Ditemukan 15684 data
38 — 8
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakansah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.PbmMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,
54 — 14
Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1998 di Dusun Balongko, Desa Kire,Kecamatan Budongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi SulawesiBarat tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 8
dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapanadministrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, makapermohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinanantara pemohon dengan seorang perempuan bernama XxxxxxxXxXxXxXXXXXxx padatanggal 12 Desember 1953, di xxxxxxxxxxXxxXXxXxXxX Kabupaten Jeneponto, dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
6 — 6
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
16 — 9
Pasal14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk maksudketentuan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, untukselanjutnya pernikahan antara para Pemohon sebagaimana dimaksudberalasan untuk dinyatakan sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruanglingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
15 — 8
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
8 — 4
atau Tergugat telah memberikan pengakuan,sedangkan halhal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuankedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidakberhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah
6 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
6 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
5 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
4 — 3
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segala biayayang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar putusan ini
5 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
24 — 5
Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakimperlu. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untukmengirim salinan putusan ini selambatlambatnya 30 hari sejak perkara inidiputus atau setelan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatatNikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempatperkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana rubah
8 — 4
ROIS AR, SH, namun berdasarkan laporandari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil ( gagal ) ; Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Mediasi telahgagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim dalam persidangan tetapmengupayakannya sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
17 — 15
pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2003 di Desa Tumbu, KecamatanTopoyo, Kabuapten Mamuju Tengah, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
19 — 15
Pasal 14 dan7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohontersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
6 — 3
Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon, sudahdewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depanpersidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksi tersebutbukanlah orang orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undangundang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimanadiatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, dipersidangan menerangkan Wito setelah menikah dan bekerja di Jakartanamanya di rubah
11 — 8
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon danPemohon II, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yang telahdilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1993 di Kecamatan Mamuju, KabupatenMamuju tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
8 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
7 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan