Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 9
  • 2 adalahanggota keluarga yang berstatus anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat IzinCerai, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bukti tersebutberkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangandengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkanbukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi telah memenuhiketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Maret 2019 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUA BELAS lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. ANGKASA PURA II Persero
703 — 548
  • dapatdilaksanakan rasional dan yang terpenting adalah bahwa itu adalah halyang ditahan oleh para pihakBahwa Chevron misalnya mengenai isu yang berkembang sebetulnyayang sekarang menjadi isu adalah seolaholah yang utama adalahpenetapan tersangka padahal yang menjadi sengketa di sana adalahinterpretasi terhadap minimum 2 alat bukti yang cukup atau tentangkecukupan alat bukti penetapan tersangka menjadi implikasi Kenapa Ahlisetuju untuk mengatakan bahwa harus diuji oleh Mahkamah Konstitusikarena Peraturan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH vs PRESIDEN RI
127 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Divisi Profesi danPengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23Agustus 2013 Bapak Kapolri yakni Surat Kepala Bidang Profesi danPengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau NomorR/O9/X1/2014/Propam tentang Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan Propam (SP2HP3) yang pada pokoknya Komisi Yudisial RImenyatakan: bahwa tidak ada pihak manapun termasuk oknum anggotaKepolisian Polda Riau yang melaporkan Hakim (Sdr.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
129 — 47
  • internal instansi itu sendiri, apabila digunakan oleh instansi lain boleh saja,Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbjtidakpun juga tidak melarang, sepanjang tidak bertentangan denganUndangUndang, sah walaupun tidak mengikuti peraturan Kapolri ; Bahwa di dalam aturan hukum, tidak ada penghentian penyelidikan,tapi apabila tidak cukup bukti dan tidak dilakukan penghentian maka akanbertentangan dengan aturan hukum ; Bahwa Penghentian hanya ada pada penyidikan, hal ini jelas tertuangdalam
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
93 — 47
  • Dalampertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan suratKeputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — ONG BUDIONO, DKK VS SETIADI HADINATA, S.H., M.M
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P34):Bahwa sesuai Surat dari Warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu,Kecamatan Semarang Barat kepada Bapak Kapolri Jenderal BadrodinHaiti Semarang tanggal 26 Maret 2016 perihal permohonan perlindunganatas pemeriksaan yang berulang atas kasus yang sama dalam perkaradugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yangterjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/12 TR.01/02 KelurahanKarangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
306 — 245
  • Dalam hal ini, BPKBmempunyai nilai yuridis sebagai certificate of ownership, yangmembuktikan kepemilikan suatu kendaraan bermotor, sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) maupun Peraturan Kapolri Nomor5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.2.4.Bahwa dalil Penggugat mengenai telah beralinnya kepemilikan atasbarang, in casu Mobil Honda City, dari PT Jakarta Mega Trans sehinggaPenggugat berhak untuk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 512/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Februari 2022 — KAPOLRI
46.3. CAMAT KIARACONDONG
47.2. LURAH KEBON JAYANTI
48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
Turut Tergugat:
48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
114 — 8
  • KAPOLRI
    46.3. CAMAT KIARACONDONG
    47.2. LURAH KEBON JAYANTI
    48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
    Turut Tergugat:
    48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
    49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
    50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
    51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-11-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata - PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PEMOHON LAWAN - SANGKUI sebagai TERMOHON
299 — 273
  • ARTHA PRIMAFINANCE.1 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas Majelis BPSK Kota Singkawangsudah tepat dan benar mengabulkan gugatan TERMOHON karena padapersidangan TERMOHON dan PEMOHON selalu menghadirinya.Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.2 Bahwa Mengingat PEMOHON dalam melakukan penarikan kendaraan milikTERMOHON tidak berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011tentang Pengamanan Eksekusi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2490/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, SH
2.SUHARTO, SH
3.ANTON ZULKARNAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.HABIB ABD QODIR AL HADDAD BIN ABDULLOH
2.HADI MUSTOFA
3.SUPANDI
62 — 11
  • unsur tersebut diambil alih danmenjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan pledoi penasehat hukumpara terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapatdengan pledoi penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan paraterdakwa supaya dibebaskan karena tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanpenuntut umum, dengan demikian pledoi penasehat hukum para terdakwaharus ditolak;Menimbang, bahwa tentang permohonan maaf para terdakwakepada Kapolri
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat : Abner Patras, dkk Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
141 — 67
  • PertanahanKabupaten Bolaang Mongondow;Bahwa sebaliknya justru ketidakpastian hukum dilakukanoleh Para Penggugat yaitu dengan menguasai sebagian HakGuna Usaha Nomor 02 Tahun 2001 tanpa adanya alas hakhukum yang sah serta melakukan pemanenan kelapa milikTergugat Il Intervensi tanpa persetujuan Tergugat IlIntervensi di areal lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun2001.Terkait dengan Kepastian Hukum Investasi, sebagaimanadikutip dalam Harian Bisnis Indonesia tanggal 20 September2016 halaman 12 dinyatakan bahwa Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2012 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PID.SUS.TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 26 Januari 2012 — Drs. H. MAMAN SUKHMAN,Msi
74 — 33
  • KETIGA Melakukanpenghitungan Kerugian Negara ; Bahwa yang menjadi dasar saksi mengaudit adalah , Kepres RI No.103 2001 , NotaKesepahaman antara Kajagung RI Kapolri dan BHPKP , Surat kapolda jabar , Suratbtugas dari Kepala BPKP Prop Jabar , Risalah Hasil Ekpos tanggal 5 Mei 2010 ; Bahwa benar dalam pemeriksaan diketemukan penyimpanganpenyimpangan ,seperti solaholah pernah diadakan pembelian bahanbahan , penerimaan barangsemuanya fiktif , setelah dikonfrontir semuanya fiktif :Bahwa dari hasil pemeriksaan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
422 — 218
  • Dalam melakukan dugaannya PPN ini ada 2 ada yangmelakukan penyelidikan saja ada yang melakukan penyelidikan danpenyidikan, tetapi harus berkoordinasi dengan Kapolri ada juga yangmendiri yang sudak melakukan penyelidikan dan penyidikan hasilnyadiserahkan kejaksaan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
ADANG
178 — 70
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
574 — 909
  • ., setelah melalui proses pengajuan yang diajukan oleh Menteri hukum danHAM, dengan melibatkan Kapolri, Kejaksaan Agung, Mensesneg, dan Mensekabyang dikoordinasikan oleh Menteri koordinator Politik hukum dankemanan.Demikian pula terhadap pengajuan tiga orang hakim konstitusi oleh MahkamahAgung juga merupakan hak konstitusional Mahkamah Agung dengantata cara yang ditentukan sendiri, bahkan beberapa kali pengajuan hakim konstitusilansung ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
142 — 14
  • Laporan bulanan PNBP Polres Lahat bulan April tahun 2010 Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008213.
    Surat Edaran Kapolri No.Pol : SE/11/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010Dikembalikan kepada Polres Lahat214. 1 (satu) bundel Akta Pengoperan Hak tanggal 02 Februari 2013 nomor 115 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT LIUS EKA BRAHMA SAPUTRA, SH, M.Kn215. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Januari 2013 yang ditandatangani oleh SUWENDI sejumlah Rp. 150.000.000,00216. 1 (satu) lembar Surat jual beli tertanggal 02 Februari 2013 dengan pihak pertama atas nama SUWENDI HISADAN dan pihak kedua atas nama MURNI
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
162 — 123
  • Direktur Uheksi Jampidsus melalui Suratnya Nomor: B299/F/Fu.2/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 memberi petunjuk kepadaKajati Sumut agar segera melaksanakan eksekusi secara administrativeterhadap rampasan berupa perkebunan kelapa sawit dalam perkara an.DARIANUS LINGGUK SITORUSSelanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, sebagai tindak lanjut dari rapatrapatkoordinasi sebelumnya dilaksanakan pertemuan antara Jaksa Agung Rl, Halaman 50 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNMenteri Kehutanan RI dan Kapolri
    Halaman 122 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNSelanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009, sebagai tindak lanjut dari rapatrapat koordinasi sebelumnya dilaksanakan pertemuan antara JaksaAgung RI , Menteri Kehutanan RI dan Kapolri bertempat di KejaksaanAgung RI, guna membahas rencana pelaksanaan eksekusi secaraformil, dengan kesepakatan dilakukan eksekusi secara formil atasPutusan MA RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2007tersebut dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
83 — 25
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan KesekretariatanLembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan beritaacara penyerahan.Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional terhadappengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 April 2016 — H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 , Kota Kasablanka , Jalan Casablanka Kav. 88 , Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--------------- PEMOHON ;
429 — 1397
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polriyang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsungperistiwa yang terjadi.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dandidukung oleh barang bukti berupa dokumen, Penyidik kemudianmelaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Nopember 2015 yangdihadiri oleh dihadiri
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 22-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AKBARI DARNAWINSYAH, SH.
Terdakwa:
Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi
42 — 9
  • yang direkayasatersebut sangat melukai hati keadilan dan hukum itu sendiri dan hukumbukan dibuat untuk itu; Bahwa keterangan Terdakwa yang dijadikan alat bukti adalahketerangan Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan artinyaketerangan yang ada didalam BAP tersebut apabila dalam keadaantertekan, di intemidasi dan dilakukan kekerasan maka keteranganTerdakwa yang ada didalam BAP tersebut tidak sah dan sebenarnyapihak penyidik telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) ataudidalam SKEP Kapolri