Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec VS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, DK
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 362 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Prof. Dr. Ir.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014Sipil, adalah mekanisme keberatan, jika nilai DP3 diturunkan oleh PejabatPenilai.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014tindakan mereka bertentangan dengan AzazAzas Umum Pemerintahanyang Baik, yaitu Azas Kecermatan.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014 Penilai. VI Setelah disahkan oleh Atasan PejabatPenilai, diserahkan kembali kepadaPNS yang dinilai. B2.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI BARITO UTARA vs. PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT.Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO);Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014SetiapDengan demikian, seandainya pun dilakukan penyelesaian Hak Ulayatsebagaimana dimaksud di atas, maka tidak mungkin permohonanpeningkatan izin usaha pertambangan yang telah diajukan olehPenggugat akan dapat dikabulkan atau ditindaklanjuti.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/201411. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 pada saat objek sengketaditerbitkan oleh Termohon Kasasi, telah lewat 5 bulan sejak berakhirnya izinPemohon Kasasi (8 Agustus 2008), hal mana berdasarkan ketentuan UUPERATUN Pasal 3 ayat 2 penolakan dalam waktu 90 hari (3 bulan);Il.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — LUKMAN BIN HUSIN vs. BUPATI MUARA ENIM
181 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 125 K/TUN/2013
    No. 125 K/TUN/20131.
    Badan atau Pejabat TUN telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yangdimaksudkannya. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUNsetelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidaksampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai padaHal. 4 dari 14 hal. Put.
    No. 125 K/TUN/2013keputusan tersebut, karena pada saat putusan diterbitkan Penggugat sudahmenjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang baik selama lebih dari10 ( sepuluh ) bulan artinya tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Tergugatuntuk menerbitkan objek sengketa.
    No. 125 K/TUN/2013seharusnya harus dipertimbangkan, dengan demikian terlihat jelas tidak adapernah ada usaha dari PT TUN Medan untuk menguji keberlakuan suatuperaturan hukum, yang pada akhirnya tidak akan pernah ada pengujianyang mendalam terhadap daya keberlakuan dari Peraturan Perundangundangan dalam hal ini terhadap Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979,yang walau pun telah banyak dikeluarkan PP yang mengatur masalah yangsama akan tetapi Pejabat di Daerah dalam hal ini Termohon Kasasi tetapmemberlakukan
    No. 125 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
71 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 282 K/TUN/2015
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015I. OBJEK SENGKETA;Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari SegalaTugasnya Sebagai Pegawai PD Air Minum Kota Ambon;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015ini, Karena pemberhentian Penggugat/Terbanding dilakukan tidak melaluipersetujuan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)Perda Tingkat Il Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahan DaerahAir Minum;4.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015e Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah bersifatmembebani Penggugat.
    Putusan Nomor 282 K/TUN/2015NIP 19540827 198303 1 002
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN VS SAMI
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 283 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, yangdiwakili oleh ASLI DAKHI, SH., MH, berkedudukan Jalan Asahan No. 39Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara. Dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya :1. Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH.
    Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletakdi Jalan Anjang Sana Huta IV Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung MaligasKabupaten Simalungun seluas 670 m2 (enam ratus tujuh puluh meter bujurHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014sangkar) berdasarkan Surat Penyerahan Hak atau Hibah Tanggal 15 Agustus1999 dari WARINGIN JEMU kepada Penggugat yang ditandatangani olehSUYANTO Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas KabupatenSimalungun ;Bahwa tanah yang
    diikut sertakan dalam Panitia untuk melakukan pengumpulan data fisik,pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana terbukti dari keteranganKepala Desa Karang Sari kepada Penggugat, yang menyatakan tidak pernahmengeluarkan surat keterangan atas tanah dimaksud untuk pihak lain dalamproses penerbitan objek sengketa;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN
    DALAM EKSEPSI; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014B. DALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa/Kel Karang Saritanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli2011, Luas : 678 M? atas nama Dani Kuswadi;3.
    Yulius, S.H., M.H.Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014Panitera Penggantitid./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................. Rp 6.000,002. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi Kasasi ...... Rp489.000,00Jumliah Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 283 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — YUDHA KOSASI SUWARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 328 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 328 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUDHA KOSASI SUWARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Putih, RT.005/RW.006, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dading P.Hasta, SH.,MH., 2. Bob S.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014batas Nomor 72/BA/SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Nomor 73/BA.SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tersebut di atas, dan Berita Acara tersebut Tergugatdikirimkan kepada Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat dengan SuratnyaNomor 236/361.12/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya H. Firdaus, SH.,MM.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;10. Bahwa dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diuraikandi atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, sudah jelas danterang melanggar butir a, b dan butir d AAUPB diatas yakni:a.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014Biayabiaya:1. Meterai .................. Rp 6.000,002. Redaksi .............. cece Rp 5.000,003. Administrasi ............... Rp 489.000.00Jumlah ................00088 Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2009.-
Tanggal 23 Februari 2010 — PERKUMPULAN OLAHRAGA EMBONG SAWO (PORES), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA,dkk
36 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2009.-
    No. 207 K/TUN/2009.2.
    No. 207 K/TUN/2009.Pengadilan TUN Surabaya dan bukannya mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan TUN Surabaya danlangsung saja menguatkan Putusan Pengadilan TUN Surabaya tersebut.3. Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang mengambil alihpertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan TUN Surabaya telahsalah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran hukum,akibatnya putusan yang dijatuhkan menyimpang, karena :a.
    No. 207 K/TUN/2009.6.
    Embong Sawo No. 1, Surabaya, sehinggaPenggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup mengajukangugatan TUN ini", merupakan pertimbangan yang keliru.7. Berdasarkan alasan alasan hukum di atas, wajar dan sangatberalasan apabila Majelis Hakim Agung Kasasi Pemeriksa Perkara inimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya danPengadilan TUN Surabaya yang telah salah dan keliru dalam menilaialat alat buktinya.Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 207 K/TUN/2009.8.
    No. 207 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — SUHARI, dkk VS BUPATI GRESIK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015b. Mekanisme musyawarah dan mufakat Penetapan Anggota BPD yangseyogyanya mencerminkan keterbukaan dan semangat demokrasitetapi malah dikhianati (vide Pasal 5);7.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/201520.pelaksanaan seleksi calon anggota BPD Lebani Waras tidak diketahuioleh Para Penggugat dan seluruh warga desa Lebani Waras khususnyawarga di RT. 001, RW. 003, bahkan obyek sengketa tersebut tidakdiumumkan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015apalagi Para Penggugat adalah warga Desa Lebani Waras, padahalpemerintah senantiasa harus memberikan alasan mengapa iamengambil suatu ketetapan tertentu, pemerintah yang baikmensyaratkan bahwa sedapat mungkin segera diumumkan dandiberitahukan bersamaama dengan ketetapan.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015adalah suatu hal yang berakibat Pemohon kehilangan haknya untukmenguji keputusan pengadilan banding yang merugikan pemohonbertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a.
    Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015Panitera Pengganti, Biayabiaya:1. Meterai ............ Rp 6.000,00 ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum2. Redaksi ............ Rp 5.000,003. Administrasi ......Rp2.489.000,00Jumlah ............ Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP:220 000 754 Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HETTY TAMPUBOLON, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,DK
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hak Guna Bangunan Nomor 579/Kelurahan Petisah Hulu hapus dandiubah menjadi Hak Milik Nomor 540/Kelurahan Petisah Hulu atas namaPorman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015kepentingan Penggugat I, II dan III serta merugikan hak dan kepentinganHilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Moses Tampubolon danAnthony Tampubolon sebagai Ahli Waris dari Almarhum MuritsTampubolon dan Porman Simanjuntak;10.Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah11.seluas 467 m?
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015bukti T.3 dan bukti T.Il.Int.4, yakni Surat Keterangan Ahli Waris darialmarhum Maurits Tampubolon dan almarhumah Porman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hakim hanya menggunakan alatalat bukti yang paling relevan dan palingtepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alatalat bukti lain danselebinnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkasperkara.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS VS. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.44 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS, dalamhal ini diwakili oleh H.
    No.44 K/TUN/2011pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, TebingTinggi Barat dan Tebing Tinggi, yang jelasjelas bertentangan denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 yang membatasimaksimal hanya 13 kursi ;.
    No.44 K/TUN/20112.
    Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan obyek gugatan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah AgungNomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008),karena obyek perkara bukanlah merupakan keputusan yang berkaitanatau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan, karenaPemohon Kasasi dalam gugatannya maupun fakta yang terungkap dalamHal. 11 dari 13 hal. Put.
    No.44 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Maret 2012 — IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE., dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM, I NYOMAN SUTRISNA, dkk.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 12 PK/TUN/2012
    PUTUSANNomor 12 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE.
    XX/Para Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkahamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat semula adalah pegawai PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, yang kemudianberdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten KarangasemNomor
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps. tanggal 31 Maret 2008;Dalam Eksepsi :Mengadili Sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya; Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp 27.000,00 (Duapuluhtujuhribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah
    XX/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor129 K/TUN/2009 tanggal 15 Desember 2009 diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I, Il, Ill, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVI,XVIII, XX/Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2011kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VII
    Nomor 129 K/TUN/2009 Jo.Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar, permohonan tersebut disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 23 September 2011;Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama padatanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyatidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU VS H.A.A. WALIM TARSONO
93 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 303 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014(Khrisna D. Darumurti dalam Ridwan, HR, 2008.
    Jakarta melalui Pengadilan TUN Bandung dan telahpula menyerahkan Memori Banding beserta lampirannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TUN Bandung pada tanggal 29 Mei 2013.
    Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.
    Jakarta dengan tegas menyatakan sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TUN Bandung, karenamenurutnya putusan Pengadilan TUN Bandung sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan dan memutus perkara dimaksud.tu artinya, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Pengadilan TUN Bandungdalam putusannya yang terkait dengan EKSEPSI pada halaman 32 adalah pulamerupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakartakarena telah mengambilalih pertimbangan hukum peradilan
    Putusan Nomor 303 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, dkk
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — DARMANTO VS Hj. ASTINA ATMIN
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015392/100/U/2013, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013;.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Nama Negara danHak Pengelolaan, yakni:Pasal 9:Ayat (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis;Ayat (2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:1.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Legalitas dan Kualitas serta kepentingan untuk mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas objek sengketa tanah secarasubstansial tidak jelas, kabur dan mengadaada (Obscure Libel);.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;4.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biaya biaya:1. Meterai................. Rp 6.000,002. Redaksi................ Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT BANDUNG vs. CHRISTINE CHANDRA alias Ny. TJOENG YIEN HOA
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 539 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — YUSRIZAL vs. KEPALA PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA, DK
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 277 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 277 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUSRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalJalan TM.
    Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang pada pokoknya menguraikanbahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak ditujulangsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebutsebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama M. Jafar Bin Tgk. Gading(ayah Penggugat) dan berlanjut hingga kepada Penggugat bersama kakak dan adikPenggugat serta ibunda Penggugat ;11.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/201315.16.17.orang lain yang bukan ahli waris atau bukan pula salah satu ahli warissebagaimana disebutkan pada surat keterangan ahli waris tersebut pada poindiatas;14.8. Bahwa luas dan ukuran serta batasbatas tanah yang terdapat didalam SHMNo. 108/Desa P. Bujuk Tunong dan SHM No. 109/Desa P.
    Putusan Nomor 277 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/KI/2020
Tanggal 20 Januari 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU vs. RADEN ADNAN, S.H., M.H
42 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 35 K/TUN/KI/2020
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 35 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 235 Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap' keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:1. Kuasa dari Pemohon Keberatan objek sengketa a quo tidak memilikikompetensi;2.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;5.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Adi lrawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 5 dari 5 halaman.
    Putusan Nomor 35 K/TUN/KI/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
71 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 06 K/TUN/2010
    No. 06 K/TUN/20104. Desa Mawar Indah; dan5.
    Kiani Hutani Lestarisebagai pihak pemegang izin yang terkena Keputusan TUN a quo.. Dengan ditebitkannya Keputusan TUN obyek gugatan a quo atasnama PT. Kiani Hutani Lestari, maka pihak yang berkepentingansecara langsung adalah PT. Kiani Hutani Lestari (pihak yangterkena Keputusan TUN a quo), bukanlah Para Penggugat yangtidak mempunyai kedudukan hukum pada perseroan PT. KianiHutan Lestari..
    Dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan TUN kepadaPengadilan TUN Jakarta terhadap Keputusan TUN obyek gugatan a quo adalah PT. Kiani Hutani Lestari.. Faktanya PT. Kiani Hutani Lestari sebagai pihak yang terkenaKeputusan TUN obyek gugatan a quo tidak mengajukan gugatanTUN kepada Tergugat dalam tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.. Kedudukan Para Penggugat, selaku pemegang saham PT.
    No. 06 K/TUN/2010suratsurat PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Hutani Lestari kepadaTergugat pada tahun 2007;.
    No. 06 K/TUN/2010