TUN. JKT9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, AnalisPendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ; 222022 2 no rnn non coon cee cne cen ncn oeKesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.

TUN. JKT4.

TUN. JKT Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor65/G/2016/PTUNJKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tangal 14Nopember 2016 oleh kami Dr.

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tahun1996 di desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, dipimpin olehpenghulu bernama Dau dengan Wali nikah kakak kandung TermohonUobernama Tun, disaksikan oleh 2 orang lakilaki dewasa bernama Lemon danNan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai,, namunpernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanMuara Bengkal;Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka sedang Termohonberstatus perawan;Bahwa, antara

Jainur bin Jasmani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakakkandung Pemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri:Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996 di Muara BengkalKabupaten Kutai Timur;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yangbernama Tun dan yang menikahkan Penghulu Dau;Bahwa saksi nikahnya adalah Lemon dan Nan;Bahwa maskawinnya adalah

sudah pernah berusaha menasehati Pemohonagar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil:Isbi bin Asip, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depansidang yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi temanPemohon dan ada hubungan keluarga;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri:Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996 di Muara BengkalKabupaten Kutai Timur;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yangbernama Tun

mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaialat bukti yang sempurna dan mengikat:Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil pbermohonan Pemohon danpenjelasannya di persidangan serta didukung kebenarannya dengan keterangansaksisaksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan faktadi persidangan yang menunjukkan : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami yang telah menikah padatahun 1996 di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur denganwali adalah kakak kandung Termohon yang bernama Tun

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :187/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 201 9;2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 179/G/2018/PTUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; 3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 187/B/2019/PT. TUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; + 95 =4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan inl; 20220 202 noo nen ene nonKontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat Il Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor179/G/2018/PTUN.

TUN.

28 K/TUN/2012

No. 28 K/TUN/201223Nomor : W7.AH.06.1036/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 untuk dinyatakanbatal dan tidak syah karena bertentangan dengan Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 59 ayat 1UndangUndang R.I.

No. 28 K/TUN/2012Bahwa pada hal 8 Putusan, Judex Factie Tingkat Banding memberikan dasarpertimbangan sendiri, yaitu. bahwa sesuai dengan Asas Hukum AdministrasiPemerintahan, pejabat yang membuat keputusan adalah berwenang untuk mencabutnyaatau memperbaikinya dikemudian hari apabila dianggap ada kekeliruan atas keputusanyang diterbitkan semula.

No. 28 K/TUN/2012mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara lakilakiatau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu.Bahwa ketentuan Pasal 852 KUHPer tersebut diatas pada pokoknya menjelaskan bahwaanakanak mewaris dari kedua orang tuanya.

No. 28 K/TUN/2012menyebutkan bahwa BHP (Pemohon Kasasi II / Pembanding / Tergugat) telah bertindakmelampaui kewenangannya dan karenanya tindakan demikian telah melanggar AsasKepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai bagian dari AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf bUndangUndang No. 9 Tahun 2004.

No. 28 K/TUN/2012

203 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 203 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUSLAN MARDAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKebun Cengkeh RT. 006/RW. 03 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M.

Putusan Nomor 203 K/TUN/2014Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 ADOLOF SELEKY, S.H., M.H.;2 JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; dan3 ORIANA ELKEL, S.H.

Putusan Nomor 203 K/TUN/2014Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh almarhum Taher Nurlete B.A ini, padatanggal 19 April 1998, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan Nomor99/Pdt.G/1997. Pada amar putusan angka 5, Pengadilan Negeri Ambonmenyatakan dengan tegas bahwa: objek sengketa adalah bagian dari tanah DatiTomalahu.

Putusan Nomor 203 K/TUN/2014rujukan dalam menentukan batas waktu 90 hari itu, padahal pemohon Kasasi adalahorang awam kurang memahami hukum dengan baik.

Putusan Nomor 203 K/TUN/2014

60 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 60 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, tempat tinggal di Jalan H. Kalla Il Nomor13. RT/RW C/003, Campagaiya, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantordi Jalan Tun Abdul Razak Hertasning Baru Kompleks PaoPao Permai BlokC3 Nomor 19, Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober2012;I. Prof. Dr. HAJI MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tun Abdul Razak Hertasning BaruKompleks PaoPao Permai Blok C3 Nomor 19 Gowa, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012;Termohon Kasasi I,JL,UI,.V dahulu PembandingPembanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi 1,2,3;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon

Bahwa bardasakan poin diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatasdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwaMeskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dariPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketaPerdata dan ditambah dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakanbahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.3.

III.D.IV KohirNo. 2546.5.3.Bahwa dengan demikian terbukti TIDAK ADA, TUMPANGTINDIH (OVERLAPPING) antara tanah milik PENGGUGATdengan tanah milik TERGUGAT I dan hal inidibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Melt 1999 Jo. PutusanMahkamah Agung No. 126/K/TUN/1994 tanggal 6Februari 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT.tanggal 11 Jul! 1994 Jo.

milik TERGUGAT Isendiri sehingga tidak memerlukan ijin dariPENGGUGAT, oleh karena itu dalil tersebut harustahditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 12 sampai dengan butir 17 karena TERGUGAT IImenerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT Isudahberdasarkan ketentuan 15( 15 )berdasarkan ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan halini sudah dibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung No.126/K/TUN/1994 tanggal 6 Februari 1996 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT. tanggalt 11 Juli 1994 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/PTUNBDG/1993 tanggal 18 Oktober 1993, oleh karena itudalil PENGGUGAT haruslah ditolak.8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 18 dan 19 karena TERGUGAT I mendirikanbangunan diatas tanah milik TERGUGAT I sendiriberdasarkan SHM No. 1604/Kel.

Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGATatas tanah milik TERGUGAT I tidak berdasar olehkarenanya tuntutan sita jaminan haruslah ditolak.10.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Mei 1999 Jo.

/1994tanggal 6 Februari 1996 ;T I 1d : Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN/1997tanggal 6 Mei 1999 ;TI 2 : Surat dari Lurah Sukagalih tertanggal 31 Maret2011 ;T I 3a : Peta wilayah Kelurahan Sukagalih ;T I 3b : Peta wilayah Kecamatan Sukajadi ;TI4 =: Akta Jual Beli 27( 27 )TI4TI5TI6TI7: Akta Jual Beli No.319/V/Kec.Skd/1992 tanggal 28Nopember 1992 ;: Sertifikat Hak Milik No. 1604/Kel.

24 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 24 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan diJalan Chairil Anwar No.25 Bekasi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:1 SAITIKUN, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2 JUMALIANTO, A.Ptnh,MM., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;3.

Putusan Nomor 24 K/TUN/2012dan:Ir.

Putusan Nomor 24 K/TUN/2012Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidangpembangunan perumahan untuk tempat tinggal ;Bahwa, pembebasan tanah yang telah dan akan Penggugat lakukanberdasarkan pada Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala DaerahTingkat II Bekasi, Nomor : 593.82/71/tib/1994 tanggal 28 Juni 1994 danSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nomor :460150.051994, tanggal 22 Juni 1994 Tentang Pemberian Ijin Lokasiseluas 100 Ha (1.000.000 M2) untuk

Putusan Nomor 24 K/TUN/2012Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur, jelas hal ini sangatmerugikan kepentingan Penggugat dan sangat bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahkhususnya Pasal 32 ayat 1 dan 2 ;11 Bahwa, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, agar Sertipikat Hak MilikNomor: 169/Jatiluhur diatas tanah seluas 6.780 M2 dinyatakan

Putusan Nomor 24 K/TUN/201212Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,Biaya biaya : PaniteraPengganti,1.Meterati..............0. Rp. 6.000, ttd./2x REO BK 8 1s iss vssrenes sess Rp. 5.000, Fitriamina, S.H., M.H.,3. Administrasi 0.0...

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Terbanding/semula Tergugat) berupa: a. Ijin Mendirikan Bangunan No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama H. NASPI, lokasi di Jalan A.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu :a. IMB No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ; b. IMB No. : 503.197/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ; 3.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.196/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. NURKHANDIQ, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru :3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi Z ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. MUKHLIS,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ;3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi 3 i4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.194/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. Hj.SUKARTINI, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.

PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN

/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan

488 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 488 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh EKO SUTRISNO, Wakil Kepala Badan KepegawaianNegara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, JalanLetjen Sutoyo No.12 Jakarta, sesuai dengan Surat Kuasa KhususNomor 007/G.TUN/ SET.BAPEK

No. 488 K/TUN/2012Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasisebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartapada pokoknya atas dalildalil :Adapun yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR :037/KPTS/BAPEK

No. 488 K/TUN/2012diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dari golongan ruang II/bmenjadi II/c TMT : 01102009 ;Bahwa Putusan BAPEK Nomor 037/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011disebutkan bahwa Penggugat di BAP tanggal 16 Oktober 2002 terhadapketidakhadiran untuk tahun 2003, 2004 hal ini tidaklah mungkin BAP dilakukanterhadap tahun yang belum dijalani yaitu Tahun 2003, 2004, 2007 maka SK BAPEKtersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum karena mencantumkan faktayang tidak benar

No. 488 K/TUN/2012tanggal 19 Februari 2007 sudah tidak pernah masuk Kerja lagi tanpa keterangan/alasanyang sah, maka dalam hal ini kami Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menerimadan menolak hal tersebut karena sesuai laporan tanggapan tentang pemberitahuanhukuman disiplin tingkat berat yang dibuat oleh Kepala Rumah Tahanan NegaraTemanggung Kantor Wilayah Jawa Tengah tanggal 01 April 2010 pada halaman 2alinea I baris ke6 yang menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2007 April2010 telah rajin

No. 488 K/TUN/201212

Ketua Pengadilan TUN Mataram c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakimpemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Ex Bono);Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telahmengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2020pada pokoknya sebagai berikut:A.

Pasal 2 ayat 1dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh UpayaAdministratif;Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) danberlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiapsengketa TUN harus terlebin dahulu menempuh upaya administratif yangterdiri dari upaya keberatan dan banding administratif.

Pasal 2 ayat 1dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh UpayaAdministratif;Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.Mtr.Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) danberlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiapsengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yangterdiri dari upaya keberatan dan banding administratif.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelahmenempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN, maka atas dasar faktafakta yang takterbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai diatas maka jelas gugatanpenggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkanSURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Saifudin H.Ahmad Alias Saifudin (Tergugat Il Intervensi) yanghanya bagian dari hilir dalam hal ini yang sama sekali tidak adakepentingan dari pihak pengggat justeru dijadikan sebagai obyekpembelajaran dalam belajar beracara TUN di pengadilan Tun Mataramoleh pihak penggugat, tanpa terlebih mau mempelajari dasar hukumyang berlaku sebagai acuan dalam hukum positif dalam negara kita yangmenganut sistim civil law, sehinga dengan penalaran yang sesat daripihak penggugat telah melakukan kesan Trial and

08 K/TUN/2014

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut:1 Bahwasejak Tahun 1986 Penggugat menguasai sebidang Tanah Negara bek. Eig.Perp.

Putusan Nomor 08 K/TUN/201419.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014huruf b; tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakan.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014belaka.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014

481 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 481 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1PT. BURU MAKMUR WARGA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014101112131415PT. SEJAHTERA ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh MuhammadDedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT. PROJO ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Kelapa sawit, Karet dan Sarana Pendukungnya a.n. PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ParaPenggugat pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Agustus 2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PTUN.ABN. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Putusan Nomor 481 K/TUN/20142.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

Saksi Arham Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan denganpenangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Tun Abdul Razak Kel.Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa; Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hariMinggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wita, di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abd Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba OpuKab.

Tun Abd Razak, Kel. Paccinongan, Kec.

Tun Abd Razak Kel. PaccinonganKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab.

342 K/TUN/2011

NOMOR 342 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara:LAMEK NAWIPA, S.Sos., pekerjaan Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Paniai, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur dan untuksementara bertempat tinggal di Jalan Pipa Nomor 9, KelurahanArgapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Pemohon Kasasi dahulu sebagai

;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan BatuHalaman dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201 1Karang Nomor 67 A Polimak II Jayapura, Papua, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/AVKABS/I/2011 tertanggal11 Januari 2011;Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat IIIntervensi I/Terbanding;3.

Dengan demikiantelah melanggar UndangUndang KPU Nomor 22 Tahun 2007 PasalHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201 1Huruf iHuruf 1Hurufm :101111 tentang Syarat Menjadi Calon Anggota KPU huruf i, huruf danhuruf m yang mana berbunyi:Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dalamsurat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yangdibuktikan dengan Surat Keterangan dari Partai Politik yangbersangkutan

pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:Pergantian anggota KPU, KPU propinsi, atau KPU Kabupaten/Kotayang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentuan:a Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkatberikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DewanPerwakilan Rakyat;b Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsiurutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan olehKPU; danHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN

Bahwa apakah adaditemukan kesalahan atau tidak;9 Bahwa isi laporan yang disampaikan Tergugat Intervensi II bersama timnya yangmengatasnamakan masyarakat Paniai itu tidak benar, karena itu hanya segelintirorang atau itu merupakan aspirasi keluarga Zeth Yeimo atau Tergugat Intervensi II,dengan menjelaskan status hubungan keluarga mereka sebagai berikut:e 4 (empat) orang atas nama:e Menakim Mote (Keluarga Sepupu);e Paulus Bunai (Keluarga Sepupu);Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201

150 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 150 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :M.

Nomor 150 K/TUN/2011I.8 TRI MARLIANTO R, S.H., M.M., Pelaksana, Sub DirektoratKekayaan Negara Lainlain II, Direktorat Kekayaan NegaraLainlain, DJKN ;9. ARLIANTI VITA, S.H., M.H., Pelaksana, Sub Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukum dan Informasi, DJKN ;10.

Nomor 150 K/TUN/2011masyarakat menanggapi suatu keterangan yang tidak benar yang diberikan olehBadan atau Pejabat Administrasi Negara.

Nomor 150 K/TUN/201112C.b. menjual, mengoper/mengalihkan menggadaikan/memborongkan, ataudengan cara bagaimanapun juga atas sertipikat tanah dan bangunan tersebutkepada siapa saja, dengan harga syaratsyarat dan parjanjianperjanjian lainyang dipandang baik oleh perseroan terbatas PT. Bank Bumi Raya Utama ;c.

Nomor 150 K/TUN/20112020

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN:-------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 058/PEN/TUN/2014/PTUN. Smg tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa, tertanggal 7 Agustus 2014, haruslah dinyatakan tetap berlaku, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----------------DALAM POKOK PERKARA:-------------------------------------------------------------------1.

sebagai TERGUGAT;Halaman 1 dari 56 Hal Perkara Nomor :058/G/2014/PTUN.SmgIL Nama y SUUGIENG, JA MG gexeceaseneccemnnaseerinanesnennnmmncenennncinnKewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Wiraswasta 3 22+ 22222 enn nnn nnn nnn ene ne neeTempat tinggal : Desa Pagenteran RT. 03/02 Kecamatan Pulosari, KabupatenPemalang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:058/PEN/TUN

bertentangan dengan peraturanundangan yang berlaku;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yangmendasarkan pada adanya laporan dari masyarakat, setelah Penggugatdinyatakan sebagai Calon Terpilih adalah keliru dan cacat yuridis didalampenerbitannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 62 ayat (5) UndangUndangNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, danDPRD, sebagaimana telah terurai diatas dan juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No.111K/TUN

Bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, melaluiPenetapan Nomor : 058/Pen/TUN/2014/ PTUN.Smg, tanggal 7 Agustus 2014 ;27. Bahwa keadaan yang menjadi alasan permohonan penundaan telah terjadi, yaitudengan telah terlaksananya pelantikan Anggota DPRD Kabupeten Pemalangpada tanggal 6 September 2014;28.

P1 : Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten PemalangNomor: 59/Kpts/KPUKab012.329336/2014, tentang PenetapanCalon Terpilh Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pemalang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 (FotokopiHalaman 27 dari 56 Hal Perkara Nomor :058/G/2014/PTUN.SmgP 7sesuai dengan aslinya);Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:058/Pen/Tun/2014/PTUNSMG., tanggal 7 Agustus 2014, tentangPenundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Komisi PemilihanUmum

UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini; ~ = === MENGADILI Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:058/PEN/TUN/2014/PTUN. Smeg tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusanobjek sengketa, tertanggal 7 Agustus 2014, haruslah dinyatakan tetap berlaku,sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;1.