Ditemukan 5521 data
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
64 — 35
Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor MarianaRT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako BaruKecamatan Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:005/SKPID/LBHSA/II/2020/PLG tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal14 Februari 2020 dengan Nomor: 27/SK/2020, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA SELATAN cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANYUASIN cq.
No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbangka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakanTersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana jugayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan:. frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana
Adapunpertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calonTersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuktujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelumseseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keteranganyang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan olehpenyidik;Hal ini juga diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang menyatakan Tersangka adalah seseorang
Dengan demikian, Termohon telah melakukan mekanisme danprosedur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan benar menurut hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan oleh Termohon didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
38 — 16
Pemohon:
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
104 — 17
Pemohon:
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
13 — 0
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
22 — 13
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
32 — 21
Pemohon:
FADLINA RAYA LUBIS
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTT (KAPOLDA) Cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT KUPANG (KAPOLRES), dkk
44 — 15
KAPOLRI, Cq. KAPOLDASU, Cq. KAPOLRESTA MEDAN, Cq. KASATRESKRIM POLRESTA MEDAN
Abdul Jon Tarigan
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
71 — 16
Pemohon:
Abdul Jon Tarigan
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Madiun Cq Kasat Reskrim Polres Madiun Kota
Tergugat:
1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
2.KOMPOLNAS
35 — 0
SUDADIYO
Tergugat:
1.KAPOLRI Cq. Kapolda Jateng Cq. Kapolres Sukoharjo Cq. Kapolsek Kartosuro
2.KOMPOLNAS
Sari Citra Pertiwi,SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
48 — 8
Pemohon:
Sari Citra Pertiwi,SH
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta Cq Kapolsek Pasar Kliwon
16 — 8
Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
44 — 6
Penggugat:
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG
1.JATUPPU KALOKO
2.OSNER PASARIBU
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kaplores Dairi Cq. Kasatres Polres Dairi
79 — 19
Pemohon:
1.JATUPPU KALOKO
2.OSNER PASARIBU
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kaplores Dairi Cq. Kasatres Polres Dairi
9 — 3
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. POLRES BELAWAN Cq. PENYIDIK POLISI SEKTOR MEDAN LABUHAN
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JATIM cq KAPOLRES MADIUN cq KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
3.KAPOLRI cq BARESKRIM POLRI cq KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
4.KADIV PROPAM MABES POLRI
5.PUJIANTOK
69 — 22
Penggugat:
SAMUEL BUDIONO
Tergugat:
1.DAVID ERY LASTONO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JATIM cq KAPOLRES MADIUN cq KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
3.KAPOLRI cq BARESKRIM POLRI cq KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
4.KADIV PROPAM MABES POLRI
5.PUJIANTOK
79 — 44
Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMATERA UTARA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
42 — 10
SIBALI Bin HAMZAH ELLA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sulsel, Kapolres Takalar, Kapolsek Gal Sel
223 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
No. 20 PK/Pid/2015menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya serta dalamPasal 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak pidana butir 22 berbunyi:Bukti yang cukup adalah bukti yang berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alatbukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
No. 20 PK/Pid/2015MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan KAPOLRI di JakartaCq. KAPOLDA SulSel di Makassar Cq.
73 — 49
KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN