PRASETYO GUNAWAN BinSAMINO bersama dengan saksi ISTRIYONO beserta barang buktidiamankan ke Kantor Polres Gunungkidul.Bahwa sebelumnya terdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN BinSAMINO memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari sdr.Ashandi di daerah jalan kampung Melayu, Tangerang, Banten danterdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN Bin SAMINO dalam memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaituDirektorat Jenderal Bina Farmasi

Terdakwamenggunakan ganja kering tersebut mulai sekitar 1(satu) bulan yang laludan selama ini sudah mengkonsumsi ganja kering sebanyak 2 (dua) kali.> Bahwa terdakwa DIMAS PRASETYO GUNAWAN Bin SAMINO dalampenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri tidak ada ijin daripihak yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Bina Farmasi dan AlatKesehatan Kementerian.

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberiizin 1 (Satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telahmemiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapatmemberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negarayang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Izin Khusus Penyaluran Narkotika;Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industrifarmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyalurannarkotika dari Menteri.

Industri farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumahsakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkannarkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit,dan lembaga ilmu pengetahuan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IFIN bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan Tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dakwaan Kumulatif Alternatif Kedua Penuntut

PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 dan KeputusanKepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013atau setidaktidaknya sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagaiberikut : Berawal ketika Saksi HERY SULISTYO dan Saksi M.

Adanya Kehendak pada pelaku untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Adanya Pengetahuan pada pelaku bahwa sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang ia produksi atau edarkan merupakan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeliobat Dextromethorpan tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual kembali danmendapatkan keuntungan dan selain itu Terdakwa mengetahui jika obat tersebutmerupakan obat yang telah ditarik ijin edarnya sehingga tidak diperbolehkan lagiuntuk diperjualbelikan

dengan alasan apapun;Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa berkehendak untukmengedarkan sediaan farmasi selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwasediaan farmasi yang ia edarkan tersebut adalah sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar sehingga dengan demikian unsur mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki izin edar dilakukan Terdakwa dengan sengaja;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi danterbukti

Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias IFIN bin HASAN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu PenuntutUmum dan Tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dakwaanKumulatif Alternatif Kedua Penuntut Umum;Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN MtpPage 23 of 25oR.

MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VIJAY FAELANI Alias VJ Bin SOLEHUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat

tanggal 6 September 2017 Tentang PenetapanHari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VNAY FAELANI Als VJ BinSOLEHUDIN bersalah melakukan TINDAK PIDANA TURUT SERTATANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, berupa Pil Doubel L tablet warnaputin berlogo LL, perbuatan

SURABAYA pada kesimpulannyasetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa bahwa barang bukti dengan Nomor = 6122/2017/NOF. : sepertitersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCLHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Tig.mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedangkan terdakwa tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi

Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan perbuatan

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras harus ada petunjukdan perintah dokter yaitu menggunakan resep dokter karena apabilaHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Tlg.seseorang mengkonsumsi obat keras

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan;
2. Menjatuhkan pidana pidana terhadap Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo sebesar Rp.3.000.000

Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) dalam surat dakwaan kedua, yang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan

, D3 Farmasi,Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang BesarFarmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai jin dariinstansi berwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

, D3Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PedagangBesar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansiberwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian.

, D3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerjadi fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanankefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin)yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.

Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpakeahlian dan tanpa kewenangan;2.

Menyatakan terdakwa SAFRUDIN als UDIN bin ZAINUDINtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu;2.

Brb. tanggal14 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman daril8Halaman Putusan No. 142/Pid.Sus/2016/PN.Brb.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa SAFRUDIN als UDIN bin ZAINUDIN bersalahmelakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi

tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu :n Bahwa terdakwa SAFRUDIN als UDIN bin ZAINUDIN, hari Senin tanggal18 April 2016 sekitar jam 14.30 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2016,bertempat di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang alay Selatan Kabupaten HuluSungai Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan palinglogis dari alat yang digunakan serta sasaran yang ditujukan oleh pelaku denganmenggunakan alat dimaksud.Menimbang, bahwa dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnyatelah menghendaki (wetens) perbuatan tersebut.Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu

pengetahuan hukum pidanadikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu :1 Kesengajaan sebagai maksud;2 Kesengajaan sebagai kepastian;Halaman 13 dari18Halaman Putusan No. 142/Pid.Sus/2016/PN.Brb.3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus evantualis);Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1) bersifat alternatif sehingga apabila salah elemen unsur ini terbukti makatidak perlu membuktikan

elemen unsur yang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah berbentukobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang mana dalam perkara ini adalahobat carnophen;Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa benar terdakwa pada Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 14.30 Wita,bertempat di Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten HuluSungai telah diamankan oleh saksi IWAN bersamasama saksi DANANG CAHYONUGROHO (masingmasing

KEVIN RISKIANTO Als SAHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3.

KEVIN RISKIANTO bersalahmelakukan tindak pidana, mengedarkan sediaan farmasi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.2.

KEVIN RISKIANTO Als SAHONG pada hari Jumattanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat dikios rokok milik Bu Diana yang terletak di Jalan Galunggung belakang YayasanBhakti Luhur Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau

Terdakwa tidak memilikikeahlian farmasi atau kesehatan karena terdakwa adalah lulusan SMPyang tidak memiliki keahlian dan keilmuan terkait pil yang dijualnya.Terdakwa tidak mengetahui pasti dosis pemakaian dan fungsi pil tersebut namun akan memberi efek tidak capek kepada penggunanya.Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk mengedarkan pil tersebut.

Dengankata lain Kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekirapukul 21.00 wib didepan kios rokok milik saksi Diana Marheni di JalanGalunggung belakang Yayasan Bhakti Luhur Kel. Pisang Candi Kec.

KEVIN RISKIANTO Als SAHONG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 ;2.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hariJumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

Saksi JOKO SETYANTOKO :e Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hari Jumattanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ponorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart

Saksi EKO NURHADI :e Bahwa ia terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN pada hari Jumattanggal 19 September 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu masih di bulan September 2014 bertempat di TerminalSeloaji, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ponorogo, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Ad.1.

Menyatakan terdakwa NICO ANDREA BALADIKA bin AMIN tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UUNo.36 Tahun 2009 ;2.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin ADI SISWANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaanJaksa Penuntut Umum ;2.

Diwek Kab.Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3).

Bahwa terdakwa telah 5 bulan menjual pil LL ataumengedarkan pil LL tanpa ijin dan tidak memiliki kKeahlian di bidang farmasi, danterdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil LL tersebut. Bahwa selainmenjual pil LL terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut dengan alasan agarbadan terasa ringan dan pikiran melayang.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADISISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000, (Lima ratus riburupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiuliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubunei YOGI PRAYUDAuntuk memesan pil PLL? dengan cara SMS kepada terdakwa ?

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenulnstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubungi YOGI

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIAS GRANDONG bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidakmemiliki ijin edar" sebagaiman pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIASGRANDONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;4.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dimaksud adalah sebagaimanapertimbanganpertimbangan dibawah ini ;1.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

Menyatakan terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2, Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa Muhammad SholehudinAsofi Alias Sofi dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun

ASOFI Alias SOFI pada hari Kamistanggal 07 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di halaman depan Masjid ATTAUBAHmasuk Dusun jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, KabupatenBanyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.Lab : 03806/NOF/2019 tanggal 22 April 2019 dapat disimpulkan barang bukti nomor :06739/2019/NOF sampai dengan 06742/2019/NOF tablet warna putih logo Ytersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trinexyphenidyl HCL mempunyai efeksebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi jenis trilhexiphenidyl

ataupun jenis yang lainnya.Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair :Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEHUDIN ASOFI Alias SOFI pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi

Terdakwa membeli dariAnton sebesar 500 butir dan kedua beli lagi 500 butir;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwadengan menjual pil jenis Trihexypnidyl kepada Saksi AHMAD HUMAIDI Alias OMEKdengan menghubungi Saksi MUHAMAD RIZAL untuk mengantar obat tersebut danmendapat keuntungan dari hasil penjualan pil jenis Treheksyphenidil tersebutterdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dibenarkan olehTerdakwa, Saksi MUHAMAD RIZAL,

Asep Mamun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2.

dan alat kesehatanharus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah, Sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DZIKRI ILHAM alias KOBOTBIN H.

dan alat kesehatan harus memnuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah, Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Cjr (Kesehatan)Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wibterdakwa menghubungi Sdr.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaata, dan mutu sebagaimana dimaksud setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memnuhistandar mutu pelayanan farmasi yang

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudsetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan = dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi

Asep Mamun tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintahsebagaimana dalam dakwaan tunggal:;2.

TUWEK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu . 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMIAJI Als.

Jombang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 (2) dan ayat (3) .

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan (3) ;Ad. 1.

Jombang, karena telahmenjual sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa pil double L yang tidak memenuhipersyaratan keamanan kasiat atau kemanfataan dan mutu kepada saksi ANDIKWICAKSONO al.

TUWEK telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMIAJI Als.

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:*obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetika .Kemudian dalam 98(2) dan ayat (3) pada intinya menerangkan bahwa : untuk menyediakanatau mengedarkan obat atau bahan yang berkasiat obat dilarang apabiladilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan pengedaransediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Menyatakan Terdakwa MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2.

Menyatakan Terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU(Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan (3) UndangUndang RI nomor 36 tahun 2009 sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimanadalam

Landasan Ulin KotaBanjarbaru, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus

yangmemenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalahpertama sediaan farmasi/obat yang diproduksi oleh Pabruik harusmempunyai ijin edar dari Badan POM RI, kemudian didistribusikanmelalui PBF (Perdagangan Besar farmasi) kemudian sarana pelayanankesehatan seperti Apotik atau took obat dapat memesan kepada PBFmelalui surat pemesanan berdasarkan ijin yang dimiliki, setelan obatdiperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuaidengan peruntukkannya dan disimpan sesuai dengan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperolehfakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di JI.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Bin H Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama

Dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan Terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnyaoleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres JakartaUtara; Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnyaoleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres JakartaUtara; Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1box terdiri dari 10 lembar ( 375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkanuntuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet ( 3750 x 10 tablet)= 37500 tablet.Bahwa dikarenakan obatobatan yang termasuk sediaan farmasi yangdiperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya olehpetugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;Bahwa Ahli Dra.WARTA Br GINTING.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalamPasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar;3.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalamPasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengajaartinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatubenda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkankesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin

Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikiSurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.ATAUKEDUA

Bahwa terdakwa mengakui terhadap kepemilikan sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikisurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN. Bil(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin kKhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keteranganterdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukandan pula terdakwa bukan' petugaS yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda

yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakanpetugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeliShabushabu) bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untukmenyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwamenjual