46 PK/TUN/2013

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013VI.

Sedangkan hasil pemilihanKepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Vide PutusanMahkamah Agung Nomor :482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004) ;Bahwa dengan tidak di gugatnya hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dariPanitia Pilkades, berarti Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil pemungutandan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pilkades.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Negara) adalah suatu pengingkaran pernyataan yang tidak dapat dibenarkanoleh Pengadilan;Pada pertimbangan Judex Facti tersebut, membuktikan bahwa hakim telah salahdan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa;.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I,Termohon II/Pembanding/Tergugat II, dan Termohon III/Pembanding/Tergugat III,hal ini bertentang dengan Peraturan Perundangundangan yang berlakusebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986;8.

Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013Biayabiaya : Panitera Pengganti :123MEET G1 iiscccmmmmen RP 6.000, Ttd/Rafmian Murianeti, SH.,MH.Redaksi................ Rp. 5.000,Administrasi PeninjauanKembali ...........cc:0ccceee Rp. 2.489.000.Jumlah : Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH. MH.NIP. : 220 000 754

312 K/TUN/2013

Putusan Nomor 312 K/TUN/20135.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara tersebut adalah tidak benar,karena tanah yang dimohonkan adalah dikuasai Penggugat. Madasir Rajo Intan tidakpernah menguasai tanah yang dimohonkan. Madasir Rajo Intan tidak pernahmenanam padi (sawah) pada tanah yang dimohonkan.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Madasir Rajo Intan.Cs. terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 114/PDT.G/2005/PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Barang/Suratsurat penting tanggal 14 Juni 2001 No. 239/B/VI/2001 Pos(T9)sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Seolaholah asli dari Surat Pernyataan tersebut hilang. Padahal surat Pernyataantanggal 29 Januari 1997 tersebut bukan hilang melainkan berada dalamberkas perkara No. 252/PID.B/1999 PN.PDG.

Putusan Nomor 312 K/TUN/2013Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Biayabiaya : Panitera Pengganti,1.Meterai........... Rp. 6.000, Ttd/Rafmiwan Murianety, SH.,MH.2x REO AK 8 Less: swans Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

TUN/2013/PTUN.SBY.tertanggal 23 Mei 2013 tentang susunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/PEN.TUN/2013/P TUN.Sby.tertanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PemeriksaanPCISIGDEIT ~m nnn nnn i i et3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77.Hk/ PEN. TUN/2013/PTUN.Sbytertanggal 17 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; 4.

Han Ping Tjhiang dan telah diperpanjang oleh Keputusan TUN ParaTergugat sesuai obyek sengketa dan Il a quo, sehingga menurut hukummasih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undangundang,sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 tahun1986 jo UndangUndang Nomor: 51 tahun 2009 ; 7.Bahwa ................7.

suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; 8.

Bahwa, dasar penerbitan Keputusan TUN Para Tergugat, menurut hukumtidak sesuai dengan data fisik dan yuridis, , dan secara de facto obyekfisik.................10.11.12.fisik tanah tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat, dansecara data yuridis, Drs.Ec.Paulus Tjiptodjojo Pranoto Handoko dh.

Han Ping Tjhiang yangtercantum dalam HGB No. 0092 atas Keputusan TUN Para Tergugat atasobyek sengketa dan Ila quo adalah cacat yuridis dan tidak sah, karenasecara nyata bertempat tinggal di JI.

No. 428 K/Pdt/2013Nomor: 147/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Oktober 2006 jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 11/G/PTUN PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht) sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Panitera PTUN Pontianak No.W.2.TUN.4/285/HK.02/IV/2008 tanggal 1 April 2008;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah dalam subyek (error inpersona) maka konsekuensinya hukumnya gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara bersifat administratif, tidak mempunyaikewenangan mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah (vide PutusanMahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.445 K/TUN/2005 tanggal 3 April 2007 dan No. 221 K/TUN/2006 tanggal31 Januari 2007);Perbuatan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata telah dibuktikan danterbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 331 K/Pid.Sus/2008tanggal 5 Januari

Tinggi Pontianak yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Mempawah telah menerapkan hukum secara tepat danbenar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, mengingat bukti Penggugat berupa Sertifikat1011Hak Milik Nomor 370 tidak menunjukkan secara tepat keberadaan tanah objeksengketa dan kemudian bukti tersebut dibatalkan dengan Putusan PTUNPontianak No. 11/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 29 September 2005 yangdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16Februari 2016, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001,Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, YurisprudensiNomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 88K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994, seharusnya merupakankompetensi peradilan umum bukan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan bukti T.Il INTV4 putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 228/Pdt.G/2017/PNJAP tanggal 21

Bahwa terjadinya gugatan perkara TUN tersebut di atas, awalnya Penggugatmemohon kepada Turut Tergugat V untuk menerbitkan 2 (dua) buahSertifikat Hak Milik Adat tersebut di atas, bahwa Turut Tergugat Vmengharuskan adanya tambahan rekomendasi dari Markas Besar TNIAU,padahal sepengetahuan Penggugat banyak yang berdasarkan rekomendasiDanlanud Husein Sastranegara (seperti yang dimiliki Penggugat) telah terbitSertifikatnya, oleh karena hal tersebut Penggugat memohon rekomendasitambahan kepada Mabes JTNIAU

, karena ditolak maka Penggugatmengajukan gugatan TUN, padahal sesuai aturan tata cara penerbitanSertifikat tidak ada aturan hukum yang mengharuskan/mensyaratkan adaHal. 4 dari 25 hal.

Bahwa terhadap objek perkara pernah diajukan gugatan oleh paraPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftardalam perkara No. 025/G.TUN/2004/PTUN.Jkt., kKemudian dilanjutkan kePengadilan Tinggi TUN Jakarta terdaftar dalam perkara No. 19/B/PTUN/2005/PT.Jkt., dan berakhir pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RINo. 540/K/TUN/2005 pada tanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnyaberbunyi "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" artinyasurat yang dikeluarkan oleh Kadisfaskonau dinyatakan

/1997yang memperkuat Putusan Pengadilan TUN No. 72/G/PTUNBandung1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 141/B/1996/PT.TUN.Jkt.yang erat hubungannya dengan perkara ini, dimana dalam pertimbanganhukumnya ditegaskan bahwa tanahtanah hak milik adat yang telahdikuasai oleh negara (termasuk tanah yang dulunya dikuasai olehJepang) beralin menjadi tanah negara dan tidak bisa kembali menjadiHal. 16 dari 25 hal.

Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Nomor540/K/TUN/2005 yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding padatanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnya berbunyi menolak gugatanpara Termohon Kasasi/para Terbading untuk seluruhnya, artinya suratyang dikeluarkan oleh Mabes TNI Angkatan Udara dalam hal iniKadisfakonau dinyatakan sah;Menindaklanjuti Putusan MARI Nomor 540/K/TUN/2005 tersebut,Komandan Lanud Husein Sastranegara pada tahun 2008 pernahmengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada paraTermohon

Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kering yang sahsebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :15/G/2012/PTUNKPG, tertanggal 10 April 2013 yo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/B/2013/PT.TU.SBYtanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 535K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ yo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK

Nomor : 535.K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetapdan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013 yo PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret2014 yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI diPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 11 dari 35 hal5. Menyatakan hukum Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan6.

berdama dengan baik danbenar terkait kedudukan putusan di bidang TUN dan agar tidakmenyesatkan siapapun yang membaca gugatan Penggugat, khususnyamasyarakat awam hukum, perlu Tergugat luruskan logika hukumPenggugat yang sangat keliru tersebut, yaitu bahwa putusanMahkamah Agung ic.

Putusan No. 535 K/TUN/2013 terkait sengketaTUN yang objek sengketanya adalah sertifikat HPL No. 1 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang Penggugatsebutsebutkan dalam gugatannya tersebut, tidak bisa serta mertaPenggugat gunakan sebagai alat bukti kepemlikan atas tanah objeksengketa, baik objek sengketa dalam perkara Bo. 535 K/TUN/2013tersebut maupun oebjek sengketa dalam perkara a quo, kecualiPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 17 dari 35 hal18putusan itu digunakan untuk membantah

Sedangkan terkait perkara a quo, Penggugat juga tidak bisa dan tidakboleh menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 535 K/TUN/2013tersebut sebagai bukti kepemilikannya, selain karena putusanpengadilan tidak bisa dijadikan alat bukti, juga karena putusan tersebuthanya bersifat administratif, serta putusan tersebut juga secarasubstansi tidak menentukan mengenai status kemeplikan tanah dalamsertifikat HPL No. 1 yang telah dibatalkan tersebut.

Menyatakan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC Legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Memerintahkan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Putusan TUN No. 107/G/2001/PTUN.BDG jo. 180/B/2003/PT.TUN.JKT jo75 K/TUN/2003 adalah putusan yang membatalkan sertifikat tanahidentitasnya yang berasal dari SOP 1122 persil 117 dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, sehingga putusan TUN tersebut membatalkan sertifikatyang bukan menjadi milik Terdakwa, karena tanah Terdakwaidentitasnya berada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil868 asal Sakon bin Sangken dengan GS/SU tanggal =

No. 10 PK/Pid/2013Adalah SK pembatalan sertifikat dengan identitas bukan milik Terdakwakarena sesuai dengan isi dari putusan TUN , sertifikat dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, berbeda dengan sertifikat Terdakwa yaitu identitasnyaberada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil 868 asalSakon bin sangken dengan GS/SU tanggal = 2000 No. 06/2000 ;8.

Susanto adalah di Kampung Laban Bongkok Desa SukaresmiKecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, hal ini dibenarkan oleh KetuaRT (rukun tetangga setempat lihat bukti Novum Terdakwa 1A dan 1B) ;Bahwa selanjutnya hasil dalam gugatan Susanto ke BPN di TUN Bandungdalam perkara No. 107/G/2001/PTUN BDG , karena H Dhofir telah memilikiSertifikat No. 376/Sukaresmi, yang telah di terbitkan oleh BPN KabupatenBekasi ;Sdr Susanto berusaha membatalkan Sertifikat No. 376 /Sukaresmi di TUN ,namum TUN Bandung dalam

138 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 138 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI,berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 34, Bekasi, JawaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :SAIKUN, S.H., Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara

No. 138 K/TUN/2010Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi , Il dahulu sebagai TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan hukum daridiajukannya gugatan ini, terlebin dahulu Penggugat ingin menyampaikanbahwa

No. 138 K/TUN/2010Jatiasih, Bekasi, di atas tanah seluas 46.554 m? milik Penggugat dimaksud,Tergugat juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1315/Jatiluhur,Kecamatan Jatiasih, Bekasi di atas tanah seluas 2.000 m?

No. 138 K/TUN/2010dalamnya terdapat peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 sebagai dasar Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi padatanggal 17 Maret 1998 menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Guna BangunanNomor 553/Jatiluhur tertulis atas nama Penggugat (PT. Prestasi MahkotaUtama) seluas 46.554 m2? ;Bahwa berdasarkan peta situasi Nomor 518/BPN/1997 tanggal 5 Desember1997 dengan luas 46.554 m?

No. 138 K/TUN/201010Tempat/tgl lahir : Bekasi, 15 Juni 1950 ;Mengakui hanya menjual tanah yang terletak pada peta bidang tanahtanggal 18 Februari 2008 Nomor 268/2008 seluas 896 m?

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor244/G12075/PTUN JKT, tanggal 10 Mei 2016 ; gerkas perkara Nomor : 244/G/2015/PTUNJKT, tanggal 10 Mei 2016 yangSdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaHal. 2 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN.

20 Mei 2016 ;Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /Pembahding tanggal 20 Mei 2016, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Tetbanding pada tanggal 24 Mei 2016 ;Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 20 Juni 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2016, memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai denganHal. 3 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN

,M.HumPANITERA PENGGANTI,ttdDARUL NAPIS, S.H.Hal. 6 dari 7 hal Put No. 271/B/2016/PT .TUN. JKTRincian Biaya Perkara :1. Surat Pemberitanuan...........ccececcceceeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeees Rp. 22.500,2. ATK wu .cceceseecescececeseceececsceacecesesececeeeaeseeesaseeeatsesaneeeeeaseatatees Rp. 45.000,Ss PROGEIGGT stnssccsssssscnnmecmunanammncamncuenneneaunasmarnoean Rp. 5.000,4. MOTO ral... eeeeececeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeneeeesaeeeeeaeeaeeaeeaeeeateeteas Rp. 6.000,5.

PENETAPANNomor 0808/Pdt.P/2016/PA.JPAIS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Kastang Sise, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Darmawati Mading, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan

Harisman Bin Tangga 41 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Arni Binti Waneka 31 tahun Islam buruh ladang Tun Puad Kunak Malaysia,Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bone sulsel, pada tanggal 07 Desember 2004 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Mading bin Sondang ( Ayah) dan mahar berupa Rp.

PENETAPANNomor 0805/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Rusdi bin Ambo Elo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad,

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Suardi bin Bakri, 33 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 06 April 2005, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM.100 dibayar tunai, disaksikan

Murni binti Ambo Elo, 26 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 06 April 2005 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Yunus bin Takeh (Bapak Kandung) dan mahar

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

TUN AZHARI bin T.A.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN,ABUBAKAR ABDULLATIF dan H. RASYID HASYIMI untuk mengikutiPelaksanaan Rakernas Ill di Makassar, dan oleh Sdr. H. M. LYAS WAHABselaku Ketua DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menanda tanganiSurat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)An. Ir. TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN, ABUBAKAR ABDULLATIF,dan H.

TUN AZHARI (selaku Wakil Ketua DPRD KotaLhokseumawe) yang ditandatangani oleh Sdr.H. M. LYAS WAHAB tersebuttidak sah karena Sdr. HM. ILYAS WAHAB tidak sah karena Sdr. HM. ILYASWAHAB tidak berwenang untuk menandatanganinya. Dan juga Terdakwamengetahui perjalanan yang dilakukan oleh Ir. TUN AZHARI, Drh.

TUN AZHARI, Drh.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

PK tersebut adaiah daili yang tidak benar,mengingat objek sengketa berupa tanah seluas 1.216 m2 terietak dan dikenalberlokasi di Jalan Benteng Makasar, No.65, RI/RW.004/08, KelurahanSukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang adalah tanah garapanyang dikuasai oleh Pemohon PK secara terus menerus sejak tahun 1950;Bahwa daili Termohon PK yang menyatakan tanah tersebut adaiah tanahSertifikat Hak Guna Bangunan adaiah tidak berdasar hukum, mengingatberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.165K/TUN

/2008 tanggai 07Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadapSertifikat Hak Guna Bangunan No.362/Sukarasa atas nama Rumina teiahdinyatakan Batal (Bukti PK1);Bahwa didaiam bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI No.165 K%TUN/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, te/ah menimbulkan suatu keadaan baru yaltu tanah yangmerupakan objek sengketa merupakan Tanah Negara, sebagaimana telahdiuraikan pula oleh Pemohon PK dalam persidangan tingkat

/2008 tanggal 07 Oktober 2008;Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Termohon PK dalampemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang berupa Sertifikat Hak GunaBangunan No.362/Sukarasa, oleh putusan Mahkamah Agung RI No.165 K/TUN/2008 tanggal 07 Oktober 2008 telah dinyatakan batal, maka terhadap buktisertifikat tersebut harus dihapuskan dari pertimbangan hukum sebagai AktaOtentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.735 K/Sip/1970 tanggal 19 Februari1972

) yang membatalkan sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) atas objeksengketa, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(TUN), karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidakdapat digunakan sebagai novum;Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena Hak Gunabangunan (HGB) atas tanah objek sengketa atas nama Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali, telah di dibatalkan oleh putusan Pengadilan

Tata UsahaNegara (TUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu Penggugatbukan sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas objek sengketa,karena itu Penggugat tidak punya kualitas mengajukan gugatan ini;Lagi pula Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai objekselama 60 tahun, karena itu Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yangpaling layak untuk mengajukan hak atas tanah objek sengketa, oleh karena itu,permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapatdikabulkan

27 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 27 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DINAH PANGI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanCandra Nomor 10 Dusun 2 RT 01 RW 05, Desa Karang Asem,Kecamatan Karang Wareng, Cirebon, 45186, pekerjaan Staf SeksiTindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan

Putusan Nomor 27 K/TUN/201410demonstrasi Penggugat selalu siap di depan untuk menjaga kantor sebelum adabantuan dari Kepolisian.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014141516Penggugat yang sudah berusia lanjut (80 tahun) sampai ibu Penggugatakhirnya juga meninggal pada tanggal 12 Desember 2013;Meskipun uang sudah dikembalikan akan tetapi orangorang tersebut tetaptidak puas. Istri Penggugat telah mengadu dan minta perlindungan keamananke Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon tempat Penggugat bekerja akan tetapitidak ada respon dan tanggapan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20141027 Bahwa besar harapan Penggugat untuk dipekerjakan kembali menjadiPegawai Negeri Sipil demi masa depan anakanak Penggugat dan Penggugatsiap ditempatkan dimana saja, yang penting Penggugat masih bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2014a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwaPerbuatan lelang merupakan rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991).1.1.4. Bahwa Risalah Lelang dan perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang adalah bersifat keperdataan.

/1994 tertanggal 7 September 1995, PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997, Nomor127K/TUN/1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor312K/TUN/1996, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/1999 tertanggal 30 Agustus 2001, Putusan MahkamahAgung RI Nomor 448 K.

/TUN/2007 tertanggal 22 September2008, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K./TUN/2008tertanggal 24 September 2008, Putusan Mahkamah Agung RI.Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNNomor 111 K./TUN/2008, tertanggal 9 Juli 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI. Nomor 296 K.

Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat NegaraBerdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 100 PK/TUN/2008tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa perbuatan lelangmerupakan rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukanmerupakan objek sengketa TUN. Sehingga secara yuridis formal, PejabatLelang sebagai Pejabat yang mengesahkan jual beli melalui lelang tidaktermasuk kategori Pejabat TUN.b.

, sehingga menurut MajelisHakim segala keputusan KPKNL Padangsidimpuan yang berkaitan denganpelelangan merupakan keputusan Badan atau Pejabat TUN yang bersifatkonkret, individual, dan final, maka gugatan Penggugat tersebut menurutMajelis Hakim bukan merupakan kewenangan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan untuk mengadilinya, namun merupakan kewenanganPengadilan TUN. dengan alasan hukum sebagai berikut:a.