Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057

tanggal 16 Juni 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu) Tergugat dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPengembalian Berkas Surat Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

ayat (2) Keputusan MenteriKeuangan Nomor 542/KMK.04/2000 ;Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukumini adalah mengenai' koreksi' terhadap Penyerahan' PajakPertambahan Nilainya yang harus dipungut untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan Tergugatsebesar Rp. 9.984.188.524,00, sehingga Kantor PelayananPajak PMA Empat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2003 Nomor 00011/307/03/057

harusdibetulkan oleh Tergugat ;Bahwa pemungut pajak harus berdasarkan pada undang undangmengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan darirakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yangdapat ditunjukkan secara langsung, peralihan kekayaan itudari satu pihak kepada pihak lain itu) dapat terjadi dengancara cara yang baik dan seizin pemiliknya ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 Nomor 00011/307/03/057

dalam ketentuan undangundang perpajakan olehsebab itu. harus dibatalkan ;Bahwa demikian permohonan Penggugat ini, semoga kiranyaPengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan Penggugatdengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6 Mei 2008, halPemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00045/206/03/057

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Menyatakan permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S190/WPJ.07/KP.0508/2008 tanggal 6Mei 2008 perihal Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor00011/307/03/057

Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012Nomor 00009/203/12/057

Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23sebesar Rp231.770.091,00, yang tidak dapat dipertanankan oleh MajelisHakim Pengadilan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Ktl dari Pemohon.

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119244.15/2014/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057

Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/20203.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor, KEP01625/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00015/206/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT PacificMedan Industri, NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di JalanPulau Nias Selatan KIM II Mabar Percut Deli Serdang, SumateraUtara, 20371 (Alamat Korespondensi: Menara Kadin

HR Rasuna Said Blok X5 Kav 2&3 Jakarta, 12950) adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057/16tanggal 21 Juli 2016, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPVWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371 (AlamatKorespondensi

Putusan Nomor 2231/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanselurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP01625/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 11 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00015/206/14/057

05/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 2 Januari2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu tandapenduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei 2013, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam; Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh orang tuanya dengan namaDIKAIMIN, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 31Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 057

/1996Lkb,tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan SipilKabupaten Bengkalis; Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon yang tertera padaAkta Kelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 2171102501082371

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Batam untuk menambah nama Pemohon pada pinggirKelahiran Pemohon Nomor : 057/1996Lkb, tanggal 15 Januari 1996, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, padaKartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171103112959001, tanggal 01 Mei2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Batam dan pada Kartu Keluarga (KK) No.

tersebut, maka HakimPengadilan Negeri menetapkan penambahan nama Pemohon dari DIKAIMINmenjadi DIKAIMIN SIMON sangat beralasan hukum sehingga petitum ke2beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum ke3 dari permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam untuk menambah namaPemohon pada pinggir Kelahiran Pemohon Nomor : 057

Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusan Terbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00012/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111605.15/2010/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057

Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2019Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor0001 2/206/10/057/15 Tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01741/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00012/206/10/057

tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00483/KEB/WP4J.07/2018,tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PTNestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000,beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit RayaNomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00040/207/14/057

Salinan PUTUSANNomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Bgl.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA BANGIL yang mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara caraigugat antara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf notaris, bertempatkediaman di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yangselanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANTERGUGAT, umur 28 talum, agama Islam, Pekerjaan Usaha pembuatanstempel

, bertempat kediaman di Kecamatan Sukorejo KabupatenPasuruan, yang selanjutnya disebut TERGUGAT; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca suratsurat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawahNomor: 057/Pdt.G/2014/ PA.Bgl. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugatberdasarkan dalildalil yang

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.Subsider :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadirdi persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruhorang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal iatelah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilanNomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Bgl. tanggal 15 Januari 2014 dan 29 Januari

mohon putusan.Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara perkara ini, dan merupakanbagian yang takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 057

/M.VII/15/2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP360/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009, tentangkeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00022/206/06/057

Terutang = Rp. 1.459.903.700,0050% x Rp.1.459.903.700,00 =Rp. 729.546.850,00Kredit Pajak = Rp. 544.714.184,00Kurang Bayar =Rp. 184.832.266,00Segi Materi:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenaikoreksi terhadap Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2006 yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp.4.921.979.022,00 sehingga KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor00022/206/06/057

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2009, dalampemeriksaan ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) atas permohonanbanding Pemohon Banding Nomor: 020/SG/Banding/IV/2009tanggal 28 April 2009 terhadap KEP360/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 27 Maret 2009 tentang SKPKB PPh Badan Tahun Pajak2006 Nomor: 00022/206/057/08 tanggal 29 April 2008 terungkapbahwa pemenuhan pembayaran jumlah pajak yang terutang kurangbayar sebesar Rp. 166,00;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor304/B/PK/PJK/2013b.

permohonan banding PemohonBanding atas KEP361/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 27 Maret 2009tentang SKPKB PPN Nilai 16D Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00020/237/06/057/08 tanggal 29 April 2008memutuskan bahwa permohonan Pemohon Banding tidak dapatditerima5.

