Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

414 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,pekerjaan mengurus Rumah Tangga;Hj. SAPNAH BINTI H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9November 2011 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitanan AktaHibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengujikeabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalamperkara ini.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

SAEAN ; 11 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Majelis No.20.HK/PEN.TUN/1999/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 1999,tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tersebut(schorsing) tetap dipertahankan danDEPIAKU fo omen mn i i se ne me me ee ee2 MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.212.500, (Dua ratus Dua Belas Ribu Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No93/B.TUN/1999

/PT.TUN.Sby. tanggal 16 September 1999 joPutusan Mahkamah Agung No : 02/K/TUN/2000, tanggal 14Maret 2000 =; ( kode P2 dan P3);Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung diterima oleh paraTergugat, maka sejak saat itu pihak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill tidak pernah maumelaksanakan putusan tersebut secaraSUKGMEIA fe as ons ome come e ame e aes eae @ eosBahwa beberapa waktu terakhir ini malah pihak12penggugat dilaporkan ke polisi oleh seorang bernama : DWIBIJANTO.

TUN/ 1999 / PTUN. Sby tanggal 1 Juni1999 yang diperkuat di dalam amar putusun tingkat bandingNo. 93 / G.TUN / 1999 / PT.TUN. Sby tanggal 16 September151999, maka pejabat lelang tidak berhak untuk melelangyang menjadi obyek sengketa dalam perkara int. ;Bahwa dengan diterbitkannya tujuh SHM tersebut di atasoleh Tergugat, dan menjadi obyek sengketa dalam perkaraini menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannyasecara materiil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 20/G TUN/1999/PTUN.SBY. ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 93 / B. TUN / 1999 / PT. TUN SBY.;31c. Putusan Mahkamah Agung No. O2K / TUN / 2000;d. Penetapan No. 20 HK / PEN. TUN / 1999 / PTUN.Yang mana bukti bukti tersebut dapat dilinat dalam putusanPengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 71 / Pdt.

No. 02/40K/TUN/2000, tanggal 14 Maret 2000, (fotocopy sesuaidengan aslinya ) j ~n

36 K/TUN/2011

red0;;P U TUS ANNomor 36 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :MOHAMMAD DAWOED, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KaumanNomor 50, Lawang Malang, Jawa Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:1.

Nomor 36 K/TUN/2011merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;.

Nomor 36 K/TUN/2011a. ASaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksuddalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, antara lain :1.

Nomor 36 K/TUN/201116tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sebagai pendukung kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiadalah Bukti P1 dan Bukti P3 yang isinya adalah permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/pengembangan sekolah yang dilakukanoleh Tergugat III/Termohon Kasasi III ;4.

Nomor 36 K/TUN/2011

16 Desember 2011 (Gugatan 219);2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan,Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat PanggilanNo.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan a quoyang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturanperundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadapPelawan, yang bersifat : a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyatadibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakanpajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai denganPemberitahuan Surat Paksa;b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukansecara

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkutKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yangHalaman 7 dari57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10.11.diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan UndangUndang.

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secaratidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturanPerundangundangan yang berlaku.

Terlebihlagi, Pelawan dalam gugatan a quo sama sekali tidak mempermasalahkan tentangisi Keputusan TUN, melainkan mempermaslahkan prosedur penerbitanKeputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan TataUsaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlahberpandangan sempit karena ahliahli hukum sendiri telah memberikan pandanganpandangannya mengenai hal tersebut; Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010 tanggal 24 Maret2011 ( diberi tanda P4 );5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 37/PK/TUN/2012 tanggal 21Desember 2012 ( diberi tanda P5 );6. Fotocopy Gambar/Foto rumah sengketa yang ditempati Tergugat terjadikebakaran tahun 2005 ( diberi tanda P6 );7.

Sadeli sudah tinggal di tempat tersebut; Bahwa yang lebih dulu tinggal di Jalan Kemayoran Utara adalah orang tua saksiyaitu sejak tahun 1942 baru orangtua Tergugat, dimana dulunya tanah tersebutdalam keadaan kosong kemudian orang tua Tergugat bernama Sadelimembangun rumah di lokasi tempat tinggal Tergugat sekarang ; Bahwa setahu saksi tanah objek perkara sekarang sebelumnya sudah perkarayaitu tahun 2008 dan tahun 2010 termasuk perkara di Pengadilan Tata UsahaNegara, dimana pada waktu di Pengadilan TUN

Putusan Mahkamah Agung RI No. 262 K/TUN/2010tanggal 24 Maret 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah AgungHal. 17 PUTUSAN Nomor. 547/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, RI Nomor : 37/PK/TUN/2012 tanggal 21 Desember 2012, Gugatan Para PenggugatMartin Limanta, George Rawung, Moh.

2006, sementara diatas tanah yang dimohonkan telah terbitSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003 tanggal 30 Nopember 2004 ; Bukti surat T15, berupa Surat permohonan pembatalan Hak Guna BangunanNomor : 1003/Kemayoran yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 4 Oktober 2013 dengan tidakmendasarkan atas Putusan Pengadilan secara lengkap dan hanya mendasarkanpada Putusan Pengadilan TUN

Jakarta, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartadan Putusan Mahkamah Agung RI, tanoa menunjuk/ mengikutsertakan PutusanPeninjauan Kembali ( PK ) Mahkamah Agung RI No. 37 PK/TUN/2012 tanggal21 Desember 2012 ; Bahwa saksi George Rawung dan saksi Moh.

(sepuluh ribu meter persegi)dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012dengan amar putusan adalah Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atas nama Jasmani;Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi atas nama Jasmani adalahMenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

(sepuluh ribumeter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3September 2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonanKasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi IIatas nama Jasmani;Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 6 Nomor 3mengemukakan "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 denganSurat Ukur Nomor 31/Asano/2010 tanggal 3 Mei 2010 dengan luas10.000 m?

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugat olehPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyaiputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, sehinggaapabila Penggugat merasa tidak puas dan tidak menerima putusanMahkamah Agung RI Nomor 272 K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012,maka seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaituPeninjauan Kembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yangmengadili

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya denganmateri gugatan menyangkut Keputusan Pejabat TUN.

adalahhanya dapat diuji melalui peradilan administrasi dalam hal ini PengadilanTata Usaha Negara Jayapura;Bahwa dalam posita gugatan angka 12, dan angka 18 Penggugat telahmenyebutkan bahwa terhadap tindakan hukum Turut Tergugat dalammenerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah di gugat di Pengadilan TUNJayapura dan telah melalui proses pemeriksaan sampai pada upayahukum kasasi dan bahkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RINomor 272 K/TUN

Bahwa gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktuuntukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;lll. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara1.

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:a.

Bahwa Penggugat menilai Indikator asas kecermatan adalah Badanatau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati,untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelasmengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihakketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;25.

Bahwa selain itu jika keputusan a quo diterbitkan sejak Keputusantersebut memiliki kekuatan hukum tetap, sudah barang tentu menyalahiprosedur dan mekanisme yang berlaku, karena penerbitan objek sengketatidak dapat terbit secara dadakan akan tetapi perlu waktu dan prosesadministrasi, telaahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan secarabertahap dan berjenjang sehingga Pejabat TUN dalam menerbitkankeputusan a quo sangat berhatihati dan teliti agar tidak melanggar azasazas hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikanarahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalamPutusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT, bahwa indikator asas kecermatan adalahmerupakan hal yang senantiasa diperhatikan oleh Tergugat denganbertindak secara hatihati, dengan mempertimbangkan secara cermatpada waktu Tergugat membuat Keputusan a quo, dengan terlebih dahulumencari

Laurens Alfons, Suami dan Orang tua dari, (IETJE ATMOKO,ELISABETH KAPOYOS, EMMA KAPOYOS, RONNY KAPOYOS, FIFIKAPOYOS dan ANSYE J SOENARIO), dalam Perkara TUN No.10/G.TUN/2006/PTUN Mdo, Jo. No 21/B.TUN/2007/PT. TUN Mks, Jo No.Halaman 11 dari 82, Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT MND.90 K/TUN/2008, yang dimenangkan oleh TERGUGAT Kepala KantorPertanahan Kota Manado, dan Para ahli waris dari Alm.

PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90 K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008 telahpula berkekuatan hukum tetap !!!

TUN/2007/PT.TUN.Mks, tertanggal 20 September 2007 jo. PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008;Bahwa fakta hukum, ternyata para Penggugat baru membeli tanah a quodari Turut Tergugat VII (Alanus Karundeng) pada tahun 2014, dimana tanahobjek a quo telah terjadi sengketa antara letje Atmoko dkk. Selaku abhlliwaris dari alm.

TUN/2006/P.

/2008 tanggal 8 Juli 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 21/B.TUN/2007/PengadilanTinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

211 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 211 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JOKO HARTONO, S.Pd.,S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Sepakat 6 Nomor 1Rt.004/Rw.020 Kelurahan. Sei Jawi, Kecamatan.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014101983 Juncto PP. Nomor 45 Tahun 1990) dan atau Penggugat juga tidak melakukanberistri lebih dari seorang (Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 Juncto PP.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014tidak ada lembaga mereka apakah Dewan Adat dll yang mau membela yangbersangkutan, barangkali karena Sdri Marini alias ayang seorang pecandu Narkoba,sehingga dirasa tidak patut untuk diberikan pembelaan dan mungkinkah seorangyang pecandu narkoba masih perawan ?, untuk diketahui bahwa hubungan antaraPemohon Kasasi dengan Sdri Marini alias ayang tidak benar jika dilakukan berkalikali.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidakmengandung cacat yuridis (ex.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2014

/2016;Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Perkara TUN No.85PK/TUN/2016 jo.

No.213 K/TUN/2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No. 85PK/TUN/2016 jo. No. 213 K/TUN/2015 jo. No. 04/G/2014/PTUN.JKT.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., dan dalam perkaraPeninjauan Kembali Perkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo.No.213 K/TUN/2015 jo.

No.44/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 17 Juli 2013 dan dalam perkara Peninjauan KembaliPerkara Tata Usaha Negara No.85 PK/TUN/2016 jo. No.213 K/TUN/2015Jo.

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

SelainYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensidiikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;2. Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;3. Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;4. Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;5.

menjadi Tergugatdalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dariwewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkankeputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), ataupelimpahan wewenang (delegasi).

TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah3016.Li?

Asas Kepastian Hukum ialahKeputusan TUN harus berlandaskan peraturan perundang undanganyang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Bahwa atas hal ini jugasenada dengan Lutfi Efendi dalam bukunya PokokPokok HukumAdministrasi yang menyatakan bahwa Keputusan TUN merupakanperwujudan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturanperundangundangan.Bahwa dengan uraian diatas, maka patut ditarik kesimpulan bahwa :311.

Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadiliperkara a quo;3. Bahwa gugatan penggugat kabur/obscuur libel4.

Tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan darisejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saatmengetahui Keputusan TUN;b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkansebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa sajayang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahulKeputusan TUN;10.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untukpihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugatmaka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejakhari diterimanya Keputusan TUN yang digugat;11.

Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002, Bahwasannyaperhitungan waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan TUN padaPasal 55 UU TUN yang disebutkan untuk dihitung secara kasuististersebut, tidak lah hanya dengan sebatas mengetahui adanya objeksengketa melainkan disesuaikan pada awal waktu Penggugatsebagai pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan ;11.

Agung dalam Putusan PerkaraHalaman 148 dari 151 Halaman Putusan Nomor 133/G/2021/PTUN.JKTNomor: 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya menyatakan: bagimereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, tetapi merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan

oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUNtersebut.

Tanggal 4 April2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukanpermohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April2017;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukankepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar NomorW4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingyang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar padatanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat danTergugat Il Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat PengantarNomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat Il Intervensimaka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan

SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017kepada Tergugat Il Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar NomorW.4.TUN.1/787/AT.01 .06/V/2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 12 Juni2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuandan Pernyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat Il Intervensi

maupunTergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar NomorW.4.TUN.1/884/AT.01 .06/V 1/2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 2 Mei 2017 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage) dengan Surat Pengantar NomorW.4TUN

Menyatakan secara hukum bahwa dengan telah dinyatakan batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/02Pencabutan/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/82IUPOP/DISTAM/V/2013 tentang Persetujuan Peningkatan (IUP) EksplorasiMenjadi (IUP) Operasi Produksi kepada PT Mandiri SejahteraEnergindo Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor256/B/2014/PT TUN JKT. tanggal 4 November 2014 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUNSMD. tanggal 22 Juli 2014, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak yang sah atas atas Wilayah Izin UsahaPertambangan yang terletak di Kelurahan Mentawir, KecamatanSepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Penajam Paser Utaratanggal 6 Mei 2013 Nomor 545/82IUPOP/DIS

batalKeputusan Bupati Penajem Paser Utara tanggal 20 Desember 2013Nomor 545/04PENCABUTAN/DISTAM/XII/2013 tentang PencabutanKeputusan Bupati Penajem Paser Utara Nomor 545/250PENOLAKAN/DISTAM/VI/2013 tentang Penolakan PenyesuaianMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Keputusan BupatiPenajem Paser Utara Nomor 545/03Esploitasi/Ekonomi/IV/2008Tentang Surat Izin Kuasa Pertambangan Batubara Eksploitasi PT PasirPrima Coal Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 136 K/TUN

TGT tanggal 18 Januari2016;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 15 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan juga terdapat bukti baru (novum) yaitu sebagaiberikut: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 162PK/TUN/2015 tanggal 3 Maret 2016;Kemudian memohon putusan sebagai berikut:1

Nomor 1053 PK/Pdt/2019Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenabukti tersebut baru ada setelan perkara ini berlangsung dan perkarasebelumnya yaitu perkara Nomor 02/G/2014/PTUNSMD tanggal 22 Juli2014, Nomor 256/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4 November 2014 sertaNomor 136 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 yang diajukan peninjauankembali telah diajukan sebagai bukti

bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12Maret 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa dalam permohonan pengajuan kembali ini para pemohon mengajukannovum yaitu bukti PKI (Terlampir):Novum tersebut adalah Putusan Kasasi Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014memang ditujukan/diperuntukkan sebagai pemberitahuan selaku pihakTermohon Kasasi dalam perkara No.122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013,sedangkan pemohon Kasasi .

haruslahmenjadi salah satu acuan dalam pertimbangan Hukumnya untuk mengabulkanPermohonan Para Pemohon Peninjauan kembaili.KEBERATAN KEDUAAda 2 (Dua) Putusan Kasasi Yang Saling BertentanganBahwa dalam sengketa antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (NURNIAWATI ISAKSI PELAPOR) Ada 2sengketa yaitu Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana dan darisengketa tersebut telah terbit 2 putusan yang kontroversi.Bahwa dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN

Nomor 70 PK/PID/2014SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 455 ATAS NAMA NURNIAWATI TELAHDIBATALKAN OLEH SUATU PUTUSAN INKRACH PADA Putusan Kasasi TataUsaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013, tanggal 25 Juni 2013;SedangkanPada Pidananya, dalam Putusan Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013,NURNIAWATI masih dianggap pemilik tanah, padahal sudah ada putusan TataUsaha Negara yang Inckrach sebelumnya yang telah membatalkan kepemilikanNurniawati.Berarti Mahkamah Agung telah khilaf dalam putusan pidana tersebut dalamperkara

kasasi Nomor 557 K/PID/2013, tanggal 17 Juli 2013 oleh karenasebelum putusan kasasi pidana tersebut Mahkamah Agung telah pulamemutuskan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 122 K/TUN/2013,tanggal 25 Juni 2013, sedangkan putusan Kasasi Tata Usaha Negara tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi Hakim Agung.Oleh karena kekhilafan Majelis Pidana tersebut dalam perkara kasasi pidanatersebut, maka adalah patut permohonan Peninjauan Kembali ini oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali