Ditemukan 3945906 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN WATES Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Wat
Tanggal 6 Desember 2017 — SARDI
7417
Register : 11-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN WATES Nomor 61/Pdt.P/2017/PN Wat
Tanggal 23 Oktober 2017 — YUSEVA ARYA PRAMIANTO
479
  • ., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim tersebut,Retno Prabandari, S.H., M.Kn. Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P /2017/PN WatPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Biaya Proses Rp 49.000,003. Panggilan Rp 160.000,004. PNBP Rp 5.000,005. Meterai Rp 6.000,006.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/Pdt/2011
Tanggal 30 Oktober 2013 — KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA vs LISTYO BUDI bin NARPOYO HARI SUNARYO
269240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidanasebagaimana dakwaan pertama primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo HariSunaryo selama 5 (lima) tahun, potong tahanan sementara dan denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan danmembayar uang pengganti sebesar Rp533.600.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Pimpinan BankBCA Cabang
    Salatiga sebagai pengganti nilai kerugian materiil yang telah dialamiBank BCA Cabang Salatiga akibat dari perbuatan Terdakwa;Bahwa Tergugat (Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryo) adalah terpidana dalamperkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilanperadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat Kasasi, dan saat ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:a Pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Salatiga dalam Putusannyatertanggal 26 Agustus
    denda dan menghilangkan pidana kurunganuang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:1 Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo HariSunaryo tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalamdakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;2 Menyatakan bahwa Terdakwa Listyo Budi bin Narpoyo Hari Sunaryotersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukantindak pidana korupsi yang dilakukan berkalikali sebagai perbuatanberlanjut;3
    dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak hanyabunyinya saja karena faktanya Terpidana dalam hal ini Tergugat (Listyo Budi binNarpoyo Hari Sunaryo) tidak melaksanakan putusan tersebut;Bahwa dalam amar putusan pidana tersebut tanpa disertai adanya/tanpa dijatuhkanpidana tambahan, yaitu alternatif hukuman yang berupa penyitaan harta bendaTerdakwa untuk dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut, maupun yangberupa pidana sebagai pengganti/subsidair, hal ini sebagaimana yang tersebut padaPasal
    ,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.Hakim Hakim Anggota: Ketua Majelis,ttd.H. Djafni Djamal, S.H., M.Httd. ttd.Syamsul Ma arif, S.H., LL.M., Ph.D Soltoni Mohdally, S.H., M.HPanitera Pengganti,Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1447 K/Pdt/201114Biayabiaya:LMeter al.....cccceeee Rp 6.000,002RedaksS i... Rp 5.000,00 ttd.3. Administrasi kasasi............
Putus : 05-12-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.Bdw.
Tanggal 5 Desember 2016 — K U S N I
17439
  • Memerintahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah ( MI) Nurul Fata Lumutan Botolinggo Kabupaten Bondowoso untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama: KUSNI lahir pada tanggal 22 Agustus 1984 di Bondowoso anak dari QOMARUDDIN;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah)
    karena menurut saran dari Kantor Kementerian Agamaharus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;Bahwa selama in) hanya Pemohon yang ijazahnya hilang danmengajukan Permohon untuk menerbitkan ijazah pengganti;Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;.
    2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi ljazah/SuratTanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti ljazah/ Surat TandaTamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazah/ Surat TandaTamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan ljazah Luar Negeriyang berpenghargaan sama dengan ljazah Madrasah, disebutkan bahwapersyaratan untuk diterbitkannya Surat Keterangan Pengganti (SKP) ljazahHalaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.Bdwyang hilang apabila tidak ditemukan
    (SKP) ljazah/STTB karena hilang dilakukan oleh KepalaMadrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk SuratKeterangan Pengganti (SKP) llazah/STTB;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P.7 berupa SuratKeterangan Pengganti llazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan olehYayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiah Nurul Fata, menunjukkan bahwaYayasan Nurul Fata telah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti
    ljazah/ Surat TandaTamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ljazah/ Surat TandaTamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan ljazah Luar Negeriyang berpenghargaan sama dengan ljazah Madrasah,serta ketentuanketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.
    Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;Panitera Pengganti, Hakim,HENI SUPRIATIN,S.H. NI KADEK SUSANTIANI, S.H.,M.H.Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2016/PN.BdwPerincian Biaya :1. Biaya pendaftaran .............. Rp 30.000,002. ATK oo eeceeee eee nett ee eee eeees Rp 50.000,003. Biaya panggilan Pemohon ... Rp160.000,00A 0 Rp 3.000,005. Meera 2+ cwcscessss sss semewsme eres Rp 6.000,006. Redaksi penetapaan ................
Kata Kunci : Perhitungan penjara pengganti
PIDANA KHUSUS/C.8/SEMA 7 2012
13380
  • 1. Dalam hal terpidana telahmembayar sebagian uang pengganti namuntidak mampu membayar sisanya, tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor.Jadi berapa besarpun yang sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan;2. Eksekusinya dihitung ... [Selengkapnya]
  • Dalam hal terpidana telahmembayar sebagian uang pengganti namuntidak mampu membayar sisanya, tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor.Jadi berapa besarpun yang sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan;

    2. Eksekusinya dihitung olehJaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Pengaturan uang pengganti
PIDANA KHUSUS/C.7/SEMA 7 2012
12220
  • Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.Pasal 18 ayat ... [Selengkapnya]
  • Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999:

    Pasal 18 ayat (1b): ...yang jumlahnyasebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi.

Kata Kunci : Cucu; Ahli Waris Pengganti
2/Yur/Ag/2018
66290
  • Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.
  • Pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan cuculaki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dari pewarismenjadi ahli waris pengganti telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2001 danterus diikuti pada putusan-putusan berikutnya maka sikap tersebut telah menjadiyurisprudensi di Mahkamah Agung.

    Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuandari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

    Konsep tentang ahli waris pengganti diakomodir pada KHI Pasal 185yang menyebutkan: 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yangtersebut dalam Pasal 173; 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihidari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Siapa saja yang berhak menjadi ahli warispengganti mulai diatur pada tahun 2010.

    Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskantentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya padaketurunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikanuntuk mendapatkan wasiat wajibah.

    Sikap MahkamahAgung yang menganggap cucu pewaris atau anak dari ahli waris dapat menjadi ahliwaris pengganti tercermin dari Putusan Nomor 86 K/Ag/2001 dimana Mahkamah Agungdalam pertimbangannya yang menyatakan

    lagi pula tidak ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atauundang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
    Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum, sama dengan MahkamahAgung menanggap cucu menjadi ahli waris pengganti.

    Mahkamah Agung jugamelalui Putusan Nomor 59 K/Ag/2005 pada pertimbangannya menyatakan apa yangditerapkan judex factietidak salah.Putusan judex facti dalam perkara a quo menenetapkan cucu sebagaiahli waris pengganti.

    Pada pertimbangannyadisebutkan:

    Menimbang, bahwa terlepasdari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amarputusan Pengadilan Tinggi Agam Makassar harus diperbaiki, karena seharusnyaPengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan AgamaBulukumba harus diperbaiki sepanjang mengenai ahli waris pengganti Sittimangdengan pertimbangan sebagai berikut:
    Dalamperkara a quo, Mahkamah Syariah Acehmenetapkan cucu perempuan maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris sebagai ahli waris pengganti.Putusan Mahkamah Syariyah Aceh tersebut membatalkan putusan tingkat pertamayang menolak gugatan Penggugat.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1877 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MOCH. ARIESWAN
911626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam putusan itu, judex facti membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRp307.485.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh limaribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila
    Bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankankepada Terdakwa adalah sebanyakbanyaknya sesuai yang diperolehbaik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan dantanggung jawab Terdakwa;b.
    Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa harusdikompensasikan dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) yang telah dikembalikan Terdakwa sebagai uang titipan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenaalasanalasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, makapermohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan amarputusan mengenai redaksi uang pengganti, sehingga amar selengkapnyaadalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan
    ARIESWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTAMELAKUKAN KORUPSTI;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarmaka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupakurungan selama 5 (lima) bulan;Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesarRp507.485.000,00 (lima ratus tujuh juta empat
    ,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ M.S. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.NIP. 19590430 198512 1 1001Hal. 63 dari 63 hal. Put. No.1877 K/Pid.Sus/2016
Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 10 Juli 2018 — ANDI ARMAN GAU, S.T
848442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menghukum Terdakwa karena terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Peningkatan Jalan. Terdakwa terbukti ikut mengajukan,menandatangani dan ... [Selengkapnya]
  • 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasaan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ARMAN GAU dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;Membayar uang pengganti
    sebesar Rp210.295.311,00 (dua ratus sepuluh jutadua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) ditanggungrenteng dengan Terdakwa PUTRA dan NUR SALAM apabila Terdakwa tidakmembayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dandilelang apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) rangkap Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat
    Kendati demikian lamanyapidana pengganti kurungan Pidana Denda perlu diperbaiki menjadi 3 (tiga)bulan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS,tanggal 13 Desember 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Selayar tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar Nomor 54/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 13 Desember 2017yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 12 Oktober 2017mengenai lamanya pidana pengganti
    Krisna Harahap, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN,S.H.NIP. 19590430 198512 1 001Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Putusan Nomor 849 K/Pid.Sus/2018
Register : 16-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 20/Pdt.P/2017/PN Bpp
Tanggal 17 April 2017 — Hj. NUDIAH
144
Putus : 24-07-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54K/TUN/2007
Tanggal 24 Juli 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; ANDIKA SARIPUTRA ; vs. HERMANTO OSCKAR
205158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan ketentuanketentuan perundangundangan yang bersifatprosedural, dimana Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3748/BMD telahditerbitkan terlebih dahulu pada tanggal 12 Januari 2005 danPengumuman akan penerbitan Sertifikat Pengganti Hak MilikNo. 3748/BMD baru diumumkan pada tanggal 15 Januari 2005 diharian Pontianak Post, berarti dalam hal ini penerbitan SertifikatPengganti telah berlaku surut sebelum pengumuman akan diterbitkannya Sertifikat
    Pengganti tersebut pada tanggal 15 Januari 2005;b.
    Bahwa seharusnya apabila Tergugat melaksanakan azas TertibPenyelenggaraan Negara secara baik, Tergugat harus melaksanakan terlebin dahulu pengumuman untuk penerbitan SertifikatPengganti baru setelah tidak ada keberatan dapat dilaksanakanpenerbitan Sertifikat Pengganti;2. Bahwa yang terjadi adalah terbalik, pada tanggal 12 Januari 2005diterbitkan Sertifikat Pengganti dan pada tanggal 15 Januari 2005baru diumumkan pada harian Pontianak Post;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah : Penerbitan Sertifikat Pengganti HakMilik No. 3748 Surat Ukur No. 3154/BM.Darat luas 699 M2, tanggal 7Januari 2005, Kelurahan Benua Melayu Darat atas nama AndikaSariputra, pada tanggal 12 Januari 2005, sebagai Pengganti SertifikatHak Milik No. 1669, Surat Ukur No. 2407/1982 tanggal 3 Agustus 1982,Kelurahan Benua Melayu Darat, atas nama Hermanto Oscar(Penggugat);Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret : PenerbitanSertifikat Pengganti Hak Milik No. 3748
    Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.Ttd/WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.Panitera Pengganti :Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 54 K/TUN/2007Biayabiaya :1. Meteral........ Rp. 6.000,2 REPO AKS I seasissnacnananns Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi ........ Rp. 493.000,Jumlan ..........:eceeeeee eee Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
Putus : 18-12-2007 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170K/TUN/2007
Tanggal 18 Desember 2007 — EDDY SALIKIN ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Ketua;HakimHakim Anggota; tid.ttd. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.ttd.Prof. DR.H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.Biaya kasasi: Panitera Pengganti;1. Meterai .......................Rp. 6.000, tid.2. Redaksi .......................Rp.1.000, Drs.H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.3. Administrasi kasasi ...... Rp. 493.000,Jumlah Rp. 500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.
Putus : 04-11-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66K/TUN/2004
Tanggal 4 Nopember 2004 — Ferry Tansil; Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
5940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Ketua;HakimHakim Anggota; tid.ttd. Drs. H. ANDISYAMSU ALAM, S.H., M.H.Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.ttd.Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.Biaya kasasi: Panitera Pengganti;1. Meterai ....................0.. Rp. 6.000, tid.2. Redaksi ..............0.0ceeeee Rp. 1.000, Drs.H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.3. Administrasi kasasi ...... Rp. 493.000.Jumlah Rp. 500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.
Putus : 24-06-2005 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3372K/Pdt/2003
Tanggal 24 Juni 2005 — Haji Reppa ; La Montong ; La Sonni ; Hajjah Tamba
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Ketua;HakimHakim Anggota; tid.tid. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.tid.Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.Biaya kasasi: Panitera Pengganti;1. Meterai .......................Rp. 6.000, tid.2. Redaksi.......................Rp.1.000, Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.3. Administrasi kasasi ...... Rp. 493.000,Jumlah Rp. 500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Mei 2017 — KADIR, S.T., alias KADIR NURDIN
180270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terhadap perbuatannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana ... [Selengkapnya]
  • Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp46.435.050,00(empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah)dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di gantidengan pidana penjara selama
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayaruang pengganti sebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam jutaempat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan jika Terdakwatidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudahputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangHal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 2029 K/PID.SUS/2016pengganti tersebut.
    pengganti tersebut dengan mempertimbangkan hartabenda yang diperoleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini....dst;= Bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atastelah keliru dan tidak berdasakan fakta hukum yang terungkapdipersidangan.
    Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang penggantisebesar Rp46.435.050,00 (empat puluh enam juta empat ratus tigapuluh lima ribu lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidakdapat membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusanpengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti
    Lumme, S.HPanitera Pengganti,TtdDr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.HumUntuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.NIP. 19590430 198512 1 001Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 2029 K/PID.SUS/2016
Register : 23-08-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PA BENGKALIS Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls
Tanggal 21 Juli 2014 — Rusdinur, SH & Anton Sitompul, SH, MH VS Lambok E. Panjaitan, SH ; Wira Gunawan, SH
11238
  • Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SIAK,PROVINSI RIAU.4 Bahwa setelah para penggugat meneliti secara seksama Surat Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama (KUA) KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU ternyata terteradidaftarkan oleh TERGUGAT I yang tak lain adalah Tergugat I.5 Bahwa proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983menurut para penggugat adalah penuh
    No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.610e Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01Tahun 1983 menyebutkan bahwa tanah tersebut wakaf dari masyarakatbanyak.
    No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.1 Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor 01Tahun 1983, pada hari Sabtu Tanggal 4 Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 Myang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku PajabatPembuat Akta Ikrar Wakaf atas Tanah Penggugat sepanjang obyek sengketa.2 Menetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor 01 Tahun 1983, pada hariSabtu Tanggal 4 Jumah 1403 H atau Tanggal 19 Maret 1983 M yang dibuat dihadapanKepala Kantor Urusan
    No. 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.1 Untuk membuktikan pendaftarn tanah Wakaf sebagai dimaksud dalam pasal 15peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.2 Dalam pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini kepala KUA selaku pejabatpembuat akta ikrar wakaf berkewajiban untuk :abMeneliti keadaan tanah Wakaf;Meneliti dan mengesahkan Nadzir serta meneliti saksi;Menerima penyaksian tanah Wakaf;Membuat akta pengganti akta ikrar Wakaf dan salinannya;Menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan salinannyasebagai
    , bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama buktiP.2 dan bukti T.II.4 yang keduanya sama berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar WakafNomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983, maka yang harus dibuktikan adalah apakahproses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut oleh Kepala Kantor UrusanAgama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah sesuaidengan peraturan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim akan mempertimbangankansebagai berikut;Menimbang, bahwa
Putus : 30-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Fahrul Kasim,S.Kom(T1),DK,Suparti Uno,S.E(T2)
555610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
  • Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Komuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluhempat juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang penggantipaling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperolehkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olen Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidakmempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidanapenjara masing selama 2 (dua) tahun dan
    Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), denganketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggangwakiu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olen Jaksa dan dilelanguntuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidakmemiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut maka dipidana dengan pidana
    Menghukum Terdakwa Il untuk membayar uang pengganti sebesarRp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jikaterpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita olen Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidanadengan pidana penjara selama
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayaruang pengganti sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empatratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uangpengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka
    Panitera Pengganti :anPanitera ttd./Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Agustina Dyah P., S.H.ROKI PANJAITAN, SH.NIP. : 195904301985121001Hal. 104 dari 104 hal. Put. Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
Putus : 30-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. Amin Tolomoo, M.Sc.;
653488 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan unsur melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti ... [Selengkapnya]
  • Amin Tolomoo, M.Sc di Rekening 002701001380306 atas nama RPL 050 Kejari Gorontalo, Dirampas Untuk Negarasebagai Kompensasi Pembayaran Uang Pengganti Terdakwa Drs. AminTolomoo, M.Sc;.
    Amin Tolomoo, M.Sc., denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana dendasebesar Rp50.000,000,00) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan jikaterpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,maka harta bendanya
    dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidanadengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;Menetapkan Uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)yang dititipkan Terdakwa dalam Rekening 002701001380306 atas namaRPL 050 Kejari Gorontalo sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh emapat jutarupiah) sebagai pembayaran Uang Pengganti Terdakwa;Hal. 64 dari
    ,dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalamtenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabilaTerdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi
    Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana KhususROKI PANJABTAWN, cCSH102 hal. Put. No. 1988 K/Pid.Sus/2016NIP. : 195904301985121001
Kata Kunci : kompensasi pembayaran; pembayaran uang pengganti; pidana tambahan
PIDANA/3/SEMA 10 2020
33531380
  • Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas ... [Selengkapnya]
  • mencukupi untuk membayar denda, makadipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulanyang diperhitungkan secara proporsional.Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan statusbarang bukti dirampas untuk negara, eksekusi tetapdilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, walaupun adaputusan pailit dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Terdakwadalam keadaan pailit.Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti
    Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.Belum adanya kesepakatan yang pasti mengenaipersentase nilai hasil profile assessment pada saat dilakukanfit and proper test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti
    ,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum

    Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah;

Putus : 28-03-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345K/PDT/2002
Tanggal 28 Maret 2006 — A. Soenjoto; Soewarso, BBA.; Nn. Yuliani Indrawati; Koewat; Sadi; Sutiono; Paino; Ny. Dian Anggriani; Ny. Rini Sujalik; Ny. Sumiyati; Dawan.
4718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Ketua;HakimHakim Anggota; tid.ttd. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.ttd.Prof. DR.H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.Biaya kasasi: Panitera Pengganti;1. Meterai ......................Rp. 6.000, tid.2. Redaksi.....................Rp. 1.000, Drs.H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.3. Administrasi kasas! ...... Rp. 493.000,Jumlah Rp. 500.000,Untuk salinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata AgamaDRS.