strong>

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I karena mengundurkan diri sebagaimana Pasal 162 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak bulan Februari2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang penggantian

hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

LEANE SUGIARTO anak dari suami istri POH, ADITYA SUGIARTO dan ERNY YORANOUW ;

Pemohon yangbersangkutan;Telah melihat dan memeriksa bukti Suratsurat yang diajukan oleh ParaPemohon;Telah mendengar keterangan Saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonansecara tertulis, tertanggal 14 Desember 2017, terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gianyar Nomor 130Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 20Desember 2017 mengenai permohonan penetapan perubahan/penggantiannama;Adapun alasanalasan diajukannya Permohonan Penetapanperubahan/penggantian

Menetapkan menurut hukum bahwa penggantian / perubahannama anak para pemohon yang pertama yang semula Gede AdiWiguna menjadi Gede Guna Candra Aditya, guna KepentinganAdministrasi3. Memerintah kan Kepada para pemohon untuk melaporkan sehelaipenetapan Pengadilan Tersebut ke Kantor Dinas KependudukanDan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah/menggantianak para pemohon yang pertama yang termuat pada aktekelahiran terdahulu dari Gede Adi Wiguna menjadi Gede GunaCandra Aditya;4.

Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, dengan nama Gede Adi Wiguna yang diterbitkan oleh Kepala Kantor DinasHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN GinKependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka PengadilanNegeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonanperubahan nama Anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahannama anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama Gede AdiWiguna menjadi bernama Gede Guna Candra Aditya;Menimbang, bahwa permohonan penggantian

nama anak ParaPemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatananak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalahadministrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama ituberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapunalasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan nilalmaupun norma norma kelayakan dan kepatutan

strong>11 12 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI, tempat tanggal lahir Malang, 25 12 1958;

pernikahan antara SUTRISNO dengan DARMINI, tempat tanggallahir Malang, 11 Desember 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI,tempat tanggal lahir Malang, 25 Desember 1958; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telan mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang guna didaftarkanpada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir padaKutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

Klampok Kasri IIA / 32, RT 001 RW008, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; Bahwa adapun maksud perubahan/penggantian tanggal lahir tersebutadalah untuk menyamakan data Administrasi Kependudukan Pemohon ; Bahwa adapun alasan perubahan nama karena adanyaketidaksesuaian data tanggal lahir dalam Akta Nikah dengan data tanggallahir Pemohon di suratsurat lainnya milik Pemohon ;2.

Klampok Kasri IIA / 32, RT 001 RW008, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; Bahwa adapun maksud perubahan/penggantian tanggal lahir tersebutadalah untuk menyamakan data Administrasi Kependudukan Pemohon ; Bahwa adapun alasan perubahan nama karena adanyaketidaksesuaian data tanggal lahir dalam Akta Nikah dengan data tanggallahir Pemohon di suratsurat lainnya milik Pemohon ;Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Pemohonmembenarkannya;Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak

tanggallahir Malang, 11 12 1958 diubah menjadi SUTRISNO dengan DARMINI,tempat tanggal lahir Malang, 25 12 1958; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang guna didaftarkanpada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir padaHalaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 861/Pdt.P/2020/PN.Mlg.Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula dalam akta kelahiran WAWAN PURWANA dan tanggal lahir 12 Desember 1991 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi nama WAWAN dengan tanggal lahir 12 Maret 1986 ;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Penggantian

CiamisMenimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ganti nama dan tanggal lahiryang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku, sehingganya Permohonan dari Pemohon dimaksuddapat dikabulkan ;Penetapan Nomor : 118/Padt.P/2018/PN.Cms.hal.6 dari 10 hal.Menimbang, bahwa penggantian nama dan tanggal lahir pada AktaKelahiran dalam sudut keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya

Identitas (nama) WAWAN PURWANA dan tanggal lahir 12 Desember1991 sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi namaWAWAN dengan tanggal lahir 12 Maret 1986 akan berakibat terhadap statusnama dan kedudukan Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya, maka terhadapKutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.624.0070013 tanggal 7 November 2018 atasnama Wawan Purwana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tersebut perlu orang untuk mencatatkanperubahan /penggantian

/Pdt.P/2018/PN.Cms.hal.7 dari 10 hal.tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 52 (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan ;Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebutdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenCiamis, maka di perintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang gantinama tersebut kepada pejabat/oegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabuapten Ciamis untuk mencatat penggantian

Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untukmencatat Penggantian nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiranNomor: AL.624.0070013 tanggal 7 November 2018 yang semula WAWANPURWANA dan tanggal lahir 12 Desember 1991 sebagaimana yang terteradalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi nama WAWAN dengan tanggal lahir12 Maret 19864.

DJAMILAH diubah/dihanti menjadi telah lahir AGUS NAZAR ZUBEID ANSORI anak ke dua Laki-laki dari suami istr: AHMAD FAUZI DAN DJAMILAH

10 Nomor 1257/Pdt P/2019/PN MlgAHMAD FAUZI dan DJAMILAH diubah/dihanti menjadi telah lahir AGUS NAZARZUBEID ANSORI anak dari suami istr: AHMAD FAUZI DAN DJAMILAH ; Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada RegisterAkta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiranyang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

tahun2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yangmengalami kesalahan tulis redaksional ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untukmengganti/mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yangtertulis Agus Nazar menjadi Agus Nazar Zubeid Ansori dan menurut pendapat Hakimpenggantian/perubahan nama Pemohon dan Pemohon tersebut merupakan kesalahantulis redaksional ;Halaman 7 dari 10 Nomor 1257/Pdt P/2019/PN MlgMenimbang, bahwa oleh karena penggantian

permohonan Pemohon dalampetitum angka ke2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angkake3 ( tiga ) yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan TurunanPenetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang guna didaftarkan padaRegister Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian

dari Suami istri : AHMAD FAUZI dan DJAMILAH diubah/dihantimenjadi telah lahir AGUS NAZAR ZUBEID ANSORI anak ke dua Lakilaki darisuami istr: AHMAD FAUZI DAN DJAMILAH Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada RegisterAkta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiranyang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian

Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Takengon atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Resmi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon, untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon dari Halimatussakdiah lahir di Celala pada tanggal 01 Juli 1978, untuk selanjutnya dirubah menjadi Siti Limah lahir di Celala pada tanggal 01 Juli 1979 dan untuk dicatatkan tentang perubahan/penggantian

bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRI dan BEDAHselama ini mengetahui nama Pemohon adalah SITI LIMAH dan tahun lahirpemohon adalah 1979 dan perubahan nama dan tahun lahir dari yang sebelumnyabernama SITI LIMAH tahun lahir 1979 menjadi HALIMATUSSAKDIAH tahun lahir1978, dikarenakan ada kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir pemohon padasaat pembuatan KTP dan Kartu Keluarga pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganPemohon di persidangan mengenai perubahan/penggantian

kebenaran dan tidakbertentangan dengan hukum/beralasan hukum, sehingga patutlah untukdikabulkan sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti beralasanhukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untukmengganti nama dan tahun lahir pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga darisemula bernama HALIMATUSSAKDIAH lahir tahun 1978 = menjadiSITI LIMAH lahir tahun 1979 untuk dipergunakan selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian

nama itumerupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanSuatu perubahan/penggantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dariPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atasoleh karena Pemohon dalam perkara ini bernama HALIMATUSSAKDIAH lahir diCelala pada tanggal 01 Juli 1978 dan saat ini Pemohon mengajukan Permohonanperubahan nama Pemohon

pemohon ;Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Takengonatau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Resmiyang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon,untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon dari Halimatussakdiah lahirdi Celala pada tanggal 01 Juli 1978, untuk selanjutnya dirubah menjadi SitiLimah lahir di Celala pada tanggal 01 Juli 1979 dan untuk dicatatkantentang perubahan/penggantian

strong>yang sebelumnya nama pemohon tertulis dan terbaca JUNG FANG diganti menjadi tertulis dan terbaca GUSRI, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca GUSRI;

Pemohon untuk mengganti nama Pemohondidalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama pemohontertulis dan terbaca JUNG FANG diganti menjadi tertulis dan terbacaGUSRI, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut namaPemohon tertulis dan terbaca GUSRI;Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanyaSalinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalamBuku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian

bahwa setiap penduduk mempunyai hakuntuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dancatatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnyaUndangundang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administasipenduduk yang tidak dikriskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yangtidak sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian

dipersidanganbahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskantanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, danberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohonmenggunakan nama JUNG FANG sebagaimana tercatat dalam Akta KelahiranHalaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 120/Padt.P/2019/PN TdnPemohon hinga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihakKepolisian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hematHakim penggantian

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanyaSalinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalamBuku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan penggantian namatersebut pada Akta Kelahiran Nomor 184, pada tanggal 05 Oktober 1971;4.

PutuSumbersana menjadi Putu Sumerta Jaya; Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti namanya adalahkarena Pemohon sering sakitsakitan serta dalam kehidupan seharihariselalu mengalami nasib sial dan sering mengalami kecelakaan, kemudiansetelah ditanyakan secara adat kepada orang pintar Pemohon disarankanuntuk mengganti namanya tersebut menjadi Putu Sumerta Jaya; Bahwa secara adat nama Pemohon sudah diganti, hanya tinggalmengganti Akta Kelahirannya saja karena menunggu penetapan pengadilan; Bahwa setelan penggantian

nama secara adat tersebut, Pemohonjarang mengalami sakitsakitan dan menjadi normal; Bahwa Pemohon tidak ada mencalonkan diri sebagai apapun; Bahwa mengenai penggantian nama tersebut tidak ada keberatan daripihak manapun dan semua keluarga menyetujuinya;2.

mengganti namanya adalahkarena Pemohon sering sakitsakitan serta dalam kehidupan seharihariselalu mengalami nasib sial dan sering mengalami kecelakaan, kemudiansetelah ditanyakan secara adat kepada orang pintar Pemohon disarankanuntuk mengganti namanya tersebut menjadi Putu Sumerta Jaya;Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Padt.P/2022/PN Nga Bahwa secara adat nama Pemohon sudah diganti, hanya tinggalmengganti Akta Kelahirannya saja karena menunggu penetapan pengadilan; Bahwa setelah penggantian

nama secara adat tersebut, Pemohonjarang mengalami sakitsakitan dan menjadi normal; Bahwa Pemohon tidak ada mencalonkan diri sebagai apapun; Bahwa mengenai penggantian nama tersebut tidak ada keberatan daripihak manapun dan semua keluarga menyetujuinya;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohonmembenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan buktibukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;Menimbang

dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggaptelah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini ;Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagimengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkanpenetapannya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas yaitu penggantian

tanggal kelahiran dari tanggal 01 Juli 1954 menjaditanggal 01 Juli 1940 ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agarPengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan penetapan tentang penggantian tanggalkelahiran pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalahpenggantian tahun kelahiran dari tanggal 01 Juli 1954 menjadi tanggal 01 Juli 1940 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti surat tertanda P1 s

tanggal kelahiran dari tanggal 13111947 menjaditanggal 13111942 ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agarPengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan penetapan tentang penggantian tanggalkelahiran pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalahpenggantian tahun kelahiran dari tanggal 13111947 menjadi tanggal 13111942 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P3 yang telah

memutus perkara a quo agarmenyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan perkara a quo dibacakan;11Bahwa sehubungan dengan telah putus Hubungan Kerja Penggugat danTergugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugatmembayar hakhak Penggugat yang sampai saat ini masih dalampenguasaan Tergugat antara lain:Pesangon :7X2XRp =Rp19.600.000,001.400.000e Penghargaan Masa Kerja :3 X Rp 1.400.000 =Rp4.200.000,00 Penggantian

hal.Put.Nomor 410 K/Pdt.SusPHI/2014e Menyatakan Tergugat terbukti tidak mempekerjakan Penggugat sejak bulanDesember 2012 dan tidak membayar upah Penggugat sejak bulan November2012;e Menyatakan Tergugat Sudah Tidak Membutuhkan Penggugat DalamPerusahaan;e Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Penggugat dan Tergugat SejakPutusan Perkara Aquo dibacakan;e Menghukum Tergugat Untuk Membayar HakHak Penggugat DenganPerincian sebagai berikut:1 Pesangon : Rp19.600.000,00;2 Penghargaan Masa Kerja : Rp4.200.000,00;3 Penggantian

gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 197/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 16 Januari 2014dengan amar sebagai berikut:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan;Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian

Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 197/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 16 Januari2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum;3 Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan;4 Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang PenghargaanMasa Kerja, Uang Penggantian

Penggantian hak 15% : (atb x 15 %) =Rp 120.750.000,00d. Sisa cuti: 25/21 X Rp115.000.000,00 =Rp 136.904.762,00e. Gaji bulan Juli 2019 =Rp 57.500.000,00f. THR (Tunjangan Hari Raya) =Rp115.000.000,00g.

junctoPasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangberbunyi:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

Uang Penggantian Hak 15% dari Pesangon:15% x 1.380.000.000,00 =Rp 207.000.000,00Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.SusPHI/20214. Sisa Cuti tahun 201925/21x 115.000.000,00 =Rp 136.904.800,005. Total Pesangon = Rp1.723.904.800,008. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat memberikan uangappresiasi terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebesar 12 xdari nilai gaji terakhir, dengan perincian sebagai berikut:12 x 115.000.000,00 =Rp 1.380.000.000,009.

Nomor 265 K/Pdt.SusPHI/2021Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan upah untuk bulan Juli 2019 dan THR sebagaimanatelah dipertimbangkan judex facti, lagipula alasanalasan mana merupakanpengulangan dali:Bahwa selain itu) alasanalasan kasasi tersebut merupakanpengulangan dalil dan mengenai penilaian ternadap hasil pembuktian

Tata Alam Nusantara) masing masing dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 (10 hari),Hal 3 dari 21 Hal.Pts.57/PDT/PT.SMRkemudian dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 21 Agustus 2015(21 hari), dapat dirinci sebagai berikut : Kerugian dari tanggal 20 Juli 2015 s/ d tanggal 30 Juli 2015 : 1 Penggantian pembayaran gaji karyawan kontraktor (PT.

Tata Alam Nusantara)yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu : gaji karyawan (bassis x UMRuntuk Operator dan Driver) = Rp. 14.979.000 per hari x 11 hari = Rp.164.769.000, (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilanribu rupiah); 2 Penggantian pembayaran uang makan karyawan kontraktor (PT.

hari = $ 8.965,00; 6 Pembayaran minimum charge Alat Berat PC400 = 250 Jam x $ 42.60 x 1 Unitx 11 hari = $ 3.905,00; 7 Pembayaran minimum charge Alat Berat Bulldozer = 250 Jam x $ 32.60 x 2Unit x 11 hari= $ 5.976,50; Total jumlah kerugian yaitu : Rp. 247.434.000, (dua ratus empat puluh tujuh jutaempat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan $ 94.561,50 (sembilan puluh empatribu lima ratus enam puluh satu dollar lima puluh sen); Kerugian dari tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 : 8 Penggantian

Tata Alam Nusantara)yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu : gaji karyawan (Bassis UMRuntuk Operator dan Driver) = Rp.14.979.000 per hari x 21 hari = Rp.314.559.000, (tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan riburupiah); 9 Penggantian pembayaran uang makan karyawan kontraktor (PT.

berturutturut atau lebihHuruf (d); tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadaPekerja/buruhBahwa walaupun Penggugat yang meminta Pemutusan HubunganKerja,tetapi Tergugat telah melanggar pasal 169 ayat 1 huruf c dan huruf dsehingga Tergugat diwajibkan membayar 2 kali upah pesangon seperti yangdimkasudkan dalam pasal pasal 169 ayat 2 undangundang nomor 13 tahun2003, kemudian membayar Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayatHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2 /Pdt.SusPHI/2021/PN kdi15.1617.(3) dan Penggantian

Penggantian perumahan serta pengobatan15% x Rp. 25. 000.0000, =Rp. 3.750.000,Jumlah Rp., 4.950.000, Jumlah (a + b +c) = Rp. 29.950.000,Terbilang : (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh riburuptah)Bahwa karena belum penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari lembagaPenyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Penggugat masih sah sebagaipekerja Tergugat sehingga Tergugat diwajibkan untuk membayar upahProses, dengan Perhitungan sebagai berikut :Upah proses bulan september 2019 s/d Februari 20206

Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Upah Pesangon, UpahPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan perhitungansebagai berikut;a. Uang Pesangon2 x4 bulan x Rp. 2.500.000,= Rp. 20.000.000,b. Uang penghargaan Masa kerja2 XRp. 2.500.000, =Rp. 5.000.000,c. Uang Pergantian Hak1. Cuti tahunan yang belum gugur :12/25 x Rp. 2.500.000, =Rp. 1.200.000,2. Penggantian perumahan serta pengobatan15% x Rp. 25. 000.0000, =Rp. 3.750.000,Jumlah Rp., 4.950.000, Jumlah (a+b +c) = Rp. 29.950.000,8.

SE14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang padabutir 6 menegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran DirekturJenderal pajak tersebut (tanggal 3 Juni 2003), dasar pengenaan pajak atasservice charge dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yaknisebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta olehpemberi jasa ;Bahwa penegasanpenegasan yang telah diterbitkan yang masihmengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.

Put.No. 37 B/PK/PJK/2008Bahwa Pasal 1 angka 17 Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No. 8 Tahun2000 menjelaskan : Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah harga jual,penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapbkan denganKeputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitungpajak yang terutang ;Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

tentangPerubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tentang NilaiLain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak ;Bahwa dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor ;567/KMK.04/2002 tanggal 26 Desember 2000 menegaskan : DalamKeputusan Menteri Kauangan ini yang dimaksud dengan Nilai Lain SebagaiDasar Pengenaan Pajak pasal 2 mengatur :Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakadalah Harga Jual atau Penggantian

setelah dikurangi laba kotor ;b. untuk pemberian CumaCuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa KenaPajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor ;c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraanharga jual ratarata ;d. untuk penyerahan film ceritera adalah perkiraan hasil ratarata per judulfilm ;e. untuk pesediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saatpembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atasperolehan aktiva tersebut menurut ketentuan

Nomor 20 K/Pdt.SusPHI/2015Perjanjian Kerja Bersama PT Sawindo Kencana Pasal 51 dan UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan perincian sebagai berikut:Rumani:Uang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp.25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 uang penggantian perumahan danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang belum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp10.548.330,00Jamsostek

JPK 6% x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp17.105.400,00THR tahun 2012 =Rp1.397.500,00Upah dalam proses PHK sampai PHI 4 xRp1.397.500,00 =R +Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp73.864.396,00RohinaUang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp25.155.000,00Uang penghargaan Masa Kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian perumahan danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang berlum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00

Penggugat di PHK Tergugat sah karena usia pensiun;3 Menyatakan Tergugat harus membayar hakhak Para Penggugat karena usiapensiun;4 Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sesuai Pasal 167Ayat 5 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Bersama PTSawindo Kencana Pasal 51 dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek dengan perincian sebagai berikut:Rumani:Uang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp.25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian

danpengobatan 15% X Rp33.540.000,00 =Rp5.031.000,00Cuti yang belum dilaksanakan 14/30 xRp1.397.500,00 =Rp652.166,00Jamsostek JHT 3,7 x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp10.548.330,00Jamsostek JPK 6% x 204 bln x Rp1.397.500,00 =Rp17.105.400,00THR tahun 2012 =Rp1.397.500,00Upah proses PHK sampai PHI 4 xRp1.397.500,00 =Rp5.590.000.00+Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp73.864.396,00RohinaUang pesangon 9 x 2 x Rp1.397.500,00 =Rp25.155.000,00Uang penghargaan masa kerja 6 xRp1.397.500,00 =Rp8.385.000,00 Uang penggantian

namaMuhamad Khothibul Umam j22 22 nen nnHal 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2015/PN.GprMenimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan tidak mengatur mengenai syaratsyarat dalam perubahan namaatau penambahan nama, tetapi hanya menyebutkan bahwa PencatatanPerubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeritempat pemohon (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006) ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri akanmerujuk tentang penggantian

nama yang diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 1961,dimana dalam undangundang tersebut ditentukan bahwa penggantian namadapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu Sukuatau menyerupai suatu gelar (vide penjelasan Pasal 4 UU Nomor 4 TahunMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang didapat di persidangansebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten menilaibahwa penggantian nama Pemohon dari Mohamad Khothibul Umam menjadiMuhamad Khothibul Umam adalah tidak bertentangan

guna kepentingan pertukaranpelajar ke Malasya dan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalammasalah yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan bukanuntuk mengaburkan identitas dari Pemohon, sehingga oleh karenanyapermohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena daftar pencatatan Akta Kelahirandilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKediri, maka sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 pendaftarannya terhadap penggantian