1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1988 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. Amin Tolomoo, M.Sc.;
    Nomor 1988 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur melawan hukum; pengadaan barang dan jasa; pengurangan uang pengganti; uang pengganti yang dititipkan;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Agustina Dyah Prasetyaningsih
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL KASASI
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 30 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 30 Nopember 2016
    Kaidah Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum, tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Namun, Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan unsur melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa masih dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawaabnya selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa telah merealisir anggaran tersebut hanya saja terdapat di dalamnya unsur menyalahgunakan wewenang, sehingga perbuatan Terdakwa belum dapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan judex factie. Menurut MA, pertimbangan hukum judex factie di atas tidak dapat dibenarkan karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor. Menurut MA, perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.


572
471