Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-05-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 — dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS., MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH.,
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 K/TUN/2011
    No. 108 K/TUN/2011.B.
    No. 108 K/TUN/2011.4.
    No. 108 K/TUN/2011.3.
    No. 108 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K /TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Hj. SITI AISYAH LUBIS, AHMAD AZHARI NASUTION, dkk.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, TANSRI CHANDRA,
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K /TUN/2008
    No. 98 K/TUN/2008tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. A.
    No. 98 K/TUN/200811.12.13.14.diberikan hak prioritas kepada mereka yang menempatitanah bekas hak pakai untuk mengurus hak terhadap tanahtersebut;d.
    No. 98 K/TUN/2008karena tidak memperhatikan dengan cermat yang menguasaiobjek yang merupakan data fisik adalah Penggugat sejak tahun1966 sampai sekarang;PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN 15.
    No. 98 K/TUN/2008Kecamatan Medan Barat, Kota Medan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan (Bukti P4);Bawa kemudian pada tanggal 2 Oktober 1989 Almarhum A.
    No. 98 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2015 — ANDI HARAHAP, S.Sos, DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, DKK
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2014
    HarimuddinRasyid, SH dengan Nomor Urut 3 (Tiga)Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Bahwa Calon Bupati "Drs. H.
    TUN Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS,tertanggal 26 September 2013 (BUKTI P2),dalam sengketa antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING;Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014MELAWAN :1) William B. Noya;2) Dr.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Tentang Uji Materil Pasal aquo dalam perkara Nomor : 23/PUUV/2007, tertanggal 09 Januari2008; yang amarnya menyatakan bahwa pembatasan kasasiterhadap perkara tata usaha negara (TUN), Khususnya untuk objekgugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014c.
    Bahwa terhadap alasan Pemohon PK bahwa perkara a quo tidak bisadikasasi berdasarkan Pasal 45 ayat 2 c UndangUndang MahkamahHalaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Agung (UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — NURMAWATI PARHUSIP vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, DK
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 221 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 221 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:NURMAWATI PARHUSIP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanBerdagang, bertempat tinggal d/h. sebelum pemekaran dikenal denganDesa Sipinggan Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, KabupatenSamosir, setelah pemekaran dikenal dengan Desa/Huta Janji Maria,Desa Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — EDWIN MAULANA BONATUA PANJAITAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 403 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015kepastian hukum berkenaan tanah Penggugat yang telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 13510/Sungai Raya/09071997, GambarSituasi tanggal 29 Oktober 1996 Nomor 9518/1996 luas 9.548 M?
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015karena itu jelas sekali perobuatan Tergugat.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015Hasan Matan adalah merupakan milik Kaprawi bukan milik EdwinPanjaitan;5. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka Tergugat IlIntervensi mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2014/PTUNPTK.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015sudah diserahkan kepada sdr.
    Putusan Nomor 403 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. ASA JAYA AMALIA (PERSEROAN), VS KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 276 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE13.PAGEdaftar hitam. Demikian juga PT. Lince Romauli Raya yang melaksanakanproyek penurapan Kali Baru Kramat Jati diberikan adendum penurunannaik kontrak. Kenapa PT. Asa Jaya Amalia tidak diberlakukan adendumpenurunan nilai kontrak sama dengan kedua perusahan tersebut;Bahwa Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penggugat PT.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGE1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala BidangPengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan UmumProvinsi DKI Jakarta Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNomor 19502/1.793.2, tanggal 30 Dersember 2013,tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT. AsaJaya Amalia;3.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H.
    Putusan Nomor 276 K/TUN/2015PAGEPanitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. AdministrasiRp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002PAGE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — RUMONDANG SITORUS vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU, DK
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 PK/TUN/2016
    PUTUSANNomor 103 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:RUMONDANG SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan R.A.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2016Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi lI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/TUN/2015, Tanggal 24 Agustus 2015yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/20164.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IlIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Tergugat :A.
    Nomor 28/B/2015/PT.TUNMDN. jo. 355K/TUN/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juni2016;Halaman 16 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 103 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216/K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ; Drs. ACHYAR RUSLI, Ak. MA.,
87 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 216/K/TUN/2010
    No. 216/K/TUN/20109. ADIMAS ARYO N. K. P, S.H.,Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.10. CALVINUS WJAKSONO NABABAN, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.11. HANDY TRINOVA, S.H.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.12.
    No. 216/K/TUN/2010dan sebutan nilai amatbaik untuk unsurunsur kesetiaan, prestasikerja dan kerjasama ;24.
    No. 216/K/TUN/2010pertimbangan hukum yang menyamakan antara PembebasanSementara dengan Pemberhentian Sementara ;Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memberikanpertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi.
    No. 216/K/TUN/20101.3. Apabila ada pejabat Widyaisuara yang tidak dapat mengumpulkanangka kredit sebagaimana dalam butir 1 dan 2 di atas, maka:a. Kepala LAN memberitahukan kepada pimpinan instansimasingmasing wdyaiswara dengan Nota Pemberitahuansepanjang mengenai Widyaiswara Utama ;b.
    No. 216/K/TUN/2010Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 216/K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN vs RUSTAM EFFENDY, S.E., M.M.,, dk
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015V.Vi.Surat Keputusan KPU Prov.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015menjadi surat pemberhentian baru.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 15-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 29 September 2016 — CV. MITRA SAKINAH CONSULTANT LAWAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI
154 — 80
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs RAHMI KOMALAWATI
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 314 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 314 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukandi Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Pulau Dompak, Tanjung Pinang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. MASRUR AMIN, S.H.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, danselanjutnya diikuti Surat Edaran dari KPU Nomor 22 dan Nomor 315Tahun 2013, yang seluruhnya didasari pada Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 diperbaharui dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik;.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/20146. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas;g.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014keputusan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Bintan periode 20092014;6.
    Putusan Nomor 314 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.-
Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — ZULKAFLI, DK vs. BUPATI ROKAN HULU, DK
93 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 174 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — IR. HENDRA CHOLIL AZIZ vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DKK
97 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 376 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:IR. HENDRA CHOLIL AZIZ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanswasta, tempat tinggal Jalan Bambang Utoyo, Komplek Villa Bari IndahBlok B No. 10, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:LISA MERIDA, SH2.
    Il Palembang ;2 MISSIANNA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015beralamat di Jalan Menumbing No. 182/8 RT. 08 Kel. KepandeanBaru Kec. IT. Palembang ;3 THAHJA KAILANI, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Argopuro RT. 02 RW. 06 Kec. GajahMungkur Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberikankuasa kepada : 1. Edwin Pamimpin Situmorang, SH., MH. 2.Patuan Siahaan, SH., 3.
    Hendra Cholil Aziz, SHMHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015No. 2399 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 Surat Ukur No. 171 / B.Sangkal / 2002 tanggal 25 Juli 2002 seluas 1579 M2 atas nama Ir. HendraCholil Aziz dan SHM No. 2398 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SuratUkur No. 170/ B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 seluas 1824 M2 atasnama Ir.
    Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitumengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : meskipun sengketaterjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkutpembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu diajukan kePeradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.
    Imam Soebechi, SH., MH.Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015Panitera Pengganti,Biayabiaya Ttd./1. Meterai ..................00.. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH., MH.2. Redaksi................. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi ...... Rp489.000,00Jumlah ...................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. REVELINO CHANDRA E.
95 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 478 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/201410.11.12.13.14.Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut :Pendamping Terduga Pelanggar berhak :b.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/20144. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertikeadaan semula ;5.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR vs. RUSLI NURDIN
79 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 442 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA.8+000) Bangkinang,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Zulfahmi,SH.MH., Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Kampar, beralamat di Kantor Bupati Kampar diBangkinang, 2.
    ketiganyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan ImamMunandar/Harapan Raya Nomor 78 A Pekanbaru Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor /SKKPTUN/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangHalaman dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    Bahwa meskipun saudara Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukanpeninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, makaPenggugat berdasarkan dua surat sebagaimana dalam angka 8 (delapan)Penggugat mengajukan permohonan Izin Pendirian Pasar;10 Bahwa setelah melakukan beberapa prosedur dan mendapat dukungan dari 5(lima) desa yaitu masingmasing :a Desa Baru;b Desa Pangkalan Baru;c Desa Buluh Cina;d Desa Tanah Merah;e Desa Pandau Jaya;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    /2014Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturanundanganyang berlaku;Bahwa didalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Februari 1998 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum bahwa tidak termasukkewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatanPenggugat adalah sengketa mengenai fisik tanah dan kepemilikannya,sehingga dengan demikian Pengadilan Tata
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — MEIKE KOAGOUW, DKK vs. Dra. MEISKE MARGARETHA MANGALUN, SE., MM, DK
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 111 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 111 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1. MEIKE KOAGOUW, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diJalan TNI TV Nomor 1, Lingkungan II, Kelurahan Tikala Ares, Manado,pekerjaan Tiada;2.
    Kota Manado, dalam hal ini memberikuasa kepada Gustaf Dumat, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di JalanHasanudin XI, Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting,Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Peng gugat;dan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, tempat kedudukandi Jalan Pomorouw Nomor 109, Manado;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN
    Max Oroh, SE. yang dibalik namaHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE.,Yolanda Oroh, Sth;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa SertifikatHak Milik Nomor 49/Desa wenang Selatan tanggal 23 Maret 1985 GambarSituasi Nomor 84/1985 luas 175 M? atas nama Drs. Max Oroh, SE. yang dibaliknama menjadi atas nama Meike Koagouw, Yoan Oroh, SE., Michael Oroh, SE.
    Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara di keduatingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp,250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah):Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2013,Tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MEIKEKOAGOUW, 2. YOAN YACKLINE OROH, S.E., 3. MICHAEL IRVING CROSHEOROH, S.E., 4.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 111 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — H.BUDIMAN,S.Pd., MM VS BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 357 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.BUDIMAN,S.Pd., MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanRaya Padang Panjang Nomor 02 Manna, Bengkulu Selatan, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil,Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di JalanRaya Padang Panjang Nomor Manna Bengkulu
    Wiwin Setyawati,SH.MH., ketiganya kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di JalanBachamada Rustam Nomor 31 Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK02/Gtn.2/06/2014 tanggal 13 Juni2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003 Tentangwewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagai mana telah di ubah dengan perturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 2003, TentangWewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil :a Pasal 14 ayat (1) huruf c:Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan
    Akan tetapi sejakHalaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014111213tanggal 7 Februari tahun 2004 Pemohon sudah berpindah dari Fungsional Guruke Jabatan Struktural Eselon III (bukti P2).Bahwa bukti Termohon mengajukan bukti T4 yang isinya pada petimbanganBaperjakat Pemohon tidak menjunjung tinggi loyalitas dan integritas kepadapimpinan juga digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai bahan pertimbangan keputusan ini.
    ,Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 357 K/TUN/2014Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .............. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH..,3. Administrasi ...... Rp489.000.00Jumlah ................04. Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 19-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — PT. RUDY JAYA MANDIRI, DK VS PT. SINAR TAMBANG UTAMA
120 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 509 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;3.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015Objek Sengketa in casu yang sudah diklarifikasi pada saatPemeriksaan Persiapan.1.5.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/20152.4.2.5.2.6.2A2.8.Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara danmenolak penerbitan Izin Usaha Produksi atas nama Penggugat.
    Putusan Nomor 509 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — dr. HELDY CHANDRA VS BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 181 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 181 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:dr. HELDY CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Kaasar, Jaga VI, Kecamatan Kauditan,Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan PNS (PJ. Kepala UPTDPuskesmas Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, KabupatenBolaang Mongondow Utara;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. J.M. SIHITE, S.H.;2.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor100/57/SETDAKAB/ 11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/20157.Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Syeni Wenas (isteri Penggugat) keBank Sulut Boroko dengan maksud untuk menanyakan tentangPemberhentian gajinya, dan menemui pihak Bank Sulut Boroko denganpegawai yang bernama Stenly, namun pada saat itu juga bapak Stenlymengatakan bahwa dr.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.
    Putusan Nomor 181 K/TUN/2015