Putusan Nomor 155/G/2020/P TUN.

Nomor: 438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010.Bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Dewi Sartika No.24 Kota Bandung lalu dikelola oleh saksiHASAN RIVAI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15Oktober 2005, dimana sekitar bulan Mei 2010 tanahdan bangunan yang terletak di Jl.

Nomor: 438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010.Bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jl. DewiSartika No.24 Kota Bandung lalu dikelola oleh saksiHASAN RIVAI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15Oktober 2005, dimana sekitar bulan Mei 2010 tanah danbangunan yang terletak di Jl.

No.438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010;i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor:W2.TUN2/762/HK.06/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012tentang Pelaksanaan Putusan Dalam PerkaraNo.45/G/206/PTUNBDG;j. 1 (satu) lembar tanda terima dari BPN KotaBandung tentang permohonan pembatalanSertipikat/Pelaksanaan Putusan PTUNNo.45/G/2006 PTUNBDG tanggal 30 Desember2006 Jo.

No.438/K/TUN/2007tanggal 15 April 2010;2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: W2.TUN2/762/HK.06/VI/2012 tanggal 12 Juni2012. ~=tentang Pelaksanaan Putusan Dalam PerkaraNo.45/G/206/PTUNBDG ; 1 (satu) lembar tanda terima dari BPN Kota Bandung tentangpermohonan pembatalan Sertipikat/Pelaksanaan Putusan PTUNNo.45/G/2006 PTUNBDG tanggal 30 Desember 2006 Jo. PutusanPT.TUN JKT No. 58/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 30 Mei 2007Jo.

Putusan MA RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 15 April 2010 ;Hal 13 dari 15 hal put No.161/Pid/2013/PT. Bdg.tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain ; 6.

30 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 30 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien No: 1Pekanbaru;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 M. Taufik Azhari, ST, pekerjaan kepala Bidang PengawasanBangunan;2 Marsil Harzoni, ST., MT., pekerjaan Kepala Bidang Data danInformasi;3.

Putusan Nomor30K/TUN/2015710111213Bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat PersetujuanGubernur Riau Nomor : 486/ph/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DDKP/I/08/13tanggal 15 Januari 2008 ;Bahwa berkenaan dengan usaha tersebut, Penggugat selalu melaksanakankewajiban kepada Negara dengan membayar Pajak yang masih tetap dibayarkanoleh Penggugat sampai saat ini ;Bahwa sebelum menjalankan usaha, Penggugat terlebih

Putusan Nomor 30K/TUN/201518 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (4) tersebut, Tergugat seharusnyamelakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas PeraturanWalikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklamedikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana dijelaskandiatas, dimana Tergugat secara tibatiba membongkar bangunan /papanbillboard milik Penggugat ;19 Bahwa objek sengketa , yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan BangunanKota Pekanbaru Nomor

Putusan Nomor 30K/TUN/20153Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB WASBANG /2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan PembongkaranSendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutI.

Putusan Nomor 30K/TUN/2015Anggota Majelis: Ketua Majelis,Biayabiaya: Panitera Pengganti,1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,003. Administrasi ......, Rp489.000.00JUS, coi ss sarcmmeiee ess Rp500.000,00

MASALAH TEKNIS NOURAIAN MASALAHKESIMPULAN KESEPAKATAN 1.KRITERIA SENGKETA TUN DANPERDATAKRITERIA SENGKETA TUN DANPERDATA Apa criteria yang dapat dipakaiuntuk menentukan suatu sengketamerupakan sengketa TUN atausengketa Perdata ? Untuk menentukan suatu sengketamerupakan sengketa TUN atausengketa Perdata = (kepemilikan)kriterianya :a. Apabila yang menjadi objek sengketa(objectum itis) tentang keabsahanKTUN, maka merupakan sengketaTUN.b.

Apabila norma (kaidah) hukum TUN(hukum publik) dapat menyelesaikansengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN. NO URAIAN MASALAH KESIMPULAN KESEPAKATAN3. TENTANG KUALIFIKASI TENTANG KUALIFIKASI TINDAKANTINDAKAN TERGUGAT DALAM TERGUGAT DALAM DIKTUM/AMARDIKTUM/AMAR PUTUSAN PTUN PUTUSAN PTUNApakah dalam amar putusan perlu a.

Dalam berperkaradi PTUN, Tergugatnya adalahpemegang jabatan TUN. Dalam hal iniTergugat dapat memberi kuasamisalnya kepada biro hukumnya ataucukup dengan surat tugas. Surat tugasdapat menggantikan surat kuasaasalkan disebutkan kepada yangbersangkutan ditugaskan untuk hadirmewakili Tergugat dan dicantumkanhalhal apa yang ditugaskan untukmewakili Tergugat tersebut.

Direktur Pratalak TUN dapat Tahun 2009, PK hanya dapatdiajukan satu kali (vide pasal23 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun2004 dan pasal 66 ayat 1 UUNomor 14 Tahun 1985 jo UUNomor 8 Tahun 1981).

Apabila terdapat permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK, hendaknya permohonan tersebut segera dikirimkan kepada Ketua MajelisHakim, dengan meneliti terlebih dahulu nomor perkara, para pihak danpihak yang mengajukan permohonon pencabutan untuk menghindariperkara tersebut diputus.Pada sampul berkas perkara kasasi atau PK agar dicap TIDAKDITERIMA oleh Panmud TUN jika tidak memenuhi syarat formal.Panmud TUN berperan sebagai filter dalam proses administrasi perkarakasasi atau PK TUN di Mahkamah

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

KUB ang j~~~ nnn nnn nnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor04/ALF/PHHWI/III/2017 tertanggal 02 Maret 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANT OR PERT ANAHAN KABUPATENPutusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 17 dari 8 HalamanKUPANG>Tempat Kedudukan: Jl.Timor Raya Km.37 Oelamasi, Kabupaten Kupang;Dalam hal ini memberi Kuasa Kusus Kepada :1. Hubertha Benggu A. Ptnh 52. Soleman Benu, SH.MH:>;3. Pipit Dwi Wardani, SH ;4.

TERGUGAT Il.INTERVENSI 2;Dalam hal iniKeduanya memberi Kuasa Khusus Kepada :Putusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 2 dari 8 Halaman1. Yanto M.P.Ekon, SH.,M.Hum ;2. Jefryanus Lado, SH ;3.

TUN Mks tanggal 15 Juni 2010, Jo Putusan KasasiMahkamah Agung RI. Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9 Pebruari2011, Jo Putusan Permohonan Peninjauan Kembali ( PK) Nomor : 133PK/TUN/2012, tanggal 6 Pebruari tahun 2012, bahwa terhadap putusantersebut diatas pada tingkat Kasasi dan Permohonan PeninjauanKembali, bahwa Penggugat PT. Gowa Makassar Toursm DevelopmentTbk (PT.

GMTD Tbk) dinyatakan sebagai pihak yang kalah, kemudiandan adapun rincian dari Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor : 430 K/TUN/2010 dan Putusan PK Nomor : 133 PK/TUN/2012adalah sebagai berikut :Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 430 K/TUN/2010adalah sebagai berikut :20MENGADILLI :Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.HJ. NAJMIAH MUIN, 2. MUHYINA, 3. MUH. NUR NAJMUL MUIN,Pemohon kasasi Il : BOBY SUNARDI EDWARD 2. LENNY SETIONO 3.HJ. ST.

MUHYINA MUIN, Pemohon Kasasi Ill : KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 27/B,TUN/2010/PT. TUN MKS, tanggal 15 juni 2010 yangmenguatkan Putusan pengadilan tata Usaha Negara Makassar No.38/G.TUN/2009/PTUN.

Mks, putus tanggal 15 Juni 2012 ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9Pebruari 2011 ;Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutdiatas Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010 tanggal 9Pebruari 2011, dan telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2013dengan Nomor : 133 PK/TUN/2012, dengan amarnya putusan sebagaiberikut :MENGADILLI :Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali

Foto copy salinan Putusan No. 27/B.TUN/2010/PT.TUN Mks , yangdiberi tanda T. s/d T.VI9;10.Foto copy Putusan No. 430 K/TUN/2010 , yang diberi tanda T.I s/dT.VI 10;11.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, I11s/d BUKTI T , ll 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pat.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T , Il 18).5.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal5 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ;(BUKTI T , ll 15 s/d BUKTI T , Il 18)7.

525K/TUN/2002

PUTUSANNo. 525 K/TUN/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : R.E. Baringbing, SH, beralamat di Jalan Basoka I No. 2 KomplekKodam Jaya, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada 1. Euis Mulyati, SH, 2. Parbinoto Panjaitan,SH. 3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalampertimbangan hukumnya halaman 5 alinea ke4 yang menyatakan: "Menimbang,bahwa terhadap sengketa tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung RI No.135 K/TUN/1994 tanggal 31 Juli 1996 yang menyatakan menolak permohonanKasasi.....7Kasasi dari Pemohon Kasasi R.E. Baringbing, SH.

Dantidak mempertimbangkan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dalam Perkara No. 035/G/1993/IJ/PTUNJKT tanggal 11 Januari 1994serta tidak mempertimbangkan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 074/G/TUN/2001/PTUNJKT, tanggal 23 Oktober 2001.

FariyatiOngkowijaya mengurus penerbitan Sertifkat tanah yang dibelinya karenasalah menunjuk obyek tanahnya.Oleh karena kesalahan itulah, maka dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara No. 035/G/1993/IJ/PTUNJKT tanggal 11 Januari 1994 maupunPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 074/G/TUN/2001/PTUNJKTtanggal 21 Oktober 2001 membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1231/ Duriatas nama Ny. Fariyati Ongkowijaya..

Hakim Tinggi TUN Jakarta dalam pertimbanganhukumnya tersebut telah keliru dan salah kaprah, sebab gugatan Penggugatadalah sebagaimana yang tersurat dalam gugatannya yaitu. mengenaipenolakan Tergugat/Termohon Kasasi atas permohonan Penggugat/PemohonKasasi untuk mengkonversi tanah miliknya dari hak milik adat menjadiSertifikat.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bolehsaja menafsirkan gugatan Penggugat tersebut secara tersirat, dan menyatakansecara tersirat sesungguhnya

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar No.131/B/2015/PT TUN/MKS, tanggal 21 Januari 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 220 K/ TUN/2016, tanggal 12 Agustus 2016, Jo.

Putusan Mahkamah Agung No. 60 PK/TUN/2017, 20 Juni 2017, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

489 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 489 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Nomor56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AZWAR ABUBAKARpekerjaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku KetuaBadan Pertimbangan Kepegawaian;Yang memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Negeri Sipil, karena telah memuat tulisan Salinan dan tidak ditandatanganilangsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yangberwenang, yakni Walikota Singkawang melainkan hanya oleh PejabatSekretaris Daerah yang bukan menjadi kewenangannya dengan mencantumkanuntuk salinan yang sah sesuai aslinya.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012berwenang diterbitkan adalah di luar kemampuan, kewenangan dan kesalahan dariPenggugat beban kesalahan tersebut berada pada Walikota Singkawang.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Disiplin atas nama Penggugat dinyatakan ditunda pelaksanaannya hinggaputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atasnama Penggugat;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan

Putusan Nomor 489 K/TUN/20121414

;Bahwa terhadap gugatanpembatalan peralihan hak SHM No. 4648 yang terbit pada tanggal 10September 2001 dari atasnama Subarno/Tergugat Il menjadi atasnamaTergugat I/Suyadi H tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat/HJ.SUWARTI dari tingkat pertama Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 JoPutusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah AgungRI No. 645 K/TUN/2015 tanggal

Wonogiri No. 38 tanggal28 Juni 2011 yang diikuti dengan Surat Kuasa Menjual dan Melepas HakNo. 39 tanggal 28 Juni 2011 serta Akta Perjanjian SewaMenyewa No. 41tanggal 28 Juni 2011, Putusan PTUN Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan PTUN Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBYHalaman 4 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGtanggal 6 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015tanggal 3 Maret 2016 Jo putusan perdata perkara No. 225/Pdt.G/2016/PN.Skt. Jo. Nomor: 490/PDT/2017/PT.

Suyadi H pada tanggal 24 Oktober2013;Kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara mengadili danmemberikan putusan sesuai dengan petitum PENGGUGATsebagaimana putusan Nomor 067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkatHalaman 12 putusan Nomor 31/Pdt/2020/PT SMGbanding Surabaya Nomor 78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal3 Maret 2016 sebagai berikut : Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang

Karena barang yang akandieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amarputusan pengadilan, maka sebagaimana pendapat Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu Siswandriyono, terhadap Putusan Nomor067/G/2014/PTUN.SMG tanggal 27 Januari 2015 Jo PutusanPeradilan Tata Usaha Negara tingkat banding Surabaya Nomor78/B/2015/PT.TUN.SBY TANGGAL 6 Juli 2015 Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016adalah putusan nonexecutable;.

Menyatakakan secara hukum Putusan dari tingkat pertama PutusanPeradilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 067/G/2014/PTUN.SMGtanggal 27 Januari 2015 jo Putusan Peradilan Tata Usaha Negara TingkatBanding Surabaya Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Juli 2015 joPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 645 K/TUN/2015 tanggal 3 Maret2016 untuk ditindak lanjuti dapat melakukan pencatatan peralihan hak dariatas nama Subarno ke peralihan hak ke atas nama Penggugat ke BadanPertanahan Nasional Kota Surakarta sah

., tanggal 26 Mei2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim :Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PENHS/2008/PTUN.JKT,tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang =;Telah membaca Putusan Sela No.50/G/2008/PTUN.JKTtertanggal 15 Juli 2008 tentang masuknya permohonan PemohonIntervensi (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) dalam perkara ini dandidudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal

31 Juli 2008 tentang Penundaan PelaksanaanKeputusan TUN obyek sengketa ;Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal 14 Nopember 2008 tentang Pencabutan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Keputusan TUN obyek ~ sengketa ;Telah membaca berkas' perkara dalam sengketa yangbersangkutan ; Telah memeriksa dan meneliti alat alat bukti para pihakdan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihakyang bersengketa ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan danBerita Acara Persidangan

dan/ ataumengetahui adanya keputusan tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat barumengetahui adanya Keputusan Tergugat dan Tergugat Ilpada 6 Februari 2008, maka telah bersesuaian dengan hukumapabila jangka waktu pengajuan gugatan TUN a quodihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan Tergugat dan Tergugat II a12guo yaitu. sejak 6 Februari 2008 ; Bahwa proses penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negaratersebut diatas oleh Tergugat dan Tegugat faktanyatelah

Sifat ini juga berkaitan dengan sifat tertulis Keputusan TUN,karena unsur tertulis pada Keputusan TUN bukan dimaksudkan padawujudnya yang tertulis namun pada isinya, sepanjang isinya tersebutmemuat dengan jelas 1. Badan atau Pejabat TUN yangmengeluarkannya, 2. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; dan3. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya. Berdasar uraian tersebut, maka Objek Sengketa dalamperkara aquo telah memenuhi sifat konkret;Hal. 3 dari 58 hal.

Jadi, disinidilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yangtelah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telahHal. 13 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGmemperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributifkepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatudelegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusiwewenang.

Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam YurisprudensiMahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalampenerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No.150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, PutusanMA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUNJKT.

Hal tersebutditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asasproporsionalitas, yaitu menyaratkan bahwa KTUN yang diterbitkanoleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek proseduralHal. 15 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGdengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalamPutusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI No.31 K/TUN/2014.B.3.

Hal inisejalan dengan beberapa yurisprudensi yang memberikan arahanyang jelas dalam penerapan asas ini yang tercermin dalam PutusanMA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992,Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusanputusan tersebutmemberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahandalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain,selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53ayat (2) huruf b).

TUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KUMILA binti P.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

Bahwa gugatan Penggugat adalah ne bis in idem karena terhadap obyekyang disengketan dalam perkara ini, dahulu telah diperkarakan dan telahdiputus serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 5/G.TUN/2006/PTUN.Kdi, Putusan No. 83/B.TUN/2006/PT.TUN.MKS,Putusan No. 318 K/TUN/2007 dan Putusan No. 66 PK/TUN/2011,Adapun amar putusanputusan tersebut adalah sebagai berikut: Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.5/G.TUN/2006/PTUN.Kdi berbunyi "menyatakan gugatan penggugattidak

Kadiyang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNo. 05/G.TUN/2006/PTUN.Kdi tanggal 13 September 2006" danMENGADILI SENDIRI " menyatakan gugatan penggugat tidak dapatditerima" Amar putusan Mahkamah Agung (PK) No. 66 PK/TUN/2011 berbunyi "menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : ISMAIL H. LASAEHE tersebut tidak dapatditerima.Kemudian terhadap obyek yang sama sebagaimana gugatan a quo dahulujuga pernah digugat oleh Hj.

Bahwa gugatan Penggugat adalah ne bis in idem karena terhadap obyekyang disengketan dalam perkara ini, dahulu telah diperkarakan dan telahdiputus serta telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan No. 5/G.TUN/2006/PTUN.Kdi, Putusan No. 83/B.TUN/2006/PT.TUN.MKS,Putusan No. 318 K/TUN/2007 dan Putusan No. 66 PK/TUN/2011;e Bahwa terhadap obyek yang sama sebagaimana gugatan a quo dahulujuga pernah digugat oleh Hj.

IV2);Menimbang, bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 102tahun 1998 tanggal 25 Nopember 1998 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 103Tahun 1998 tanggal 25 Nopember 1998 tersebut telah digugat melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G.TUN/2006/PTUNKDI(vide T.3) yang atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap melaluiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 318/K/TUN/2007 dalam tahap kasasi(vide T.4) dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:66/PK/TUN/2011 (vide T.I5) dalam tahap

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:318/K/TUN/2007 telah memutuskan pada pokok perkara yang pada pokoknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dimana Penggugatdalam perkara tersebut adalah pula penggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini perlu pula dipedomanipertimbangan hukum dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:318/K/TUN/2007 yang memiliki relevansi dengan perkara ini sehinggaterhadap perkara tersebut dinyatakan