dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

TUN) Jakarta(mungkin juga Mahkamah Agung Republik Indonesia)membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Pasar Baru, atausebaliknya Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatanPenggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.

TUN) di Jakarta (tingkat Banding);Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tangerang akanmemutuskan salah satu dari sertifikat itu yang benar (vide: point6 petitum gugatan), sedangkan Lembaga Peradilan yangberwenang (PT.

TUN) belum memberikan keputusannya, manadi antara kedua sertifikat tersebut yang benar;Kalau sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (atauMahkamah Agung Republik Indonesia), barulah perkara inidapat diteruskan, atau dengan kata lain perkara ini terlaluprematur) ;Ill. Gugatan Batal Demi Hukum, Karena Salah Satu Dari TergugatTelah Meninggal Dunia:Bahwa Tergugat .b.

Salinan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusanperkara pertanahan Nomor 488 K /TUN/2007 antara ZainiAbidin Noor Melawan 1). Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 2). H. Rusman Umar sebagai Pemohon Kasasi IISemula Terbanding/Tergugat Il Intervensi tertanggal 24September 2008 (Vide Bukti P2);3.

Nomor 488 K/TUN/2007. perkara antara: ZainiAbidin Noor Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahanberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 KotaTangerang dahulu Tergugat/Terbanding, 2.Rusman Umar,Kewarganegaraan Indonesia Wiraswasta bertempat tinggal diJalan H.

URAIAN MUTASI DIK NO JUMLAHTRANSAKSI REK MUTASI18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 4.695.000,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 28/01/2020 D 3.445.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 2.195.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,19 Des 2019 ATM MPUT TUN D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 4.050.900,19 Des 2019 ATMPUT TUNA D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 1.550.900,19 Des 2019 TGL TRX

Des 2019 ATM MPUT TUN D 700.000, 28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 7.559.900,28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 5.059.900,28 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450328 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450329 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 3.801.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 2.551.900,29 Des 2019 ATM MPUT

TUN D 1.250.000, Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.

Mjn 29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 1.301.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TRER ATM PRI D 5.000.000,PEMINDAHAN KE338301008254503 3) Adanya transaksi Rekening BRI nomor 338301041284533 atas namaMUHAMMAD RIZKI terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dan Debet(uang keluar) dengan rincian sebagai berikut: TGL.

TENTANG KEWENANGAN LEMBAGA TATA USAHA NEGARA(TUN);1.

suatutindakan hukum TUN (administratieve rechtshandeling).

Suatu tindakanhukum TUN yang selalu menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskan suatu hubungan hukum TUN yang telah ada.

Sedangkansuatu hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajiban untuk menuntutsesuatu, memberikan ijin untuk berbuat Sesuatu kompleks hubunganhubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karenakeputusan TUN yang bersangkutan, dengan demikian untuk dapat dianggapsebagai suatu beschikking, maka suatu Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara (TUN) yang bersangkutan tersebut harus merupakan suatutindakan hukum.

Apabila suatu keputusan Badan/ Pejabat TUN yangmerupakan suatu. tindakan hukum yaitu. yang dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum, maka hak tersebut harus digugat dimukaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);Menimbang, bahwa terhadap sertifikat HGB Nomor 11 tanggal 14Oktober 2003 atas nama PT.

Tun Abdul Razak Kec.SombaQOpu Kab.

Tun Abdul Razak Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama SUDIRMAN,mendatangi mobil petepete tersebut;Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

Tun Abdul Razak dan saat itu saksi melihatada mobil mini bus (petepete) warna biru yang sementara parkir di pinggirjalan selanjutnya saksi bersama temannya yang bernama AKBAR,mendatangi mobil petepete tersebut; Saksi melihat diatas mobil petepete tersebut ada dua orang.

243 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 243 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:POLTAK TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCimandiri VII No. 212 RT.006, RW.003, Depok, Jawa barat, Pekerjaan EXPegawai Negeri Sipil BKN Pusat, Jabatan Operator Komputer pada DirektoratPengendalian Kepegawaian IIL ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Jabatan : Penelaah Permasalahan Hukum ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Gedung 3Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat pada Tanggal 10 Februari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2014/PT.TUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015menjelaskan hari per hari kehadiran maupun ketidak hadiran penggugat, sangatjelas bahwa Pemohon Kasasi mengisi absen dengan keterangan A1 yang berartiabsen hanya satu kali dan bukan berarti tidak masuk bekerja, hal ini pun tidakdijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehinggakeputusannya dirasakan oleh Pemohon Kasasi berat sebelah

Putusan Nomor. 243 K/TUN/2015Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko AgusSugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, SH., C.N. Biayabiaya1. Meterai Rp 6.000,002.Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanKetua Majelis,ttd/.H. Yulius, SH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor42/G/2008/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009 dalam sengketa tata usahanegara antara Pembanding semula Penggugat /awan Terbanding semulaTergugat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam pokok perkara tersebutadalah Keputusan Terbanding semula Tergugat sebagai Badan atauPejabat TUN terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah, yaitu (1)Sertipikat Hak Milik (SHM) No 154 Tahun 1982 atas nama ABD.

ISMAILyang tercatat terakhir atas nama SYAMSUL RASUL yang sudahdibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 208/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10November 2009 jo.

Muisyang berkaitan dan tercatat terakhir SHM Nomor 1220 atas nama INDRAGUNAWAN (Turut Tergugat I), dan SHM Nomor 155 Tahun 1982 atasnama ALI WASBAR yang berkaitan dan tercatat terakhir Sertipikat HakPakai (SHP) Nomor 142/Kelurahan Pamusian atas nama AdministratorPelabuhan Tarakan (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II);Bahwa digugatnya pihak Terbanding semula Tergugat a quo yangdihukum melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana maksudamar Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal

MUIS, dan SHM No. 155Tahun 1982 atas nama ALI WASBAR tersebut menunjukkan menuruthukum bahwa sengketa gugatan perkara ini merupakan sengketa tatausaha negara yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan olehTerbanding semula Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa hukum prosedural atau prosedur tata cara pelaksanaan putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetapdalam hal pihak Badan/Pejabat TUN sebagai Tergugat tidakHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 186/PDT

Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b dan huruf c UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa seharusnya Pembanding semula Penggugat dalam pokok perkaraini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang karenaternyata masih berkenaan dengan eksekusi yang tidak atau belum tuntasdilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

Sukarta Indrafachrudi,tanggal 11 Mei 2009; o9bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua ... dasargugatan beserta alasanalasannya ... dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dan dimohon akte,ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagaiberikut: 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negaraadalah

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas NegeriMalang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta17mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermindalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat(1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunianRumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untukkantor pusat Departemen; b.

sekarang ini;bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoedenvan rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalampenyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalammelakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu, dalam rangka

Rumah Negara dilingkungan.....lingkungan Universitas Negeri Malang ...; yang bukan kapasitasnya dalamperkara TUN ini;bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dankeadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dankepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk padaRencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 20082012,Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor

Drs.Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme; bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapatberimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalampengelolaan Rumah

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 21 Januari 2011Nomor : 208/1/2011 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa LingkupPemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;2 Keputusan....ke halaman 4 dari 51 halaman2 Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 28 Desember2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan AnggotaKelompok Kerja (POKJA) VIII Unit Layanan Pengadaan

(ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagai PelaksanaPelelangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaAlam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;3 Keputusan TUN tentang Berita Acara Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan, yang dikeluarkan Tergugat I,khususnya yang berkaitan dengan :a Untuk Penggugat I (CV.

tertanggal 25 April 2011 (copyterlampir);c Dari kedua jenis Keputusan TUN diatas yang berkaitan langsungdengan Para Penggugat, dan salah satu objek dalam perkara ini,masing masing :1 Untuk ....ke halaman 9 dari 51 halaman1 Untuk Penggugat I (CV.

Haltersebut menurut Tergugat justru bertentangan dengan Pasal 15 ayat(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)dan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan oleh LKPPsebagaimana terurai pada jawaban Tergugat poin (4) diatas.Sehingga Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahSah dan berkekuatan hukum terhadap Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat II (Ketua POKJA VIII) berupa :Berita Acara Penetapan Pemenang yang dibuat oleh Tergugat II,masingmasing Nomor

MengingatPejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN telah sesuaiprosedur ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.

Sby telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap, namjn demikian Penggugat beranggapan ParaTergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Aquo,dan Penggugat secara tibatiba mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Sidoarjo dan tidak menghorrnad ketentuan dalam Hukum AcaraPeradllan Tata Usaha Negara maka Mohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim memeriksa secara utuh ketentuan dalam hal gugatmenggugatmaupun pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN khususnya Pasal 116UndangUndang No 51 Tahun 2009 Tentang

atau ketidak tahuan Penggugat terhadap prosesyang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan TUN.

Makadengan demikian gugatan ini adalah Prematur dan oleh karenanyamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanini DITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (VideBukti T1, TT1 dan TT2I);Eksepsi subjudice bahwa gugatan Penggugat yang diajukan masihtergantung (aanhangig) atau masih dalam Pengadilan (under judicialconsideration) TUN Surabaya sebagaimana Perkara : 70/B/2013/PT.TUN.Sby dan Penggugat serta Pengadilan TUN Surabaya memilikihak secara absolut terhadap perkara ini

untuk diperiksa maka akan terjadiketidak pastian hukum dan goyahnya wibawa Peradilan Tata UsahaNegara dalam upaya yang semestinya menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalamPasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 aquo yangmengatur proses secara utuh dan absolut dalam penegakan HukumTata Usaha Negara dan akan terjadi kekacauan Hukum Acara dalamPeradilan Tata Usaha Negara dan Penegakannya dan akan menjadipreseden buruk apabila penegakan Putusan Pengadilan TUN

Dan sebagaimana Pasal 116 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 aquo sebagai upaya peiaksanaanpaksa Putusan Pengadilan TUN belum dilaksanakan secara tuntasoleh Pengadilan TUN Surabaya, sehingga adalah terburuburuapabila hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengeksekusi Putusan Pengadilan Tun Surabaya dengan carakeperdataan berupa tuntutan ganti rugi, hal ini menyalahi HukumAcara TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 yangyang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubahkembali

(sepuluh ribu meter persegi) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal03 September 2012 dengan amar putusan adalah Menolak PermohonanKasasi Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.JASMANI;18. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 272.K/TUN/2012 tanggal 03September 2012 dengan Menolak Permohonan Kasasi Kepala KantorPertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II An.

/PT JAP.dengan registrasi perkara Nomor: 21/ G.TUN/2011/PTUN.JPRkarena telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor: 02167, dengan surat ukur Nomor: 31/Asano/2010 tanggal 3Mei 2010 dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusanMahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3 September2012 dengan amar putusan adalah menolak permohonan Kasasl Kepala Kantor Pertanahan Jayapura dan Pemohon Kasasi II atasnama Jasman;2.

(sepuluh ribu meter persegi) telah digugatoleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telahmempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 272.K/TUN/2012 tanggal 3September 2012, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas danHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2016.

/PT JAP.tidak menerima putusan Mahkamah Agung RI Nomor272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012, maka seharusnyaPenggugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali (PK) melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadiliperkara tersebut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bukanmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwaPengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata

Nomor: 96/Pdt.G/2005/PN Jap antara pihakPenggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut diatas,karena tidak mungkin Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukanPeninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.272.K/TUN/2012 tanggal 3 September 2012 tersebut, dan jugaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak akan memeriksa danmengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan materi gugatanmenyangkut Keputusan Pejabat TUN.