Ditemukan 13324 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 20/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : LILIK DWY PRASETIO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TRI YANI RAHAYU.
148 — 146
  • Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUUIV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mengenai PengujianUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat(1) mencakup hukum formil maupun hakim materiil maka perbuatan tersebut dapat di pidana dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 03-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTA SEMARANG Nomor 393/Pdt.G/2020/PTA.Smg
Tanggal 18 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
172 — 86
  • Judex Factie tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan HukumAcara Perdata.Bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 (3) perubahan ketiga UUD 1945)yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukumdan keadilan (Pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).Sudikno Mertokusumo menguraikan: Dalam peradilan perdata tugas hakimadalah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan apa yang telahHalaman 20 dari 52 hlm.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 01-04-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 129/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 29 Nopember 2010 — Ivan Jerry H. Hutabarat lawan Ir. Christof Habonaran Siagian, dk
89 — 19
  • Pertanahan Kota Medan sehingga bukti P 1tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis;Menimbang, bahwa pada dasarnya Hak Pakai merupakan hak atas tanahmenurut peraturan perundangan yang lama dikonversikan menjadi hak yang baru menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), sedangkan tujuan daripada konversi adalahusahausaha untuk penataan kembali hakhak atas tanah yang berasal dari hakhak adat maupun hakhak barat, i untuk mengembalikan fungsi sosial atas pengusahaan tanahsesuai dengan Pancasila dan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG DKK VS KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Air Bangis DKK
206 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara hukum tanah ulayat Datuk Rajo Manggodang dilindungi olehhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 dan secarakhusus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera BaratNomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dimanasalah satu jenis tanah ulayat yang dikenal dan diakui dalam hukum adatHalaman 3 dari 47 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 Juli 2017 — MEI FADLY SIREGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
92 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan PerundangUndangan adalah:1) UUD Tahun 1945;Ketetapan MPRUndangundang/PerpukW DNPeraturan Pemerintaho1Peraturan Presiden))))))oOPeraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (in casu) Nomor93/PMK.06/2010 juncto PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan perundangundangan, apalagi Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hendra Wijaya
2.Andriawan
3.Totok Budiarto
Tergugat:
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
45 — 8
  • semuaalasan PHK boleh daluwarsa, alasan PHK yang boleh daluwarsa berdasarkan keduaketentuan tersebut, terbatas pada alasan PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal158, pasal 160 ayat (3), pasal 162, dan pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUUI/2003, pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 158 dan pasal 159 UU 13Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keduaketentuan tersebut bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN MALILI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mll
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon:
MUH. AMIN, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES LUWU TIMUR
2.KASI PIDUM KEJARI LUWU TIMUR
41 — 21
  • permohonan PK, sehingga MA tetap berpendapatpermohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang Pra Peradilan atas namaPemohon Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 05 Mei 2015 juga tidak mengikuti Putusan MK Nomor: 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015, dengan menyatakan "Putusan MK tidakmemuat perintah kepada pembuat undangundang dan tidak memuatrumusan norma sebagai pengganti norma yang dinyatakan bertentangandengan UUD
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 143/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Muntasripah
Tergugat:
CAMAT KEC. PURING KAB. KEBUMEN PROV. JAWA-TENGAH
122 — 47
  • Bahwa pada tanggal 26 September 2018 dilaksanakan Ujian Tertulis(dengan materi ujian meliputi UUD 1945, Pancasila UU Nomor 6 Tahun2014 dan Peraturan Pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika,Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa),Ujian Wawancara (dengan materi ujian meliputi Pengetahuan Umum,Peraturan tentang Desa, dan Muatan Lokal), dan Ujian Praktek (meliputiujian mengoperasikan komputer dan berpidato) yang diikuti oleh 11(sebelas) peserta dimaksud posita 6 di atas;8.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 21-11-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Trk
Tanggal 11 April 2012 — Penggugat I : ABDULLAH MAHING Penggugat II : HASAN Tergugat I : PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING Tergugat II : Drs. EC. DARIEN HERMANTARA
82 — 25
  • pokoknyamenyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGATREKONVENSI adalah sebagai realisasi untuk mempertahankan hak hak keperdataan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang diatur menuruthukum acara serta untuk menghindari adanya main hakim sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut,Majelis memutuskan untuk menolaknya oleh karena PARA TERGUGATREKONVENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka untukmenuntut haknya sehingga memperoleh kepastian hukum dandilindungi dalam pasal 28D UUD
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
110 — 48
  • Bilamana Negara membutuhkan tanah untuk kepentingan pelayanan umum, makatanah hak milik tersebut harus di serahkan sesuai dengan Kepres no 55 tahun1993 JO UUD no 38 tahun 2004, khususnya pasal 58 ayat 1, 3 dan 4, tentangJalan.Bila warga desa yang enggan menerima uang ganti rugi yang telah di tetapkanpanitia pengadaan tanah, maka agar supaya proyek pembangunan jalan tidaktertunda dan tidak terbengkalai, serta hangusnya anggaran Negara yg telah disediakan untuk proyek pembangunan jalan tersebut, Vatwa
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 29-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl
Tanggal 8 Juli 2015 — MUSA Bin KASIM
57 — 24
  • Penuntuthalaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl42Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayarkanmaka diganti dengan 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan memperhatikan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan denganmengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota beneberdasarkan PANCASILA dan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2245 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
147 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait hal itu Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannyamenyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat (1)Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahbertentangan dengan UUD 1945, sehingga hal itu tidak memiliki kekuatanHal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2245 K/PID.SUS/2017hukum mengikat.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 15-08-2011 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 38/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 16 Februari 2012 — DRS. HASBIALLAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG ; DRS. H. UMAR FARUQ
63 — 28
  • mempunyaikewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan inisecara khusus akan dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dan tempat(bevoegdheid ratione loci) dengan mempedomani peraturan perundangundangan yangmengatur masalah pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — Binoto Sirait atau disebut juga Dr. Binoto Sahala Tua Sirait, DKK VS Leo Darmadi
208 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum yang sah untuk mengajukan gugatan berdasarPerjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 19 Desember 2011, karenawanprestasi berada dipihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidengan tidak melakukan pelunasan, dan juga karena kebatalan perjanjiantersebut yang terjadi karena syarat objektif dan formil yang tidak terpenuhi,maka seluruh kriteria perouatan melawan hukum yang diuraikan di atas, baikmelanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi di mana hak milikmerupakan hak asasi yang dilindungi oleh UUD
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 24-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 10 Mei 2017 — H. ASEP SUHERMAN Alias UCE;
382 — 12
  • adalahkepunyaanya, sehingga bisa dijual, hal tersebut dapat terjadi karenalemahnya pengawasan dari Dinas EDSM setempat yang seharusnyamelakukan pengawasan terhadap mineral atau batubara yang berada diwiayahnya;Bahwa sesuai keterangan Terdakwa mengenai status tanah yang dilakukanpenambangan adalah milik Terdakwa, sehingga mempunyai hak terhadapwiayah yang ditambang, namun Hak atas tanah tidak meliputi hak atastambang yang ada di dalam atau di permukaan tanah tesebut, karena dalamPasal 33 ayat (8) UUD
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Marselus Seda
Tergugat:
Ambrosius Sanggu
116 — 62
  • Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masihhidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang;2. Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adatdi Indonesia secara kontitusional haknya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KAHARUDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI., II. ASNI;
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yangberbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadidan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.Oleh karena faktafakta hukum tersebut diabaikan dan tidak dijadikanpertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 119/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 19September 2016, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 86 dari 107 halaman.
    UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yang berbunyi, Setiaporang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1973, menyebutkanMeskipun penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa dilakukanmenurut prosedur perundangundangan dapat dinyatakan batal karenadidahului dan disertai halhal yang tidak wajar dan itikad yang tidak baikdan tidak jujur;4.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Pms
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
61 — 40
  • Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkanitu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyiNegara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tundukterhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusiatersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkatperangkathukumnya untuk menyelesaikan..
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 18 Juli 2018 — NURMAWAN FRANSISKA S.; Melawan; PT HOSANA MEDICA PRATAMA (Rumah Sakit Hosana Medica Cikarang);
130 — 158
  • Tindakan Penggugat tersebut, jelastelah melanggar hak asasi Penggugat, yaitu tiap orang berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak atau Hak untukbekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil danlayak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Selanjutnya Penggugat mengirimkan Somasitanggal 17 November 2017 kepada Tergugat melalui Kuasa HukumPenggugat, namun Tergugat tetap' tidak bersedia untukmengembalikan ljazah Penggugat.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY
115 — 82
  • Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhanhukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasanakan tetapii haruslah juga memperhatikan maksud lainnya sepertipencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif),mempertahankan tata tertiop kehidupan bersama, serta memperbaiki orangyang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teorilgabungan, sehingga