Ditemukan 5521 data
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
64 — 10
SYARIFUDDIN DAUD, MA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
74 — 29
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
66 — 11
Pemohon:
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
AL NAURA KARIMA PRAMESTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDA Sumatera Selatan C.q KAPOLRESTABES Palembang C.q KAPOLSEK IB I
129 — 275
Pemohon:
AL NAURA KARIMA PRAMESTI
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDA Sumatera Selatan C.q KAPOLRESTABES Palembang C.q KAPOLSEK IB I
117 — 15
SENO ARIYANTO dkk VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA) Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA ;
Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus , tanggal 27 Januari 2003 ;MelawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA) Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT SURAKARTA ;Beralamat di Jl. Adi Sucipto No.2 , SurakartaYang dalam hal ini diwakili oleh1. KAHARUDIN, SH2. JOKO WIDIYANTO3. H. Y. SUGIYARTO.4.
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA BANTEN Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
28 — 28
SARPAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA BANTEN Cq. DIREKTUR KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
36 — 0
Pemohon:
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
77 — 5
Pemohon:
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didasarkan minimal 2 alat buktisehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelarperkara.Bahwa Penangkapan MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN (ic.Pemohon)dalam perkara tindak pidana
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
22 — 0
Pemohon:
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantar
37 — 10
Pemohon:
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantarBahwa penangkapan dan penahanan Pemohon merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan azas kepastian hukum.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohontelah sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diuraikan tersebutdiatas.Bahwa terkait dalil Pemohon menggunakan Peraturan Kapolri No.12tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkarapidana di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telahdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan KapolriNo.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dankemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan alasanalasan juridis tersebut diatas beralasan menurutHalaman 52 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
JULIATER GIRSANGsebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sah karena telahdidukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai denganPasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka terlebih dahulu
Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara inisudah sesuai dengan posedur penyidikan sebagaimana diatur dalamKUHAP dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana.Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
Pra/2020/PN Pmsdengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebin dahulu dilakukan gelar perkara dan berdasarkan buktipermulaan yang cukup yaitu lebih 2 alat bukti yang sah sebagaima dimaksuddalam Pasal 184 KUHAP, sehingga telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka penangkapan tersangka sah menuruthukum.Menimbang
80 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIA BESSE VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, Dkk
., Advokat dari kantorHukum Lukman S.Wahid dan Rekan berkantor danberkedudukan di Jalan Andi Makkulau Nomor 86A Kota Palopo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, berkantor danberkedudukan di jalan Opu Tosappaile Nomor Kota Palopo, dalamhal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
20 — 7
Pemohon:
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
LUKMANUL HAKIM bin JUNAIDI
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kepala Kepolisian Resort Sambas
44 — 25
Pemohon:
LUKMANUL HAKIM bin JUNAIDI
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq. Kapolda Cq. Kepala Kepolisian Resort SambasSehingga setelah melalui proses gelar perkarakemudian dilakukan proses Penyidikan, tindakan Termohon tersebut adalahselaras dan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8 KUHAPdan sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 19Jo Pasal 75 dan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAPBahwa dalam rangkaian proses Penyidikan terungkap benar adanyatindak pidana Perlindungan Anak yang diduga dilakukan
Maka tindakanPenyidik Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka,Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon telahsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka14, Pasal 1 angka 26, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal184 KUHAPserta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tindakanTermohon adalah sah dan benar menurut hukum.b.
Muhammad Waseso ST
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA Cq KASAT RESKRIM POLRESTA SURAKARTA
57 — 66
Pemohon:
Muhammad Waseso ST
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA Cq KASAT RESKRIM POLRESTA SURAKARTA
JUNIAR Als Jun
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Labuhan Batu cq Kapolsek Kampung Rakyat
30 — 2
Pemohon:
JUNIAR Als Jun
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Labuhan Batu cq Kapolsek Kampung RakyatKuasaPemohon Pra Peradilan;MELAWAN:Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)c.q.KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Utarac.q.Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Labuhan Batuc.q. Kepolisian Sektor Kampung Rakyat, berkedudukan diJalan Protokol Nomor 1 Pekan Tolan KabupatenLabuhanbatu Selatan, Selanjutnya disebutsebagal...........
MAYA ROSITA SARIMAN, SP
Termohon:
Negara Republik Indonesia, cq Kapolri, cq Kapolda Maluku, Cq. Kapolres KEPULAUAN ARU
91 — 0
Pemohon:
MAYA ROSITA SARIMAN, SP
Termohon:
Negara Republik Indonesia, cq Kapolri, cq Kapolda Maluku, Cq. Kapolres KEPULAUAN ARU
TAUFIKURRAHMAN
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resor Tabalong
82 — 18
Pemohon:
TAUFIKURRAHMAN
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resor Tabalong
JHON LUTHER SIJABAT
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU.Cq. Kepolisian Ressort Kota Besar Medan c.q. kepolisian Sektor Sunggal.
35 — 10
Pemohon:
JHON LUTHER SIJABAT
Termohon:
KAPOLRI c.q. KAPOLDASU.Cq. Kepolisian Ressort Kota Besar Medan c.q. kepolisian Sektor Sunggal.
62 — 14
KAPOLRI cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
95 — 33
Pemohon:
Richie
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia KAPOLRI
2.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya