PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2021/PA.PkpeyeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh:Dedek Sutinbuk binti Suhaimi, NIK 1971056105800001, lahir diPangkalpinang, 21 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan Dosen, Pendidikan terakhir S2, tempat tinggal diGang Belinjo No. 195, RT.002 RW.001, Kelurahan

JefryArdiansyah, NIK 1971050209070001, lahir Pangkalpinang,02 September 2007, umur 13 tahun, Pelajar SMP, tempattinggal di Gang Belinjo No. 195, RT.0O2 RW.001, KelurahanBukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang;2. Syifa Maritza Karim binti (alm) R. Jefry Ardiansyah,NIK 1971056209110001, lahir di Semarang, 22 September2011, umur 9 tahun, tempat tinggal di Gang Belinjo No. 195,RT.002 RW.001, Kelurahan Bukit Merapin, KecamatanGerunggang, Kota Pangkalpinang;sebagai Pemohon I;Drs. R.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung padahalaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) RBg,8.

tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disetujui terakhir dan diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, maka bagi pemenang lelang yaitu SUKESIYATI(Terlawan Penyita) adalah pembeli yang beritikad baik dan wajidb mendapatkanperlindungan hukum ;Bahwa pelawan telah salah menafsirkan pengertian dari perlawanan pihak ketigasebagaimana yang termuat dalam pasal 195

dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195

Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan

Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.

Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya

unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195

Bahwa mengingat istri Penggugat yakni Etik Hariyanti Setya Wardani telahmeninggal dunia dan sesuai pesannya beliau menghendaki agar tanahsebagaimana yang dijaminkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 luas617 m?

justru anak buah Tergugat langsungberamairamai ke tempat Tergugat Ill yang bernama Husin, entah apayang menjadi topik pembicaraan mereka, yang kemungkinan besaradalah mau menyelenggarakan lelang secara sembunyisembunyi;13.Bahwa pihak Penggugat sesaat setelah mendapat kabar tentang lelanglangsung mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Madiun, dan telah mengkonfirmasikan perihal lelang, benartelah terjadi lelang terhadap obyek jaminan Penggugat dengan SertipikatHak Milik Nomor 195

sembunyisembunyi ini danatau terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 011/429K/SPK/2007 cacat hukum danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi: Memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadapobjek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNomor 195

atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani; Menetapkan obyek sengketa yakni tanah beserta bangunan dengan SertifikatHak Milik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardaniseperti keadaan semula (status quo);Dalam Pokok Perkara:Mohon agar Pengadilan Negeri Ngawi memberi Putusan:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga provisi yang dimaksud di atas;3.

Menyatakan bahwa lelang atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat HakMilik Nomor 195 luas 617 m? atas nama Etik Hariyanti Setya Wardani bataldemi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;4. Menyatakan untuk hukum bahwa Tergugat , Il dan Ill telah melakukanperbuataan melawan hukum (onrechtmatig daad) terhadap Penggugat;5.

wees" 8% 8 ")%19%%6. ")/)%my3m +1e( "3"S 195" St StS" mM om poo gn2 1 SF MEM (CH SSHMH# M gmyy 1 gM x1 S +! 4 foam do Tl +1St+ty om ory ob (mom gmPro (mem 1 3m (3m "3 AMB"T MSM 1 1 gy (113 3)" +1)" #0)" # 12 a""ya" "Ss 7," ( LA ! ! (" Ww Ww tA ! +!S#+#)" Ww Ww Ww ! z Ww! Ww ! z Ww ! *W # mw Ww 13s" : ( 1k"! wei" (" ! z Ww , ! # ! # ws." (tl gam Ww1 ! 4+ Ww ( ! z W) Ww a &" Ww + ! *W ( 4+ Ww # z ! & Ww Ww! Ww 1! rey) !

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 27 Mei 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/56/V/2010 tanggal 27 Mei2010 ;2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah jandaberanak 3 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang;.

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.

, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat

Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?

sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195

bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195

diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195

Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang

benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16September 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/IX/ST/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanSiantar Timur, tanggal 16 September 2000;2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighattaklik talak yang tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;3.

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat danPenggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkaraperceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalildalil gugatannya,meskipun tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan daildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor : 195

Geddongbukan satusatunya yang berhak atas harta warisan tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islammengatur bahwa wasiat secara lisan harus dilakukan dihadapan dua orangHal 9 dari 11 Hal.Put.No.121/Pdt.G/2013/PTA.Mks.saksi, dalam kasus aquo penggugat/ pembanding tidak dapat membuktikanadanya wasiat apalagi adanya dua orang saksi;Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islammengatur bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui olehsemua ahli waris,

XXXX/195/IV/2013tertanggal 13 Januari 2013;2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkankehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumahkediaman bersama di Kota Tangerang, dan selamamenikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yangbernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir jakarta, pada tanggal20 Januari

Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXX/195/IV/2013 yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Kecamatan Bekasi Utara tanggal 09 April 2013. Bukti surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberitanda P.B. Saksisaksi :1.

. : 195/195/IV/1998, tanggal 29Aprill998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta, atas nama Pemohon dan Termohon dan telahmermperlihatkan aslinya.

Fotokopi Buku ODuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.04.01/1/PW.01/195/2011, tertanggal 29 Maret 2011, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudahdinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan AgamaHal 4 dari 12 hal Putusan No. 0623/Pdt.G/2016/PA.

Rgtgugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai aktaautentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yangmengikat dan sempurna;Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa FotokopiDuplikat Kutipan Akta Nomor : Kk.04.01/1/PW.01/195/2011, tertanggal 29Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeteraicukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwaPenggugat dan Tergugat

195/Pdt.P/2017/PA.Skg

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2017/PA.SkgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkaraitsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkarayang diajukan oleh :Ambo Upe bin Diri Dg.

, agamaIslam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempatkediaman di Dusun Pattirolokka, Desa Pattirolokka, KecamatanKeera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksidi muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sengkang Nomor 195