Ditemukan 5493 data
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JATIM cq KAPOLRES MADIUN cq KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
3.KAPOLRI cq BARESKRIM POLRI cq KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
4.KADIV PROPAM MABES POLRI
5.PUJIANTOK
66 — 15
Penggugat:
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JATIM cq KAPOLRES MADIUN cq KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
3.KAPOLRI cq BARESKRIM POLRI cq KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
4.KADIV PROPAM MABES POLRI
5.PUJIANTOK
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
17 — 6
Pemohon:
HERI AGUSMARDIANSYAH Bin M.ROPI
Termohon:
Kapolri, Cq Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Empat Lawang, Kasatreskrim Polres Empat Lawang
78 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIA BESSE VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, Dkk
., Advokat dari kantorHukum Lukman S.Wahid dan Rekan berkantor danberkedudukan di Jalan Andi Makkulau Nomor 86A Kota Palopo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), cqKEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULSEL (KAPOLDA), cqKEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALOPO, berkantor danberkedudukan di jalan Opu Tosappaile Nomor Kota Palopo, dalamhal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantar
34 — 10
Pemohon:
Juliater Pardomuan Purba
Termohon:
Kapolri cq Kapolda cq Kapolres Pematangsiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polre pematangsiantarBahwa penangkapan dan penahanan Pemohon merupakan tindakansewenangwenang dan bertentangan dengan azas kepastian hukum.Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohontelah sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana diuraikan tersebutdiatas.Bahwa terkait dalil Pemohon menggunakan Peraturan Kapolri No.12tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkarapidana di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telahdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan KapolriNo.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dankemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkanPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Berdasarkan alasanalasan juridis tersebut diatas beralasan menurutHalaman 52 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
JULIATER GIRSANGsebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sah karena telahdidukung oleh lebih 2 alat bukti yang sah sehingga sudah sesuai denganPasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka terlebih dahulu
Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara inisudah sesuai dengan posedur penyidikan sebagaimana diatur dalamKUHAP dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana.Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 3/Pid.
Pra/2020/PN Pmsdengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagaitersangka terlebin dahulu dilakukan gelar perkara dan berdasarkan buktipermulaan yang cukup yaitu lebih 2 alat bukti yang sah sebagaima dimaksuddalam Pasal 184 KUHAP, sehingga telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP maka penangkapan tersangka sah menuruthukum.Menimbang
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
3 — 3
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
15 — 6
Pemohon:
James Bastian Tuwo SH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG A
92 — 11
Pemohon:
KARMINI MAHFUD
Termohon:
1.kepala Kepolisian resort sukoharjo
2.PEMERINTAH RI ,CQ KAPOLRI,CQ.KAPOLDA JATENG ABahwa terkait dengan syarat bukti permulaan yang cukup yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam penangananperkara pidana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984,No. M.02KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP076/J.A/3/1984, No. PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam PenangananPerkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No.
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
46 — 0
Pemohon:
RUDY STEVEN SABARLELE
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR Cq. KASATRESNARKOBA POLRES KEPULAUAN TANIMBAR
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
8 — 4
Pemohon:
YAMARDIN AMAZIHONO Alias AMA FEDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Selatan Cq Kapolsek Lahusa
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
64 — 113
Pemohon:
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
92 — 20
IP
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo,Cq Kasat Lantas Polres Boalemo
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
3 — 3
Pemohon:
MURNI NURLIANA HUTASOIT,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq, KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN LABUHAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
42 — 13
YUHARAN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA BENGKULU Cq KAPOLRES SELUMA Cq KAPOLSEK TALO CQ
taufik akbar Bin zikrin alm
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Reskrim Polres Bengkulu
11 — 4
Pemohon:
taufik akbar Bin zikrin alm
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Bengkulu Cq Reskrim Polres Bengkulu
KHAIRUL AMRI SINULINGGA
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Kapolri ,cq Polda Aceh Cq polres Aceh Tenggara
206 — 50
Pemohon:
KHAIRUL AMRI SINULINGGA
Termohon:
Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Kapolri ,cq Polda Aceh Cq polres Aceh TenggaraRaja Bintang, No. 56, Desa Mbarung,Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019 Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MelawanNegara Kesatuan Republik Indonesia C/Q Kapolri, C/Q Polda Aceh, C/QKapolres Aceh Tenggara JI. Ahmad Yani, Kutacane, Kabupaten AcehTenggara;yang dalam ini memberi kuasa1. IPTU KABRI.,SH.,MM2. IPTU SABRIANDA,S.H.3. IPTU ZUL EFENDI.4. AIPTU PATAR ERWINSYAH NABABAN,S.H.5.
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
41 — 2
Zainal Abidin
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JATIM Cq KAPOLRES GRESIK
MUKMIN MULYADI
Termohon:
KAPOLRI CQ. DITRES NARKOBA SUMUT CQ. PENYIDIK UNIT I SUBDIT II DITRESNARKOBA POLDA SUMUT
8 — 8
Pemohon:
MUKMIN MULYADI
Termohon:
KAPOLRI CQ. DITRES NARKOBA SUMUT CQ. PENYIDIK UNIT I SUBDIT II DITRESNARKOBA POLDA SUMUT
45 — 20
Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
Bahwa penangkapanPemohon adalah pukul 14.00 wib sebagaimana dibenarkan Pemohondalam Berita Acara Pemeriksaannya bukan pada pukul 16.00 wibsebagaimana dalil Pemohon.Bahwa kecukupan alat bukti dalam hal menetapkan Pemohonsebagai tersangka dikuatkan adanya perdamaian Pemohon denganPelapor/korbanHalaman 28 dari 49Putusan Nomor 36/Pid.Pra/2021/PN MdnBahwa terhadap kasus pemerasan adalah merupakan atensi dariPresiden Jokowi Dodo kepada Kapolri pada tanggal 10 Juni 2021,sehingga dalam menindaklanjuti atensi
atau oranglain, melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu ata orang lain,atau Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutangsebagaimana dimaksud Pasal 368 KUHPidana telah didasarkanminimal 2 alat bukti sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangkatelah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21Tahun 2014 dan memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAPserta sesuai Peraturan Kapolri
Menimbang,bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksuddengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa merujuk Keputusan Bersama Mahkamah Agung,Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984,Nomor M.02KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP076/J.A/3/1984, Nomor PolKEP/O4/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan PerkaraPidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan
Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana,sementara dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi, memaknai bukti permulaan yang cukup, sebagaidianggap ada apabila telah ditemukan sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti....Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang antara lain mempertimbangkansebagai berikut:Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam Bab Pasal 1 tentangKetentuan
ARNOLUS TOSSI
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda NTT, Cq Kapolres Kupang, Cq. Kasat Reserse Kriminal umum Polres Kupang
116 — 59
Pemohon:
ARNOLUS TOSSI
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda NTT, Cq Kapolres Kupang, Cq. Kasat Reserse Kriminal umum Polres KupangBahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 20Juli 2020 tersebut, maka Mabes Polri melalui, Surat NomorB/79/IV/IYAN.35/2021/Rowabprov, tanggal 9 April 2021 Prihal : SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP21)Memerintahkan Polda NTT untuk tindak lanjuti akan tetapi ternyata PolresKupang melalui TERMOHON tidak menggunakan buktibukti yang dimilikinyayaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat Asli yang ditemukan yangsudah telah dilakukan uji forensic
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.Bripka RUSDAN HARAHAP,SH.
6 — 3
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
4.PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
5.Bripka RUSDAN HARAHAP,SH.