Ditemukan 25531 data
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku Pemegang Saham danKomisaris Perseroan, sedangkan Tergugat menggunakan nama Megawati(Isteri Tergugat ) selaku Direktur Perseroan dan Pemegang Saham (Bukti P I2).Bahwa Perjanjian Kerja Sama ( Vide Bukti P 1 ) dan ( Vide Bukti P I2)diatas, telah dibuat sedemikian rupa guna memenuhi syarat hukum untuksahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, olehkarenanya berlaku sebagai Undangundang yang harus ditaati oleh ParaPenggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
No. 2069 K/Pdt/2010.Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja Sama (Pabrik CetakTimah) (Vide Bukti PI1), kegiatan usaha perusahaan terutama mendirikanPabrik Cetak Timah di Daerah Kabupaten Belitung, dengan modal awalRp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), modal selanjutnya akandi investasikan oleh ketiga Pemegang Saham, dan besarnya akan disesuaikandengan besarnya persentasi kepemilikan Saham.Bahwa modal awal Rp. 1.500.000.000, telah diserahkan oleh Penggugatkepada Tergugat
241 — 122
LorenaTransport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggarhukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dibuka harus menyerahkanuang senilai 250.000 USD kepada Terdakwa II selaku pihak OJKBahwa setelah Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa II yang berperanseolah olah sebagai oknum OuJK, selanjutnya Terdakwa memberitahukandan berdiskusi dengan Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTITERKELIN SOERBAKTI, selain itu Terdakwa juga menyarankan kepadaDirektur Utama PT.
LorenaTransport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggarhukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau dibuka harus menyerahkanuang senilai 250.000 USD kepada Terdakwa II selaku pihak OJKBahwa setelah Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa Il yang berperanseolah olah sebagai oknum OuJK, selanjutnya Terdakwa memberitahukandan berdiskusi dengan Direktur Utama PT. Lorena Transport Sdr. GUSTITERKELIN SOERBAKTI, selain itu Terdakwa juga menyarankan kepadaDirektur Utama PT.
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. MAKMUR BERKAH AMANDA
376 — 924
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA Nomor: 64 tanggal 14Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum. Notaris diHal. 7 dari 69 hal. Putusan No. 39/G/2019/PTUN. SBY.Sidoarjo, dimana Akta Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU0106704.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 15 Agustus 2018 jo.
Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BHUMIKENCANA SEJAHTERA Nomor: 89 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh dandihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum. Notaris di Sidoarjo, dimana Akta Perubahantersebut telah diterima dan dicatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan No. AHU0062608.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16April 2019; .
BHUMI KENCANA SEJAHTERA(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA Nomor: 89 tanggal 15April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan SRIWATI, S.H., M.Hum.Notaris di Sidoarjo, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.
Bhumi Kencana Sejahtera,Nomor : 22, tanggal 15 Pebruari 2015, Juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : C07432 HT.01.01 TH.2005 tentang Pengesahan Akta PendirianPerseroan Terbatas, Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.
Bumi Kencana Sejahteraoleh Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (videBukti P6), Akta Nomor : 89 Tanggal 15042019 Tentang Berita Acara rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
Agus Lasmono
Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Serang
3.Kepala Kecamatan Kragilan Serang Banten
4.Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Serang Banten
5.M. Syahroni Thohir
6.Toni Priyanto Tondo
64 — 29
N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk Seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah Desa Silebu dan Desa Sukajadi yang menjadi jaminan pada PT Bank Surya (Dalam Likuidasi) tidak ditebus dan dilunasi maka sepenuhnya milik PT Bank Surya (Dalam Likuidasi);
- Menyatakan bahwa Pemegang Saham
Sudwikatmono sebagai Pemegang Saham PT Bank Surya maka ganti rugi diserahkan kepada PENGGUGAT;
- Menyatakan dan memerintahkan Panitia Pengadaan Tol Serang Penimbang melalui Pengadilan Negeri Serang untuk membayarkan uang ganti kerugian (konsinyasi) atas Penetapan Konsinyasi Nomor: 08 /Pdt.Pcn.Kons/2018/PN.Srg. tertanggal 23 Mei 2018.
113 — 50
NUSANTARA RAGAWISATA, Beralamat di Graha Arrtu Lantai 3, JalanR.S Mata Aini Kav.BC1, Setiabudi, Jakarta 12920.Sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan KeputusanSirkular Para Pemegang Saham PT.NusantaraRagawisata, sebagai pengganti Rapat Umum PemegangSaham luar Biasa Nomor 13 tanggal 29 Juli 2016, yangdibuat dihadapan Alexandra Mira Sukmawati,SH.,MH.,Notaris di Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh INDRAJANTO SUWONORAHARJO Kewarganegaraan Indonesia Tempat TinggalKondominium.
110 — 31
Februari2009;: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yangbergerak dalam industry pembuatan komponen elektronik dan semiconductor,pemegang saham Pemohon Banding adalah Sharp Corporation Jepang sebesar99,2% dan Sharp Electronics Singapore sebesar 0,8%, Pemohon Banding terdaftarpada KPP Penanaman Modal Asing Dua;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanterhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royaltysebesar Rp
93 — 37
Taruma Brastamala juga tidak pernahberjalan/operasional atau tidak pernah melakukan kegiatan bahkan rencanamembangun Rumah Sakit bertaraf internasional dengan fasilitas perhotelanyang pernah di rencanakan oleh Tergugat WHeru Soetrisno, Msc. samasekali tidak pernah terwujud, apalagi soal kepemilikan saham yang ernahdibicarakan oleh Tergugat sama sekali hanya merupakan dalih dan atausarana tindakan untuk menguasai tanah tersengketa milik Penggugat saja;Bahwa kemudian ternyata tanah sengketa milik Penggugat
TarunaBrastamala ;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena semestinya Penggugatmenarik Rebot sebagai Tergugat, karena tanah sengketa dibeli dari Rebot, Sertipikat Hak Milik No. 303, Akta Jual Beli No. 1874/Kuta/1993,tanggal 23 Nopember 1993;Marskal Muda TNI ( Purnawirawan ) Haji Teddy Rusdy seharusnya jugadigugat sebagai Pemegang Saham mayoritas PT.
hasusdinyatakan batal demi hukum, serta Penggugat juga memerintahkanKantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Badung untukmenerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama H Erry Muhamad Syofriadyatas tanah sengketa, hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar;Dalam Pokok Perkara :Halaman. 18 dari 54 Putusan Nomor 210/Pdt/2017/PT DPSBahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 1, karena uangpembelian tanah sengketa adalah milik Marskal Muda INI (Purnawirawan) Haji Teddy Rusdy selaku pemegang saham
mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pembanding IV/Tergugat baru mengenal Terbanding/Penggugatpada wakiu pembuatan Pelepasan Hak atas tanah sengka tanggal 1 Mei1995, Akta No. 23 pada Kantor Notaris Putu Chandra, SH, sehinggatidak beralasan apabila tahun 1994 Pembanding IV/Tergugat dinyatakanmenawarkan investasi kepada Terbanding/Penggugat ;Bahwa pelepasan Hak atas tanah sengketa tersebut dilakukan karenauang untuk pembeliannya berasal dari Haji Tedy MRusdy selakupemegang saham
No,2018/2002 tanggal 16April 2002, hal mana membuktikan adanya sikap yang penuh kehatihatianpihak pembeli ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaTergugat Il / Pembanding ( Philip Priasmoro ) adalah sebagai pembeli yangberitikad baik serta patut mendapat perlindungan hukum ;Menimbang, bahwa penjualan tanah sengketa oleh PT TarumaBrastamala kepada Philip Priasmoro, ternyata telah pula melalui persetujuanRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) PT Taruma Brastamala sehingga jualbeli tersebut
181 — 47
Foto copy Akta Nomor 1 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham PT PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA, tertanggal11 Mei 2009, (bukti P 7);8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Nomor540/2/29.1.07.2/dpmptsp/2019, tentang Perpanjangan Kesatu Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PI PANCAPUTRAMARGASEJAHTERA, tertanggal 7 Maret 2017, (bukti P 8);9.
Bahwa setelah perseroan/PT. yang baru dibentuktersebut mendapat pengesahan dari yang berwajib, maka status uangRp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tersebut sah menjadi milikperseroan/PT, dan bukan lagi milik para pemegang saham. Karenasuatu badan hukum (perseroan/PT) mempunyai kekayaan sendiriyang terpisah dari para pemegang sahamnya.
Bahwa modal investasiyang dirumuskan seolah utangpiutang tersebut tidak berlaku lagi,sehingga tidak ada lagi yang dinamakan utang piutang;Bahwa Ahli berpendapat, setelah Perseroan Terbatas yang barudibentuk sudah menjadi badan hukum dengan adanya pengesahandari yang berwajib, apakah modal dasar sebesar Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tersebut diatas tidak mungkin diminta kembali,karena yang bersangkutan sekarang ini berubah kedudukanhukumnya yaitu ia menjadi pemegang saham dari Perseroan Terbatasyang
bersangkutan, dan apabila ia membutuhkan uang ia tidak bisamenutut kembali inbreng, melainkan ia dapat menjual saham miliknya;Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila Perseroan Terbatas yang barudidirikan melakukan kerja sama dengan badan usaha lain yangdimiliki oleh pihak yang semula menerima investasi sebanyakRp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang dituangkan dalambentuk Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), maka Yang berlakuadalah Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan Perjanjian KSOtersebut
dilaksanakan, sehinggaoperasional bidang usaha tersebut tidak berjalan dan menimbulkansuatu kerugian, maka menurutnya tidak dapat menuntut kerugian,Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2019/PN Bdgkarena yang melakukan wanprestasi tidak mungkin menuntut prestasidari pihak lainnya dan ini merupakan tafsiran dari pasal 1478 KUHPerdata;Bahwa menurut Ahli, yang bertangung jawab dalam pengurusan suatuPerseroan Terbatas (PT) ialah Direksi harus bertanggung jawab padaRapat Umum Pemegang Saham
87 — 40
TahunanPerusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tok Nomor 35, hariSenin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal31 berbunyi : modal saham PT BNI persero dimiliki oleh NegaraIndonesia yang diwakili kKementrian BUMN dan masyarakat, Aktatersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementrian Hukumdan HAM RI No.
TahunanHal.6 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn BglPerusahaan Persero PT Bank Negara Indonesia tok Nomor 35, hariSenin tanggal 17 Maret 2015 yang terdiri dari 106 halaman, pasal31 berbunyi : modal saham PT BNI persero dimiliki oleh NegaraIndonesia yang diwakili kKementrian BUMN dan masyarakat, Aktatersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementrian Hukumdan HAM RI No.
Bahwa benar Bank Negara Indonesia (BNI46) Cabang Bengkulumerupakan bagian dari PT Bank Negara Indonesia (persero) tbk,Hal.62 dari 99 hal Putusan Nomor : 1 /Pid.Sus/Tipikor/2017/Pn Bglyang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkanpada Akta Perubahan terakhir Pernyataan Keputusan Rapat Umumpemegang Saham Tahunan Perusahaan Persero PT Bank NegaraIndonesia tok Nomor 35, hari Senin tanggal 17 Maret 2015 yangterdiri dari 106 halaman, pasal 31 berbunyi : modal saham PT BNIpersero dimiliki oleh
7 — 6
Fotokopi Pembayaran Saham Nomor 32/sahampenjual 2009, bukti tersebutbermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.4;5.FotokopiFoto Pemohon dengan orang ketiga (Fitri Safitri), bermaterai cukuplalu diberi tanda bukti T.5;6.Fotokopi buku Tabungan Pemohon di Bank Central Asia dan Bank Mandiriatas nama Rahmat, bukti tersebut bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya lalu diberi tanda bukti T.6;7.
Fotokopi M. banking di Bank Mandiri, bukti tersebut bermaterai cukup dandicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.7;8.Fotokopi kwitansi hasil sampingan Pemohon mempunyai sampingan sewapompa mobil beton, bukti tersebut bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya lalu diberi tanda bukti T.8;9.Fotokopi kwitansi saham yang diterima Pemohon, bukti tersebut bermateraicukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.9;10.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LASTARIDA BR SITANGGANG, SH
64 — 21
Cipta Damai Lestari, kemudian ILYAS NOVERA bertemudengan saksi JHONSON untuk menawarkan tanah miliknya,selanjutnya saksi JHONSON musyawarah dengan saksi ATANMALIK, saksi WILLIAM SALEM, saksi NANCY masingmasingpemegang saham dari perusahaan PT.
Cipta Damai Lestari mengetahui kebenarantentang kepemilikan tanah tersebut dan tidak ditemui adanyamasalah, maka saksi JHONSON, saksi ATAN MALIK, saksi WILLIAMSALEM dan saksi NANCY pengurus dan pemegang saham pihakPT.
PT. KNN Konstruksi Indonesia
Tergugat:
1.Idil Fitri
2.ADI
95 — 31
KNN KONSTRUKSI INDONESIA (in casu Penggugat).Komposisi pemegang saham dan susunan pengurus dari PT. KNNKONSTRUKSI INDONESIA (in casu Penggugat) sebagaimanaterakhirtermuat dalam Akta Risalah Rapat 52/2019 ialah sebagai berikut: PERSENTASENO. NAMA KEPEMILIKAN JABATANSAHAM (%)1. MOI LANG 60 Direktur2. FASARI 40 Komisaris Oleh karenanya, jelas dan tidak terbantahkan bahwasanya PT.
KNN KONSTRUKSI INDONESIA (incasu Penggugat) sebagaimana terakhir termuat dalam Akta Risalah Rapat52/2019, diketahui bahwasanya Moi Lang merupakan satusatunya Direkturyang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. KNN KONSTRUKSIINDONESIA (in casu Penggugat). Adapun ADI KHO (in casu Tergugat2)Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 21/Padt.G/2021/PN Btm 18.berdasarkan rekam catatan perusahaan, dahulu pernah dipekerjakan olehPenggugat sebagai Konsultan Konstruksi semata.
154 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MANDIRI (Persero)Tbk;Undangundang Nomor: 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, antara lain menyatakan:Pasal 1 Ayat (1)Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawabsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atasnama Perseroan dan tidak bertanggungjawab ataskerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki";Penjelasan Pasal 1 Ayat (1)"Ketentuan dalam ayat ini mempertegas = CiriPerseroan bahwa pemegang saham hanyabertanggungjawab sebesar setoran atas seluruhsaham yang dimilikinya dan tidak meliputi
Kedudukan hukum negara atau daerahsebagai pemegang saham sama dan sederajat dengankedudukan hukum pemegang saham (swasta) lainnya.Sebagai akibat dari kedudukan badan hukum dan statushukum keuangan tersebut mengakibatkan bahwa kerugiankeuangan suatu) badan hukum PERSERO bukan merupakankerugian keuangan negara atau keuangan daerah;Dari uraian terdahulu) saya secara tegas mengatakan,secara yuridis terdapat perbedaan antara keuangannegara, keuangan daerah maupun keuangan badan usahanegara maupun badan
Nomor : 373K/Pid.Sus/2011terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus),Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham(sebagai pemilik).
Seperti sayakatakan sebelumnya, bahwa harta kekayaan Badan Hukum BUMNPersero tidaklah merupakan harta kekayaan Negara selakuPemegang Saham";DR.
BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yangberasal dari Negara Indonesia adalah sebesarRp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) setaradengan 14.000.000.000 lembar saham (69,51 %) danMasyarakat Pemilik sebesar Rp3.070.007.581.500,00(tiga triliun tujuh puluh milyar tujuh juta lima ratusdelapan puluh satu lima ratus rupiah) setara dengan1166.140.015.163 lembar saham (30,49%), sehingga secarakeseluruhan Rp10.070.007.581.500,00 (sepuluh triliuntujuh puluh milyar tujuh juta lima ratus delapan puluhsatu. lima
9 — 0
SOEKINO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaankaryawan Perusahaan Saham, pendidikan SMA bertempat tinggal diDusun Ngablak RT.04 RW. 10 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu,Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; DIDI RINALDI bin ZAENAL ABIDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan$1, bertempat tinggal di Dusun Ngablak RT.04 RW. 10 Desa Papahan,Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dan sekarang tidakdiketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya
22 — 9
sehubungandengan berlakunya UndangUndang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.Tanggal 28 Agustus 2001 ditandatangani Memorandum (Vide Bukti T.1.101A/PR.1 86A) antara Marubeni Corporation (Pemohon Kasasi/dahuluTergugat 1), PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahuluTerbanding 2/Penggugat 2) yang pada intinya menyatakan bahwa adanyakemungkinan jadwal restrukturisasi utang terlambat karena tidak diperolehpersetujuan dari pemegang saham
HARIS FAUZAN SALEH (DIREKTUR UTAMA PT. INTEGRA MINING NUSANTARA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
348 — 164
HASIBUAN, SH yaitu Akta Rapat Sirkulair Pengganti RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTEGRA MININGNUSANTARA Nomor 20 tertanggal 14 September 2020 padahalaman 6 angka yang telah mendapat pengesahan dariMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesianomor : AHUAH.01.030386876 tertanggal 15 September2020, serta dengan memperhatikan Undangundang Nomor 40Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 5, dalam hal ini diwakiliDirektur Utama PT.
1.SUMINAH Binti MUNTARI
2.ISTAKHORI Bin KARTIONO
3.MUHYAHIDIN Bin KARTIONO
4.KOMARUDIN Bin KARTIONO
5.WAHYU NURJANAH Bin KARTIONO
Tergugat:
1.PetroChina International Jabung, Ltd CQ PetroChina International Jabung Ltd Kantor Jambi
2.Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementrian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi Dahulu Pertamina
Turut Tergugat:
1.CAMAT GERAGAI KAB TANJUNG JABUNG TIMUR
2.Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
110 — 214
Tjt.8.10.Bahwa kemudian setelah pembebasan dan/ atau pelepasan hak atastanah dilakukan, dengan persetujuan KARTIONO kemudian tanahsengketa tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terusmenerus untuk kepentingan negara hingga saat ini, berupa kegiataneksplorasi dan eksploitasi oleh PERTAMINA/ SANTA FE ENERGYRESOURCES JABUNG, LTD dengan beberapa kali berganti nama karenaperalihan kepemilikan saham (akuisisi);Bahwa dengan demikian penguasaan dan pemanfaatan tanahsengketa oleh TERGUGAT sejak tahun
Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI merupakan suatu bentuk usaha tetapyang sedang melakukan kegiatan penambangan migas di wilayahKabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan hubungan kerjasamaberupa Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan telahmengakuisisi saham DEVON ENERGY JABUNG LIMITED yang sebelumnyamengakuisisi saham SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG, LTD, sertatelah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di tanah sengketa,sehingga eksistensi PENGGUGAT REKONVENSI sah menurut hukumIndonesia
Tjt.Jabung, Ltd yang telah beberapa kali berganti nama akibat peralihankepemilikan saham, bersama anggota tim pembebasan tanah, yaitu :a) Kepala Desa Pandan Jaya ;b) Camat Mendahara ;c) Kepala Dusun Mekar Sari ;dengan seluruh pemilik tanah yang salah satunya suami/ayah ParaTergugat Rekonvensi, mengadakan musyawarah untuk mufakat dengankesepakatan, dikutip :1.
Kartiono tidak keberatan ataspembebasan dari luasan tanahnya untuk keperluan lokasi LPG Plantdengan harga Rp. 1.350, (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) permeter ;Bahwa pada tanggal 30 Desember 1999, PenggugatRekonvensi melalui Petrochina International Jabung, Ltd selaku Tergugat Konvensi dahulu Santa Fe Energy Resources Jabung, Ltd (beberapa kaliberganti nama akibat peralihan kepemilikan saham) mengadakanpembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk LPG PlantCentral Processing Station (CPS
antara Pertamina Santa Fe EnergyResources Jabung, Ltd ( beberapa kali berganti nama akibat peralihankepemilikan saham) kepada Alm.
109 — 20
tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor 56/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012dilampiri dengan salinan Surat Tergugat Nomor S695/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor56/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham
125 — 34
NotarisRY Syti Jakarta Pusat dan Akta Pernyataan Kengpan Pemegangs Saham No. 57, tanggal 13 Maret 2a97, dibuat dihadapanee< HASBULLAH ABDUL RASYID, satin Notaris di JakartasS Selatan.
78 — 15
Asta Minindo (TermohonBanding 1) dengan susunan pemegang sahamyaitu :a Pemohon Banding 25 (duapuluh lima) saham atau sebesar duapuluh limajuta22b PT.
Bhumandala Agung sebanyak 225 (duaratus duapuluh lima) sahamatau sebesar dua ratus duapuluh lima jutaKemudian, pada Bagian Modal Perusahaan Pasal 4 angka 3 Akta aquo dengan tegasmenyatakan :100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkantersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000, (duaratus limapuluhjuta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masingmasing pendiri pada saat penandatangan akta pendiriane Bahwa, akta No. 15 tanggal
Bank DBS Indonesia maupun dariperseroan/institusi lainnya guna untuk kepentingan Termohon Banding I danmembebaskan Pemohon Banding sepenuhnya dari segala tuntutan, biayabiayadan kerugian oleh pihak siapapun.e Bahwa, di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Para TermohonBanding tidak dapat membuktikan adanya perjanjian utang piutang antaraPemohon Banding dengan Termohon Banding III berkenaan dengan kepemilikan25 saham Pemohon Banding di Termohon Banding I.