Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
150 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2009
Tanggal 1 September 2009 — M. AMIR TJARONGE, Sm.Hk.,; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HAJJAH HAMUS,
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
117 — 500 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015lebih.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015Memori Kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Agustus 2013.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 496 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 496 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung Perinis Kemerdekaan, JI. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ANIE RATNA SANTOSA, SH., Msi, Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, beralamat di Gedung PerinisKemerdekaan, JI.
    Sesuai Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan KoordinasiKeamanan Laut RI Nomor: SKEP012/KALAKHAR/BAKORKAMLA/I/2010tanggal 25 Januari 2010 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipildi lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut RI terhitung mulai tanggal(TMT) 1 Februari 2010, Golongan Illa, dengan tugas jabatan sebagaiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013Pengendali Alat Komunikasi/Satelit pada Badan Koordinasi Keamanan LautRl;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan
    dapat ditanggapi bahwa Penggugat tidakpernah menerima Skep yang dimaksud sehingga tidak dapat mengajukankeberatan administratif sebagaimana mestinya;Butir e (1) sub bagian MENIMBANG, dimana disebutkan mengenai absensiterbukti tidak masuk kerja tanopa keterangan / alasan yang sah selama 73hari kerja, dapat ditanggapi bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikanpada angka 3 tersebut diatas bahwa adanya rekayasa terhadap Penggugatdengan bukti sebagai berikut;Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN
    Telah diklarifikasi, KasubbagKepegawaian Sutarso, SH, atasan langsung dari PNS HarryHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013(xiii)(xiv)Indriati, mengetahui bahwa PNS Harry Indriati, ST, memang telahmengikuti Diksar Angkatan Tahun 2010 dan telah memilikisertifikat sehingga perlu pertimbangan pimpinan untuk perlunyamengulang kembali Diksar tersebut.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. 220.000.754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — Ir. SS. EFFENDY VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA
75 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014IV.6.IV.7.IV.8.IV.9.IV.11.a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014satu persyaratan IMB SPBU PT. Alpha Kumala Wardhana/Ping Astono& Helen Soewignyo;B.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/20142.3.2.4.2.5.Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas nama PT.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/201414.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — DRS. HERU SUPRIYONO., M.PD vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014DASAR GUGATAN.1.Tentang Obyek Gugatan :Obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 2/Pemb Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil khususatas nama Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Penggugat mohon agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batalatau tidak sah demi hukum; Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebutkepentingan Penggugat dirugikan:a. Hilangnya penghasilan Penggugat;b. Hilangnya karier Penggugat;c. Adanya rasa malu yang sangat memukul perasaan Penggugatdan keluarganya;5. Permohonan Penundaan Pelaksanaan.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/20144. Mewajibkan Tergugat merehabiliasi nama baik Penggugat danmengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Semarang;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.
    Putusan Nomor 50 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 45 P/HUM/2010.-
Tanggal 21 April 2011 — I WAYAN SUKAJA, S.sos, vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2016
Tanggal 9 September 2016 — RICARDO BARUS vs. BUPATI KARO, DK
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 PK/TUN/2016
    PUTUSANNomor 96 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:RICARDO BARUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Wagimin No. 17Padang Mas, Kabanjahe, Selanjutnya memberi kuasakepada:1. Kardiman B Manalu, S.H.;2. Ruslan Tanjung, S.H.;3. Masrizal, S.H.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadapPutusan Mahkamah Agung Nomor 162/K/TUN/2015, Tanggal 12 Mei 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarangTermohon Peninjauan Kembali , Il dahulu Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/TergugatTergugat Il Intervensi dengan posita gugatan sebagaiberikut:A.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Jelas telah tumpang tindih dengan Buku Tanah Hak Milik No. 88 ;Bahwa tanah dan bangunan yang roboh tersebut tidak pernahdikuasai dan ditempati oleh sdr.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan yangmenyatakan bahwa Kepada Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikanplang IMB didepan lokasi bangunan yang akan dibangun untukmemudahkan pengawasan.
    Putusan Nomor 96/PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2010
    PUTUSANNomor 295 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Ir. H. HAMULIAN, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, RT. 01/RW. 02, Pasir Pangaraian, Kabupaten RokanHulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. WENDY BACHTIAR, S.H. ;2. ACHMAD ZAHRI T., S.H.
    No. 295 K/TUN/201013.14.15.Saudara H.
    No. 295 K/TUN/2010"Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, peresmianpemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktumengucapkan Sumpah/Janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikanmasa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan" ;.
    No. 295 K/TUN/2010Pemohon Kasasi menerima surat dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 970/DPPKA/VV/2009/203 tanggal 5 Juni 2009, perihal pengembalian gaji dantunjangan serta penerimaan lainnya atas nama H.
    No. 295 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — WIYONO, TARIPAN SIREGAR, dkk. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2009
    No. 273 K/TUN/2009.Karena :3.
    No. 273 K/TUN/2009.3.
    No. 273 K/TUN/2009.11.
    No. 273 K/TUN/2009.a.6.
    No. 273 K/TUN/2009.Hal. 80 dari 38 hal. Put. No. 273 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS PT. YEKAPE SURABAYA
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015IMB/UPTSAT/2013;5.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015Surabaya; Medayu Indah Regency VI/1 (alamat lama Taman Rivera Regency K8)Surabaya;3.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang;f.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturanperundangundangan; dang.
    Putusan Nomor 91 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/20143.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajakatas tanah dimaksud.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;2.
    Putusan Nomor 141 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 330 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015Nomor 1349, terletak pada Persil 6 D IV, luas + 25.700 m?
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20158.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015dasar terbitnya objek sengketa baru ditanda tangani oleh RM. Soekirnopada tahun 1983 yang nota bene sudah tidak menjabat lagi selakuCamat/PPAT Ciputat (vide: Bukti P8);13.
    Putusan Nomor 330 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/TUN/2012
Tanggal 30 Agustus 2012 —
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 185 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 185 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.H. DODI REZA ALEX, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Palembang, pekerjaanAnggota DPR RI Periode 20092014;H.
    Tergugat adalah Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin,merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3.2.
    Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanHalaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;2.
    Namun sampai hari ini, Tergugat tidak pernahHalaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012memperlihnatkan kesungguhannya untuk menyelesaikan masalah DPTtersebut;14.Bahwa Rapat Pleno yang diadakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus2011 mengandung sejumlah kejanggalan yang sangat nyata, yaitu antaralain:14.1.
    Rp. 5.000, Subur MS., S.H., M.H.Halaman 37 dari 34 halaman Putusan Nomor 185 K/TUN/2012383. Administrasi .......... Rp.489.000.Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075438
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — BENNY A. KILAPONG, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, DK
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. BENNY A. KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jatinegara Barat IV Dalam Nomor 12RT 008/RW 003, Kelurahan Bali Mester, KecamatanJatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,pekerjaan Pendeta;2. FIENCE KILAPONG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan K.H. A.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor250/71.71600.13/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;ll. SELFIA DEASI FALENTIN KILAPONG,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di AsramaBrimob KS.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Eksepsi tenggang waktu;Eksepsi kewenangan absolut;Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak;Eksepsi Para Penggugat tidak berkepentingan;a eeEksepsi objek gugatan tidak jelas;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:1.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/20192. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor31/G/2018/PTUN.Mdo. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 44/B/2019/PTTUN Mks.;3.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2019Dr. Yosran, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,ttd.Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — SYAMSIAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAMSIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diOlak Kemang RT 07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Ibu RumahTangga;2 M.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/2014Kemang RT O07 RW 02,Kecamatan Danau Teluk, KotaJambi, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1 RAMLI TAHA, S.H., M.H.;2 ADITHIYA DIAR, S.H.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201412 Bahwa Penggugat secara hukum merupakan ahli waris (alm). Syukur BinZaenal Abidin yang sah dan berhak atas tanah dengan luas + 60.000 M?yang terletak di Jalan Surya Dharma KM. 10, Kelurahan Kenali AsamBawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;13 Bahwa legalitas kepemilikan Penggugat terhadap warisan atas tanahdengan luas + 60.000 M?
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201425 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92bertindak tidak cermat, Tergugat tidak mempunyai data fisik atau datayuridis dalam melengkapi pembukuan tanah, sehingga alas hak dalammenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut tidak sesuai denganpemilik tanah sebenarnya.
    Putusan Nomor 119 K/TUN/201422MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAMSIAH, 2. M.FATHLI 3. M. HAVIS, 4. M. KAMAL FIKRI, 5. FAUZAN SUBRI tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — GUBERNUR LAMPUNG vs. SAEPUDIN, SE
42 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 162 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), DK VS Ir. H.FRENCY AMIN
86 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 327 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Utara berbatasan Yansen; Selatan berbatasan Komarudin bin Sidin; Timur berbatasan H.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, yang menyatakan bahwa gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
    /1992, tanggal 21 Januari 1993, Yurisprudensi yang terdapat dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10November 1994 dan Yurisprudensi yang terdapat dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 junctoSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan TataUsaha Negara tetapi
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014 Bahwa pada tanggal 27 Desember 1994 terbit objek sengketa a quo(vide Bukti T IL Int1); Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 diadakan rapat membahaspenyelesaian masalah tanah antara Ir.
    Putusan Nomor 327 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — ASMADI Bin KASIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DK
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 169 K/TUN/2014
    tersebut adalah memenuhi kwalifikasi sebagai objeksengketa TUN ;ll.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014tanah dengan empat bagian dalam satu hamparan dengan luaskeselurunan 19.863,5 m? (sembilan belas ribu delapan ratus enampuluh tiga meter koma lima) dari sdr.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Perumahan Nasuional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisaluas 1.012.076 M?
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak tidaknyagugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.3.
    Putusan Nomor 169 K/TUN/2014NIP. 220000754