Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
239 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — SANGKA SUCI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, DK
327 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 387 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 387 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Umaiyah, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/20207/76/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampehsekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa:;Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, an M.Flodeilla, seluas lebin kurang 39.754 m?
    Putusan Nomor 387 K/TUN/202043/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;4.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;3.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — LARRY EDITH VS KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 191 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 191 K/TUN/20152004, dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;Dengan alasanalasan sebagai berikut:a. Bahwa Pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,berbuny!
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Kasasi.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015Dengan alasan sebagai berikut:Termohon Kasasi telah melakukan penghentian Laporan di tahapKlarifikasi, yang penghentian tersebut didasarkan atas Rekomendasidari Tim Investigasi. Perbuatan/tindakan hukum atas Tim Investigasitersebut tidak akuntabel/tidak dapat dipertanggungjawabkan secaranyata.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015dan/atau sudah pasti salah. Dikarenakan menggunakan KeteranganAhli yang tidak pernah ada di persidangan perkara a quo.
    Putusan Nomor 191 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
173 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
52 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L vs. PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR
229 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 367 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, tempatkedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru, Riau28121;Dalam hal ini diwakili oleh Yan Dharmadi, S.H., M.H., jabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/V/2020
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan Penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Kelompok Kerja Pemilinhan02/Dis.PHB/L, tentang Pengumuman Pemenang Paket PekerjaanBelanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (LampuPenerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawandan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019, Kode Tender 10450039,atas nama peserta CV Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hinggaputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 51/G/2019/PTUNPBR., tanggal 18 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi diajukan
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.
    Putusan Nomor 367 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK VS IDA THAHIR
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 320 K/TUN/201430. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1218/KelurahanPasar Baru, tertanggal 11 Januari 2013, dengan Surat Ukur Nomor 00147/PasarBaru/2013, tertanggal 09/01/13 , dengan luas 19 m?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014atas yakni: Bukti T14 berupa Pengumuman di Harian Medan Pos terbitan Rabu, tanggal14 Pebruari 2012 juncto Bukti T9 Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan HakAtas Tanah, dikaitkan dengan Bukti T1 dan Bukti T.IInt.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa dari cara perolehan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannyadan sebagaimana Bukti P13 dan P15 dimaksud, patut kiranya dipertimbangkan,1 apakah pihak yang menyerahkan itu benar sebagai pihak yang berhak untukmenyerahkan ?2 apakah benar telah dilakukan penyerahan ?
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014Bahwa jika dicermati pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana alineapertama, halaman 58.
    Putusan Nomor 320 K/TUN/2014NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
143 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-04-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M vs. GUBERNUR SUMATERA UTARA
130 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 134 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 134 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRA.EMPERI LINCE SILITONGA, M.M., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Walet V/224/PerumnasMandala, Percut Sei Tuan Deli Serdang, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal14 Desember 2018 atas nama DraEmperi Lince Silitonga NIP.196704141993032007;4.
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;Memperhatikan pasalpasal UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang
    Putusan Nomor 134 K/TUN/2020Anggota Majelis:ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
202 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
37 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — ANISAH MUNTHE vs. BUPATI PAKPAK BHARAT
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 364 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 364 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANISAH MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya Kelurahan Besar, Kecamatan MedanLabuhan, Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andilo Sinaga, S.H.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Dalam Penundaan;1.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanBupati Pakpak Bharat Nomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Rusman Solin yang dimohonkanPemohon Kasasi, dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;2. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pakpak BharatNomor 188.45/12.15/132/24/2018 tertanggal 9 April 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Ir.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANISAH MUNTHE;2.
    Putusan Nomor 364 K/TUN/2019Panitera Pengganti,ttd.Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 364 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Oktober 2011 — PT ORACLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/TUN/2011
Tanggal 31 Maret 2011 — PT. PUSPITA ALAM KURNIA (PT. PAK), dkk vs BUPATI BARITO TIMUR,
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 80 K/TUN/2011
    No. 80 K/TUN/201 17. MURJANI, S.H. ;8. ARIE LESTARIO, S.H. ;9. BERNARDINUS DONI, S.H. ;10.BAYU ANGGORO, S.H. ;11.DEDY WAHYUDI, S.H. ;12.SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.
    No. 80 K/TUN/201 1dan telekomunikasi dan PT. Sari Borneo Yufanda adalah suatuperusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan antara lain :penyelenggaraan proyek jalan ;Bahwa Penggugat dan PT.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur Nomor 5 Tahun 2006 setelah dikurangi biayaoperasional disetorkan 30% Netto ke Rekening Kas Daerah ;c. Dalam BAB Ill, Pasal 3 ayat (1), dinyatakan mengenai perincian tarifangkutan melewati jalan dan landing site eks Pertamina ;d.
    No. 80 K/TUN/201 1Barito Timur dan menghentikan sementara sampai batas waktu yangtidak ditentukan dan tidak melakukan aktivitas di Jalan Eks.
    No. 80 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
128 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 K/TUN/2011
    No. 129 K/TUN/201 1Sulaiman. P. Msi) sebagai Tergugat, dan PT.
    No. 129 K/TUN/2011Kecamatan Molawe seluas 2.000 Ha, berdasarkan PutusanKasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 284 K/TUN/2009tertanggal 16 Desember 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar No. 10/B.TUN/2009/PT.TUN.MKStanggal 3 Maret 2009 jo.
    No. 129 K/TUN/2011Selain itu. tuduhan Penggugat bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010 dianggap tidak patuh padaputusan MA RI No. 284 K/TUN/2009 adalah salah besar.
    No. 129 K/TUN/201116 Desember 2009. Untuk itulah, putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 284 K/TUN/2009 tidakdapat dijadikan alasan mendesak, hingga sidang harusdilakukan dengan acara cepat ;3.5.3. Penetapan Eksekusi No. 01/PEN.EKS/IV/2010/PTUN.KDI tanggal 22 Februari 2010 cacat hukum,oleh karena didasarkan pertimbangan suratpermohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 284 K/TUN/2009 dari KuasaHukum PT.
    No. 129 K/TUN/2011Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 129 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S., DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO, DKK
148 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 83 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanAkhmad Razak Nomor 11, Kelurahan Binturu, KecamatanWara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mantan WakilWalikota Palopo;BUDI SADA, S.IP., M.M., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH. M.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, pekerjaanWalikota Palopo;2. IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.SI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBanawa Nomor 1, RI/RW. 002/003, KelurahanBinturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,pekerjaan Wakil Walikota Palopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irham Amin, S.H.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146 /PL.03.7KPT//373/KPUKot/VIII/2018 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilin Walikota danWakil Walikota Palopo Tahun 2018" tertanggal 12 Agustus 2018tersebut;4.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 13 Agustus
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — RONALD LESLY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 317 K/TUN/2014
    Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270Halaman 2 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014D.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014Kecamatan Banyuasin , Kab. Musi Banyuasin, sekarang dikenalterletak di Kel.
    Putusan Nomor 317 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — IRWAN ZAERA, SE, MM vs MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 310 K/TUN/2009
    No. 310 K/TUN/2009.6.7.
    No. 310 K/TUN/2009.sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional.14.
    No. 310 K/TUN/2009.2003 dan bebas KKN.
    No. 310 K/TUN/2009.II.
    No. 310 K/TUN/2009.