Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan.Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya.d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf ce.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan.c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf ce.

Yang menjadi tugas Panitia dalam pengadaan tanah.Diatur dalam Pasal 14 ayat (8) menyatakan Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bertugas : a.memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; b.mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan; c. mengadakan penelitian mengenaistatus hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkandan

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf b dan huruf c. ;5.

ISWAN selaku SekretarisPanitiaPanitia Pengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah,mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :1.2.NX11.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;Mengumumkan

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dandokumen yang mendukungnya.3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.4.

yang berlokasi di Dusun Sungai Merah RT 01/RW02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabutasap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadaphewanhewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewanhewan tersebut;Selain itu juga dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya pembakaranlahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Dusun Sungai Merah RT 01/RW02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu gasgas rumah kaca yang dilepaskan

pada pokok menerangkan:Bahwa ahli telah melakukan analisis terhadap terjadinya kebakaran lahandilokasi lahan milik Terdakwa di Dusun Sungai Pinang Kecamatan PujudKabupaten Rokan Hilir dari sampelsampel log yang terbakar, arangarang,tanah dilahan yang terbakar;Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut telahdilepaskan gas rumah kaca 4,5 ton Karbon; 1,575 ton CO2; 0,016 ton CH,;0,007 ton NOx; 0,02 ton NH3; 0,017 ton 03 dan 0,29 ton CO serta 0,35 TonPartikel.Gas rumah kaca yang dilepaskan

Bambang Hero Saharjo M.Agrakibat terjadinya kebakaran lahan milik terdakwa tersebut telah dilepaskangas rumah kaca 4,5 ton Karbon; 1,575 ton CO2; 0,016 ton CH,; 0,007 tonNOx; 0,02 ton NH3; 0,017 ton O3dan 0,29 ton CO serta 0,35 Ton Partikel.Gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewatibatas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgas yangdihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahanterbakar dan sekitarnya.

Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selamakebaran berlangsung, maka panas yang tinggi dipermukaan telah merusaklapisan permukaan dengan ketebalan ratarata 10 cm sehingga menggangusiklus hidroorologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untukmemulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya Rp2.214.818.300,00;Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. Dr. Ir.

Berdasarkan surattanggal 17 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa dampak yangditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwadi Dusun Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgasyang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahanterbakar dan sekitarnya, panas yang yang tinggi di permukaan telah merusaklapisan

Hajrah Malikyang telah dilepaskan haknya oleh almarhumah Nyonya Hajerah alias Ny. Hj.Hajrah Malik kepada kini Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak AtasTanah No. 167, tertanggal 19 Januari 1994;Kemudian berdasarkan Site Plan PT.

Sami Sari Rawuh tersebutBank Harapan Sentosa Cabang Ujung Pandang telah memberikan pinjamanberupa fasilitas KPR sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga milyar dua ratus jutarupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 046/BHS/OD/UP/IV/1996 denganjaminan/agunan beberapa bidang tanah termasuk kelima bidang tanah hak milikyang telah dilepaskan haknya kepada Penggugat dan dari uang kredit itulahyang digunakan oleh PT.

Hajrah Malik;Perlu dijelaskan bahwa pada waktu kelima bidang tanah hak milik dengan luaskeseluruhannya kl. 110.200 M2 yang telah dilepaskan haknya kepada kiniPenggugat termasuk Tanah Hak Milik Sertifikat No. 15/Bung dengan luas sisa33.800 M2 terdaftar atas nama Nyonya Hajerah alias alias Nyonya Hj. HajrahMalik diserahkan ke Bank Harapan Sentosa (BHS) Cabang Ujung Pandangsebagai jaminan/agunan kredit PT.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian atas Pelepasan Hakdengan ganti rugi Nomor 77/L/1994 tanggal 19 Januari 1994, pada intinyadikatakan: Yang dilepaskan adalah 5 bidang tanah seluas 114.800 M2 dengan hargaganti rugi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perM2 sehinggajumlah uang ganti rugi seluruhnya adalah sebanyak Rp. 1.653.000.000(satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Bank Harapan Sentosa sebesar Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratusjuta rupiah) sebagai modal kerja untuk pembangunan RukoRuko PuriKencana Sari (yakni bukti surat bertanda P.12), ke5 (lima) tanah SertifikatHak Milik yang dilepaskan haknya itu telah diserahkan dan dicantumkandidalam perjanjian kredit dimaksud sebagai jaminan atas fasilitas kreditberupa modal kerja yang diberikan oleh PT. Bank Harapan Sentosa kepadaTuan Gde Suganda Susilo selaku Direktur PT.

Menyatakan Terdakwa Erwin Fahrizal bin Thamrin dilepaskan dari segalatuntutan hukum pidana (Onstlag van alle rechtvervolging);3. Memulihkan hak Terdakwa Erwin Fahrizal bin Thamrin dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;4.

membebaskan Terdakwatersebut dari segala tuntutan, bukan merupakan pembebasan mumi,melainkan merupakan putusan pembebasan tidak mumi, karenaterhadap putusan pembebasan tersebut di dalamnya terdapatpenerapan hukum yang salah dan apabila Hakim / Majelis Hakim tidaksalah dalam penerapan hukumnya, maka putusannya bukan terdakwadibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak) akan tetapi Terdakwaakan dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana sesuai tindak pidanayang dilakukannya atau setidaktidaknya dinyatakan dilepaskan

menyatakan bahwa"Tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alatpembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan, bahwaseseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atasperbuatan yang dituduhkan atas dirinya";Berdasarkan alasan dan keberatan yang kami uraikan sebagaimanatersebut di atas, maka ternyata karena Majelis Hakim tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, telah menyebabkanTerdakwa ERWIN FAHRIZAL bin THAMRIN, dilepaskan

Putusan Judex Facti yangmempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwaterbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dankarena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang benar. Perbuatan yang dilakukan Terdakwamengandung unsur keperdataan, yaitu adanya sengketa kepemilikan antaraPT. Hati Prima Agro (PT. HPA) dengan Terdakwa atas tanah yang ditanamikelapa sawit di atasnya oleh PT.

,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang No. 8 Tahun1981 Tentang KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenaputusan Judex Facti merupakan putusan yang benar menurut hukum dan caramengadili telah sesuai ketentuan undangundang serta tidak melampaui batasbatas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan

Terdakwa di Jalan PakTahau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty menujuJalan Kamboja menuju salah satu rumah warga, pada saat tiba di salah saturumah warga, Terdakwa menunggu di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa IIyang masuk ke garasi rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor, setelahTerdakwa II berhasil Terdakwa ikut membantu mendorong sepeda motor tersebutdan kemudian sampai di Jalan Air Ketekok Terdakwa bersama Terdakwa Ilmenghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara dilepaskan

Terdakwa di Jalan PakTahau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty menujuJalan Kamboja menuju salah satu rumah warga, pada saat tiba di salah saturumah warga, Terdakwa I menunggu di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwayang masuk ke garasi rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor, setelahTerdakwa berhasil, Terdakwa Il ikut membantu mendorong sepeda motortersebut dan kemudian sampai di Jalan Air Ketekok Terdakwa bersamaTerdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara dilepaskan

pada saattiba di salah satu rumah warga, Terdakwa TRI SUTRISNO Bin SUNARTOmenunggu di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa II MUSLIMIN Bin ASMUNIyang masuk ke garasi rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor, setelahTerdakwa Il MUSLIMIN Bin ASMUNI berhasil Terdakwa TRI SUTRISNO BinSUNARTO ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dan kemudiansampai di Jalan Air Ketekok Terdakwa TRI SUTRISNO Bin SUNARTO bersamaTerdakwa II MUSLIMIN Bin ASMUNI menghidupkan sepeda motor tersebutdengan cara dilepaskan

