Ditemukan 13218 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — MUSA Bin KASIM
68 — 41
  • Penuntuthalaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl42Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayarkanmaka diganti dengan 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan memperhatikan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan denganmengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota beneberdasarkan PANCASILA dan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
181 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait hal itu Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannyamenyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1)Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahbertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu tidak memiliki kekuatanHal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2017hukum mengikat.
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN MALILI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mll
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon:
MUH. AMIN, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES LUWU TIMUR
2.KASI PIDUM KEJARI LUWU TIMUR
60 — 30
  • permohonan PK, sehingga MA tetap berpendapatpermohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang Pra Peradilan atas namaPemohon Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 05 Mei 2015 juga tidak mengikuti Putusan MK Nomor: 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015, dengan menyatakan "Putusan MK tidakmemuat perintah kepada pembuat undangundang dan tidak memuatrumusan norma sebagai pengganti norma yang dinyatakan bertentangandengan UUD
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
163 — 115
  • Artinya, apabila secaraempirikfaktual dikemudian hari terdapat implementasi formula perhitunganUpah Minimum (UMP dan/atau UMK) yang mengacu Pasal 44 Ayat (2)ternyata perhitungan nilai inflasi tidak memenuhi KHL suatu Propinsi dan/atauKabupaten/Kota, maka secara kontekstual merujuk kepada UUD Negara RITahun 1945 alenia keempat yang menegaskan salah satu tujuandibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah memajukanHalaman 126 dari 136 Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRGkesejahteraan
    umum dan Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945yang menjamin tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta implementasi nyata atashak dan jaminan hukum setiap pekerja/ouruh berhak memperolehpenghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaansesuai dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha, maka sudahseharusnya Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum (UMP dan/atauUMK) harus memperhatikan saran dan pertimbangan dewan pengupahanprovinsi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-04-2014 — Upload : 05-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 52./Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 30 April 2014 —
211 — 34
  • bersama;Bahwa standar adanya permainan dalam pelelangan adalah adanya kerugianNegara/Daerah;Bahwa pelanggaran administrasi yang mengakibatkan kerugaianNegara/Daerah, maka semestinya diganti uang (kerugin Negara dibayar);Bahwa apabila BPKP merekomendasikan ada indikasi pelanggaran hukumpidana, maka bisa dituntut menurut hukum pidana;80Bahwa apabila kerugian Negara tidak ada, barang ada sesuai denganspeksifikasi, tidak terlambat penyerahannya, apabila ada pelanggaran makadidenda sanksinya;Bahwa menurut UUD
    apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana, namun demikian berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, karena sifat melawan hukum materiilbertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
178 — 119
  • Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33ayat 2, 3 dan 5, kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP danlandasan operasional yang terdiri dari 5 (lima) undangundang danperaturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggidan/atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraannegara;Terlampir adalah ilustrasi gambar yang dapat mempermudah penjelasan diatas sebagai berikut: ie UUD 19451.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 23-12-2016 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 05-09-2018
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1478/Pdt.G/2016/PA.JP
Tanggal 11 September 2017 — HENRY TRIS TAN; DR. ALICE LAWADINATA; PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA, TBK; Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
285 — 85
  • Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUUX/2012 dalam perkara Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2008 TentangPerbankan Syariah terhadap UUD 1945 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) telahdinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum sebagaimana Putusannya :Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 ,Tambahan Lembaran
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Emanuel Ahmad, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. Havid Kurnia M.Si
89 — 64
  • HAVIDKURNIA, M.Si melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial pemerintahKota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsitidak sependapat karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbuktinya pihak lainyang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada
    kecualinya ;Menimbang, bahwa pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian pihakpihak yang terlibat/terkait sehingga terjaditindak pidana dalam perkara ini atau pihakpihak yang diduga berusaha untuk mengaburkanperkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan oleh penegakhukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 September 2014 — Ir. SULESTY, SA.MP. Binti SOELEIMAN AMIER, MP
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupunmateril;Menimbang, bahwa pengertian tersebut telah mengalami perubahandengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006tertanggal 24 Juli 2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2ayat (1) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatanmelawan hukum materil dinyatakan bertentangan dengan UUD
Pengadilan PA Lasusua Perdata Agama
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA Lasusua Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Lss
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 28
  • Putusan No.90/Pdt.G/2021/PA.LssMenimbang Bahwa dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 28Bayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi;Menimbang Bahwa pengaturan hakhak anak di Indonesia saat inidiatur dalam UU No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 240/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
120 — 62
  • Kepres Al000001/KEPKA/TDH/23271/16 Tanggal 15 Maret 2016mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugatsebagai PNS tersebut, adalah sehubungan dengan adanyaPutusan Tipikor Bandung No. 44/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGyang diputus pada Tanggal 15 Juni 2015, sehingga dengandemikian objek sengketa Kepres RI000001/KEPKA/T DH/23271/16 Tanggal 15 Maret 2016 tersebuttelah dibuat dengan tanggal yang dimundurkan dandiberlakukan secara surut yang mana hal ini telah melanggarhak asasi manusia Pasal 28 ayat (1) UUD
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 12-11-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 128/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 13 Maret 2014 — PRAYOTO; HERI SUSANTO; EKO AGUS RIADI; DWI NURYANTO; SONY WIBOWO, DKK; LAWAN; PT. KEINTECH;
134 — 32
  • Management akan memberikan upah normatif sesuai dengan UUD No 13tahun 20038. Management tidak akan melakukan tindakan balasan baik SP, MUTASI,=9=ROTASI, DEMOSI, PHK9. Perjanjian bersama ini berlaku per tanggal 13 September 20139.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ill tahun 2000 telah menetapkan Sumber Hukumdan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan sebagai Sumber TertibHukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1) UUD 1945 ; 2) Ketetapan MPR RI;3) Undangundang ; 4).Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang(perpu) ; 5). Peraturan Pemerintah ; 6) Keputusan Presiden yang BersifatMengatur ; dan 7).
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus
Register : 20-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mgl
Tanggal 7 September 2018 — Pemohon:
ARSAM HIDAYAT
Termohon:
Kepolisian Resort Tulang Bawang cq KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Tulang Bawang
130 — 46
  • menimbulkanketidakpastian hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan : Dalam halpenyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakantindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017, yaitu : Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAPbertentangan dengan UUD
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG
Register : 20-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-09-2018
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 10-K/PM.III-15/AD/VII/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 —
118 — 109
  • harapan untukmendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan orangtua yang lengkapbagi anak hasil perkawinan mereka.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insafdan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurityang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yangberlaku di masyarakat dan berlaku di lingkungan Militer sesuai denganFalsapah Pancasila, UUD
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
194 — 127
  • Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas danmenjamin hak tersangka dalam yurisdiksi Praperadilan sehingga dianggapsebagai suatu terobosan hukum.Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan 2 (dua) hal,pertama mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukupdan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14,pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 86/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, SH Alias DENNY AK
Termohon:
1.KAPOLRES METRO JAKSEL Cq UNIT KRIMUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
2.INDAR ATMANTO
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REBUPLIK INDONESIA
238 — 156
  • Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi Setiap orang, tanpadiskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukanpermohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yangbebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjaminpemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untukmemperoleh putusan yang adil dan benar;Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 106/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
HOSEN SYAM, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
117 — 77
  • pemberhentian tidak dengan hormatPNS yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Nomor :800/895/BII2/BKPSDM/2018 tanggal 9 November 2018, termasukterhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Daftar NamaNamaPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan PemerintahKabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 1 (vide Bukti T6) ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknyamendalilkan objek sengketa tidak memperhatikan asas retroaktifsebagaimana dimaksud Pasal 281 Ayat (1) UUD
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2017/Pn Gto
Tanggal 6 Februari 2017 — IMRAN YUNUS NENTO sebagai Pemohon MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota Sebagai TERMOHON
316 — 115
  • Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON.39.Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusimengeluarkan Putusan Nomor 130/PUUXIII/2015 dalam amarputusannya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secarabersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan kepada
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 86/Pid.B/2014/PN Tgl
Tanggal 23 April 2015 — Fesol Seff bin Muhsin
181 — 36
  • Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegasmengakui bahwa kehormatan dan martabat sebagai hak konstitusional warga negaraoleh karenanya harus dilindungi. Pasal 310 KUHP adalah pengejawantahan darikewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap warganegara.