Ditemukan 14303 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bir
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RONALD REGIANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI Bin HUSEN
34 — 6
  • (TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Hal. 3132), dalam perkara iniTerdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekiraPukul 10.00 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadapUndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilinan umum" ;11.Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa baikMahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
Tanggal 7 Juli 2015 — Fredy Sutomo bin Sukoyo
30 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau28perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2013 — Putus : 04-12-2013 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN SALATIGA Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Sal
Tanggal 4 Desember 2013 — ROFIATUN dkk X SAPARI dkk
154 — 4
  • ., Bukti T4 ;Foto copy Surat Keterangan Kepala UnitPelaksana Teknis Dinas IV Disperindagko dan UMKMSalatiga, bukti T5 ;Foto copy surat keterangan terdaftar dari BadanKesatuan Bangsa Dan Politik Kota Salatiga Nomor220/435/205 tertanggal 07 Juni 2012, bukti T6 ;Foto copy Surat Permohonan Relokasi PedagangNomor:B.007/P3R/III/2013 tertanggal 23 Maret 2013dari Persatuan Pedagang Pasar Rejosar/P3R, BuktiT7;Foto copy Surat Nomor 170/056/2012 perihalrekomendasi tertanggal 27 September 2012 dari DewanPerwakilan
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum
Register : 07-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm
Tanggal 10 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
2.REZZA F. A, S.H.
Terdakwa:
FINSENSIUS ASUAT Alias FINSEN
55 — 14
  • tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetap juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspekpembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akanmengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp.10 juta kepadaTermohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 jo Pasal 81 jo 82ayat (4) jo Pasa195 KUHAP ;Bahwa selain daripada itu, perlu ditegaskan pula halhal lain sebagaiberikut : Bahwa sehubungan dengan halhal yang telah diuraikan di atas,maka penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah, serta jelastelah melanggar HakHak Azasi dari Pemohon, karena hal tersebutjuga bertentangan dengan konvensi Perserikatan BangsaBangsayang secara khusus melindungi hakhak azasi manusia di bidangsipil dan politik
Pengadilan PN RENGAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-RGT
Tanggal 20 Februari 2014 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK (PENGGUGAT I) M E L A W A N BUPATI KUANTAN SINGINGI (TERGUGAT)
88 — 8
  • selama 27 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulanMaret 1986 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SeksiPenanggulangan Bencana pada Bidang Penanganan MasalahSosial dan Bencana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenKuantan Singingi;Penggugat XXXIV (Adryianto, SP) telah bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil selama 20 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak bulanMaret 1993 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala KetahananDan Penyelesaian Masalah Konflik Pada Bidang Kesatuan BangsaBadan Kesatuan Bangsa, Politik
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon:
PEMERINTAH DESA PANGURAYAN KEC. PROPPO KAB. PAMEKASAN diwakili oleh MOHAMAD SALEH
Termohon:
DPW LSM TOPAN RI JAWA TIMUR
123 — 118
  • Penyelamatan Asset Negara RI (DPPTOPAN RI) Nomor : 002/DPPTOPANRI/E/II/2017tertanggal 27 Februari 2017 perihal : Perubahan SKDPP TOPAN RI, yang ditujukan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum ;Foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat TeamOperasional Penyelamatan Asset Negara RI (DPPTOPAN RI) Nomor : 004/DPPTOPANRI/E/II/2017tertanggal 27 Februari 2017 perihal : Perubahan SKDPP TOPAN RI, yang ditujukan kepada KantorKesatuan Bangsa Dan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — KETUA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PUSAT VS KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURN) DRS. OEGROSENO, SH;
203 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat)menyebutkan: "KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidakberafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba;8.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Bau
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.HARDI KAMARU
2.ASIS DIY
3.ILWAN SAPUTRA
4.MUHAMAD MANURU
5.LISDIANTI KWAI KAMTELAT
Tergugat:
1.Drs. H. Muchtasar Ntewo
2.Drs. H. Abdul Majid, MM
123 — 61
  • untukmenyampaikan pendapat juga dijamin dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Pasal 15 Setiap orang berhakmemperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektifuntuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan Pasal 25 Setiaporang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untukmogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — H. MUHDAR VS I. BUPATI SAMPANG., II. JADID;
111 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, yang dipermasalahkan Penggugat adalah tidak ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Kepala Desa Batoporo Barat, KecamatanKedungdung, Kabupaten Sampang oleh Ketua Panitia Pemilinan KepalaDesa (P2KD) Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedundung, KabupatenSampang yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnyahak politik Penggugat;Dalam Pokok Perkara:8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-09-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 30 September 2009 — SAUDARA MAIMUN A.MD, SAUDAHA IGNATIUS PURWOWIDIANTO, dkk.; PT.TRAKINDO UTAMA
72 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 81 ayat (2) butir 6 yakni melakukan tindakan yang melanggarhukum termasuk di dalamnya tindakan provokasi, hasutan, ancamanlisan maupun tertulis atau perbuatan lainnya yang dapat menyebabkanterjadinya perpecahan dan perselisihan di antara sesama karyawanterhadap pejabat/pimpinan/pemilik perusahaan dengan alasan sara,politik ataupun alasan hubungan industrial ;7. Pasal 85 ayat (1) b butir 1 yakni menolak perintah yang wajar dan layak ;8.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 26-05-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 19/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 17 September 2014 — FERRY PRAYITNO, SE. vs. GUBERNUR JAMBI
136 — 63
  • (DekanFakultas IlmuSosial & Ilmu Politik).2. Hendrizal, S.Pt, MM. (Karo Humas &Protokol Setda Provinsi Jambi);3. H.M. Chairul Idrah, SH. MM., MH.(Wakil Rektor UNBARJ);4. DR. Zarmaili, MM. (Peneliti MudaBalitbangda Provinsi Jambi);5. Drs. H. Herman Basyri (Lembaga AdarProvinsi Jambi);6. Drs. A. Tarmizi, M.Hi.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 14-03-2013 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 070/Pdt.Plw./2010/PN.BLT
Tanggal 7 Juni 2011 — Ir. H. ABIMANYU VS BAITO SUDARMO DKK
57 — 16
  • sebagaiPengusaha mempunyai asset (tanah)yang ditukar guling dengan denganasset (tanah)milik Pemerintah Kabupaten Blitar ;Bahwa tujuan tukar guling adalah: Muhamin menginginkan tanah tersebutmau dibangun pertokoan, sedangkan Pemerintah Kabupaten mengingikantanah tersebut mau dibangun , lapangan tenis, kolam renang, lapanganvolly ;Bahwa peristiwa terjadi tukar guling pada tahun 2001 2002 ;Bahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Komisi ADi Kabupaten Blitar, yang tugasnya mengenai Pemerintahan, Politik
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 18-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 137/Pid.B/2018/PN Ckr
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DIMAS INDRA GUNAWAN, SH
Terdakwa:
ANDRIANUS Alias HAN anak laki laki dari JELITI
68 — 36
  • tindak pidana yangdilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidaknyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakancomprehensive treatment yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 10-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 33/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
BAMBANG PRIYAMBODO
Tergugat:
1.Direktur PDAM Duasudara Bitung
2.WALIKOTA BITUNG
209 — 103
  • hormat oleh Direktur PDAM Duasudara Kota Bitung karenamelakukan pelanggaran yaitu meninggalkan tugas;Bahwa Saksi kenal dengan Bambang Priyambodo yang merupakan pegawaidefenitif bukan honorer;Bahwa sepengetahuan Saksi atas pelanggaran yang dilakukan BambangPriyambodo tidak pernah dipanggil;Bahwa sepengetahuan Saksi ada Surat Keputusan dari Direktur PDAMNomor : 45 Tahun 2007 tentang Hukuman Disiplin;Bahwa yang bisa diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan korupsi,merugikan PDAM, melakukan politik
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
122 — 84
  • Halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUNSRGPasal 8 ayat (4) : sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerjadan keluarga baik lahir maupun bathin;dan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) Tentang Tujuan dijelaskanbahwa organisasi bertujuan :Pasal 9 ayat (8) : meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupanpekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusian yangadil dan beradab:Pasal 9 ayat (7) : mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruhIndonesia agar secara ekonomi dan politik
    Selaindaripada itu, untuk mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruhIndonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arahkebijakan negara dan kesejahteraan buruh dan rakyat sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (7)Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PeriodeTahun 20162021 (vide bukti P3);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian yangdimaksud ketenagakerjaan
    Sehingga, secarakontekstual frasa berdasarkan kebutuhan hidup layak dan denganmemperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di dalamnyamengandung pengertian adanya politik hukum kebijakan pengupahan yangdigariskan oleh Pemerintah untuk berusaha meletakkan keseimbangankepentingan dan/atau kebutuhan dalam hubungan kerja (hak dan kewajiban)antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh untuk menjamin keadilan dankebersamaan dalam aspek kebijakan pengupahan itu sendiri;Halaman 125 dari 136 Halaman Putusan
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
315 — 507
  • ., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
    Dengan demikanpemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sematamata karena kepentingan politik sehingga hasilnya tidak objektif lagi yangberakibat terhadap pelanggaran tahapan prosedur pemeriksaan, pelampuankewenangan sampai kepada penerapan PasalPasal tidak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.8.
    Robin Daud, M.Si, Jabatan Staf Ahli Bidang Hukumdan Politik Setda Kabupaten Gorontalo Utara; (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);Berita acara pemeriksaan, tanggal 22 Juli 2021, Keterangandari llyas M.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 542/Pid.Sus/2020/PN Bpp
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
NUR AENI BURHANUDDIN, SH
Terdakwa:
HASANUDDIN Als ANGKO Bin H LAME
30 — 6
  • bermaksud mengajukan saksi yangmenguntungkan;Menimbang bahwa benar selama dalam pemeriksaan oleh pemeriksaTerdakwa tidak merasa dipengaruhi atau dipaksa maupun ditekan baik olehpemeriksa ataupun orang lain;Menimbang bahwa benar semua keterangan yang telah Terdakwa berikanselama dalam pemeriksaan adalah memang benar dan sesuai keteranganTerdakwaMenimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crimesuatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap socialbudaya ekonomi, politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Aldo Mey Fernando
29 — 14
  • Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian melawanhukum antara lain adalah daria.b.C.Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian