Permodalan Siak pada acaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun 2009 (fotocopy).7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H. AGUS SALIM, SH Nomor : 23 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pernyataan Keputusan rapat PT.

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas (fotocopy).9. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).10 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (fotocopy).11. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Permodalan Siak padaacaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).6 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun2009 (fotocopy).7 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H.

Siak sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuhmilyar rupiah) yang mana komposisi saham Pemda Kab. Siak sebesar 70% dan30% saham dari pihak lain ;Bahwa setelah perusahaan berjalan (satu) tahun diadakan perobahan lalu adaDirektur Utama dan Direktur, setelah adanya perobahan itu dibolehkanmemberikan kredit berupa pupuk ;Bahwa PT. Persi yang direkturnya Hainim Kadir mengadakan kerjasama denganPT.

Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikanjaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroandalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksiyang berdiri sendiri atau yang berkaitan dengan satu sama lain harusmendapatkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS yang dihadiri% dari jumlah seluruh saham ;5.

Permodalan Siak padaacaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun2009 (fotocopy).1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H.

juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan,perairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasanganinstalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaandan perawatan bangunanbangunan serta segala pekerjaan lainnya yangberhubungan dengan itu dan pekerjaan dibidang interior;f. ....dst.Bahwa dalam menjalankan usaha sebagaimana disebutkan di atas Penggugatmemiliki modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun Rupiah)terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham

, masing masing saham bernilainominal Rp. 500, (lima ratus Rupiah) dan dari modal dasar tersebut telahditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh dengan uang tunaisebanyak 1. 387.500.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratusribu saham atau seluruhnya sebesar Rp. 693.750.000.000, (enam ratus sembilanpuluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu oleh: No.

Pemegang Saham = Saham Jumlah (Rp)PT. Sinar Mas 4.730.250 2.365.125.000,TunggalPT.Ekacentra 700.000.000 350.000.000.000,UsahamajuPT.

berkurangnya hakhakperdata yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebagai suatuSubyek Hukum, seperti dalam halhal berikut :Dalam hal hendak mengajukan kredit ke Bank, biasanya pihak Bank akanmencari tahu posisi hukum dari calon debitur, dengan dilaporkannyaPenggugat di Polda Metro Jaya, mengakibatkan menurun/berkurangnyapenilaian yang diberikan oleh pihak.Karena Penggugat adalah Perseroan Terbatas Terbuka yang telahmencatatkan sahamnya di Pasar Modal maka banyak investor yang berminat12293031untuk membeli saham

Meskipun demikian Termohon masih akan tetap memiliki totalkewajiban utang yang harus dibayar sebesar USD 110,9 juta (halaman 26Proposal Amandemen Rencana Perdamaian);Bahwa di dalam Proposal Amandemen Rencana Perdamaian Termohonjuga menjanjikan konversi saham atas seluruh utang pokok KrediturKonkuren berupa kepemilikan 45% saham baru pada Termohon yang akandidistribusikan secara prorata berdasarkan besaran tagihan masingmasingKreditur Konkuren dan penghapusan seluruh tagihan PKPU;Halaman 10 dari 43

Dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham akan menghapusseluruh hak tagih dan merubah status Pemohon dari Kreditur menjadipemegang saham Termohon;b. Mengingat sisa hutang USD 110,9 juta maka pembayaran devidenkepada pemegang saham tidak akan terjamin, karena deviden hanyadapat diberikan apabila perusahaan dianggap untung;c.

KrediturKreditur lain sebagai pemilik sisa tagihan sebesar USD 110,9juta dapat mengajukan Permohonan Pembatalan PengesahanPerdamaian atau Permohonan Pailit di kemudian hari apabila Termohonlalai bayar, dan pada saat nanti Termohon dinyatakan pailit Pemohonsudah tidak memiliki hak tagih dan tidak lagi berkedudukan sebagaiKreditur, dan justru sebagai pemegang saham harus bertanggung jawabpenuh atas utangutang perusahaan;Dengan demikian telah terbukti secara nyata Termohon tidak dapatmelaksanakan Perjanjian

permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakanbadan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acarasebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh PutusanAtas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/AtauTindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Penetapandalam perkara antara:PT.ARNINS CORPORATION, berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham

28Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Pemohon Keberatan seharusnyamemberitahukan kepada Komisi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harikerja sejak berlaku efektif pengambilalihan saham

Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalildalilyang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali ataspengakuan yang tegas dan jelas kebenarannya oleh TURUTTERGUGAT.2 Bahwa TURUT TERGUGAT adalah sebuah BADAN HUKUM yangdidirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,sebagaimana Akta Pendirian yang telah diubah terakhir dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Dirgantara Yudha Artha No. 29 tanggal 23 Januari 2019 dan telahdisahkan oleh

Bahwa apabila terdapat pemegang saham dari Penggugat menjadipemegang saham pada TURUT TERGUGAT, TIDAK BERARTIHalaman 20Putusan Perdata Nomor 520/Padt. G/ecourt20 18/PN.BdgBAHWA TURUT TERGUGAT ADALAH BADAN HUKUM YANGSAMA/IDENTIK DENGAN PENGGUGAT.Bahwa TURUT TERGUGAT tidak tahu menahu mengenai dalil daililgugatan yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan TURUTTERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum baik denganTergugat , Tergugat II dan Tergugat III maupun dengan PT.

Penangguhan Cek/giro Bilyet dari Ir.Gani Hidayat :CBA 033981 Bank bjbS Cabang Bogor tertanggal 10 April2014, dengan nilai sebesar Rp 1.505.116.850, (satu milyarlima ratus lima juta seratus enam belas juta delapan ratuslima puluh ribu rupiah), mengetahui H.anang Hermawanyang ditujukan kepada Direktur Utama PT.DirgantaraYudha Artha Yasli ada pada Turut Tergugat /Pt.DirgantaraYudha Artha/Salim Tear Tjahyana sebagai Direkturnya;:Copy dari copy, Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat,tRapat Umum zpemegang Saham

Luar Biasa,PT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA, nomor 23, tanggal 13Januari 2012, Notaris ERNY KENCANAWATI, SH, MH diKota Bandung;:copy dari copy, Salinan akta Pernyataan keputusan RApat ,Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.DIRGANTARA YUDHA ARTHA Nomor 12, tanggal 05November 2014;:copy sesuai dengan aslinya, Salina Putusan Nomor44/PDT.SUSPAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 31Desember 2014 antara PT.DIRGANTARA ASPALINDOHalaman 25Putusan Perdata Nomor 520/Padt.

dibayarkan oleh Pelanggandan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmenjelaskan perihal dasar perumusan angka pengali 99,25% (untuk produkCathode) dan 99,80% (untuk produk Slime), dalam penentuan harga jualprodukproduk tersebut dari Penjual/Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) kepada Pembeli (MMC, MC);Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2008 diketahui bahwa MMC,MC dan Nippon Mining & Metals Company (selanjutnya disebut denganNMMC) merupakan pemegang saham

tersebut dikategorikansebagai Marketing Fee.b Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat menjelaskan perihal dasar perumusan angka pengali99.25% (untuk produk Katoda) dan 99,80% (untuk produk Slime),dalam penentuan harga jual produkproduk tersebut dari Penjual(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) kepadaPembeli (MMC, MC);c Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa MMC, MCdan NMMC merupakan pemegang saham

apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) berpendapat bahwa atas selisih harga 0.75% untuk Chatodedan 0.20% untuk Slime tersebut diatas merupakan margin/keuntunganlayaknya sebuah distributor, adalah kewajiban Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan datapembanding terkait harga jual Chatode dan Slime, apabila dijualkepada pihak lain selann MCC, MC dan NMMC, mengingat seluruhtransaksi penjualan adalah berupa penjualan ekspor kepada para pihakpemegang saham

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapatmembandingkan harga penjualan yang diterapkan antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan MMC/MC danNMMC yang dibebankan hanya sebesar 99,25 % dan 99,8 % akan mendapatperlakuan penetapan harga sama bila Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) melakukan transaksi penjualan dengan pihaklain karena seluruh penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dilakukan kepada para pihak pemegang saham

ketidaksetujuannya, atas koreksi terhadap DasarPengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai PemanfaatanJasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean berupa jasapemurnian (jasa Refinery) sebesar Rp.532.880.054,00,sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat koreksi tersebut diterima olehTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);c Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2008diketahui bahwa MMC, MC dan Nippon Mining & MetalsCompany (selanjutnya disebut dengan NMMC) merupakanpemegang saham

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Bahwa Para Pemegang Saham dan Pengurus PT. SS SANGYOINDONESIA saat ini adalah sebagai berikut : Tuan SHIZUO SUENAGA : 1 saham =Rp. 223.000, SS SANGYO CO. LTD : 5.499 saham =Rp.1.226.277.000, MORISHITA KAGAKU KOUGYO.CO.LTD: 1.000 saham =Rp.223.000.000,Pengurus PT. SS SANGYO INDONESIA saat ini adalah : Tuan SHIZUO SUENAGA, selaku: Presiden Direktur. Tuan TOMOKAZU SUENAGA, selaku : Direktur.

Ronny Kartono selaku pemegang saham Pemohon;Bahwa, tindakan yang dilakukan Termohon pernah terjadi di Pengadilan NiagaSurabaya, dimana Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum/karenatelah menghubungkan transaksi antara Pemohon Pailit sebagai Kreditur denganTermohon Pailit sebagai Debitur terhadap tagihan pihak ketiga, dalam hal iniPT Nusantara Tropical Fruit yang mana merupakan satu group/holding denganTermohon Pailit kepada Pemohon Pailit; Agar hutang Termohon Pailitdipotong dengan kewajiban

No. 836 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1IV.3.Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 021K/N/2005 tanggal 29September 2005, yang pada inti kaidah hukumnya melarang menghubungkantransaksi antara Pemohon dengan Termohon terhadap Pihak Ketiga yang masihmerupakan satu holding dengan Pemohon;Dengan demikian, dalam perkara a quo, tidak dibenarkan tindakan yangbertujuan supaya utang Termohon Pailit (PT Unitech Indonesia) dipiutangdengan kewajiban Pemohon (PT Universal Pratama Sekawan) kepadaPemegang Saham;Bahwa,

Pasal 21 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT;Hal ini menjadi bukti bahwa Akta No. 13 yang merupakan Perjanjian diantarapara pemegang saham PT Universal Pratama Sekawan (Pemohon), jelasbertentangan dengan syarat obyektif suatu perjanjian sebagaimana diatur olehPasal 1320 KUHPerdata, sehingga menyebabkan Akta No. 13 menjadi bataldemi hukum karena terbukti bertentangan dengan UndangUndang (in casu UUPT);Oleh karenanya proses pengangkatan Tn. Hendra Kasono sebagai DirekturUtama dan Tn.

permohonan kasasi Pemohon Kasasiuntuk selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 50/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Oktober 2012;Tentang Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan dalamputusan yang bertentangan dengan Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas;11.12.Bahwa dalam alenia ke2, ke3 dan ke4 halaman 32 putusan, Judex Facti telahmenyatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata berita acara rapat umumpemegang saham

Tergugat tinggal bersama mengontrak diKampung Baru, kemudian pindah ke Jalan Cilik Riwut ikut di rumah Saksi; Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanyarukun dan harmonis namun sejak tanggal 14 September 2010 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi; Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonislagi adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugatmenggelapkan uang orang yang menanam saham

emas kepada Tergugat dan Tergugattidak membayar saham tersebut, sehingga banyak orang yang menagih uang tersebutke pada Penggugat; Bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal saturumah lagi atau pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalahTergugat; Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagikomunikasi yang baik; Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun hidupbersama Tergugat untuk membina

Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa buktibukti, yaitusebagai berikut:1) Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buanahim. 5 dari 15 hlm.

Oleh karena itu, pemeriksaan perkara a quodilaksanakan dengan Acara Sederhana;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa SalinanPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank PembiayaanRakyat Syariah Buana Mitra Perwira Nomor: 01 Tanggal 01 Februari 2018,telah terbukti bahwa H.

ADITYAberdasarkan alas Hak 22 Sertifikat antara lain:SHGBNo. 102996118355 M2 ;SHGBNo. 1030 313111152185 M2 ;SHGB No. 1031 Selim 874M2 ;SHGB No. 1032 Saham 874 N2 ;SHGB No. 1033 Seluas407 M2 ;SHGBNo. 1034 seluas 437M2 ;SHGBNo.1035 Seluas 1311 M2 ;SHGB No. 1036 seluas 2408 M2 ;SHGB No 1037 Seluas 1540 M2 ;. SHGBNo. 1038 seluas 767M2 ;. SHGB No. 1042 seluas 5848 M2 ;. SHGB No.1044 seluas 762M2 ;. SHGB No.1393 Seluas 1237 M2 ;. SHGB No. 1394 Seluas 1748M2 ;. SHGBNo. 1395 Seluas 420 M2 ;.

ADITYAberdasarkan alas Hak 22 Sertifikat antara lain :SHGB No. 102996118355 M2 ;SHGB No. 1030 313111152185 M2 ;SHGB No. 1031 Selim 874 M2 ;SHGB No. 1032 Saham 874 N2 ;SHGB No. 1033 Seluas 407 M2 ;SHGB No. 1034 seluas 437 M2 ;SHGB No. 1035 Seluas 1311 M2 ;SHGB No. 1036 seluas 2408 M2 ;SHGB No 1037 Seluas 1540 M2 ;10. SHGB No. 1038 seluas 767 M2 ;11. SHGB No. 1042 seluas 5848 M2 ;12. SHGB No.1044 seluas 762 M2 ;a oecoHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 103/PID/2017/PT BTN13.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 UUPT 2007, maka untuk dapatbertindak untuk dan atas nama PT HASEDA REMINDO, maka PTHASEDA REMINDO harus di wakili oleh seluruh Pemegang Saham danPengurus PT HASEDA REMINDO ;Pasal 14 berbunyi :(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh statusbadan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksibersamasama semua pendiri serta semua anggota Dewan KomisarisPerseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas perbuatan

HASEDAREMINDO telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16Juli 2008 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan acara rapat :1 Perubahan susunan direksi perseroan ;2 Merubah seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Dan hasil keputusan rapat tersebut diambil dengan suara bulat sebagai berikut:1 Menyetujui perubahan susunan direksi perseroan ;2 Menyetujui merubah seluruh anggaran dasar ;Menimbang, bahwa Pasal 20

HASEDA REMINDO yang dilakukan dalamRapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Juli 2008, yang kemudian dituangkandalam Akta No. 05 tanggal 21 Juli 2008 oleh : MAKMUR, SH., Notaris di Tangerang,telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2008 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, diperoleh fakta hukumkhususnya terhadap anggota Direksi dan Komisaris dari PT.

SYLIVIA WISMNA DARWIS, sebagai DirekturUtama ;e IKHSAN LAHARDY CHAIRUDIN, sebagai Direktur ;e DARWIN NUZUR, sebagai Komisaris ;Sedangkan Anggota Direksi dan Komisaris setelah dilakukan perubahan AnggaranDasar yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Juli2008, yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 05 tanggal 21 Juli 2008 oleh :MAKMUR, SH., Notaris di Tangerang, terdiri dari :e Dr. H.

yang bersangkutan atau;e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan;f. termasuk yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidaktermasuk subjek pajak;Bahwa dengan demikian SE04/P133/1996 yang memberikan pengecualianpembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan untuk penggabungan usaha dengan nilai buku tetap berlaku karena tidakbertentangan dengan PER 30/PJ/2009;ebahwa PSAK No. 38 juga menegaskan bahwa transaksi pengalihan aktiva,kewajiban, saham

Hal ini dapat dibuktikan bahwa parent company menjadipemegang saham subsidiary company secara hukum;Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan gugatan yang diajukan Pemohon Gugatan yaknimembatalkan Surat Tergugat tentang Jawaban Permohonan Pengembalian PembayaranPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunanyang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan PPh5% Final yang seharusnya

dalam Pasal 10 ayat (3) Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa nilai perolehan atau pengalihanharta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan,peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usahaadalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterimaberdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan;b Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Undangundang PajakPenghasilan dijelaskan bahwa harta termasuk setoran tunai yangditerima oleh badan sebagai pengganti saham

Karya Karimun Mandiri dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21 September2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa Mensahkan pengunduran diri Sadr.Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkan hakhaknyasesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

Karya Karimun Mandiri dalam Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Karimun Mandiri tanggal 21September 2015 pada angka 1 menyampaikan bahwa Mensahkan pengundurandiri Sdr. Firdaus Hamzah sebagai Direktur Utama PT. Karya Karimun Mandiriatas permintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Indrawan Susanto sebagai DirekturUtama.Bahwa berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun2007, pada Pasal 91 disebutkan Pemegang Saham dapat juga mengambilkeputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang sahamdengan hak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan. Berdasarkan hal tersebut mengingat bahwa PT.

Karya KarimunMandiri adalah dimiliki oleh satu pemegang saham maka sesuai dengan Pasalg)91 UU No. 40 tahun 2007 tersebut berwenang mengambil keputusan yangmengikatdiluar RUPS.Bahwa pada UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 94ayat (1) disebutkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Berdasarkan hal tersebut penggantian PENGGUGAT sebagai Direktur Utamadan sekaligus pengangkatan Sdr.

BANK KHARISMA, berkedudukan di Jalan Batu CeperNo. 19 D.E.F Jakarta yang diwakili oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) selaku Pemegang hak dankewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danRapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Kharisma, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. SUDIONO PUJO,SH., 2. RIZAL ARIANSYAH, SH., 3. HIFZI HELWANSYAH,SH., 4. N. MUSTIKA NINGTYAS, SH. dan 5. FERRYSONJAYA PASARIBU, SH. kesemuanya Karyawan BPPN,beralamat di Wisma Danamon Lt. 26 Jl. Jend.

Undangundang nomor: 7 tahun 1983 tentang P:Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undangUndang Nor36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undangundang Pajak Penghasilan Tahun 20)dinyatakan:Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan sutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada ang;koperasi orang pribadi;b. penghasilan berupa hadiah undian;c. penghasilan dari transaksi saham

dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif ydiperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertmodal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventutd. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usjasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dane. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.bahwa berdasarkan Pasal 23 Undangundang Pajak Penghasilan

Bahwa akibat TERGUGAT I dan TERGUGAT II ingkar janji tidak membayarhutang pokok dan jasanya sebesar Rp. 660.000.000, pada bulan Agustus 2008kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil,yaitu keuntungan yang dapat diperoleh, seandainya pembayaran uang sebesar : Rp.660.000.000, tepat waktu, dititipkan sebagai saham di KOPERASI SIMPANPINJAM memperoleh jasa sebesar 16 % pertahun, sejak bulan Agustus 2008hingga saat ini, tahun 2012, selama 4 tahun, maka PENGGUGAT mendapatkeuntungan

luas 326 M2 terletak di DesaTambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dan jika masihkurang Tergugat I dan Tergugat II akan menjual miliknya yang lain;Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Agustus 2008 Tergugat I danTergugat II ternyata ingkar janji tidak membayar lunas hutang pokok danjasanya kepada Penggugat sebesar Rp. 660.000.000, (enam ratus enampuluh juta rupiah);Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya,Penggugat menderita kerugian yang jika dititipkan sebagai saham