dimana Tergugat usaha dagang kelapatetapi hasilnya tidak pernah disetorkan untuk kepentingan rumah tangga, dankalau ditanya selalu mengelak dengan alasan tidak pernah dapat uang atau rugiterus.4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterjadi kirakira pada 01 Oktober 2003, kemudian Tergugat pergi meninggalkanPenggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali .5 Bahwa sekarang Tergugat hidup bersama satu rumah dengn wanitaselingkuhannya panggilannya Tun

dari tahun 1992 sebagai tetanggasedangkan keduanya telah tinggal di Kandang Panjang sejak tahun delapanpuluhan;Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat telah bersuami isteri dan dan telahdikaruniai anak sebanyak 5 orang;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonisnamun sejak 2003 keduanya sering ribut cekcok mulut dan sering matanya sembabhabis menangis;Bahwa Bahwa Oktober 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggaldirumah wanita selingkuhannya yang bernama Tun

dansemenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, bersediamenjadi saksi dalam perkara ini, kemudian di bawah sumpahnya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai tetangga sudah lamadan tidak ingat tahunnya;e Bahwa pada waktu kenal Penggugat dengan Tergugat telah bersuami isteri dantelah dikaruniai 5 orang anak;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 10 tahun dan tergugattelah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Tun

berikut:e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah padatanggal 10 September 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap,Kabupaten Kulon Progo, selama pernikahan keduanya bakda dukhul dan telahdikaruniat 5 orang anak serta keduanya bellum pernahbercerai;Halaman 9 dari 15 halamanPutusan No 0303/Pdt.G/2013/PA.Pkle Bahwa sejak bulan Oktober 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakharmonis lagi yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan WILyang bernama Tun

menangis hinggamatanya kelihatan sembab;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun 10 bulan 27 harisejak Oktober 2003 hingga sekarang;e Bahwa Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat dan telah tinggalbersama WILnya di Boyongsari;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapatdisimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalamkehidupan rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat telah hidup bersamadengan WILnya yang bernama Tun

Achmad Nugroho yangbernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal pada tahun 2007karena sakit ;Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon tersebut,para Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa :1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti Fatimah Herlina)NIK.3674044205650016 tanggal 20012013, yang dikeluarkan olehPemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, Sesualaslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P1 ;2.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padatahun 2007 karena sakit ;Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yangmenjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardiselain dari para Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. AcmadNugroho bin R. Moch.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padatahun 2007 karena sakit ;Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yangmenjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardiselain dari para Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. AchmadNugroho bin R. Moch.

MochSoekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggaldunia pada Tahun 2007 karena sakit ;4. Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi semasahidupnya tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat anak,serta meninggal dalam keadaan Islam ;5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi untukpengurusan administrasi dalam rangka pencairan uang Deposito atas namaalmarhum R.

Moch Soekardiyang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia padaTahun 2007 karena sakit, maka Majelis Hakim seharusnya menetapkan ahliwaris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi adalah seorangistri anda), dan 1 (Satu) orang anak kandung lakilaki ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris darialmarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch.

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

403 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 403 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan diGedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi No.56 JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh E.E.

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa, Penggugata dalah Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan

Putusan Nomor 403 K/TUN/201253 Tahun 2010, tanggal 6 Juni 2010, yakni mengabaikan hakhak kepegawaianPengugat tentang pemberhetian gaji, Pasal 39, dan mengabaikan Pasal 27 tentangmekanisme pemberhetian sementara dari tugas kerja;Fakta hukumnya Penggugat masih dalam upaya banding administratif ke Tergugattersebut, baru ada pemberitahuan Keputusan dari Badan Pertimbangan KepegawaianPusat di Jakarta, tertanggal 30 Juni 2011,dan baru menerima pemberitahuan adaKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi syaratmateriil dan formil;Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah salah karena obyek gugatan Penggugatmerupakan surat Tergugat Nomor: 280/BAPEK/S.1/2011 tanggal 30 Juni 2011adalah surat Pemberitahuan Keputusan Tergugat tentang penghentian gaji atasbanding administratif dari Penggugat;Bahwa obyek

Putusan Nomor 403 K/TUN/2012

196 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 196 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:IIIAGUSWANDI TANJUNG. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalUnit Kios No. 12 lantai 4 Blok I, Jalan KH.

Walaupun Keputusan Tata UsahaNegara Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi Penggugat mempunyaikepentingan dan Kedudukan Hukum atas penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa.Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 4 tahun 1988, tentang RumahSusun :Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan atas Satuan Rumah Susun yang dimiliki olehPerseorangan secara terpisah, perubahan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugianpada Pemilik lainnya ;Hal. 3 dari 17 hal. Put.

No. 196 K/TUN/2012101 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Keterangan Membangun (KM)No. 289/KM/P/2002, tanggal 27 Desember 2002, atas nama PT. Duta Pertiwi,untuk perubahan peruntukan pada Lantai 4 (empat) dan 5 (lima) bangunPertokoan / Kantor / Hunian;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Keterangan Membangun (KM)No. 289/KM/P/2002, tanggal 27 Desember 2002, atas nama PT.

No. 196 K/TUN/20121210.11.Membangun a.n PT Duta Pertiwi atas kegiatan renovasi/perubahan pada lantai 4 dan5 bangunan pertokoan/kantor/hunian yang terletak di JIn KH.

No. 196 K/TUN/2012

TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 51/B/2021/PT.TUN.SBY51/B/2021/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 51/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 22 Pebruari 2021 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. seluruh isi danLAMPIFAN NY aj ~~ aman nn nn re nn3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 51/B/2021/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 6 April 2021 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 14/G/2020/PTUN. KPG. tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut:MENGADILIIl. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;ll. DALAM POKOK PERKARA 27277 7777 =1.

Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (beschikking), yang bersifatkonkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negaradi Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yangdapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsurunsur yang dinyatakan dalamPasal 1 Angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secarapatut dan resmi oleh PENGGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari stafTERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama AnggiWicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal inibertindak sebagai kuasa hukum PENGGUGAT yang menyatakan sebagaiberikut (kutipan

Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatanterhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni 90 (Sembilan puluh) hari kalender, baik terhitungsejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimanaHalaman 5 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUNJKTdimaksud Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (UU PTUN) berikut ini (kutipan) :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

,Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggatwaktu, maka Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada PTUN Jakartaadalah sah secara hukum dan dapat diterima;Kepentingan Penggugat; 202222 n nnn nnn cn nn nc ncn nnnneA.

,Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang ataubadan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yangtelah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN olehbadan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan TataUsaha. Neg ala j=

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

menimbulkan kerancuan kaidahHalaman 7 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNA(2)(3)(4)hukum, oleh sebab itu Objek Gugatan TUN bertentangandengan peraturan perundang undangan tersebut diatas;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara.

Denganditerbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangandengan beberapa peraturan perundang undangan yangberlaku, maka Tergugat telah mengeluarkan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib danbertentangan dengan Keteraturan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara.

Dengan demikian ObjekGugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas tertibpenyelenggaraan negara ;Asas Keterbukaan :Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif, tenggang penyelenggaraan negara dengantetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi,golongan dan masyarakat sipil.

Pada hal Penggugat mampuuntuk membaca AlQuran dengan baik;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitasmaksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimHalaman 8 dari 32 HalamanPutusan Perkara Nomor:32/G/2018/PTUN.BNAbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraannegara.

Adapun Objek Gugatan TUN telahmelanggar Asas Kecermatan Formal karena menurutDoktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperolehgambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevanmaupun semua kepentingan yang tersangkut terhadapkepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalamtugas, pokok dan fungsi Penggugat sebagai calon anggotalegislatif ;6.

Saksi TUN TUN NAING masing masingwarga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik WargaNegara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan diPerairan Teritorial Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal bersertanakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkankepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan StasiunPengawasan

memotong jaring yang sedang di gunakan sehinggapetigas KP.HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul06.55 Wib saksi dan petugas KP.HIU 01 berhasil melakukanpenangkapan kapal KM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysiaberhasil ditangkap pada kordinat 0259,184 LU 10050,609BT ;Bahwa Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dimana KapalKM.SLFA 4107 GT.49,41 berbendera Malaysia dinakhodai olehTerdakwa dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang masingmasingbernama Maung Nay Min Ko, Aung Myint dan Tun

Tun Naing masingmasing warganegara Myanmar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen danHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Dumhanya ditemukan dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : F 002092 anKM.SLFA 4107 GT.49,41 dan tidak memiliki Dokumen PerijinanPerikanan dan Surat persetujuan berlayar (SPB) yang sah dariPemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di PerairanTeritorial Indonesia, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kapal besertaABK dibawa ke Dumai untuk diproses lebih lanjut

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

PENETAPANNomor 0812/Pdt.P/2016/PA.JPr Sash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau,Malaysia telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah(pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Tahir bin Bosa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Harlina binti Totteng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagalPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telan mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07

Andarias, 29 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 hal.

Eliza binti Tahir, 26 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam1 istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah

BC1, Setiabudi, Jakarta 12920; Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan a quo pada tanggal10 November 2016, namun berdasarkan PENETAPAN No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal: pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 13Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasanbahwa Penggugat akan melengkapi berkas

Putusan Kasasi MA No. 27K/TUN/ 2015 Tanggal 7 April2015.2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016 Tanggal 27Oktober 2016. Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara.

Serta Menimbulkan Akibat Hukum bagiPENGGUGAT karena Surat Keputusan tersebut jelas merugikan hakdan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanahhak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No. 61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan tersebul. n0 nnn nn nen n nn mene nenaBerdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketaadalah merupakan Keputusan TUN, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat (9) UU PTUN. 222020202200"E.

obyek sengketa Tata Usaha Negara sehinggapembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan MahkamahAgung RI No. 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, makadikarenakan Risalah Lelang maupun perbuatan yangberkaitan dengan pelaksanaan lelang merupakanabersifat keperdataan, maka secara yuridis formalPejabat lelang sebagai Pejabat yang mensahkanJual

Gugatan TUN didaftarkan oleh38Penggugat setelah perkara diputuskan oleh PN JakartaSelatan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

Rawa Barat Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 100PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 perbuatan lelang merupakansuatu). rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negarasehingga pembatalan lelang yang dilakukan olehTergugat/Pembanding bukan merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara.Selain itu) berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 245 K/TUN/1999

Perkara GugatanTata Usaha Negara (TUN) didaftarkan oleh Penggugatsetelah perkara diputuskan oleh PN Jakarta Selatanlebih kurang 5 (lima) bulan lamanya.Kalau.

ini ) semula dibelioleh Pelawan (in casu Penggugat) dan Suaminyaselama masih terikat dalam perkawinan.Dengan demikian, tanah dan bangunan rumah tersebutadalah merupakanhartabersamaPenggugat denganSuaminya, oleh karena itu gugatan TUN iniseharusnya diajukan oleh Penggugat bersama denganSuaminya.Nyatanya gugatan TUN ini hanya ditandatangani' olehPenggugatsendiri tanpa keikutsertaan Suaminya,oleh karena itu) gugatan ini kurang pihak.

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 jo. Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkanputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 132/Hal. 6 dari 19 hal. Put.

Bahwa selain itu. pula berdasarkan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 08/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005, telahdinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung RI menolakpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehinggakarenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar danalasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan a quo;.

gugatan tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensimohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;Bahwa Tergugat I, Il Konvensi (Penggugat I, Il Rekonvensi) menolakdengan tegas seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap halhal diakui dengan tegas;Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 08 PK/TUN

Putusan MahkamahAgung No. 32 K/TUN/2000 tanggal 26 April 2000 yang membatalkan putusanbanding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 123/TUN/1999/PT. TUN.SBY. jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 05/G/ 1999/PTUN.

yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap, antara: Ketut Beter sebagai Penggugat;Melawan:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukungyang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 9/Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah dalam putusan kasasiMahkamah Agung No. 32 K/TUN

429 K/TUN/2012

No.429 K/TUN/201216Pertimbangan tersebut diatas das sein hanya mendasarkan pada persangkaansubjektif judex facti.

No.429 K/TUN/2012e Sertipikat Hak Milik No. 2021/Tanah Baru, tanggal 18 Maret 2010, Surat UkurNo. 05/Tanah Baru/2007, tanggal 04 Juni 2009, luas 682 M?

No.429 K/TUN/2012

Smg jo.Nmor 117/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby, jo. Nomor 224 K/TUN/2001, jo.

sehingga gugatanTergugat Intervensi mengadaada semata, tidak berdasar dan sehinggamohon kiranya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa disamping itu, Tergugat Intervensi telah melakukan penyelundupanhukum serta menyampaikan keterangan yang tidak benar dalamgugatannya, karena fakta yang sebenarnya Tergugat Intervensi padaTahun 1999 berdasarkan perkara Nomor 114/G/TUN/1999/PTUN Smg jo.117/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY jo. Nomor 244 K/TUN/2001 jo.

Nomor 33PK/PTUN/2012 telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang sekarang namanyatelah diganti dengan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KotaSemarang (dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi), dimana di dalamperkara Nomor 114/G/TUN/1999/PTUN.Smg Tergugat Intervensi selakuPenggugat telah menggugat dengan mendalilkan dalam gugatannya didalam Petitum meminta:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Dati IISemarang untuk segera menerbitkan tanda bukti hak berupa sertifikatterhadap permohonan hak atas tanah yasan nomor C. 2943 persil 45klas D Ill, terletak di Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan,Kotamadia Dati Il Semarang;Bahwa pada Upaya Hukum tingkat Banding dengan register Nomor117/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY, dan Tingkat Kasasi dengan Register 244K/TUN/2001, gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi tersebut dikuatkanakan tetapi pada tingkat

peninjauan kembali teregister dengan PerkaraNo.33 PK/TUN/2012, Majelis Hakim Peninjauan Kembali, pada tanggal 14Mei 2012 telah menjatuhkan putusan di tingkat Peninjauan Kembali, untukmembatalkan putusan kasasi Nomor 244 K/TUN/2001 tersebut denganamar putusan: menolak gugatan penggugat seluruhnya (akan PenggugatIntervensi buktikan di persidangan nantinya);Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut, Maka SertifikatHak Milik Nomor 258/Tlogosari Kulon a/n Liem Wie Tjen (PenggugatIntervensi

Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari kKeputusan tersebut)berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan TUN yang bersangkutan ; 4.

M. 635, atas nama Faustino Lopes ; Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalahbersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata ; lll. Alasan GugatanA. Riwayat Tanah1.

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telahterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan olehTergugat.3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telahmenerbitkan SHM Duplikasi untuk ke4 (Empat) orang tersebut.6.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. nn no nen ne sennaFaktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hatihatian sehinggaterjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaiPejabat ..........Pejabat TUN.7.

Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat berupa: 222222 n nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn nen neea. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No. M. 633, atas nama Fransisco Lopes ; Halaman 15 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPGc. SHM No. M. 634, atas nama Sofia Da Costa ; d. SHM No. M. 635, atas nama Faustino Lopes ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa : a. SHM No. M.632 , atas nama Yosep H. Benu ; b. SHM No.