Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION
5123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut74611/PP/M.IIA/16/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23September 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP3101/WPJ.07/2015 tanggal 23 September 2015,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Tanggung JawabRenteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00030/297/13/057/14tanggal 4 Juli 2014, atas nama PT Simone Accessary Collection,NPWP 01.069.332.3057.000, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan selurunnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP3101/WP4J.07/2015tanggal 23 September 2015, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaAtas Tanggung Jawab Renteng Masa Pajak Juni 2013 Nomor00030/297/13/057
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PA BATANG Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Btg
Tanggal 26 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
120
  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

    2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

    3. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-057/Kua.11.25.5/PW.01/01/2018 yang dikeluarkan

Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. MOLAX INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding dengan posita perkarasebagai berikutBahwa sehubungan dengan Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07September 2007 mengenai Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Masa Pajak Januari Desember 2003 Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, yangditerima oleh Pemohon Banding pada tanggal 10September 2007;A. Pemenuhan Ketentuan Formal7.
    Oleh karenapenyerahan barang tersebut dilakukan ke pihakbuyer di luar negeri maka Pemohon Bandingtidak memungut PPN sesuai ketentuan yangberlaku;Bahwa dalam SKPKB PPN Nomor00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006,Terbanding menghitung Dasar Pengenaan Pajakyang terdiri dari Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sebesar Rp. 22.264.326. 126,00;Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita AcaraHasil Pemeriksaan tanggal 24 Nopember 2006Pemeriksa melakukan koreksi positif atasDasar Pengenaan Pajak yang terdiri
    No. 392/B/PK/PJK/200910maupun = pengenaan PPN sebagaimana yangtercantum dalam SKPKB PPN Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006tersebut;Bahwa PPN terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut1. Dasar Pemgenaan Pajaka. Ekspor Ro.20.910.286.126,00b. Penyerahan yang PPNnya Harus dipungut Ro.1.354.040.000,00Jumlah Ro.22.264.326.126,002. Pajak keluaran seluruhnya Rp.84.262.329,003. Pajak yang dapat diperhitungkan:a. Pajak Masukan yangDapat dikreditkan Rp.86.456 .423,00b.
    Putusan15663/PP/M.XII1/16/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1461/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 7 September 2007,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari Desember 2003 Nomor:00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, atasnama : PT. Molax International, NPWP:01.882.583.6.057 000, alamat : JI.
    keliru' serta tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan' yangberlaku;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor: PUT15663/PP/M.XII1/16/2008tanggal 17 Oktober 2008 yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP 1461/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember2003 Nomor : 00012/207/03/057
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4880 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004914.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00853/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 3 April2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057
    Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PT CoatsRejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat di VenturaBuilding Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26, Cilandak,Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4880/B/PK/Pjk/202000008/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Koreksi Atas DPP PPh Pasal 23 Masa PajakAgustus 2012 sebesar Rp534.759.799,00, yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti
Register : 21-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2173 B/PK/PJK/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA MANUFACTURING ;
7238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dengan rincianperhitungan pajak berdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Uraian Menjadi (Rp)Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.991.607.815,00Diperhitungkan dengan Pajak Masukan 13.021.186.912,00PPN yang
    tanggal 22 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008081.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02135/KEB/WPUJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00030/207/15/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP02135/KEB/WPuJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telan sesuai dengan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00030/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) 01 .071 .001 .0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pasar Minggu, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
Register : 12-04-2012 — Putus : 28-08-2012 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA MANINJAU Nomor 57/Pdt.G/2013
Tanggal 28 Agustus 2012 — Penggugat lawan Tergugat
1410
  • PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2012/PA.MinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan PT Kosmetik Lubuk Basung, tempat tinggal di Kabupaten Agam,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSopir, dahulu tempat
    tinggal di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahuialamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RepublikIndonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulisbertanggal 12 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaManinjau dalam register Nomor : 057/
    ;4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR :Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjaudengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, nomor : 057
    Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidanganserta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yangsah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia BukittinggiNomor : 057
    MARJOHAN, HakimHakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanAgama Maninjau dengan penetapan Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, MAdan Drs. MARJOHAN, Hakimhakim Anggota serta JASMANIAR JAMAAN,S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.KETUA MAJELISDrs.
Putus : 30-11-2018 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3230 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PT MULTI SELERA INDONESIA vs ANTON SUSANTO
330207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LA/LOVE/FC37/P1/057, juncto Amandemen Terhadap Surat Persetujuan Sewa PTMulti Selera Indonesia Nomor Amandemen: 010/LOVEADD/VIII/2015,tertanggal 25 Agustus 2015, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, sah dan mengikat;Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan wanprestasi;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kekuranganPenalty & Outstanding sebesar Rp1.370.934.582,00 (satu miliar tigaratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratusdelapan puluh
    Menyatakan Perjanjian Lease Agreement & Lease Conditions Ref.LA/LOVE/FC37/P1/057, antara PT Multi Selera Indonesia denganBapak Anton Susanto, adalah batal demi hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesarRp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaipengembalian down payment atau booking deposit terhadap obyeksengketa;4.
    LA/LOVE/FC37/P1/057 danmenghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk mengembalikanuang down payment senilai Rp252.000.000,00 (dua ratus limapuluh dua juta rupiah) hanya berdasarkan pada pertimbanganperjanjian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, padahalkenyataannya Penggugat Dalam Konvensi telah menikmati objekHalaman 8 dari 11 hal. Put.
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
15848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003968.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor: 00031/207/13/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor: 00031/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00031/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atasnama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt.3, Jl.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00437/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00031/207/13/057
Register : 03-08-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA SUMBER Nomor 4516/Pdt.G/2017/PA.Sbr
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
64
  • Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahandengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2017, dicatat di Kantor UrusanAgama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2017tanggal 23 Januari 2017;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangHal. 1 dari 10 hal.tua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namunbelum dikaruniai keturunan ;3.
    Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/l/2017 Tanggal 23 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, buktitersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alatbukti saksi yaitu :1.
Register : 16-10-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/PdtP/PA.Tjg/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PEMOHON NI DAN PEMOHON II
164
  • 057/PdtP/PA.Tjg/2014
    $,65 " # 2,93 %& #6$ S#; "RS, "#S)S, "Ht S#0" , # iS #$ St & 4S S$ SH SO MH" " 1/% "eSHal 1 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No 057 /Pdt.P/2014 /PA.TjgwtS*S BH / "25 S$ S# "EY/SS'+S "# SS&# (SH % S$) B28 oogh, " S6S% +4 #OS Ss %)S, S# rkSH Ss Ss "25 Ss S# "S"+S "Ht SS& 3H$,6$ +$ 8 6$) S)$ #%3)S, " T #:, 5% SE& #65 S#; "ES" * S 7* " S)S "SH, # 2S #53 S# % rre * S TH" SOSH/*" St )S# (S# "#S)S,)S# S$ S&S, "# ,"&" " #S S$ &SSH# "HH SH#3)S, S$ SS )S# FH " FF "#5 S$ % & BS BS#S SS,)ot 'F
    *"S $%. $,6S/ $)*%& )"#S& # S# " , # S# "3, #. $,65 " , # S# # S$ $&8S, " S#3 S$ $)*% $,65 " , # S# " , # S$ $&S, *'3 3 S* " %e $,6$ $)*% % S$) ,$ & *SS " # S# " , # "#3)S,"StS # " S,'S +" #3)5,S# " , # S# 3" , #e 63,68 " , F SH " , # "H#S)S, % "28 3 $# "ElS'+S "# SS& # +5 S$ $,'B 9,65 *"68) " " # "#S)S, S(8, " , # "ES, HSH"#53 $,6S *"6S) ' "#S)S, * STR NM , # * SH S/S# * S T*" , # +" S@S#e 868,65 " , # S# " # $$) S$ S$ ,''# S# #S*SAMET TSRHal 5 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No 057
    Hal 7 dari 10 hal Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No 057 /Pdt.P/2014 /PA.TjgAUS $B *rS Se SF SH & S) 4" #5, " 2" SB SH & S) 4m"S$ " , # S$) &S S +#(S S* FS "BSH " #5 $,6S *"&S S$ +" #5)$,S# " , # S# ", # "&S,St S#)5 $,65 *" S$) +" #%5)$,S# *S +$% *SS S#S5 " , # S# "+" #S, "#" 6 S T)' " St+SH# $) S$ %S)$, $$ & StiS "ES#(S W ; + S# W ; + wd s ')S# +H "kS,S##9, +54a) /#SHSBx$ #"HS NH StS )SH# T)" #S)S, "* & (SH S)S# 8 THS)SH CH 7) NONES SHS S*S ) S )NES, S35 SHS)"#% S# /$,6$ " $*$ )S# 9S) S$ " *N
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA;
14032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 31 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004142.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00482/KEB/WPJ.07/2018tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2014 Nomor: 00039/207/14/057
    Putusan Nomor 1787/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2014 Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor 00039/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum
    , bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00482/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2014 Nomor 00039/207/14/057
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4131 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
7030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4131/B/PK/Pjk/2020tanggal 25 Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00045/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat, JakartaSelatan 12710, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto USD 30,165,490.00Kompensasi
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00045/406/13/057/15tanggal 29 April 2015 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710, terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01068/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Juli 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00045/406/13/057
Register : 13-08-2014 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor 60/Pdt.P/2013/PN.Tjg
Tanggal 28 Januari 2013 — BAHA UDIN, Tempat lahir di Haruai, pada tanggal 9 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat di Desa Nawin RT.004 RW.001 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Agama Islam Pekerjaan Swasta; selanjutnya disebut sebagai……… P E M O H O N ;
275
  • Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan seorang perempuanbernama MUKRIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.057/1/51/2000 di Kelua tanggal 19 Juni 2000;3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAHMAN yanglahir di Tabalong pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2009, JenisKelamin lakilaki anak kandung ke 2 (dua), dari suami isteri BAHAUDIN (Pemohon) dan MUKRIMAH;4. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas nama Pemohontersebut didukung dengan surat kelahiran dari Bidan RS.
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : No.057/II/VI/2000 diKelua tanggal 1962000, bertepatan 12 Rabiul Awal 1421 H (diberitanda bukti P3);4.
    Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan seorangperempuan bernama MUKRIMAH berdasarkan Kutipan Akta NikahNo.057/II/51/2000 di Kelua tanggal 19 Juni 2000;2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyaitu : 1. DINA RUSDIANTI, 2. MUHAMMAD RAIHAN ;3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN yanglahir di Tabalong pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2009,Jenis Kelamin lakilaki anak kandung ke 2 (dua), dari suami isteriBAHA UDIN (Pemohon) dan MUKRIMAH;4.
Putus : 30-01-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret2005 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan Nomor.00185/407/05/057/06 ;Dengan demikian bahwa SKPLB diterbitkan melewati tanggal terakhiryakni 25 Agustus 2006. Dengan demikian melewati lebih dari 1 (satu)bulan, dan Penggugat mendapatkan imbalan bunga sebesar 2 (dua)bulan dikalikan 2% = 4% dari pajak yang lebih bayar tersebut ;B.
    Kep S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2005 Nomor. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukanoleh PT. Nikawa Textile Industry, NPWP : 01.070.683.6057.000, alamatHal. 6 dari 20 hal. Put.
    S55/Wpj.07/kp.058/2007 tanggal 26 Maret 2007,mengenai permohonan imbalan bunga yang diajukan PemohonPeninjauankembaii.Bahwa Majelis membuat keputusan, berdasarkan pendapatTermohon Peninjauankembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober2006, tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya dokumen secara lengkap.Bahwa hasil putusan tersebut, berdasarkan Undangundang Nomor.6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000
    PHP510/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yangisinya daftar temuan pajak untuk pemeriksaan PajakPertambahan Nilai saja dan tidak ada pemeriksaan untuk semuajenis pajak.(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2005 Nomor.00185/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya.i.
    Nomor. 5386/KMK.04/2000 tanggal terbit 22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1Januari 2001 juncto Nomor. 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari2003 maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Masa Pajak Januari No. 00185/407/05/057/06 tanggal13 Oktober 2006, maka antara tanggal 18 April 2005 sampaidengan 13 Oktober 2006, telah melebihi 12 (dua belas) bulan.2.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT URC INDONESIA
1915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 November 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT89257/PP/M.VIB/15/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057
    Putusan Nomor 1127/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/12/057/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2012 atas nama PT URC Indonesia,NPWP 01.070.717.2057.000, beralamat Kawasan IndustriMM2100 JI. Sulawesi Blok M No.27, Cikarang Barat, Bekasi, JawaBarat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.
    kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00271/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00015/206/12/057
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2150/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIKAWA TEXTILE INDUSTRY
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89460/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2014 Nomor 00296/407/14/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24 Oktober2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00296/407/14/057/15, tanggal 07Oktober 2015, atas nama PT Nikawa Textile Industry, NPWP01.070.683.6057.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01528/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 24Oktober 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00296/407/14/057
Putus : 02-08-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383/B/PK/PJK/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINNERS INTERNATIONAL
2420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KKP382/PJ.07/2008 tanggal21 Agustus 2008 dan SKPKB PPN Masa Januari sampai dengan Desember2005 No. 00129/207/05/057/07 tanggal 2 Juli 2007 tersebut beserta copy buktipembayaran untuk memenuhi ketentuan 50% pajak terutang;Hal 4 dari 49 hal. Put. No. 383/B/PK/PJK/201 1Bahwa apabila Majelis memerlukan penjelasan/buktibukti lebih lanjutPemohon bersedia hadir dalam persidangan;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 19 Januari2010 No.
    Formal Penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00129/207/05/057/07 tanggal 02Juli 20071.
    Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2005 Nomor : 00129/207/05/057/07 diterbitkan tanggal02 Juli 2007.
    /07, tanggal 02 Juli 2007 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00129/207/05/057/07tanggal 02 Juli 2007...;"3.
    No. 383/B/PK/PJK/20115.oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengantuntutan (petitum) sebagai berikut:Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atasPemohon tidak dapat menerima penghitungan maupun pengenaan PPNsebagaimana yang tercantum dalam SKPKB PPN No. 00129/207/05/057/07 tanggal 2 Juli 2007 tersebut.
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
6550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107867.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Nomor KEP01025/KEB/WPJ.07/2016tanggal 20 Juli 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00043/406/13/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00043/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.38,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor : 00043/406/13/057
Putus : 31-07-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 B/PK/PJK/2011
Tanggal 31 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP1048/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 25 Juli 2008, yang Pemohon Bandingterima tanggal 28 Juli 2008, mengenai keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2006 Nomor: 00035/207/06/057/07 tanggal 6 Agustus2007, Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbandingtersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal1.
    Dasar Pengenaan PajakBahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian KeberatanNomor : 00035/207/06/057/07 s tanggal = 6 Agustus 2007 ~~ Pemeriksamelakukan koreksi positif atas penjualan ekspor ke penyerahanyang PPNnya harus dipungut sebesar Rp 5.460.212.636,00;2.
    Pajak Masukan sebesar Rp71.040.508,00Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Pemeriksaatas Pajak Masukan ~~ sebesar Rp ~ 71.040.508,00 karena PemohonBanding telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebutkepada para customer/supplier;Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding tidak dapatmenerima penghitungan maupun pengenaan PPN sebagaimana yangtercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor:00035/207/06/057
    bayar 1.040.855.950,00Rp 1.040.855.950,00RpNihilRp Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21115/PP/M.VUI/16/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalahsebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1048/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor : 00035/207/06/057
    Putusan Nomor. 553/B/PK/PJK/201 1Juli 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor :00035/207/06/057/07 tanggal 06 Agustus 2007 atas nama : PT.
Register : 06-02-2012 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 20-07-2012
Putusan PA KENDARI Nomor 057/Pdt.G./2012/ PA.Kdi
Tanggal 15 Mei 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
3913
  • 057/Pdt.G./2012/ PA.Kdi
    PUTUSANNomor : 057/Pdt.G./2012/ PA.KdiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dengan prodeo yang telah diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal selanjutnya disebut Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
    petani,bertempat tinggal di Moramo, Kecamatan Moramo, Kota Kendari. selanjutnya disebut Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengarkan keterangan penggugat dan saksisaksinya dimuka sidang ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2012 telahmegajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Register perkara KepaniteraanPerkara Pengadilan Agama Kendari Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 6Februari
    talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat4 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaKendari untuk membayarkan perkara ini ; SUBSIDERMohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono ) ; Bahwa, untuk kepentingan persidangan tanggal 13 Maret 2012 pihakpenggugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Kendari tanggal 20Februari 2012, tanggal 3 Maret 2012 pihak tergugat telah dipanggil oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Kendari, sebagaimana relaas Nomor : 057
    adalah sengketa bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2008 tetang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada penggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam gugatannya memohon agardiberi izin untuk berperkara secara prodeo (cumacuma) dan terhadap permohonantersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 057