Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);567. Rts. Rosmani binti Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak perempuan);8. Rd. Subandrio bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);9. Rd. Khairil Anwar bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);10.Rd. lbnu Holdun bin Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak lakilaki);11.Rts. Eliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk, (anak perempuan);12.Ahli waris pengganti dari Alm. Raden Cecep Maryadi bin Raden H. MarjoyoPamuk, yaitu:12.1. Rd. Rery Zeinmalendra bin Rd.

; Pertimbangan tentang Keberadaan Pembuktian (hal. 27 s/d 34 putusantanggal 16 Desember 2008), disebutkan bahwa buktibukti PemohonKasasi adalah bukti berlabel Penggugat (Bukti P) ; Adanya Surat Majelis Rakyat Papua (MRP) tertanggal 11 Desember2008 Nomor 567/595/MRP/2008, yang menegaskan bahwa HukumAcara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJayapura telah diperiksa perkara baru ;Bahwa kesalahan penerapan hukum acara ini telah memberikankedudukan sebagai Tergugat akan tetapi hakhak

Bahwa Lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai Representasi KeterwakilanRakyat Papua telah memperingatkan kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jayapura mengenai tata cara pembuktian yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Jayapura Aman Barus, SH dkk) namun tidakdigubris, dengan surat No.567/595/ MRP/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yangsemaunya sendiri menyatakan ada pengakuan di persidangan pada hal secarategastegas Pemohon

Bekasi dan telah dikeluarkan anjuran No. 567/2097/HISyaker/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang pada intinya menganjurkan sebagai berikut :Agar Pengusaha PT. Karuna mempekerjakan kembali Sdr. Suranto dkk (161orang).a. Agar Pengusaha PT. Karuna memanggil kembaliSdr. Suranto dkk (161 orang) tersebut pada butir1 di atas untuk bekerja kembali paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.b. Agar pekerja Sdr.

UndangUndang No. 2 tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertuliskepada kedua belah pihak melalui surat nomor : 567/2097/HISyaker/V1/2014 tanggal 22 Juni 2015;Bahwa terhadap anjuran tersebut pekerja melalui PUK SPKEPSPSI PT. Karuna menjawab melalui surat nomor : 024/B/PUKSPKEP/SPSI/K/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Jawaban Anjuran yangisinya menyatakan menerima isi anjuran, sedangkan pihak perusahaanPT.

Mediator No :567/2097/HISyaker/X/2015 Tanggal 22 Juni 2015, yang pada intinyaTERGUGAT menolak melaksanakan Anjuran yang diterbitkan Mediatordengan alasan Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKab. Bekasi sangat memberatkan TERGUGAT;10.

Perihal : Jawaban atas AnjuranNo.567/2097/HSyaker/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.Kutipan Pasal 140 s/d Pasal 142 UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.Salinan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 Tentang AkibatHukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.Surat Keterangan No.068/HRD.//Ket. /V/2013 Tertanggal 20Mei 2013. yang menerangkan bahwa Karyawan PT.KARUNA yang bernama BONAH Jabatan Operator BagianBale Cover adalah Karyawan Tetap PT. KARUNA.540.

Bukti T540: Surat Anjuran Disnakertrans No. 567/3656/HISyaker/XII/2014 atas nama Ahmad Subur Dkk.Menimbang, bahwa kuasa Tergugat selain mengajukan surat bukti yang diberitanda T 1 sampai dengan T 540 tersebut, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu bernama : 1. DANI YUDHIANTO, dan 2. BUDIYONO, dan saksisaksi tersebutmasingmasing telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Saksi : DANI YUDHIANTO,Bahawa saksi bekerja di PT.

.: Focotopy Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan dengan Nomor : 567/2089/DSTKM/2015 kepada PimpinanPerusaaan Koperasi Telekomunikasi Seluler (kisel) danSdr.Mangapul Hasugian tertanggal 24 April 2015 ;2.Bukti P2: Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Nomor :626/GM/kiSumbagut/kiSDM/PKWT/XII/2004 antara General kiSel KomisariatWilayah Sumbagut dengan Mangapul Hasugian, tertanggal 01Desember 2004,;3.Bukti P3 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu TertentuNomor:483/PKWT/HR02

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 567/91/X/2008, tanggal 23Oktober 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanJatisari, Kabupaten Karawang, ( Bukti P1 );332.Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor10.17.25.051081.0005, tanggal 14 April 2006, yang dikeluarkan olehCamat Kotabaru, Kabupaten Karawang, ( Bukti P2 );Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohonjuga telah mengajukan alat bukti saksi saksi, yaitu :1.

Bidang Yudisial No.567/2011/S.276Tah.Sus/PP/ 2011/MA. tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12April 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri JakartaBarat .tersebut karena didakwa :KESATU :Primair :e Bahwa ia Terdakwa Jafis Utomo alias Aciang alias Botak baikbertindak secara bersamasama dengan saksi William Frendy aliasAwi, Ssaksi Rudi alias Boy alias Asen dan saksi Iwan Djaja Atmaja(ketiganya diajukan dalam

tersebut diatas, kepadakaryawankaryawan di TH (Transit Hub) Ambon khususnya kepadaKoordinator TH, Admin TH maupun KurirKurir yang ada diluar PulauAmbon maupun di Kota Ambon;Bahwa setelahn Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),Penggugat memohon ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiMaluku agar dapat menfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut,namun tidak menemukan titik temu sehingga Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Maluku mengeluarkan Anjuran dengan Nomor :567

Nama : ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 567/SKK/35.78/VI/2017 tertanggal14 Juni 2017, beralamat kantor di Jalan Taman Puspa RayaBlok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya,untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Setelah membaca :1.

berakhirdengan adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam PerjanjianKerja, yaitu adanya masa berlaku pekerjaan sehingga pengakhiranhubungan~ kerja antara Pelawan/semula Tergugat denganTerlawan/semula Penggugat selama diatur dan disepakati bersamaoleh kedua belah pihak adalah sah demi hukum dan tidak perlupenetapan dari lembaga penyelesaian' perselisihan hubunganindustrial.19.Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi Pemerintahan Provinsi Riau mengeluarkan Surat No.567

Bahwa perselisinan ini sebelumnya telah Penggugat adukan keDisnaker Kota Medan, dan telah pula dilakukan Mediasi oleh Mediatoryang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, baikPenggugat (pihak pekerja) maupun Tergugat (pihak pengusaha) telahdipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturutturut, namun Tergugat(pihak pengusaha) hanya datang pada panggilan ke 3, dan darimediasi tersebut pihak Mediator Disnaker Kota Medan telahmengeluarkan ANJURAN Surat Nomor : 567/488/DKKM/2020Tanggal 10

DIAN SENTOSA;19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.567/MTW/2015tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pengembalian ke Kas Negara dilampiriSSBP pengembalian pekerjaan Marking;20. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (UnitPenyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor : UM.003/E099/MTW/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Evaluasi danVerifikasi Ulang Bandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data DukungUsulan Tahun 2017

FELIXERWIN SIMANJUNTAK) Nomor : KU.003/J.566/MTW/2014 tanggal 5Desember 2014, namun tidak ada menyebutkan persentase pekerjaan,dan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Akhir Pekerjaan dan PenyerahanPertama Pekerjaan (PHO) Bidang Visual/Fisik dan Administrasi Nomor :KU.003/J.567/MTW/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat danditandatangani oleh Staf Teknik, Kontraktor dan Konsultan Pengawas yangmenyatakan sudah dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan.

DIANSENTOSA;19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Kelas III Beringin Nomor : KU.003/J.567/MTW/2015 tanggal10 Agustus 2015 perihal Pengembalian ke Kas Negara dilampiri SSBPpengembalian pekerjaan Marking;20. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (UnitPenyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor : UM.003/E099/MTW/ 2016tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Evaluasi dan Verifikasi UlangBandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data Dukung Usulan Tahun 2017

Felix Erwin Simanjuntak terhadap pekerjaan Pelapisan LandasanPacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandar Udara MuaraTeweh tahun anggaran 2014 adalah sebesar 96,873% karena pekerjaanmarking tidak dilaksanakan, sehingga PT.Dian Sentosa telahmengembalikan anggaran biaya pekerjaan Marking tersebut ke kas negarasebanyak Rp.426.307.200, (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratustujuh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan berdasarkan Surat dari KantorUPBU Beringin Muara Teweh Nomor :KU.003/J.567

Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking padaBandar Udara Muara Teweh tahun anggaran 2014 adalah sebesar 96,873%karena pekerjaan marking tidak dilaksanakan, sehingga PT.Dian Sentosa telahmengembalikan anggaran biaya pekerjaan Marking tersebut ke kas negarasebanyak Rp.426.307.200, (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuhribu dua ratus rupiah) berdasarkan berdasarkan Surat dari Kantor UPBUHalaman 272 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PIkBeringin Muara Teweh Nomor :KU.003/J.567

dalam Register Tanah Nomor: 518 Folio Nomor: 74,

dibuatkan 3 (tiga) Akte Jual Beli atas nama Turut Terbanding semula Tergugat II, yaitu: Akte Jual Beli Nomor: 1/2015 tertanggal 2 Februari 2015, Yaitu tanah seluas 14.383 M2 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terdaftar dalam Register Tanah Nomor: 568 Folio Nomor: 81, Akte Jual Beli Nomor: 2/2015 tertanggal 9 Februari 2015, yaitu tanah seluas 34.732M2 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terdaftar dalam Register Tanah Nomor: 567

CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep MenKLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;. Surat PT. CPI tanggal 26 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep MenKLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;. Surat PT. CPI tanggal 20 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;. Surat PT.

Ilham Malik, M.Sc (Asdep UrusanAdministrasi Pengendalian Limbah B3) ;:1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006tentang Izin Pengolahan Tanah TerkontaminasiMinyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBFKepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006 ;:1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di MutiaraSBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3dan Limbah B3 Up.

CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonanperpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep MenKLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLHNomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;. Surat PT. CPI tanggal 20 Febrruari 2009 perihal permohonanperpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;. Surat PT.

Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan AdministrasiPengendalian Limbah B3) ;: 1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006 TentangIzin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak SecaraBiologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBF Kepada PT CPItanggal 8 Desember 2006 ;1. rangkap copy Permohonan Perpanjangan IzinPengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF.No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008 ditujukankepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3Up.

Bhineka Karya Manunggal;Bahwa gugatan ini sudah dilengkapi dengan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/8/III/2016/HIS tanggal 14Maret 2016 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalamUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, gugatandapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

sebagaimana tertuangdalam risalah perundingan tanggal 13 Januari 2016, tanggal 18 Januari2016, tanggal 3 Februari 2016, dan tanggal 10 Februari 2016, akan tetapigagal menyelesaikan perselisihan secara damai;Bahwa atas persoalan tersebut Para Penggugat dan Tergugat sudahmeminta bantuan Mediator di kantor Dinas Tenaga kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang, akan tetapi perundingan tersebut juga gagalmenyelesaikan perselisinan secara damai sehingga keluar Surat Anjurandari lembaga mediasi Nomor 567

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 2/2004, menyatakan :Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasiatau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada penggugat.Pada tanggal 9 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tentang Anjuran, dandisusul pada tanggal 6 Januari 2014, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Risalah Mediasi.

Nomor0168/SISGT/Corp/X/2013, yang intinya Pemberitahuan BerakhirnyaHubungan Kerja.Terhadap pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja tersebut, paraPenggugat telah berupaya untuk merundingkan dengan Tergugat, namuntidak berhasil mencapai penyelesaian, hingga akhirnya Tergugat diupayakanpenyelesaian melalui medasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.Upaya mediasi tidak pula menghasilkan penyelesaian, sehingga PegawaiMediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengeluarkan Surat Nomor 567

sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan, maka dengandemikian hal ini haruslah diartikan Para Penggugat telah dengan sadarmelepaskan haknya yang mana azas kebebasan berkontrak sebagaimana diaturdalam Pasal 1328 KUHPerdata;Bahwa benar perselisihan hubungan industrial antara Tergugat dengan ParaPenggugat telah diupayakan melalui perundingan bipartit maupun mediasi, akantetapi tidak mencapai kesepakatan, sehingga kemudian Mediator pada DinasTenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan anjuran Nomor : 567

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukanreplik tertanggal 21 September 2015.Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dupliktertanggal 28 September 2015.140Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah siap mengajukansuratsurat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sesuaidengan asli dan fotocopynya diberi tanda P1 s/d P415 berupa :1.Bukti P1 : Fotocopy dari copy Anjuran hasil Mediasi di Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Bekasi nomor 567

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 SeptemberHalaman 9 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009sebesar Rp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empatratus dua puluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009sebesar Rp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empatratus dua puluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah Nomor : 821.23/145/IV/2006 Tanggal 23 Mei2006

Babel berdasarkansurat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisik tanah denganHalaman 177 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpNo.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September 2009 Dengan BeritaAcara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009 sebesar Rp.639.424.000,(enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribuRupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Photo copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran Keputusan BupatiBangka Tengah

Babelberdasarkan surat pernyataan pelepasan/peyerahan penguasaan fisiktanah dengan No.567/ SP4PAT/BI/IX/2009 tanggal 16 September2009 Dengan Berita Acara Nomor : 30/BA.Pemby/PTKP/ 2009 sebesarRp.639.424.000, (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus duapuluh empat ribu Rupiah,) yang diterima oleh YULIYANTO;Halaman 192 Putusan No.04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpPhoto copy Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor :821.23/145/IV/ 2006 Tanggal 23 Mei 2006 dan Lampiran KeputusanBupati Bangka Tengah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang 2/2004,menyatakan:Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada Penggugat;Pada tanggal 9 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tentang Anjuran, dandisusul pada tanggal 6 Januari 2014, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimenerbitkan Risalah Mediasi.

Nomor 320 K/Pdt.SusPHI/2016mengeluarkan Surat Nomor 567/3216HIJS/XII/2013 tanggal 9 Desember2013, namun Tergugat menolak anjuran tersebut melalui Surat Nomor037/SPP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;Dikarenakan upaya perundingan bipartit dan mediasi belum menghasilkankesepakatan, serta Tergugat tidak pernah menghimbau ataumengumumkan atau memanggil secara tertulis kepada para Penggugatuntuk bekerja hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan ke PengadilanHubungan Industrial, maka Tergugat sudah nyatanyata

sebagaimana terurai diatas adalahberdasarkan dan bermula dari;4.1 Tanah aquo pada mulanya adalah merupakan tanah Negara, bekas4.2.4.3.perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/karangasem,keseluruhannya seluas + 813 Ha (delapan ratus tiga belas hektar)yang antara lain terdiri dari :a) Tanah bekas Hak Erfapacht No.107, seluas 2.022.502,5 M2Surat Ukur No.225/1934;b) Tanah bekas Hak Erfapacht No.108, seluas 938.700 M2Surat Ukur No.226/1934;c) Tanah bekas Hak Erfapacht No.220, seluas 804.700 M2Surat Ukur No.567

Bekas Hak Erfpacht No. 220, luasnya 804.700 m2, surat ukur No.567/1938.d. Bekas hak Erfpacht No. 213, luasnya 3.209.000 m2, surat ukur No.697/1938.e.

sebagaimana terurai diatas adalahberdasarkan dan bermula dari;4.1 Tanah aquo pada mulanya adalah merupakan tanah Negara, bekas4.2.4.3.perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/karangasem,keseluruhannya seluas + 813 Ha (delapan ratus tiga belas hektar)yang antara lain terdiri dari :a) Tanah bekas Hak Erfapacht No.107, seluas 2.022.502,5 M2Surat Ukur No.225/1934;b) Tanah bekas Hak Erfapacht No.108, seluas 938.700 M2Surat Ukur No.226/1934;c) Tanah bekas Hak Erfapacht No.220, seluas 804.700 M2Surat Ukur No.567

Bekas Hak Erfpacht No. 220, luasnya 804.700 m2, surat ukur No.567/1938.d. Bekas hak Erfpacht No. 213, luasnya 3.209.000 m2, surat ukur No.697/1938.e.

PK Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bls Jo 567/PID.SUS/2022/PT PBR Jo 1062K/Pid.Sus/2023