TUN terletak didepan SDN 03 DesaPegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang ;Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang bermain judi kartu remi bersama temanteman yaitu terdakwa MASDUKI dan sdr.

TUN terletak didepanSDN 03 Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang; Bahwa para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar saling berhadapansambil pegang kartu remi untuk bermain judi dengan kartu remi dengan taruhanuang di belakang warung milik sdr. TUN terletak didepan SDN 03 Desa PegiringanKec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab.

TUN terletakdidepan SDN 03 Desa Pegirngan Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang saat sedangbermain judi bersama temantemannya yaitu sdr.

104 PK/TUN/2011

PUTUSANNo. 104 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :PT. KAMUNDAN RAYA, diwakili AGUSTINUS ISWAHJUDI,selaku Direktur PT. Kamundan Raya, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Djajanti Plaza Lantai 6, Jalan H. Fachruddin No. 19,Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Hakim Tua Harahap, SH., MH.2. Yani Mirsal P. Rajagukguk, SH.3.

Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.12/MenhutII/2011 tanggal 12 Mei 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 295 K/TUN

:e Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUNJKT. tanggal 3 Desember 2008 yang dimohonkan banding;e Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 124.000,(seratus dua puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Tergugat/Pembanding, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan perkara No. 295 K/TUN

Tentu hal ini dimaksudkan diantaranyamenghindarkan kesewenangwenangan semisal sehari menerbitkan 3 kaliperingatan atau 5 tahun jarak I dan II atau peringatan II dan III;Bahwa pada halaman 22 dari putusan Judex Juris No. 295 K/TUN/2009diuraikan peringatan Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali sebanyak 3 kali yaitu dengan Surat Menhut No.

Tentang kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tentangpenerapan Pasal 73 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008e Bahwa tentang perwujudan Pasal 73 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3Tahun 2008 Judex Juris memberi pertimbangan pada halaman 22 alinea ke 3Putusan No. 295 K/TUN/2009 yang berbunyi sebagai berikut:Atas dasar hal tersebut

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

angka (12) UUNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual danfinal, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata (Pasal 1 angka (9) UU Peradilan TUN

bersifat definitif dan olehkarenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat,yaitu hak dan kewajiban dari Penggugat untuk melaksanakan tugasdan fungsinya sebagai pemenang tender menjadi tidak dapatdilakSanakan 5 222 22 n nnn nn nnn nnn cence nnn nnnb) Tergugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kualifikasisebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (12) UU Peradilan TUN

Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalamyurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Legal StandingBahwa Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa olehTergugat.

PENETAPANNomor 0817/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Hardis bin Abdul Hakim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Erma binti Laisa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksiSaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Taufik Daud bin Daud, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 Pen.

Lisnawati Arifin, 27 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 08 Juni 2010 dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali jumadi ( kaka kandung) dan mahar berupa RM.100.00

yang medalilkanmemiliki sebidang tanah seluas 142 M2 dengan berdasarkan SertifikatHak Milik (SHM) No. 1545 tanggal 25 Mei 2009 dengan Surat Ukur No.304/ Titipapan/2009 tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat),dalil mana adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkanPutusan Pengailan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNmdn tanggal 18 Januari 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor45/B/2012/PT.TUNMdn tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN

angka 1 yang menyatakantanah objek sengketa dalam perkara aquo sebidang tanah seluas 142m2 dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1545/ tanggal25 Mei 2009 dengan surat ukur No. 304/ Titipapan/ 2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) karena berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor65/G/2011/PTUNMdn tanggal 18 Januari 2012 jo.Pengadilan Tinggi11Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/B/2012/ PT.TUNMdn tanggal31 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348K/TUN

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23 Januari 2013 terdapatfakta bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 1545/ tanggal 25 Mei 2009dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009 tercatat/ terdaftar atasnama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum makacukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan danditolak seluruhnya;Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sebelum terbit Sertifikat HakMilik (SHM) No. 1355 atas nama Turut Tergugat (Surianto) yangmenjadi landasan dibuatnya

Lagipula berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2011/PTUNMdntanggal 18 Januari 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 45/B/2012/PT.TUN Medn tanggal 31 Mei 2012Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 23Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.231545 tanggal 25 mei 2009 dengan surat ukur No. 304/Titipapan/2009tercatat/terdaftar atas nama Ronny (Penggugat) telah dinyatakan bataldemi hukum maka cukup alasan

Surat ukurNo.304/Titipapan tanggal 21 April 2009 luas 142 M2 a.nSURIANTO seluas 142 M2 yang merupakan pemecahan/pemisahan dari SHM No.1355.Menimbang, bahwa surat bukti 1.114 adalah putusan MahkamahAgung RI tanggal 22 + Januari 2013 No.348 K/TUN/2012 yang amarnyaDalam Pokok Perkara antara lain sebagai berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:No.9 SHM No.1545/Titipapan tanggal 25 Mei 2009.

Putusan Kasasi TUN. MA.RI No. 230 K/TUN/2016 tanggal 11Agustus 2016 ;d.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 98 PK/PDT/2011, tanggal14 Desember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1893K/ PDT/ 2008, 30 September 2009 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 317 K/TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. Putusan PengadilanTinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007 PT.TUN.Sby, tanggal5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No. 52/ G/ TUN/ 2006/PTUN.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 143/ Pdt.G/2006/ PN.SMG, tanggal 24 April 2007 ;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/ TUN/ 2010,tanggal 03 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/ TUN/ 2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/ B/ TUN/ 2007PT.TUN.Sby, tanggal 5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN SemarangNo. 52/ G/ TUN/ 2006/ PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2006 ;(3) Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.

Bahwa Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan Nomor242 K/TUN/PILKADA/2018 justru berpendapat bertolak belakangdengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terdapatpertentangan antara putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 14 dari 80 halaman.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor = 263K/TUN/PILKADA/2018 terdapat dissenting opinion dari Ketua MajelisHakim Agung yakni Dr.

melakukan Kasasi kepadaMahkamah Agung melalui PT TUN Jakarta pada tanggal 19 Maret2018 kemudian pada selanjutnya tanggal 10 April 2018 MahkamahAgung Republik telah menjatuhkan putusan dengan amar Putusansebagai berikut :MENGADILI :1.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 sertaPasal 3 PERMA nomor 11 Tahun 2016 Calon, namun pada putusanperkara Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018 yang diputus pada tanggal10 April 2018 memiliki pengertian jika dalil Pemohon pada saatmengajukan gugatan Sengketa TUN Pemilihan tidak memiliki /ega/standing karena Pemohon pada saat mengajukan gugatan adalahsebagai bakal pasangan calon.

(Bukti P8);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 263 K/TUN/PILKADA/2018dalam sengketa Administrasi Pemilihan Kabupaten Paniai antara YuliusKayame selaku Pemohon melawan KPU sebagai Termohon. (Bukti P9);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 274 K/TUN/PILKADA/2018dalam sengketa Administrasi Pemilihan Kabupaten Dairi; (Bukti P10);Fotokopi KTP Eletronik H. Agus Supriadi selaku Pemohon.

perbuatannya;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN SgmMenimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetappada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa terdakwa ARISANDI ACHRI Bin ACHRI pada hari Senin Tanggal 27 Juli2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanJuli Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Tun

Tamalate Kota Makassar, dan menyerahkan Atmbeserta Pin nya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untuk mengambil uang pembelian Narkotikajenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepada Lk.Aldi danLk.Sain untuk mereka gunakan, Selanjutnya terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razakuntuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Lk. lbnu khaldum namunsesampainya disana tibatiba datang beberapa

Tamalate Kota Makassar, danmenyerahkan Atm beserta Pin nya, agar Ik,Aldi mengambil ang transferan dari Lk. lbnuditambah dengan Rp.200.000, uang terdakwa.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan memberikan kepada Lk.Aldidan Lk,Sain untuk mereka gunakan.Selanjutnya terdakwa menuju kejalan jalan Tun Abdul Razak denganmenggunakan sepeda motor,ynamun sesampainya disana tibatiba datang beberapaorang petugas kepoilisian

Tamalate Kota Makassar;Bahwa awalnya Terdakwa yang terlebin dahulu diamankan oleh Petugas SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pk. 17.00 witadi pinggir jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa;Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa karena karenaSaksi dan Ik.

Tamalate Kota Makassardan menyerahkan ATM beserta Pinnya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untukmengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa,Terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepadaLk.Aldi dan Lk.Sain untuk mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razak untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebutkepada Lk.

MitraSawitSejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit Di KecamatanPasak Talawang dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi589/2013) melalui penerbitan Objek Sengketa TUN Bahwa Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat dimaksudkan untukmemperbaiki dan menyesuaikan prosedur Izin Lokasi Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi dan bukan

Dengan demikian Pencabutan Izin Lokasi 589/2013 milikPenggugat oleh Tergugat adalah semata mata demi penyesuaian denganperaturan perundangundangan khususnya Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tanggal10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi ;Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat tidak bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ; 22" 12.13.14.Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN tidak mengabaikanasasasas umum pemerintahan

Dengan demikiantindakan penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakantindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak ;Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 589/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 589/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Tergugat jelas dan terang benderang tidak melanggar azas keterbukaankarena setelah ditetapkan Objek Sengketa

TUN dibuktikan dengan itikadHal. 26 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK15.16.baik untuk mengirimkan/memberitahukan kepada Penggugat.

Dengan.........:.cceeeHal. 27 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK17.Dengan demikian pencabutan Izin Lokasi 589/2013 melalui penerbitanObjek Sengketa TUN bukan berarti Tergugat mematikan hakhakPenggugat selaku pengusaha kelapa sawit, akan tetapi dilakukan demipenertiban administrasi dan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menjalankan Asasasas umumpemerintahan Yang Baik.

458 K/TUN/2012

No. 458 K/TUN/2012Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaripada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat HakMilik Nomor 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tidak sesuai prosedur, karena tidakditandatangani oleh pihak yang berbatasan langsung.

No. 458 K/TUN/2012Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor : 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012sejak dibuka diolah secara terus menerus dengan cara menanami tanaman jangkapendek berupa padi ladang dan sesudahnya itu ditanami tanaman jangka penjangberupa pohon mangga, kelapa, kapuk dan jeruk. Selanjutnya pada angka 3 (tiga)Penggugat memperoleh tanah a quo secara mewaris dari orang tua Penggugat yangbernama La Tangka, sedangkan La Tangka memperoleh tanah tersebut dengan caramembuka hutan pada tahun 1917.

No. 458 K/TUN/2012

Individual karena objek gugatan tun hanya ditujukanuntuk TINGGUL BIN ENTON dan bukan untuk umum;sertac. Final karena objek gugatan bisa dikeluarkan tanpamemerlukan persetujuan siapapun lagi;Halaman 18 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTVIIL.(v) Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan tun menjadi jelasdan nyata, menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;3.

Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan objek gugatantun, sudah sangat jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugianterhadap Para Penggugat, karena sebelum mengeluarkan objekgugatan tun Tergugat tidak pernah sama sekali melakukanpenyelidikan terlebin dahulu dengan kecermatan, ketelitian sertaHalaman 19 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor :60/G/2017/PTUNJKTdengan kehatihatian atas riwayat tanah dalam mengeluarkanObjek Gugatan Tun yang sesungguhnya dimiliki oleh ParaPenggugat, sehingga dapat

(UUNo.28/1999).Lebih lanjut terkait dengan gugatan tun ini, serta tindakan dariTergugat dengan mengeluarkan objek gugatan tun merupakansuatu tindakan yang sangat secara jelas, nyata dan telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik, dapatdiuraian berikut dibawah ini :> Tindakan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

EKSEPSIKURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Bahwa Tergugat Il Intervensi 2 menolak dengan tegas dalildalilPenggugat sebagaimana terurai pada halaman 5 dan 6 GUGATANtentang, Il kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat dalammengajukan gugatan tun, di mana gugatan tun yang diajukan penggugatnyata telah kurang pihak sebagai penggugat sebagaimana uraian dibawah ini:Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 Maret2015 sebagaimana dalil Penggugat pada hal. 5 dan 6 gugatan

Pandji Forkiantoro,S.STP dan disaksikan oleh Ketua RT.003/02 Narin S danKetua RW.02 Agang tertanggal 1 Maret 2016.; P30A : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiobjek Sengketa TUN dalam Perkara 183/G/2010/PTUNJKT yang berlokasi di RT.003/RW.02 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Khusus loukota Jakarta DinasTata Kota; P30B : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang pada tanggal12 April 1976 ; P30C : Fotokopi dari fotokopi Gambar Peta Bidang yang menjadiObjek Sengketa TUN dalam

/2003, joPutusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18Maret 2009.

Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003,jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009.

PadaKarya (koordinat IUP Ekplorasi berada diluar IUP OperasionalProduksi), yang merupakan perbuatan melanggar hukum danbertentangan dengan perundang undangan,; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar danberalasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbanganhukumPeninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan : 47Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, KP.

PK/TUN/2005 yang menyatakan bahwa masalahtersebut telah selesai artinya sudah tidak ada masalah lagidengan IUP OP KUD Padat Karya, dan upaya hukum PK inimerupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh olehPenggugat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan PeninjauanKembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/PerkaraTata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan EnergiRI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawanPT.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No.480K/TUN/2006.Dengan demikian penguasaan tanah tersebut dari Kamaruddin Lubis dan Ir.H. Nirwan adalah selama + 25 tahun ditambah + 12 tahun = + 37 tahun tidak adagangguan dari Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi) atau dengan kata lain Tergugat I(i.c. Dolman Silalahi) tidak ada mengajukan keberatan atas penguasaan tanahselama + 37 tahun tersebut.. Bahwa, Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 karenamerugikan Ahli Waris Ir. H. Nirwan (i.c. Para Penggugat). Lagipula Ir.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 tersebut tidak mempunyai KekuatanHukum yang mengikat terhadap perkara kepemilikan hak atas tanah objekperkara atau dinyatakan lumpuh.. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 13September 2005 No. 37/G.TUN/2005/PTUNMadn Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 20 Juli 2006 No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdnJo.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal30 Desember 2008 No. 480K/TUN/2006 dilumpuhkan, karena alasanalasangugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Tergugat I (i.c. Dolman Silalahi)terhadap Tergugat III (i.c.

kekuatan hukum yang mengikatdalam perkara ini, putusan pengadilan TUN No. 37/G.TUN/2005/PTUNMdntanggal 13 September 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan No. 23/Bdg/2006/PTTUNMdn, 20 Juli 2006 Jo Putusan MahkamahAgung RI No. 480 K/TUN/2006, 30 Desember 2008 adalah tidak beralasanhukum, sehingga harus dikesampingkan;e Bahwa dengan dibatalkannya oleh Pengadilan SHM No. 51 seb/Helvetia Timur,Surat Ukur No. 1878/1989 dan SHM No. 52 seb/Helvetia Timur, Surat ukur No.1879/1989 masingmasing

354 K/TUN/2011

PUTUSANNo.354 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :STANLEY JOHANES, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Jalan Duri Utama Raya No. B. 5 RT 013/RW 07,Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota AdministrasiJakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Daniel P.Silalahi, SH., Marloncius Sihaloho, SH., Rola B.

No.354 K/TUN/2011Bahwa adapun yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratTergugat No. 2304/31.72.600.13/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 perihal KlarifikasiPermohonan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4827/Pejagalan atasnama pemegang hak Stanley Johanes.

No.354 K/TUN/2011Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang telah kami uraikan diatas telahterbukti Tergugat telah melakukan keberpihakan yang tidak berdasar hukum kepadaSdri.

No.354 K/TUN/2011a Pihakpihak dalam kedua rangkaian perkara perdata tersebut dari tingkat pertamasampai tingkat Peninjauan Kembali berbeda, dimana dalam rangkaian perkaraperdata Nomor : 467/Pdt.G/1996/PN.Jak.Bar sampai peninjauan kembali, pihakyang menggugat adalah Yayasan Pos Pengabaran Injil Gereja Kristen Pantekosta,sedangkan dalam rangkaianperkara perdata Nomor : 374/PdtlG/1997/PN.Jkt.Bar sampai PeninjauanKembali, pihak yang menggugat adalah Ny.

No.354 K/TUN/2011

Selain Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.318K/TUN/2000, dimana Majelis Hakim mempertimbangkanbahwa Tergugat mengetahui Surat Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yangmembatalkan sertipikat sertipikat hak milik atas namaTergugat dan Tergugat II sedang disengketakan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.072/G.TUN/1998/PTUNJKT. Jo.

Jika pembedaan itu diadakanuntuk memecahkan persoalan kompetensi, maka yangharus dilakukan adalah melihat hubungan hukum yangdisengketakan itu) masuk wewenang Hakim Perdata atuHakim TUN?

/PTUNJKT13.14bahwa gugatan Pelawan yang menjadikan obyek gugatanberupa Keputusan Pejabat TUN adalah masuk padakompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan Peradilan Umum seperti yang dinyatakan olehKetua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta; Bahwa berdasarkan Azas Erga Omnes yaitu PengadilanTata Usaha Negara adala bersifat hukum publik yangartinya berlaku terhadap siapa saja bukan hanya pihakpihak yang terkait, dimana dalam hal ini terkaitdengan adanya yurisprudensi MARI No.103 K/TUN

Djabesmen Ltd., selakupihak yang dikalahkan mengajukan Kasasi keMahkamah Agung RI dan terdaftar dalam rool perkaraNo.149 K/TUN/2008 perkara aquo telah diputus padatanggal 08082009 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:28MENGAD Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasai :PT.

K/TUN/2008 perkara a quo telah diputus' padatanggal 08082009 , yang amar berbunyi sebagai berikute Menerima permohonan Kasasi;Dari Pemohon Kasasi PT.

SingaBarong Kencana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiadengan putusan No. 39 PK/TUN/2007, tanggal 7 Januari 2009, amarnyaadalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Singa BarongKencana; Bahwa setelah putusan PT. TUN Surabaya No. 90/B.TUN/2003/PTUN.SBYtanggal 8 Agustus 2003, maka pada tanggal 21 sampai 23 Pebruari 2004dilakukan Pembongkaran terhadap bangunan yang terletak di Jalan Pemuda17 Surabaya serta barangbarang milik PT.

Sebab Penggugat yangberpendapat masih ada pertentangan hak atas tanah Jl Pemuda No. 17Surabaya, seharusnya sebelum melakukan gugatan sengketa TUN makaPenggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa keperdataanke Peradilan Umum.

Putusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 6208.01.02.03.04.Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidakcermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obyeksengketa bukan objek TUN, gugatan terlalu dini/prematur, gugatan tidakjelas, kabur (obscuur libel), maka Gugatan PENGGUGAT tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

TUN SIB Yj nne nena aaa ccc ceePutusan Nomor :79/G/2018/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 6216.17.18.19.20.21.22.23.24.P16:P17:P18:P19:P 20:P21:P 22:P 23:P 24:fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan MahkamahAgung RI Perkara Nomor : 28.K/TUN/2004; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.PK/TUN/2007; fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Penetapan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/PEN/B.TUN/2003/PUETUINGS

Bahwa ketentuan tersebut bersifatkomulatif artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsuryang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterimakarena obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut di atas.

ICHSAN SUAIDI.1 (satu) lembar copy Surat Nomor 439/P.PTS/XI1I/2015/233K/TUN/2015 perihal Pengiriman Putusan Perkara Kasasi TUNReg.

Beberapa bulankemudian ASEP RUHIAT menyampaikan kepada Terdakwa bahwasedang menangani beberapa perkara pada tingkat kasasi atau PK diMahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor: 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRYPURBYANTORO)> 77 7222 non non nnn nnn nn nen2) Perkara TUN Nomor: 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor:536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI;2222 one nen nnn nnn4) Perkara TUN Nomor: 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN .2" 202200022 222 oo5) Perkara TUN tahap PK Nomor: W1.TUNG.223/Prk.02.02/IV/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU.6) PerkaraPidsus Nomor: 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

Beberapa bulan kemudian saksi ASEP RUHIATmenyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang menangani beberapaperkara pada tingkat Kasasi atau PK di Mahkamah Agung RI, antara lain:1) Perkara TUN Nomor 534 K/TUN/15 Pemohon WENDRY PURBY2) Perkara TUN Nomor 535 K/TUN/15 Pemohon RIWAYATI;3) Perkara TUN Nomor 536 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan ZULHENRI; 2222ne ene4) Perkara TUN Nomor 541 K/TUN/15 Pemohon BURHAN KOTOmelawan H.

MARWAN>" 222222202 22 202225) Perkara TUN tahap PK Nomor W1.TUNG.223/Prk.02.02/IN/2015tanggal 15 April 2015 atas nama CAMAT KUBU;6) Perkara Pidsus Nomor 195.PK/Pid.Sus/2015 atas nama H.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah); &oan putusan Pengadilan Tata Usaha Neag deka Nomor192G/2016/P TUN. JKT. tersebut diucapkan dalam sir yang terobuka untuk aMenimbang,bahwa setelah mempelajari secara soksaryey putusanPengadilan TaieUsaha Negara Jakarta Nomor: 1921G/2016/P TUN.

YyMengingat, UaangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pagan TataUsaha Negara ySbagaimana yang telah diubah dan citambah Gaiam UndangSy &SUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir cdl UndangUndangNomor e Tahun 2009 beserta peraturan perundangufidangan lain yang terkaitKY yvdengan sengketanya; peo Ronan nn nnn nn nnn nnn n nnn nn nnn nn nnnSs MENGADILI: no se seS = Menerima permohonan banding dar Penggugat/Pembanding; LeSs Ss Menguatkan putusan Pngadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomof&192/G/2016/P TUN

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN No.46/G.TUN/1995/PTUN.

Nomor 46/G/TUN. U.Pdg.

PutusanKasasi Nomor: 164 K/TUN/2012 jo. Putusan Permohonan KembaliNomor : 155 PK/TUN/ 2013 dalam perkara antara Peter David selakuPenggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dkkselaku Para Tergugat dan Dr.

Nomor: 146 PK/TUN/2010 tanggal 15 Juni 2011 ;BuktiP11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ujung Pandang Nomor : 08/G.TUN/1998/P.TUN. U.

asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari14 Bukti P.uIntv14 Foto copy sesual ash Salinan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 12 Desember 201 1;15 BuktiP.IlIntv15 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei2012; 16 BuktiP.IlIntv16 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 155PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari17 BuktiP.IlIntv17 : Foto