Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernamambak Tun;b. Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;. Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, Pemohonmeninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarangberlangsung selama 1 minggu;.

perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkanseluruh dalildalil Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon denganTermohon, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah berselingkuhdengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belumdikaruniai keturunan ; Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namunpada akhirnya sering berselisin dan bertengkar disebabkan Pemohon telahberselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangansaksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan faktafakta bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)bernama mbak Tun dan Pemohon dan Termohon telah sepakat berceraiakibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hinggasekarang berlangsung selama 1 minggu;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agarPengadilan

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Pemohonmaka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohontelah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama mbak Tun danPemohon dan Termohon telah sepakat bercerai, dengan demikian unsurpertama tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dariperselisinan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohontelah

yangnyata dan adanyad (lima) bukti baru (novum) yang diberi tanda sebagai BuktiPK1 sampai dengan PK5 berupa putusanputusanyang oleh PemohonPeninjauan Kembali didalilkan saling bertentangan 1(satu) dengan yang lain,yaitu: Bukti PK1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3041 K/Pdt/2016tanggal 13 Desember 2016; Bukti PK2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 507 K/Pdt/2017tanggal 19 Mei 2017: Bukti PK3 berupa Putusan Nomor 953 K/Pdt/2017, tanggal 6 September2017: Bukti Pk4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016; Bukti PK5 berupa Putusan Nomor 99 PK/TUN/2014;Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 218 PK/Pdt/2020Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukanPemohonPeninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor500 K/Pdt/2017 tanggal19 Mei 2017junctoPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor318/PDT/2015/PT MDN tanggal 27 Oktober 2015 junctoNomor144/Pdt.G/2014/PN MDN tanggal 27 Januari 2015yang dimohonkanPeninjauan Kembali

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali lainnya tentang adanya pertentangan putusan denganmengajukansurat bukti (Novum) yang diberi tanda sebagai Bukti PK1 sampaidengan PK5Syaitu Bukti PK1berupa Putusan Nomor 3041 K/Pdt/2016 yangmenolak kasasi Charles Silalahi, Bukti PK2 berupa Putusan Nomor 507K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasi Agus Burhan, Bukti PK3berupa Putusan Nomor 953K/Pdt/2017 yang menolak permohonan kasasiRony, Bukti PK4 berupa Putusan Nomor 38 PK/TUN

/2016 tanggal 16 Juni2016 yang menolak permohonan Charles Silalahidan Bukti PK5 berupaPutusan Nomor 99 PK/TUN/2014 tanggal 26 Januari 2015 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medanserta dihubungkan pula dengan Putusan Nomor 348 PK/TUN/2012 danPutusan Nomor 65/G/2011/PTUN Medan, kesemuanya juga tidak dapatdibenarkan, sebab buktibukti tersebut adalah putusanputusan yang diajukanoleh pihakpihak yang berbedadenganalas hak masingmasing pihak tersebutjuga berbeda

505 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 505 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:UNIVERSITAS MATARAM, berkedudukan di Jalan Majapahit No.62 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili olehProf. Ir.

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi dalam suratnya tertanggal 13 dan 14 Desember 2013 yang diterimaoleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 14 Desember 2013adalah permintaan informasi yang obscuur libel (kabur/tidak jelas), karenaTermohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta informasi :Laporan Pelaksanaan

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram adalah tidak cermat dan

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014e Bahwa menurut Pemohon Kasasi amar Putusan Komisi InformasiProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 002/II/KINTB/PSMA/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang juga menjadi amar PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2014/PTUN.MTR., tanggal 21 Agustus 2014 adalah salah dalammenerapkan hukum, karena dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1)huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, telah mengaturhalhal yang bersifat

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehRafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis :ttd. ttd.Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., H. Yulius, SH., MH.,ttd.Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,Biayabiaya : PaniteraPengganti,1.Meterai........... Rp 6.000,00 ttd.2.Redaks1i..........

244 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 244 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOCHTAR, Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat Dusun Bone Rata RT/RW.002 Desa Bone PuteKecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,Selanjutnya memberi kuasa kepada :Jamaluddin, SH., dan Agus Melas, SH., MH., keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/ PenasehatHukum, berkantor

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 880/19/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur;Tentang duduk perkara dan alasan gugatan :1Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri terhitung sejak tanggal 1Desember 2008 dengan Nip. 580052781 Pangkat Pengatur Muda, II/a padasatuan unit kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwuberdasarkan Keputusan

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014tetap bersama dengan Pr. YUNAENI sebagai istri sahnya, dan Penggugat tidakpernah hidup dan tinggal bersama dengan Perempuan lain selain Pr.

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 132/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 6desember 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 04 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugatdiajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2014, sebagaimanaternyata

Putusan Nomor 244 K/TUN/2014Panitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

ANDI JAYAPASONG, SH ( Penuntuttan Terpisah ) dalam hal gugatan TUN tersebutdiatas oleh karena saksi ABDUL HAKIM tidak pernah memiliki tanahdilokasi dimaksud diatas dan sama sekali tidak pernah menandatanganiSurat Kuasa yang dibuat oleh LK ANDI JAYA PASONG, SH dan saksiABDUL HAKIM selaku pemberi kuasa tidak pernah bertandatangansebagaimana terteranama dan tandatangannya dalam Surat Kuasatertanggal 04 Juni 2003 melainkan ditandatangani ol terdakwa HJ.

Bahwa akibat adanya penerbitan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2003saksi korban Andi ABDUL HAKIM yang memiliki SHM Nomor 41 / 1970yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sertifikatnyadinyatakan gugur oleh Putusan Pengadilan TUN tahun 2003 akibat adapenggugat lain atas nama HJ.

MARWAH DJAWAHRUDDIN selakupenggugat dengan nomor SHM 20168/2001 terhadap objek tanah yangterletak di jalan Tol Lama Kelurahan parang Loe Kecamatan TamalanreaKota Makassar dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi korban AndiABDUL HAKIM pemegang asli SHM 41/1970 setelah adanya putusanPengadilan TUN Tingkat Kasasi Makassar yang telah menggugurkanSertifikat milik saksi korban Andi ABDUL HAKIM.Perbuatan terdakwa HJ.

/mewakili pemberi kuasa dalam perkara gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan putusan Nomor :17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal 13 Agustus 2003, dipergunakandalam pembuktian perkara lain atas nama ANDI JAYA PASONG, SH4.

Surat Kuasa tanggal 04 Juni 2003 dari ABD HAKIM kepada JAYAPASONG, SH untuk mendampingi /mewakili pemberi kuasa dalamperkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)berdasarkan putusan Nomor : 17/G.TUN/2003/P.TUN. MKS tanggal13 Agustus 2003.Terlampir dalam berkas perkara.5.

31 K/TUN/2012

PUTUSANNo. 30 K/ TUN / 2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT. GASURINDO BAHTERA JAYA, dalam hal ini diwakili olehDjoni Widjaja, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturPT. Gasurindo Bahtera Jaya, beralamat di JI. Yos SudarsoNomor 23, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Drs.

No. 30 K/TUN/2011Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasisebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil :Obyek GugatanBahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. : 998/498/1031/IX/PHK/62004,tanggal 25 Juni

No. 30 K/TUN/2011b) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan secara yuridisseharusnya setelah mempertimbangkan semua kepentingan dalamkeputusan tersebut dan setelah melihat secara kebenaran materiil daripermasalahan tersebut harusnya tidak mengeluarkan keputusantersebut, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) point c UU No. 5 Tahun1986 ;Dari dan oleh karena itu adil dan berdasar mohon agar PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk membatalkan obyek gugatan danatau setidaktidaknya menolak amar putusan

No. 30 K/TUN/2011Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusansebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.998/498/1031/IX/PHK/62004, tanggal 25 Juni 2004 TentangPemutusan Hubungan Kerja antara PT. Gasurindo Bahtera Jaya denganSdr. Sumianto ;3.

No. 30 K/TUN/2011Ttd./H. Yulius, SH, MH. Ttd./Marina Sidabutar, SH. MH.Ttd./Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, SH. MA.Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral ................6. Rp. 6.000,2. REGAKSL 2c: cscxsamaw cases Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Bp.489.000,Jumlah..... Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

TUN/ 2009/P.TUN. Mks, tanggal 23 Februari 2011,dalam perkara antara : Drs. A.NatsirSossong Melawan : KAKAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagaiTERGUGAT, 2. RIZAL TANDIAWAN, 3. EFFENDI PURNAMA, 4.SURYA HASANUDDIN sebagai TERGUGAT II INERVENSIT 1, 2 dan 3,Drs.

TUN/ 2009/ P.TUN. Mks, tanggal 31 Maret 2010, MenghukumPenggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkatHal. 5 dari 12 hal. Put.

No. 777 K/Pid/2014111213pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;Foto Copy Surat Keterangan No. w 4 TUN / 726/ 01.06/ IV/ 2011, tanggal13 April 2011;Foto copy Salinan Putusan Negeri Makassar Nomor : 435/ Pts.Pdt.G/ 1979/PN.Ujg.Pandang dan No. 501/ Pts.Pdt.G/ 1979/ PN.Ujg.Pandang dalamperkara antara Ibrahim Malombasang Dg.Kulle sebagai Pembantah/Penggugat Intervensi melawan : . Drs.

diragukan keabsahannya, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh saksiYUPITER WIDODO berupa Sertifikat Hak Milik No. 20143 yang berasal dariSHM No. 351 oleh pihak BPN Makassar diakui keabsahannya sehingga pada saatsaksi korban YUPITER WIDODO meminta untuk dilakukan pengembalian batasterhadap tanah tersebut dikabulkan oleh pihak BPN Makassar dan pada saatdilakukan gelar perkara, BPN menyatakan bahwa SHM No. 351 tidak pernahdibatalkan oleh SHM No. 20 Tahun 1964, bahkan perkara ini telah diuji diPengadilan TUN

Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Terdakwa pernahmenggugat BPN Makassar ke Pengadilan TUN sehubungan dengan Sertifikat HakMilik No. 20143 milik saksi korban YUPITER WIDODO, dimenangkan oleh BPNyang putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhankemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tun Makassar dantelah incrah, selain itu pada tahun 1979 saksi ST.

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.

Sehingga Gugatan Penggugat yangmeminta pembatalan Objek Gugatan TUN adalah tidak berdasar danpatut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;D. Objek Gugatan TUN ditetapkan oleh pejabat yang berwenang14.

Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN setelahmempertimbangkan bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhiselurun syarat dan prosedur hukum yang Berlaku sebagaimanatelah disebutkan di bagian pertimbangan Objek Gugatan TUN;Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak dalil Penggugat padapoint 56 halaman 26 Gugatan yang pada intinya menuduh Tergugatmelanggar asas kepastian hukum, yaitu. melanggar hakhakPenggugat, karena Telah menerbitkan Objek Gugatan TUN untukTergugat II Intervensi.

Objek Gugatan TUN Tidak Bertentangan Dengan AsasKecermatanBahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakimmenolak Gugatan Penggugat karena Objek Gugatan TUN tidakbertentangan dengan Asas Kecermatan.

Pada bagianpertimbangan Objek Gugatan TUN telah dicantumkan dengan lengkapinformasi dan dokumendokumen yang menjadi pertimbanganTergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN yang kami kutipsebagai berikut:evans , Menimbang:a.

, jadi hasil yang Ahli tangkap hukum administratif itu tidakmengikat pada Badan TUN, jadi kalau dibilang fakultatif atau imperative, Ahllikatakan itu adalah fakultatif, tapi prosedur itu wajib dilakukan, karena kalausecara formil belum ada penyelesaian secara admnistratif belum bolehmasuk ke Pengadilan TUN;Bahwa menurut pendapat Ahli tentang kepastian hukum dari perspektif Pasal53, ketika Keputusan TUN itu diterbitkan, maka pihakpihak yang dirugikanbisa menempuh jalur hukum atau kalau dia merasa

215 K/TUN/2011

No.215 K/TUN/2011dengan merekayasa seolah olah telah terjadi jual beli tanah seluas 20.000 M2 (duapuluh ribu meter persegi) yaitu antara orangtua Para Penggugat dengan Ny. Hj.Syafariah Widiyanti, SH (istri dari M.Alzier Dianis Tabrani) ;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang ada dan buktibukti surat yangdiduga dipalsukan oleh Sdr.

No.215 K/TUN/2011Bahwa menurut Para Penggugat penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebuttidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah oleh karenanya pula bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.

No.215 K/TUN/201116tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat sejak lama atau sewaktu Sdr.Mursidi (orang tua Para Penggugat) masih hidup dan mengapa baru dilakukansaat sekarang setelah bidang tanah dimaksud sudah dijual oleh Orang Tua ParaPenggugat kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Mochtar Sani BadriFirdaus, B.Sc., dan kepada Sdr. Haruna Jaya dan berkembang pesat menjadilokasi pariwisata yang ramai?

No.215 K/TUN/2011Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima ;8. Eksepsi Koneksitas (Connexiteit Exceptie) ;a.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya Posita Nomor 9 dan 11 halaman 4,menegaskan bahwa salah satu dasar atau alasan Para Penggugat mengajukangugatan Perkara a quo adalah telah terjadi pemalsuan tanda tangan Sdr. Mursidi(orang tua Para Penggugat) oleh Sdr.

No.215 K/TUN/2011

426 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 426 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SYAHRUDDIN AR, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima, beralamat di Jalan Rondu No.14/16 RT.007 RW.004, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,Provinsi Nusa Tenggara Barat.

suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 177/KPTS/BAPEK/2013, tanggal19 Juli 2013 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian TidakHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

Oktober 2006, dari Penata Muda Tingkat I (II/b) ke Penata (III/c),sebagai Kasi Tata Bangunan Dinas Kimpraswil Kota Bima, berdasarkanKeputusan Walikota Bima Nomor 823/1787/KEPEG/ 2006, tanggal 29September 2006;Tmt. 1 Oktober 2010, dari Penata (II/c) ke Penata Tk.I (III/d), jabatanKasi Program & Pengembangan pada Kantor Arsip & PerpustakaanDaerah Kota Bima (Eselon IV/a), berdasarkan Keputusan Walikota BimaNomor 823/783/BKD/IX/2010, tanggal 03 September 2010;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

menduduki jabatan sebagai Kasi Program& Pengembangan pada Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah Kota Bima;Bahwa Walikota Bima telah melakukan pemecatan kepada Penggugat tanpadisertai alasanalasan yang jelas dan tanpa disertai pembinaan oleh InspektoratKota Bima dan/atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan(Baperjakat) Kota Bima, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 angka dan 2Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil :Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN

;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 426 K/TUN/20144. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisiperubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat padapangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan statuskepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatansemula;6.

114 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 114 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara;Tergugat Telah Salah Dan Keliru Dalam Menetapkan Objek Sengketa I:Hal.7 dari 33 hal.Put.No.114 K/TUN/201311. Bahwa untuk mengeluarkan penetapan jumlah piutang negara Objek Sengketa pada bagian menimbang huruf (b) dikatakan PT. Tirta Larastama DinamikaFinance (DH. PT.

Rp. 489.000,JOGA is sisscnewa cess anes Rp. 500.000,Hal.31 dari 33 hal.Put.No.114 K/TUN/20133232Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 PUTUSANNomor 114 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT.

Rp. 489.000,JOGA is sisscnewa cess anes Rp. 500.000,Hal.31 dari 33 hal.Put.No.114 K/TUN/20133232Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.Ir. SIRWAN JAYA RAZAK, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta(Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Periode 2014 s/d 2019), tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor. 36Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,Provinsi Sulawesi Tenggara.

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 19/Kpts/PROV.Sultra.026/2014, tanggal 30 September 2014 TentangPembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKolaka Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atas nama Ir.

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal Pengadilantingkat pertama berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga Eksepsi Tergugatmengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan tidak diterima ; Menimbang

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.anggota) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, menurut MajelisHakim tingkat banding jelaslah sudah bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalahinstansi yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu in casu dengan objek sengketaberupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 19/Kpts/KPU.Prov.Sultra.026/2014 Tentang Pembatalan Calon terpilih Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kolaka

No. 18/B/2015/PT TUN Mks.3 LOBES sssasacnnassnnansa.ca axeannnsnaninn sasneananamnnanace siounwnamensie Rp. 3.000,4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.................00 Rp. 236.000,Jumlah Rp. 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 12 Juli 1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. PutusanMahkamah Agung RI tanggal 22 Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht).

Mahkamah Agung RINo. 07 K/TUN/1996 tanggal 22 Pebruari 1999, denganobyek sengketa adalah surat keputusan WalikotaSurabaya No.149/WK tanggal 14 Mei 1973 tentangpengambil alihan penguasaan kolamrenangBRANTAS Jl.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli1995 No.27/B/TUN/1995/PT.TUN.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22Pebruari 1999 No.07 K/TUN/1999, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht ).

Halaman 474848171819202122232420262728293031Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.27 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 14 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.07 K/ TUN / 1998., bukti T.III 15 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.26/G.

TUN/1994/PTUN.SBY, bukti T.II 16;Fotocopy Surat Idjin Rumah Pemakai No.181.2/42/402.5.03/93 atas namaPemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, bukti T.III 17 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.25 / PUT.GTUN / 1994 /PTUN.SBY, bukti T. III 18 ;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.26 / TUN / 1995 /PT.TUN.SBY., bukti T.III 19 ;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.08 K/ TUN / 1998, bukti T.III 20 ;Fotocopy Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Surabaya No.25/G.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19 Juli 1999 Jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg.06/PR/IIV06.

TUN/1999/PTUN.JKT, Tanggal 19Juli 199 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) No.156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10 Desember 1999 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 164 K/TUN/2000, Tanggal 23 Oktober 2000 Jo PutusanMahkamah Agung RI No.

TUN/1999/PTUNJKT Jo No. 156/B/1999/PT.TUN Jo No. 164K/TUN/2000 Jo No.

) No. 156/B/1999/PT.TUN, Tanggal 10Desember 1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/TUN/2000,Tanggal 23 Oktober 2000 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.

Bahwa dalam perkembangannya, yaitu: setelah Sertifikat Hak Milik No. 18/Rawaterate berubah menjadi SertifikatHak Milik No. 224/Jatinegara, yang kemudian berubah status menjadiSertifikat HGB No. 592/ Jatinegara serta dipecah menjadi 9 (Sembilan)sertifikat HGB No. 593 sampai 601/Jatinegara; dan sebelum ke9 sertifikat HGB tersebut batal demi hukum berdasarkanputusan PTUN No. 024/G.TUN/1999/PTUN.JKT Jo Putusan PT TUN No.156/B/1999/PT.TUN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 164K/TUN/2000 Jo Putusan Mahkamah

75 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 75 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,Berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution No. 17 Medan,Selanjutnya memberi kuasa kepada::1.NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan. NamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatanNamaNIPPangkat/GolJabatan: Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013melawan:PONIMAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gang Persatuan / JalanPersatuan No. 8 , Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, KotaMedan, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sarono, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Lt.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 Menghukum Tergugat I,IJ dan III untuk membayar biaya perkara kepada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110 000 ( seratussepuluh ribu Rupiah ) ;4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 926 K/Pdt/2010, tanggal 20 Juli 2010yang berbunyi sbb:MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut;I. EKSEPSI :1. Tentang Kewenangan Absoluta.

Putusan Nomor 75 K/TUN/2013Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh KhairuddinNasution, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis : Ketua Majelis,Ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H Ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,,Ttd/. Marina Sidabutar, S.H.,M.HPanitera PenggantiBiayabiaya Perkara1. Meterai............. =Rp. 6.000.002. Redaksi............ =Rp. 5.000,003.

450 K/TUN/2013

Putusan Nomor 450 K/TUN/20137 Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Pengadilan Negeri, karena padadasarnya merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat denganTergugat II Intervensi 2.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2013(yang berasal dari Sertifikat HGB Nomor 2107/KelurahanPradah Kalikendal, atas nama: Ny.

Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002). Dengan demikian dapat disimpulkan secaraHalaman 31 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2013Surabaya yang terlalu dangkal serta terkesan mencari alasan yangmenggadaada.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2013

413 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 413 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.HANA SERU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;ELISA SAMPEALLO,~ kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nonongan Nomor 21, KelurahanNonongan,

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013Khusus Nomor 09/600.14/73.18/X/2012, tanggal 2 Oktober2012;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas dataSertipikat Hak Milik Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 Kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan kemudian diterbitkanSKPT Nomor 36/300.7/73.18/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yangmencatumkan data atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Nonongan/Tahun 1982 sebagai berikut:Sebelah Utara : Berbatasan tanah/rumah milik NeBaka;Sebelah Timur : Berbatasan Jalan raya Nonongan;Sebelah Selatan : Berbatasan

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013menganalisa dan memberikan pendapat terhadap keberatankeberatanyang diajukan Pemohon dalam memori banding, karena kurang cukuppertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Majelis Hakim Pengadilan Tinggijelasjelas telah menyimpang dari ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang mengatur tentang tugas dan fungsinya sebagaipengadilan ulangan;Il.

Putusan Nomor 413 K/TUN/2013

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada hari Rabu, 23 Mei 2018, maka sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan TataUsaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TataUsaha Negara (TUN) harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;Maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukangugatan sengketa

(Putusan MA RI No. 505K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikanmakna bahwa azas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau PejabatTUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukumyang didasari oleh kepatutan dan keadilan dan Putusan MA RI No.121/G/121/PTUNBDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo.No.10/B/TUN/PT.TUN SBY jo.

Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, danPutusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan padapentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benarmenurut UU); 722 none n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnB.

(Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992,Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

Bahwa karena Surat Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat dansurat Tergugat II yang menjadi objek sengketa gugatan sengketa TUN dalamperkara a quo telah Terbukti Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku dan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik,khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Tidak menyalahgunakanKewenangan, sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukumdan haruslah dinyatakan batal atau tidaksah; Berdasarkan uraian dasar, fakta, dalildalil, dan alasan hukum

Bersifat individualKarena Obyek Gugatan TUN dalam perkara a quo bukanlahpenetapan yang berlaku umum, tetapi ditujukan hanya kepadaPemegang Hak Obyek Gugatan TUN, membawa keuntunganserta kepentingan Pemegang Hak Obyek Gugatan TUN, dantelah membawa akibat serta konsekuensi hukum kepada pihakPenggugat. Bersifat FinalKarena penerbitan sertipikat tersebut menimbulkan hakkepemilikan atas tanah bagi pihak yang namanya tercantumpada sertipikat tersebut.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum BagiSeseorang atau Badan Hukum Perdata.Karena dalam hal ini sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaituPemegang Hak Obyek Gugatan TUN.

Bahwa diketahui dalamhal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanya menimbulkan hakkepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Pemegang HakObyek Gugatan TUN, namun akibat hukumnya telah berimbaskepada Penggugat yang mana Penggugat sebagai pemilik sahyang menguasai tanah tersebut tidak dapat menerbitkanSertipikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai.3.

Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan TUN dalam perkaraA quo telah memenuhi syarat material/substansi suatu gugatan TataUsaha Negara dimana Di dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangHalaman 5 dari 49.

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.Berdasarkan Ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, PutusanHalaman 14 dari 49.