Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0761/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon dengan Termohon
14 — 4
14 — 4
Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 21-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1021/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 2 Oktober 2017 — Pemohon dan Termohon
10 — 3
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 05-03-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Sub Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
18 — 14
Pemohonannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat PemohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohondengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acarasidang;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Pemohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa:Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409
Putus : 01-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Maret 2017 — Drs. H. PRIYONO bin ATMOMIHARJO
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga tidakmenimbulkan sengketa atau cacat hukum di kemudian hari sertamenimbulkan keresahan masyarakat;Bahwa dana kegiatan Sertipikasi PRONA Kantor Pertanahan KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2012 telah diambil dan dipertanggungjawabkandengan dokumen pertanggungjawaban yang seolaholah merupakan buktibukti yang sah sehingga kegiatan telah terlaksana sampai denganpenyerahan sertifikat sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah atau telah100%, namun sampai dengan bulan Agustus 2013, masih terdapat 409
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi prona Tahun 2012mulai dari pengumpulan data yuridis yang belum selesaidilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatanpemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dansidang yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung jumlah dana kegiatan sertifikasi Prona TahunAnggaran 2012 mulai dari pengumpulan data yuridis yang belumselesai dilaksanakan sebanyak 409 bidang;2. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;3. Menghitung jumlah dana kegiatan penyuluhan yang tidakdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;4. Menghitung jumlah dana kegiatan pemeriksaan tanah dan sidangyang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013;5.
Menghitung besarnya jumlah kerugian keuangan negara yaitu1)+2)+3)+4);Bahwa benar berdasarkan hasil audit kami, bahwa jenisjenispenyalahgunaan Pertanahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran2012 dan 2013 yaitu; No Jenis kegiatan yang tidak Rincian (Rp) Jumlah kerugiandilaksanakan/disalahgunakan negara (Rp)TA 20121) Puldadis 409 bidang @ Rp53.000 21.677.000,002) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah
Pengukuran Rp. 434.350.000.00 +Total TA 2013 Rp 573.192.810,00 NoJenis kegiatan yang tdkdilaksanakan/disalahgunakanRincian (Rp)Jumlah KerugianNegara (Rp) TA 2012 Puldadis 409 bidang @ Rp53.00021.677.000,00 2) Pengukuran 409 bidang @ Rp208.000,00 85.072.000,003) Pemeriksaan Tanah 136.320.000,004) Sidang Pemeriksaan Tanah 53.088.000,005) Penyuluhan 112.080.000,00Jumlah TA 2012 408.237.000,00TA 20131) Penyuluhan 112.080.000,002) Pengumpulan data yuridis 127.730.000,003) Pengukuran 434.350.000,00 Jumlah
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 444/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 10 Oktober 2017 — PT.PUTERI MEA >< PT.RIMAU ENERGY MINING CS
309 — 107
309 — 107
Royalti.PT.SEM juga telah menggugat Ary Hans Setiawan, SH Cs di PengadilanNegeri Jakarta Barat dalarn perkara No.409/PDT.G/2012/PNJKT.BARtentang perobuatan melawan hukum dari Ary Hans yang tanpa memiliki legalstanding sebagai direktur PT. PM telah menggugat PT.SEM dan BupatiBarito Timur di PN.Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas. Putusandalam perkara tersebut dimenangkan oleh PT. SEM baik dalam tingkatpertama maupun dalam tingkat banding.
No.77/PDT/2011/PTDKI jo No.3034K/PDT/2011 sebagaimana tertuang dalam putusan No.409/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR jo. No. 477 IPDT/2013/PT DKI (yang tetap dimenangkanPT.SEM) dan sekarang masih dalam tingkat Kasasi atas Kasasi dari Sdr.Ary Hans Setiawan, SH, lagi pula PT.
Puteri Mea teah dicoret dan/ataudihapus dari daftar perseroan yang tersedia untuk itu diseluruh instansiterkait di Kota Palangkaraya, sehingga konsekwensi yuridisnya jelaspermohonan eksekusi dimaksud telah mengandung causa terlarang danmutatis mutandis melawan hukum karena di pemohon eksekusi memakaialamat perseroan yang tidak benar alias palsu dengan mengatakan PT.Puteri Mea berkedudukan di Kota Palangkaraya ;Bahwa sekain itu, masih ada perkara yang subyek dan obyek hukumnyasama ic. perkara No. 409
Register : 18-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bkl. Tanggal 21 Maret 2016 — Pemohon dengan Termohon
10 — 3
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 09-09-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0906/Pdt.G/2014/PA.Bkl Tanggal 15 April 2015 — Pemohon dan Termohon
17 — 0
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 01-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0606/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 11 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 0
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 16-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0319/Pdt.G/2015/PA.Gs. Tanggal 26 Maret 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
Tergugat menawarkan rumah orang tua Penggugat kepada orang laintanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanJuni tahun 2013, yang akibatnya Penggugat pulang tanpa pamit ke rumahorang tuanya sendiri dengan alamat Jalan Raya Roomo Sekarsore RT.01RW. 01 No. 409 Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresikhingga terjadi berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan sampaisekarang;Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 179/B/2017/PT.TUN.JKT; Tanggal 24 Agustus 2017 — A. SABIRIN;
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG;
M. PADELI;
88 — 66
88 — 66
M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
Register : 20-05-2013 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MAGELANG Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Mgl Tanggal 27 Agustus 2014 — 1. AGUS NUSANTARA Bin R.SOENARDI - Penggugat I
2. ISTIYANI - Penggugat II
1. HARIO BIMO PUTRO - Tergugat I
2. ARDIYANTI SULISTYO RINI, S.T - Tergugat II ;
3. PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk - Tergugat III;
Y U L I A N T O - Tergugat IV ;
NYONYA NOVIANA SULISTYOWATI - Tergugat V ;
Hj. SUHARNI, S. H. - Turut Tergugat I ;
7. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Turut Tergugat II ;
127 — 21
127 — 21
Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 25 Maret 2008, atasnama : HARIO BIMO PUTRO ( Bukti P 3 ) ;Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.BNI (Persero) Tbk, di Jakarta denganHARIO BIMO PUTRO, Nomor : YGK/021.2008/003/GRIYA, tertanggal 29Januari 2008 ( Bukti P 4) ;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasionaltertanggal 22 Februari 2010, Nomor : MGL/02.2/409 ( Bukti P 5 ) ;Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 12 Maret 2010, atasnama : YULIANTO ( Bukti
Register : 17-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA WATAMPONE Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Wtp Tanggal 6 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2) Calon isteri;Hal. 8 dari 123) Wali nikah;4) Dua orang saksi dan5) Ijab dan kabul;Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :3 ZA ' . x, , tn 4h 409
Register : 11-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 15 Agustus 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 3
11 — 3
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 12-10-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PA MAGELANG Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.Mgl Tanggal 12 Maret 2014 —
17 — 1
17 — 1
dianggap mampu dan kesanggupan Pemohontelah dianggap layak untuk Termohon dan anaknya, maka terhadap kewajibanPemohon tersebut akan ditetapkan dalan amar putusan seebagaimana kesanggupanPemohon 5 == 222 nnn nnn nn nn nn ne nn nnn nnnMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
Register : 05-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0964/Pdt.G/2015 /PA.Bkl Tanggal 3 Nopember 2015 — Pemohon dan termohon
16 — 0
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 26-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 23 Juni 2016 — Pemohon dan termohon
9 — 3
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-11-2017 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 21 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
15 — 3
15 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 12-05-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0475/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 19 September 2016 — Pemohon dan termohon
11 — 3
11 — 3
., Halaman 9 dari 12Indonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan.
Register : 18-04-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0386/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 22 Agustus 2016 — Pemohon dan termohon
11 — 3
11 — 3
Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
Register : 25-07-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 22 Agustus 2016 — Pemohon dan termohon
11 — 3
11 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409