tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP

Jakarta, yangdibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatuhalangan sah menurut hukum;Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Penggugat menyatakanmencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang telah didaftarkansebagaimana tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dandimakamkan di TPU Menteng Pulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatoleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU MentengPulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

057/Pdt.G/2010/PA.Mtp

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Mtp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Martapura yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :PENGGUGAT, umur 36, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS(guru Mts Karang Intan), bertempat tinggal di KabupatenBanjar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANTERGUGAT, umur 40 tahun, agama

Islam, pendidikan S 1 Pertanian,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 28 Januari 2010 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AganaMartapura Nomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Mtp. telahmengajukan halhal sebagai berikut :1.

Penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama :a.ANAK 1 , umur 8 tahun;b.ANAK 2 umur 4,5 tahun;4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Subsider; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkanTergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipunmenurut berita acara panggilan dari Pengadilan AgamaMartapura Nomor: 057

057/Pdt.P/2014/PA.Wt

057/Pdt.P/2017/PA.Sr.

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2017/PA.Sr.aia gad Sl) ail absDEMIKEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sragen Kelas IB yang memeriksa dan mengadiliserta menyelesaikan perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPerubahan ldentitas (dalam akta nikah) yang diajukan oleh pihakpihak sebagaiberikut:Pemohon 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sidoharjo

057/Pdt.P/2010/PA.Mgt.

PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2010/PA.Mst.BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara Permohonan DispensasiKawin yang diajukan oleh seorang bernama:Pemohon, umur 50 tahun, pendidikan tidak sekolah, agama Islam, pekerjaan tukang pencarikayu bakar, alamat di , Kabupaten Magetan, selanjutnya disebutPemohon ; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah

mempelajari berkas perkara ;woneee= Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonantersebut serta bukti dan saksisaksinya dimuka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September2010 yang terdaftar dalam Regester Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Magetandengan Nomor Perkara : 057/Pdt.P/2010/PA.Mgt, mengajukan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut :1.

057/Pdt.G/2015/PA.Mn

Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77164/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018KEP593/WPJ.07 /2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003, atasnama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 dengan perhitungan Pajak terutangdan yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan

Dengan mengadili sendiri3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP593/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003,atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/057/12 tanggal18 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.072.081.1056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Yogyakarta, sebagaiPenggugat;melawanXXXXXXXXXKXKXKXXXXKXKXXXXAXAXK, UMUL XXXXXXXXXXXXXX tahun, agama Islam,pekerjaan Petani melon, pendidikan SMA, tempat kediaman diDus8n Patuk Lor, Pedukuhan XII RT.057 RW. 028, DesaTirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon ProgoPropinsi D.I.

pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantumdalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/12/II/2008 tertanggal 19 Februari 2008;Halamanidari11 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.WtBahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatusJejaka;Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana tertuang dalam buku nikah;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diDusun Patuk Lor Pedukuhan XIl, RT 057

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMUL XXXXXxXxXxX tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Ngipik Rt. 48 Rw.22, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai adik ipar Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057 Rw.

berhasil;XXXXXXXXKXKXKKKKX, umur XXXXXXXKXXXXKXK tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Pamong Kelurahan, Tempat Kediaman diNgipik Rt. 05 Rw. 23, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, KabupatenKulon Progo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai sepupu Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yangsah;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunPatuk Lor, Pedukuhan XII Rt. 057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/11/057/16 tanggal 25November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT PhillipsSeafoods Indonesia, NPWP 01.070.707.3057.000 adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/20202.2.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89725/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00136/207/11/057/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PTBangun Busana Maju, NPWP 02.192.931.0057.000, alamatHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1969/WPJ.07/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00136/207/11/057

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 20 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117118.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02509/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 07 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00272/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02509/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2014 Nomor00272/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.21.16.07/PW.01/057/2014, tanggal 24 Maret 2014, maka oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;8.

Surat1.Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, NomorKk.21.16.07/PW.01/057/2014, tertanggal 24 Maret 2014 bermaterai cukupdan dinazzegel (bukti P.1);Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314092810100027, tertanggal 26Februari 2014, atas nama La Palecceng, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang,bermaterai cukup dan dinazzegel

Pemohonkhawatir anaknya akan terjadi halhal yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dipersidangan telahdidukung dengan alatalat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampaidengan P.3 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat PenolakanPernikahan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/057

tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.

:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 551.505,25 Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 25 Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 untuk Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10)tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasimelalui surat nomor: 33B/CJIAT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013(Bukti PK7).

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10).Adapun jumlah sanksi administrasi yang dimaksud adalah sebesarUSD 67.728. Pengadilan Pajak telah memutuskan untuk menolakgugatan Pemohon Peninjauan Kembalin (semula Penggugat) untukmenghapus sanksi administrasi tersebut.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00135/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Februari2013 (Bukti PK10) yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat); dan dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13tanggal

tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057