Ditemukan 14288 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 87/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 26 September 2018 — TRI SURTAMI LAWAN - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG BATURAJA - PRASONY
52 — 28
  • Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
1.HENDRI PRANOTO ADHI KUSUMA ALIAS BETA BIN JOKO PRAMONO
2.HANDOKO MUKTI BIN SUGENG SANTOSO
34 — 6
  • diperhatikan keadaanobyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap, tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN
Tanggal 12 Januari 2016 — FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H.,DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
149 — 56
  • Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.54. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus SutrisnoDalimunthe Nomor 18/FSCDOA/B.1/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, ditujukankepada Bapak Prof Jimly Asshidigie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluDKPP. ( Bukti P54 ); 22200 200 non nnn nne ennn nnn nnn nee eee ene ane one55. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH., dan H.
Pengadilan PN BANGLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bli
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN HARI PRASETYO, SH
Terdakwa:
I Made Budi
68 — 31
  • sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, oleh karenaTerdakwa dikategorikan sebagai penyalahn guna narkotika berupametamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara cobacoba dan tidakmengalami ketergantungan maka Majelis Hakim berpendapat selayaknyapidana yang dijatunkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, namunpidana tersebut tidak perlu terlalu lama hal ini bertujuan agar menimbulkanefek jera terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-11-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — LSM JAMBI CORRUPTION WATCH VS KETUA KOMISI INFORMASI RI;
109 — 498 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 70 P/HUM/2014Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Pemohon, kegiatandan usaha Pemohon adalah:(i) Menyelenggarakan biro konsultasi, pembinaan danpelatinan serta kajiankajian dan diskusi;(ii) Menyelenggarakan kampanyekampanye kemandiriananti korupsi, kolusi dan nepotisme;(ili) Memfasilitasi komunikasi antar masyarakat denganpemerintah dan pengusaha dan elemen masyarakatlainnya;(iv) Melakukan pendampingan terhadap rakyat yangmengalami ketertindasan, baik secara ekonomi,hukum, politik dan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.PST
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
62 — 15
  • Ketentuan tersebut dipertegas kemballdalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and PoliticalRights, sebagaimana telah diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil andPolitical Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik),pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak lakilaki danperempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentukkeluarga;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiaporang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Anak
Putus : 15-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 155 /Pid.Sus/2016/PN.Msb
Tanggal 15 Desember 2016 — MUHAMMAD ARIS Als ARIS Bin ABIDIN;
338 — 288
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN Sky
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
Ade Rachmad Hidayat, SH.
Terdakwa:
Nur Salim Bin Pijor Harahap
22 — 8
  • Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentangtujuan pemidanaan yang sematamata bukan hanya untuk pembalasanmelainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapatmenyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapatmenjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN SkyMenimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/Pid. Sus/2014/PN.Psb
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL
84 — 15
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;22025+Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 17/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2020 — Penggugat:
1.Jayasrin Sabao
2.Laisi
3.Aspar
4.Hasma
5.Hasim
6.ABD. Rahman
7.Rahmawati T
Tergugat:
KEPALA DESA PADALAA
181 — 382
  • Rahman, tanggal 9November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Perjanjian Kontrak Politik Calon Kepala Desa Padalaatanggal 12 Juli 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);: Surat Kepala Desa Padalaa Nomor: 140.45/SP/74/PDL/II/2020Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa Padalaa, tanggal 11 Februari2020 (fotokopi sesuai fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor Nomor 62 /Pid.Sus/2015/PN.Psb
Tanggal 25 Mei 2015 — -
81 — 35
  • Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekaduntuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segalabentuk kejahatan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (socialdefence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat denganmemperhatikan kepentingankepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku,atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Msb
Tanggal 12 Oktober 2016 — RIAN WIJAYA ALIAS KEKEN BIN MUSTAFA
50 — 23
  • WIJAWA ALIAS KEKEN BINMUSTAFA maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar diundangkannyaUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenaiformulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan delik / perbuatan pidanayang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana, shingga dapat dikatakan dengandipahaminya akan formulasi pidana tersebut maka dapat diketahui sejaun manakahdibentuknya UndangUndang bagaimana merumuskan dengan tepat akanpenegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 919/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Wayan Nopiarta
27 — 27
  • Menurut pendapat Para Ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian MelawanHukum antara lain adalah dari :a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif Orang lain;C.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
255 — 107
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/KI/2021/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ; JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI)
185 — 138
  • Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan halhal sebagai berikut:a.Bahwa Obvitnas memiliki peran yang sangat penting bagi NegaraIndonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dankeamanan, serta berdampak terhadap sistem perekonomiannasional.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 321 K/PID /20171)2)Pasal 34 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuang secara sewenangwenang;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998 tentang PengesahanKonvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainyang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;Pasal 6 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni :a.
    berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di depan hukum;b) Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuanhukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;c) Pasal 14 Ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hakhak Sipildan Politik
    No. 321 K/PID /2017Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisiandalam proses pemeriksaan merupakan pelanggaran hak asasimanusia (HAM), yakni pelanggaran atas hak bantuan hukumyakni :1) Pelanggaran Konstitusi (JUD 1945) dalam ketentuan Pasal28 D Ayat 1;2) Pelanggaran Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);3) Pelanggaran Pasal 14 Ayat (3) huruf d UndangUndangNomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi KonvensiInternasional Hakhak Sipil dan Politik
Pengadilan PN CALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN CALANG Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN-Cag.
Tanggal 13 Februari 2017 — SAID SALMI ALWI als. ABU SAED bin. SAID ABDULLAH
31 — 7
  • SAID ABDULLAH yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekira pukul 15.00 Wib. terdakwa beradadi dalam Kantor salah satu partai politik lokal Aceh yakni Partai Aceh yang berada di DesaPante Keutapang Kec. Jaya Kab.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 25-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 130/Pdt.P/2021/PA.Sdn
Tanggal 20 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 19
  • Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telahdiratifikasi melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 TentangPengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (KovenanInternasional Tentang HakHak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengaturkeharusan mengakui atas hak lakilaki dan perempuan dalam usiaperkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiaporang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 908 K/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2014 — BUPATI ACEH TIMUR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dk vs PIMPINAN PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan Kesatuan Bangsa, Politik DanPerlindungan Masyarakat Rp 3.611.339.000,00m. Gudang Farmasi Rp 1.966.065.000,00n. Pendopo Peureulak ( Tahap ) Rp 1.766.883.000,00o. Mess Pemda Rp 595.290.000,00p. Guest House Pendopo Peureulak Rp 396.650.000,00q. Pematangan Lahan Rp14.518.440.700,00r. Perkerasan Badan Jalan Rp 7.562.786.000,00s. Jaringan Drainase Rp 6.737.171.600,00t.
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-02-2019 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN CIANJUR Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pemilu)
Tanggal 15 Februari 2019 — YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd Alias WA KAKANG Bin PEPEP SOBANA
162 — 38
  • dan dasar hukumnya yaitu Undangundang nomor 7tahun 2017 tentang pemilihan umumBahwa peranan saksi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019adalah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Cianjur atas dasarkeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor1301/PP.06Kpt/ 05 /KPU/ X/ 2018 tanggal 5 oktober 2018 tentangpengangkatan anggota KPU Kab Cianjur Provinsi Jawa Barat periode 20182023Bahwa partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telahditetapkan KPU RI yaitu 16 partai politik