Bahwa koreksi ini terkait dengan koreksi pada SKPKB PPN MasaJanuariDesember 2006 No; 00183/207/06/057/08 tanggal 29 April2008 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 31/797/PP/M.VII/16/2011tanggal 9 Juni 2011;18. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, tidak terdapatcukup data, bukti dan keterangan yang meyakinkan bahwa koreksisebesar Rp6.175.817.737,00 adalah merupakan penggantian uangL/C impor dari PT. Sai Apparel dan PT.

Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/202013/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT Cadbury Indonesia,NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10, JalanBuncit Raya No 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013adalah sebagai berikut: 1 Peredaran Usaha Rp 123.517.685.625,002 Harga Pokok Penjualan Rp 89.701.131.923,003 Laba Bruto (12) Rp 33.816.553.702,004 Biaya Usaha Rp 74.940.877.609,005 Penghasilan Neto dalam negeri

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00207/KEB/WPJ.07/2016, tanggai 23 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor O0086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PTHalaman 4 dari 10 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal 27 November 2015, atas nama PT CadburyIndonesia, NPWP 01.000.101.4057.000, beralamat di Graha IntiFauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 1435/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00086/406/13/057/15, tanggal2/ November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.101.4057.000 sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.008.120.000,00adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu :1. Koreksi biaya advertising sebesar Rp19.943.912.155,002. Koreksi biaya market research sebesar Rp2.296.148.548,003.

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang dengan nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31Desember 2012,4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis PEMOHONASLI bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON ASLI;5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulisdidalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan ljasah Pemohon;6.

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang yang semula namaPemohon adalah PEMOHON ASLI diubah menjadi PEMOHON ASLI3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 1350/057/XII/2012 tanggal 30Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materaicukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode(P1).2.

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodatatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang;4.

Uraian Banding tanggal 26 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004694.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00742/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00012/203/12/057

Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas namaPT Coats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamatdi Ventura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00012/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4877/B/PK/Pjk/2020mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2012 Nomor0001 2/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23Masa Pajak Desember

PENETAPANNomor 0249/Pdt.P/2017/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikahyang diajukan oleh:Dedi Wahyono bin Suud, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Pedagang Burung, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok O RT.057 No. 81 Kelurahan Sungal PinangDalam, Kecamatan Sungai

Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon I";Suci Sugiati binti Sadikul Anam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JalanProklamasi B Blok 0 RT.057 No. 81 Kelurahan Sungai PinangDalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal

mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104109.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00121/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 7 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00032/207/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00121/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalahtelah sesuai dengan ketentuan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Juni 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2021mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/11/057/14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.816.1057.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp15.984.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan

pada tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut74611/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23September 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23 September 2015,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057/14tanggal 4 Juli 2014, atas nama PT Simone Accessary Collection,NPWP 01.069.332.3057.000, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP3101/WP4J.07/2015tanggal 23 September 2015, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Tanggung Jawab Renteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor00030/297/13/057

.:057/Pdt.P/2013/PA.Smp2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yangmenghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan ataspernikahan tersebut;3 Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimanalayaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dikaruniai 2 oranganak bernama : Supriyadi, umur 16 tahun dan Elviyana, umur 4 tahun;4 Bahwa

II karena saksi adalahTetangga Pemohon; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 08 Agustus 1999 di rumah orangtua Pemohon II di DesaBatuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dengan wali ayahPemohon II bernama Sahlan dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, sertadisaksikan 2 orang saksi yang bernama Tohari dan Muraba ; Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka danperawan ;Halaman 3 dari 8 halaman penetapan No.:057

Dengan demikian, maka yang menjadi dasarkeabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu Islam, sesuaiagama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon I;Menimbang, pasal 14 KHI menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinanitu harus dipenuhi rukun nikah, yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orangsaksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah itu telah terpenuhi dalampernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;Halaman 5 dari 8 halaman penetapan No.:057/Pdt.P/2013

NURLINA sebagaiHalaman 7 dari 8 halaman penetapan No.:057/Pdt.P/2013/PA.SmpHakim Ketua Majelis serta Drs. H. SHOHIBUL BAHRI dan MOH. MUJTABA, S.Ag,SH, MH sebagai HakimHakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,SYAMSUL HADY, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I danPemohon IT;HAKIM ANGGOTA,ttdDrs. H. SHOHIBUL BAHRIHAKIM ANGGOTA,ttdMOH.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105440.15/2010/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 7 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00551/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari2015 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri,NPWP 01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau NiasSelatan, KIM Il Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi: Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00004/206/10/057/15 tanggal 27 Januari 2015Tahun Pajak 2010, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan, KIMIl Mabar, Percut, Deli Serdang, Medan 20242, (alamatkorespondensi : Menara Kadin Indonesia 17" Floor, Jalan HRRasuna Said, Blok X5 Kavling 2&3, Jakarta 12950), adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00004/206/10/057/15 tanggal2/ Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.824.646.2057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp23.141.132,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

mengajukansurat uraian banding bulan September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104278.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00031/207/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000,beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00081/207/11/057/14,tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Mei 2011, atas nama PTCheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat diMenara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38,Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00145/KEB/WPUJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00031/207/11/057