003. Pajak yang dapat diperhitungkan:a. Pajak Masukan yangDapat dikreditkan Rp.86.456 .423,00b.

Putusan15663/PP/M.XII1/16/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1461/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 7 September 2007,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari Desember 2003 Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, atasnama : PT. Molax International, NPWP:01.882.583.6.057 000, alamat : JI.

keliru' serta tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan' yangberlaku;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor: PUT15663/PP/M.XII1/16/2008tanggal 17 Oktober 2008 yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember2003 Nomor : 00012/207/03/057

Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004916.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057

Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi

Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012Nomor 00009/203/12/057

Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23sebesar Rp231.770.091,00, yang tidak dapat dipertanankan oleh MajelisHakim Pengadilan

mengajukansurat uraian banding tanggal 18 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104280.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00146/KEB/WPuJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00036/207/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 124/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00036/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Oktober 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp222.000.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003965.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00436/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor 00028/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00436/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00028/207/13/057/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510, adalah telah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00028/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00436/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00028/207/13/057

Klamono Blok IV No.51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan Utara2. Nama : ROSPITA HELDIANSYAHNIK : 82711064401820002Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 04 Januari 1982Agama : IslamPekerjaan : lbu Rumah TanggaAlamat Jin.

Klamono Blok IV No. 51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan utaraSelanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon mencabutPermohonannya secara lisan tanggal 03 Agustus 2021, oleh karena itupencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan UndangUndang yangberlakuMEN ETAPKAN:1.

uraian banding tanggal 26 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put004693. 12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00741/KEB/WPJ.07/2018tanggal 21 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/203/12/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00741/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5255 B/PK/Pjk/2020Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00741/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2012 Nomor00007/203/12/057

Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusan Terbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00012/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057

Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2019Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057/15 Tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/057

05/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 2 Januari2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tandapenduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei 2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam; Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan namaDIKAIMIN, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 057

/1996Lkb,tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Bengkalis; Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera padaAkta Kelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171102501082371

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon pada pinggirKelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.

tersebut, maka HakimPengadilan Negeri menetapkan penambahan nama Pemohon dari DIKAIMINmenjadi DIKAIMIN SIMON sangat beralasan hukum sehingga petitum ke2beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum ke3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah namaPemohon pada pinggir Kelahiran Pemohon Nomor : 057

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009, (Kutipan Akta NikahNomor : 0235/057/III/2009 tanggal 25 Maret 2009).2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat selama 9 bulan.

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor : 0235/057/III/2009 tanggal25 Maret 2009 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2.B. Buktisaksi :1.

Tanggal 08 Agustus 2007. yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor :0235/057/II/2009 tanggal 25 Maret 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadapTergugat memiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upayaperdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalampersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim.Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang dengan nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31Desember 2012,4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis PEMOHONASLI bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON ASLI;5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulisdidalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan ljasah Pemohon;6.

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang yang semula namaPemohon adalah PEMOHON ASLI diubah menjadi PEMOHON ASLI3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 1350/057/XII/2012 tanggal 30Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materaicukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode(P1).2.

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodatatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang;4.