Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan PemerintahNo.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurunganberdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan atau....dst.

ketentuan untuk melaksanakan ketentuanundang undang (Pasal 12 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011), berarti peraturanpemerintah Nomor 32 tahun 1979 adalah peraturan untuk melaksanakan ketentuanundang undang Nomor 43 tahun 1999, namun nyatanya pertimbangan hukumpengadilan Tata Usaha Negara Pangka Raya Nomor : 18 / G / 2013 / P.TUN.PLKtanggal 24 September 2013 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam pertimbanganhukumnya mendasari

putusan hanya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 32tahun 1979 tetapi samasekali tidak ada mendasari putusannya kepada induk peraturanpemerintah tersebut yaitu : Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 terutama Pasal 23ayat (4 ) dari Undang Undang tersebut .Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rayadalam putusanya Nomor 18/G/2013/P.TUN.

samasama di Metro);Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim tersebut dan adanya permasalahansebagaimana dinyatakan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menerima dan menyatakan ingin mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebutpada prinsipnya Majelis Hakim tidak berkeberatan karena dapat dibenarkan dan tidakbertentangan dengan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku, halmana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv; Menimbang, bahwa dengan mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2, identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

G.TUN/2007P.TUN.Mks, yangdiperbaiki pada tanggal 25 September 2007; Mengenai Masalah : Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 283/Timbuseng, tanggal 9 Nopember 1989, Gambar Situasi (GS) Nomor909/1989, tanggal 8 Nopember 1989 luas 70.535 M tercatat/terdaftar atas nama ANDIMANGINRURU PATTA EMBA kemudian beralih kepada Ir.M.ARIEF KADIR padatanggal 17 Desember 1997 untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; Bahwa adapun halhal dan alasanalasan hukum yang mendasari

Bahwa asal usul nama XXXXXXXX adalah pada saat baru lahir oleh orang tuaPemohon diberi nama XXXXXXXXXXX, lalu setelan ayah kandung Pemohonmeninggal dunia disaat Pemohon sering sakitsakitan, lalu oleh keluarga namaPemohon dirubah menjadi XXXXX hal ini mendasari Pemohon sebagai anakPutusan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA Kbm Hal. 1 dari 8 halterakhir (kari) dengan harapan Pemohon senantiasa sehat.

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer IIO8 Jakarta Nomor: 19/K/PM II08/AU/I/2009tanggal 25 Nopember 2009.Mendengar ;1. Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksimelalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidakpernah hadir tanpa alasan yang sah.2.

yang ditentukandalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/Tergugat II dan II dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill dengan tegasmenyatakan tidak sependapat dan berkeberatan dengan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebab nyatanyata keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya yang mendasari

kepada Tergugat IIl adalahperbuatan melawan hukum, sehingga Akta Hibah Nomor 60tanggal 26 Agustus 1996 batal demi hukum;Bahwa sebagaimana alasanalasan yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Ill tersebut di atas pada hakekatnya secara yuridispertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasari suratbukti yang berupa foto copy, vide bukti P15 dan P16 adalahbertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang alat buktiyang dianggap sah secara hukum, sehingga dengan demikiansecara yuridis pertimbangan

Sehingga dengan demikian pendapatdan atau pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mendasari putusannya haruslah dinyatakan dibatalkan;Bahwa lebih lanjut para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan Illdengan tegas menyatakan tidak sependapat dan berkeberatanatas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 89yang mendasari putusannya, yang akan dikutip sebagai berikutMenimbang, bahwa karena Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26Agustus 1996 batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat Illyang

Tuty HaryatiSubianto (Tergugat Ill), maka Sertifikat dan Surat Ukur tersebutharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;Bahwa sebagaimana uraian yuridis para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III sebagaimana dalildalil di atas, hakekat yuridisatas pertimbangan hukum hukum Pengadilan Tinggi Jakartanyatanyata telah keliru, baik dari segi penempatan yuridis alatbukti yang hanya berupa foto copy, namun dijadikan pijakanhukum dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya,menempatkan pihak

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahHalaman 17 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan

gugatan aquo;Bahwa mendasari pada KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON adalahselaku Pimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI)Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atasnama 8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON = danKAPASITAS PEMOHON dalam mengajukan permohonannya yangbertindak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa mendasari pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohontelah mendalilkan dalam materi Kewenangan Mengadili bahwaTermohon pada tanggal 16 Desember 2019 telah menerbitkan suratkeputusan dengan nomor : 560/1455/

pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSl) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan gugatan aquo;Bahwa mendasari surat keputusan yang diterbitkan oleh

PERMA nomor 8 tahun 2017;Eksepsi Tentang Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing/PersonaStandi In Judicio Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara Ini;Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Selurun Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaHalaman 31 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR8.300

tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;e Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

Oleh karena itu secarahukum Pelawan eksekusi telah kehilangan kesempatan atau telahmelampaui waktu mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan ;Bahwa dalam bagian Posita atau dalil permohonan Pelawan Eksekusitidak menjelaskan kejadian atau peristiwa atau fakta (fetelijke grownd)yang mendasari permohonannya.

ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 19 Agustus 1997, umur 21 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediamandi Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Bogor 13 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman diKecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1981, Umur 37 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Ambon tanggal 16 Januari 1974, Umur 44 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

tingkat banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukanTergugat/Pembanding I dan Tergugat I Intervensi/Pembanding II, untuk singkatnyadan untuk tidak mengulang hal yang sama, putusan ini merujuk kembali kepadaeksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I dalam Jawabannyatersebut;Menimbang, bahwa salah satu dari eksepsi Tergugat/Pembanding I padapokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidakberwenang untuk menguji objek sengketa karena dasar penerbitan objek sengketadisebabkan dan mendasari

kepada adanya perubahan anggaran dasar perseroan,sehingga dengan dasar itu Tergugat/ Pembanding I mencatatkan perubahan tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa (bukti) benarTergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis mendasari kepada AktaNotaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yulita Harastiati,SH, berkedudukan di Bogor; Menimbang, bahwa Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Mei 2011 padapokoknya menyatakan, Para Pemegang Saham PT.

Saksi DAUD MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun III Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Hal. 5 dari 15, Putusan NO.173/Pid.B/2013/PN.OLM An.Sefnat NotiBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya

Saksi VEKI HENDERIKUS MAMUN, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan dengan menggunakan ketapel;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapDaud Mamun selaku Bapak kandung saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Pakupetas RT.14RW.03, Dusun Ill Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya peristiwatersebut;Bahwa

Ladami telah meninggaldunia, yang mendasari petitum ini adalah posita angka 4, dan untuk mendukung positadan petitum tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.5 dan P.6, atasbukti surat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Mamur, BA bin H.

Ladami telahmeninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011, dan dinyatakan pula sebagai pewaris(muwaris), sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 yang dituangkan dalam petitumangka 3, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan adiknya yang bernama MunifRahman adalah anak kandung dari Mamur dan Masita;Menimbang, bahwa yang mendasari posita dan petitum tersebut adalah karenasemasa hidupnya Mamur, BA bin H.

Ex pasal 1 angka angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 54Tahun 2007; Menimbang, bahwa berdasarkan batasanbatasan dari definisi tersebutdiatas, maka jelaslah bahwa yang dialihkan dari orang tua kandung kepadaorang tua angkat hanyalah kegiatankegiatan merawat, mendidik danmembesarkan anak tersebut, dan hal ini dilakukan adalah sematamata demi10kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkankesejahteraan anak dan perlindungan anak ; Menimbang, bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi

latarbelakang kedua orang tua kandung dari anak tersebut rela melepaskananaknya diangkat oleh Pemohon dan Pemohon II adalah disamping karenapara Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karena orang tuadari anak angkat tersebut menginginkan agar agar dapat tumbuh kembangsecara baik ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorang yang menjadi latar belakang Pemohon dan Pemohon Il sangatberkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalah disamping didasarioleh keinginan

Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Juli 2007cacat yuridis (hukum) karena dalam Surat Kuasa tersebut Penggugattidak menjelaskan/menyebutkan hal yang mendasari diajukannyagugatan wanprestasi terhadap Tergugat . Berikut kutipan Surat KuasaPenggugat yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2461 K/Pdt/2009KhususUntuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk membela hakhak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatanterhadap PT.

Dalil Penggugat pada posita butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwakerugian Penggugat didasarkan pada pemutusan hubungan kerjasamadan pemutusan order jelas bertentangan dengan dalil posita Penggugatpada butir 14 dan 16 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 ;13.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikanalasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan

sebagaimanadijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas, tampak dalam halmengenai fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat,apakah Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 atau pemutusanhubungan kerja sama membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur ;14.Dalam petitum butir 2 dan 4, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dandihukum untuk membayar ganti rugi, termasuk kerugian akibatpemutusan hubungan kerja sama dan penghentian

No. 2461 K/Pdt/2009bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan ingkarjanji/jwanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24November 2005 :17.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalammenguraikan alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatansebagaimana dijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas,tarnpak dalam hal mengenai fakta hukum manakah yang mendasariGugatan Penggugat, apakah Notulen Rapat tanggal 24 November2005 atau pemutusan hubungan kerja sama

Dasardasar Penggugat yang menjadi acuan untukmenyatakan Penggugat telah dirugikan sejumlah tersebut di ataskabur atau tidak jelas (onduidelijk) karena Penggugat tidak merincidengan jelas halhal yang mendasari jumlah kerugian Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II, karenanya Gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkarnah Agung Republik IndonesiaNo. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :"Setiap tuntutan ganti