pada saat tiba di salahsatu rumah warga, Terdakwa TRI SUTRISNO Bin SUNARTO menunggu di atas motordi pinggir jalan dan Terdakwa II MUSLIMIN Bin ASMUNI yang masuk ke garasi rumahtersebut untuk mengambil sepeda motor, setelah Terdakwa II MUSLIMIN Bin ASMUNIberhasil Terdakwa TRI SUTRISNO Bin SUNARTO ikut membantu mendorong sepedamotor tersebut dan kemudian sampai di Jalan Air Ketekok Terdakwa TRI SUTRISNOBin SUNARTO bersama Terdakwa II MUSLIMIN Bin ASMUNI menghidupkan sepedamotor tersebut dengan cara dilepaskan

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri dansaksi Asri Mukri akan menyusul di belakang dengan

sepeda motor tersebutdan Terdakwa mengikutiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbdari belakang sambil membawa sepeda motor saksi yang tadi dikendarai menujuke arah belakang kantor wali nagari Sariak tempat awal bertemu tadi;Bahwa sesampainya di belakang kantor wali nagari Sariak Terdakwa dan saksimenanggalkan plat nomor sepeda motor yang dicuni tadi dengan cara Terdakwamembengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan

ASRI menanggalkan plat nomor sepeda motoryang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya,setelah plat nomor tersebut terlepas; Bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepeda motor YamahaVixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRI MUKRI BinAMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasil curiandan akan

ASRI menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehingga platnomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya, setelah platnomor tersebut terlepas;Menimbang, bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Vixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRIMUKRI Bin AMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasilcurian

yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6 (enam) ekor hewan Kijang (Muntiacus Muntjak) jantan;
- 7 (tujuh) ekor hewan Kijang (Muntiacus Muntjak) betina;
Yang dititipkan di BKSDA sebagaimana Berita Acara Penitipan terlampir dalam berkas perkara;
Diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepaskan

Mengadakan penelitian mengenai' status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan danDokumen yang mendukungnya;. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan ;.

No.125 PK/Pid.Sus/2011dengan tanah yang haknya akan dilepaskan~ ataudiserahkan ;b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan danDokumen yang mendukungnya ;c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan ;d.

Mengadakan penelitian mengenai' status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen yang mendukungnya ;c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan ;d.

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen yang mendukungnya ;c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan ;d.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang adakaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan ;b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan danDokumen yang mendukungnya ;c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atastanah yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan ;d.

Lurah setempat lokasi pengadaan tanahBahwa Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas:1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan;3) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;4) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagai

UJANG DIRA selaku Anggota PanitiaPengadaan Tanah dan selaku Kepala Kelurahan Leuwigajah mempunyai tugas:1) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;2) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan;Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT.

Bahwa Tanah yang telah dilepaskan oleh para ahli waris Witardja RDSoediredjasampai saat ini masih dikuasai dan ditanami oleh para ahiwaris Witardja RD Soediredja dan juga sebagian dari Tanah tersebutHalaman 69 dari 116 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2020/PT. BDGtelah dipergunakan oleh Pemerintah Cimahi dengan membuat Kirmir,yang panjang ditaksir lebin kurang 20 M.

Dandalam Surat Pelepasan Hak Nomor 593.3/09/PH/PPT/VII/2011 tanggal 25Agustus 2011 dengan tegas dinyatakan oleh para ahli waris bahwa jikadikemudian hari ada gugatan dari Siapapun yang bersangkutan dengan Hakyang telah dilepaskan, maka hal tersebut menjadi tanggunjawabsepenuhnya dari pihak yang melepaskan Hak termasuk penggantian senilaiyang dilepaskannya.

Terbanding/Pemohon Banding/Terdakwa katakan Salah Besar, dikarenakan tanah yang dilepaskan Haknya olehpara akhli waris kini sudah dibangun Kirmir oleh Pemerintah KotaCimahi kurang lebih serpanjang 20 Meter (bukti copy gambar dilokasitanah yang telah dibangun Kirmir No.9). Ini menunjukan nilai manfaatatas tanah tersebut sudah ada yang diperoleh oleh Pemerintah KotaCimahi dan atau masyarakat sekitar.

HANIIL yang terkena Jalan Tolbelum dilepaskan dan belum ada perkembangan ;Bahwa setelah tidak ada perkembangan tentangpelepasan TKD seluas 7.229 M2 oleh Departemen PU,kemudian muncul wacana dikalangan TokohMasyarakat, BPD dan Pemerintah Desa, yang isinyakarena TKD seluas 7.229 M2 tidak langsung = akandigunakan untuk pembangunan Jalan Tol dan hanyaakan digunakan untuk pengganti Tanah PT.

MHANIIL yang isinyamenyampaikan harga TKD boleh dilepaskan bilaharganya Rp. 350.000, / M2, namun tidak = adajawaban dari Pihak Tol maupun PT. HANIIL ;Bulan Juli 2006 KOMAT selaku Warga Desa Jantisekaligus Tokoh Masyarakat dan Mantan Anggota BPDJanti mengajukan surat permohonan pelepasan TKDJanti seluas 7.229 M2 tersebut tertanggal 26 Juli2006, namun peruntukannya untuk apa tidakdisebutkan dalam surat permohonan yang diajukanoleh KOMAT;Padatanggal 23.

AL IRSYADdisaksikan oleh Pengurus BPD dan Perangkat Desa ;Bahwa saat dilaksankan Rapat di Balai Desa Jantimaupun Ruang Operation Room Kabupaten Sidoarjo,saksi tidak pernah melihat adanya Surat IjinLokasi / Rekomendasi Pemanfatan Ruang maupunDokumen dokumen yang menujukan bahwa TKD akandigunakan untuk Pembangunan Perumahan ;Bahwa sepengetahuan saksi TKD janti seluas 7.229M2 dilepaskan kepada KOMAT ttersebut diserahkankepada PT.

HANIIL yang terkena Jalan Tolbelum dilepaskan dan belum ada perkembangan.;Bahwa tidak lama kemudian dalam suasana masihpolemik tentang pelepasan sisa TKD yang seluas7.229 M2 tentang nilai harga tanah dari wargaminta Rp. 350.000, / M2 sementara dari Pihak Tolhanya mampu menawar sampai Rp. 200.000, / M2;Bahwa KOMAT mengajukan permohonan untuk melepaskansisa TKD seluas 7.229 M2 dengan = maksud untukpembangunan perumahan dengan Bendera PT.

kepadasaksi KOMAT, saksi tidak tahu apakah TKD tersebutselanjutnya digunakan untuk keperluan apa, Namunsetahu saksi sebelum TKD dibangun perumahan, telahdipanggil oleh POLDA Jawa Timur, dan dari PenyidikPOLDA Jawa Timur saksi tahu bahwa TKD seluas 7.229M2 yang dilepaskan kepada KOMAT kemudian dijualkepada Pihak Tol oleh KOMAT dengan harga Rp.550.000, / M2;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa MIImembenarkannya ;11.

Menyatakan Pembanding / Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum;3. Memulihkan hak Pembanding / Terdakwa dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 44 / Pid.B / Ks / IV /2013 / PN.Sby. Jo. Nomor: 538 / Pid.B / 2012 / PN.

di luar Pengadilanberdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa melalui alternatifpenyelesaian sengketa; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas majelis tingkat banding berpendapat walaupun Pembanding /Terdakwa terbukti tetap menguasai rumah sengketa saat masa kontraknyasudah selesai, hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, akantetapi masuk dalam ranah hukum perdata; Menimbang bahwa oleh karena masuk dalam ranah hukum perdata makaPembanding / Terdakwa harus dilepaskan

No. 661 K/Pid.Sus/2014segera pergi atas permintaan yang berhak dan menyatakan perkara a quotermasuk masuk dalam ranah hukum perdata maka Pembanding /Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervoiging) telah melakukan kekeliruan, yaitu telah salah dalam halmelakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan

No. 661 K/Pid.Sus/2014dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkatkasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985

Basori Bin Tisum (dilakukan penuntutan secaraterpisah) dilepaskan tetapi warga semakin banyak berdatangan sehinggamembuat terdakwa menjadi ketakutan dan langsung melarikan diri denganmengendaral sepeda motor Honda Vario warna hitam, selanjutnya saksi M.Basori Bin Tisum (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap olehPetugas dari Polsek Rejoso kemudian saksi M.

Basori Bin Tisum dilepaskan tetapi wargasemakin banyak berdatangan sehingga membuat terdakwa menjadiHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Bilketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepedamotor Honda Vario warna hitam;bahwa saksi M. Basori Bin Tisum ditangkap oleh Petugas dariPolsek Rejoso kemudian saksi M. Basori Bin Tisum beserta barangbukti dibawa ke Polsek Rejoso guna penyelidikan lebih lanjut;bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi M.

Basori Bin Tisum dilepaskan tetapi wargasemakin banyak berdatangan sehingga membuat terdakwa menjadiketakutan dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepedamotor Honda Vario warna hitam;bahwa saksi M. Basori Bin Tisum ditangkap oleh Petugas dariPolsek Rejoso kemudian saksi M. Basori Bin Tisum beserta barangbukti dibawa ke Polsek Rejoso guna penyelidikan lebih lanjut;bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi M.

Basori Bin Tisum dilepaskan tetapi warga semakinbanyak berdatangan sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan danlangsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Variowarna hitam; bahwa saksi M. Basori Bin Tisum ditangkap oleh Petugas dariPolsek Rejoso kemudian saksi M. Basori Bin Tisum beserta barang buktidibawa ke Polsek Rejoso guna penyelidikan lebih lanjut; bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi M.

Setelahberada di dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsungwarna hitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan caramengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwamembawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya.Terdakwa menggunakan karung pelastik warna putin ukuran isi 50 (lima puluh)Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil TV merk Samsung tidakada

yangHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.saling bersesuaian antara satu dengan lainya, Bahwa pada hari Jumat tanggal7 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di rumah saksi korban atasnama BAHTIAR yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Lantang, DesaPengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telahmengambil terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itutertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatassehingga TV tersebut berhasil dilepaskan

bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yangsaling bersesuaian antara satu dengan lainya, Bahwa pada hari Jumat tanggal7 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wita, di Banjar Dinas Tegal Lantang, DesaPengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telahmengambil terdakwa mengambil TV merk Samsung warna hitam yang saat itutertempel di dinding rumah saksi korban dengan cara mengangkatnya keatassehingga TV tersebut berhasil dilepaskan

Setelah beradadi dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsung warnahitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan caramengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwaHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Sgr.membawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya.Terdakwa menggunakan karung pelastik warna putin ukuran isi 50 (lima puluh)Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.Menimbang

Setelah beradadi dalam rumah saksi korban, terdakwa mengambil TV merk Samsung warnahitam yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi korban dengan caramengangkatnya keatas sehingga TV tersebut berhasil dilepaskan, lalu terdakwamembawa TV keluar rumah melalui jendela yang telah dicongkel sebelumnya.Terdakwa menggunakan karung pelastik warna putin ukuran isi 50 (lima puluh)Kg untuk membungkus dan membawa TV tersebut pulang kerumahnya.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

Bahwa status tanah dimohon berupa Hutan Produksi Konversi yangtelah dilepaskan oleh kawasan hutan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor: 308/KAS11/1996 tanggal 24 Juni 1996untuk budidaya pertanian, terdiri dari:a. Lokasi A seluas 8.310 Ha.b. Lokasi B seluas 2.000 Ha.4.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2014(APL) dan tanah negara bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan,ditunjuk menjadi kawasan hutan produksi, sebagaimana tertuang dalamSurat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian KehutananNomor: S.316/VIIKUH/2014 tanggal 27 Maret 2014 Perihal Status ArealPerkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT.

Jika hak gunausaha, yang bersangkutantidak dilepaskan atau dialinkan dalam jangka waktu tersebut maka hakitu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lainakan diindahkan, menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;2. Bahwa mengacu pada Pasal 34 dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 5 Tahun1960, tidak ada satu pun ketentuan yang menjadi dasar danmengakibatkan HGU Pemohon menjadi hapus;3.

I/Gurun Tuo/Lubuk Kepayang KecamatanMandi Angin dan Pauh Kabupaten Sorolangun Kabupaten Jambiatas nama Pemohon seluas 4.476 Ha sebagian berada dikawasan hutan produksi tetap (HP), yaitu seluas 1.022 ha yangbelum pernah dilepaskan status hukumnya dari kawasan hutanmenjadi bukan kawasan hutan;f. Hal tersebut diperkuat dan diakui sendiri oleh Pemohon dengansurat No.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999(vide bukti T16) tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang mengaturbahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasanhutan harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagaikawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;d.

Kisaran Barat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan pidana tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hakhak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepadaNegara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum

Setelan 1 (Satu) Set IsolatorPowerline berhasil dilepaskan dari tiang, kemudian Isolator Powerlinetersebut diturunkan sambil dijatunkan ke bawah. Setelah Tersangka, Sdr.DIKA dan Sdr. DANIL mendapatkan Isolator Powerline tersebut, kKemudian 1(Satu) Set Isolator Powerline tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan daripemiliknya langsung di bawa pergi menuju ke kebun kelapa sawit untuk disimpan dan disembunyikan.

Setelah 1 (Satu) Set IsolatorPowerline berhasil dilepaskan dari tiang, kemudian Isolator Powerlinetersebut diturunkan sambil dijatunkan ke bawah. Setelah Tersangka, Sdr.DIKA dan Sdr. DANIL mendapatkan Isolator Powerline tersebut, kKemudian 1(Satu) Set Isolator Powerline tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan daripemiliknya langsung di bawa pergi menuju ke kebun kelapa sawit untuk disimpan dan disembunyikan.

Setelah 1 (Satu) Set Isolator Powerline berhasil dilepaskan dari tiang,kemudian Isolator Powerline tersebut diturunkan sambil dijatunkan ke bawah;Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Dika dan Sdr. Danil mendapatkan IsolatorPowerline tersebut, kKemudian 1 (Satu) Set Isolator Powerline tersebut tanpaseizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung di bawa pergi menuju kekebun kelapa sawit untuk di simpan dan disembunyikan.

Dimana Isolator Powerline di lokasi tersebut,merupakan Isolator Powerline yang distandbykan (tidak dialiri arus listrik).Setelah 1 (satu) Set Isolator Powerline berhasil dilepaskan dari tiang, kemudianIsolator Powerline tersebut diturunkan sambil dijatuhkan ke bawah;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Dika dan Sdr.

Setelah 1 (Satu) SetIsolator Powerline berhasil dilepaskan dari tiang, kemudian Isolator Powerlinetersebut diturunkan sambil dijatunkan ke bawah;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Dika dan Sdr. Danilmendapatkan Isolator Powerline tersebut, kemudian 1 (Satu) Set IsolatorPowerline tersebut langsung di bawa pergi menuju ke kebun kelapa sawit untukdi simpan dan disembunyikan.

Alim Salman sebagaipemberi jaminan fidusia bukan merupakan perbuatan Pidana melainkanperbuatan Terdakwa tersebut merupakan ranah hukum Keperdataan,oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan darisegala tuntutan hukum ;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaandengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan suatukenyataan, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;Bahwa putusan Judex Facti atau Pengadilan Negeri tersebut tidakbertentangan

dengan hukum dan atau UndangUndang ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada Negara;Mengingat Pasal 191 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana,

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat sukuDameyap dan Samon Kampung Mamei Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah adat SUKUWILIN Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat SUKUWILIN.SECARA MELAWAN HUKUM dilepaskan oleh TERGUGAT I,TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT Vkepada TERGUGAT XI untuk digunakan sebagai bagian dari bidangtanah Pembangunan ruas jalan BonggrangDepapre sebagaimanadiketahui dari adanya Surat Pernyataan Pelepasan Tanah adat tertanggal21 Desember 2012 dari

TERGUGAT XI selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentinganumum tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundangundangan, dan tidak menerapkan prinsip kehatihatian untuk secarateliti dan cermat dalam menetapkan subyek hak yang benar atasobyek sengketa yang dilepaskan dan diterima oleh TERGUGAT XI,dan TERGUGAT XI telah bertindak sebagai sebagi Pembeli atauPutusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.8 dari 27Instansi Pemohon untuk menerima Pelepasan tanah Adat dariTERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT

III, TERGUGAT IV danTERGUGAT V, serta tidak memastikan dan menetapkan terlebihdahulu. besaran harga ganti rugi serta harga satuan untuk setiapmeter persegi atas bidang tanah yang hendak dilepaskan tersebut,namun TERGUGAT XI telah menetapkan TERGUGAT I, TERGUGATIl, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas namaseperti tersebut diatas untuk terlebin dahulu menerima pembayaranganti rugi atas obyek sengketa Tahap Pertama sebesar Rp.5.000.000.000, ( Lima milyar rupiah ).c.

Bahwa ternyata pada hari Senin, tanggal 9 November 2014, sebagiandari bidang tanah adat SUKU WILIN (obyek sengketa) milik PARAPENGGUGAT tersebut dengan luas 163, 170 m* dengan ukuran panjangPutusan Nomor : 51/PDT/2019/PT JAP hal.9 dari 2710.11.8.158,5 meter dan lebar 20 meter secara tanpa hak dan tanpa izin dariPARA PENGGUGAT, kembali dilepaskan lagi untuk keduakalinya olehorang lain lagi yang berbeda yaitu FRANS WAMEBU (TERGUGAT VI)kepada TERGUGAT XI (TITUS E.A HERY DOSINAEN,S.IP)sebagaimana termuat

(Bukti PI.II 6).Bahwa kemudian pada waktu yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal9 November 2014 keseluruhan bidang tanah adat obyek sengketa milikPARA PENGGUGAT dalam perkara ini seluas + 217. 280 m* denganukuran Panjang + 10.864 meter x Lebar 20 meter kembali dilepaskan lagiuntuk yang ketigakalinya bersama sama dengan bagian bagianbidang tanah lainnya yang diperuntukan untuk pembangunan jalanBonggrang Depapre oleh orang lain lagi yang berbeda, yaitu olehTERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT V, TERGUGAT

pada tanggal 9 Agustus 2006 terdakwa selaku Bupati Banyuwangimembentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Banyuwangi untukkepentingan pengadaaan tanah lapangan terbang Blimbingsari denganSurat Keputusan Bupati berdasarkan, SK Bupati Banyuwangi nomor188/576/KEP/429.012/2006 Surat Keputusan tersebut antara lain memuattugas Panitia pengadaan tanah sebagai berikut ;a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atastanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yangmemerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ ataubesarnya ganti rugi ;f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada parapemegang

mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas ;a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yangterkena rencana pembangungunan dan/atau pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentukkonsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun mediaelektronik

atau diserahkan ;b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;Cc. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan;d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yangterkena rencana pembangungunan dan/atau pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentukkonsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun mediaelektronik