yang kata KuasaHukum Ibu Yulia bahwa Ibu Yulia Suharto menang, maka setahu saksi itu milik IbuYulia Suharto;Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam gugatan TUN yaitu mengenai sahatau tidak keputusan Menteri Hukum dan Ham, tentang persetujuan anggaran dasardan putusannya membatalkan Anggaran Dasar;Hal 9 dari 38 hal.

Bandungdan di Jalan Semarang (dalam satu komplek);Bahwa lahan yang disewa setahu saksi milik PT Kodeco Timber dalam hal ini IbuJulia Soeharto, saksi tahu kalau lahan tersebut milik Ibu Julia Soeharto daripenyewapenyewa terdahulu;Bahwa kemudian saksi menyewa dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwamenyampaikan kepada saksi kalau lahan yang saksi sewa tersebut adalah lahanTerdakwa, kemudian saksi tanya ke Bu Julia Soeharto bahwa antara Bu JuliaSoeharto dengan Terdakwa masih ada perkara gugatan di TUN

, tapi saksi tetapbayar juga ke Terdakwa untuk sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 danpada waktu itu saksi sampaikan secara lisan kepada Bu Julia Soeharto dan Terdakwabagi siapa yang kalah di TUN harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;Bahwa setahu saksi yang kalah dalam putusan TUN antara Ibu Julia Soehartodengan Terdakwa adalah Terdakwa dan putusan TUN tersebut sudah Inkracht, makasaksi minta agar Terdakwa mengembalikan uang sewa, tapi Terdakwa tidak jugamengembalikan uang sebesar

adalah di putusan menyatakan batalSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry;Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi merasa ditipu dan adakesepakatan secara lisan antara pak Ari Awaludin dengan pak Syaiful Mahdi siapayang kalan dalam perkara TUN maka harus mengembalikan uang sewa kepadasaksi;Bahwa setelah

Jakarta dan menurut saksi lahan tersebut berstatus quo;e Bahwa didalam putusan TUN Jakarta, tidak ada menyebutkan katakata palsu;e Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur PT Kodeco Timber kalau PT Jindo KodecoHeavy Industry pada waktu itu Direkturnya adalah orang tuanya Terdakwa dansetahu saksi Bu Julia Soeharto adalah Komisaris di PT Kodeco Timber;e Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa lahan dan gudang dengan Bu Julia Soehartopada tahun 2007 dan setahu saksi Bu Julia Soeharto sebagai Komisaris di

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

Tentang adanya pertentangan 3 (tiga) Putusan PK yang masingmasing dibahasdalam memori PK yaitu Putusan MA RI No. 425 PK/PDT/2012, Tanggal 8Oktober 2014, Putusan PK MA RI No. 52 PK/TUN/2007 Tanggal 23 April2008, Putusan PK MA RI No. 70 PK/PDT/2011 Tanggal 26 April 2011.Ketiga putusan yang dibahas tersebut diatas, terdapat beberapa perbedaan denganputusan PK yang terdapat dalam lampiran I, II, HI dan IV.

Lampiran keempat yaitu Putusan PK No. 26 PK/TUN/2008 tanggal 26September 2008, tidak dibahas didalam memori PK, sehingga tidak jelasurgensi dan relevansinya..

Prosesproses hukum tersebut di atas, diperkuat dengan Putusan PeninjauanKembali dari Mahkamah Agung RI No. 52/PK/TUN/2007 tanggal 23 April2008, setelah Permohonan PK dari BPN Kota Makassar atas PutusanPengadilan Tata Usaha Negara No 22 / G.TUN / 1997 / P.TUN.U.PdgTanggal 25 Juni 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.254/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2006, Jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No. 52/Pdt/2007/PT. Mks tanggal 23 April2007, Jo.

:e Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;e Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan;Halaman 21 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor :

UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 diatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata UsahaNegara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antaralain dalam register perkara No.5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993,Putusan Perkara No.41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danHalaman 23 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYPutusan Perkara No.270K/TUN/2001,

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 / KelurahanBaratajaya, seluas 231.598 m2, tanggal 2 September 1997, atas namaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, telah digugat dalambeberapa perkara, antara lain :a.Perkara PTUN Nomor 105 / G / 2008 / PTUN.SBY jo. 152 / B / 2009 /PT.TUN.SBY jo. 172 K/ TUN / 2010 jo. 99 PK / TUN / 2012 antara TuanSUDJIMAN alias DJIMAN, dkk selaku Penggugat melawan Kepala BadanPertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya danWalikota Surabaya

Tanggal 09 Juli 2009Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentangpemberitahuan dan penyerahan salinan putusanMahkamah Agung RI NO.105/G/2008/PTUN.SBY JoNo.172K/TUN/2010 serta Fotocopy berlegalisir sesuai asliPutusan Mahkamah Agung RI No. 172 K/TUN/2010Tanggal 28 September 2010;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentangHalaman 66 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY10.Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10pemberitahuan dan penyerahan = salinan putusanMahkamah Agung RI

SBY Jo No.152/B/2009/PT.TUN.SBY Jo No. 172 K/TUN/2010 JoNo.99 PK/TUN/2012 serta Fotocopy berlegalisir sesuai asliPutusan Mahkamah Agung RI No.99 PK/TUN/2012Tanggal 21 Desember 2012;Fotocopy sesuai salinan resmi, Salinan PutusanNO.191/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 10 Juni 2014;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentang SuratPemberitahuan Putusan Banding;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentang PengirimanSalinan Putusan Tingkat Banding Perkara Banding Nomor:224/B/2014/PT.TUN.SBY serta salinan Putusan

Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

/2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

(VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

./2014/PN.Pkl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut1.Bahwa Penggugat Menempati Tanah Rumah objeksengketa yang terletak di JalanRaya Kedungwuni Barat No.107, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, secaraTurun temurun, di awali dari Keluarga Kakek Nenek Penggugat yang bernamaKang Tun In dan Kwe Sik Nio sejak tahun 1940 an, kemudian diteruskan atauditurunkan ke orang tua Penggugat yaitu Phoa Ngo Gioe dan Ny.Kang YangSwie,dan diturunkan atau diteruskan kepada Penggugat beserta isteri dan anak anakPenggugat

sampai sekarang ;Bahwa pada sekitar tahun 1940 an kakek Penggugat yang bernama Kang Tun Inmenyewa Tanah Rumah Obyek sengketa dari / milik Tuan Ong Soen Kim denganmemberi uang kunci berupa Emas murni seberat 60gram, sebagai jaminan dalamsewa menyewa rumah, dan setiap setahun sekali kakek Penggugat tetapberkewajiban melakukan pembayaran uang seqwa rumah tersebut ;Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia bergitujuga Tuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah

rumahobyek sengketa tersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunandari kedua pihak dimana pihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari Kang Tun inyang bernama Ny.Kang Yang Swie ( ibu Penggugat ) sedangkan dari pihak Pemiliktanah rumah obyek sengketa ( yang menyewakan ) yang melakukan Penagihan uangsewa diwakili anak Tuan Ong Soen Kim yang bernama Tuan Ong Kiat Ping, danselanjutnya uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada SUKAWI ONGKOREJO;.

;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang lebih dahulu ada perbaikan gugatantertanggal 13 Maret 2014 sebagaiberikut : Posita angka 3 : Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia begitu jugaTuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah rumah obyek sengketatersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunan dari kedua pihak dimanapihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari

Bahwa dalil nomor 3,4,5,6dan 7 gugatan Penggugat, tidak benar, bahwa yangmenyewa adalah Kang tun in dan diteruskan oleh keturunannya menyewa obyeksengketa tersebut sampai sekarang, Sedangkan uang sewa rumah yang Penggugatbayarkan kepada Tergugat III berakhir pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikanbahwa kedudukan penggugat sebagai penyewa dari obyek sengkata ;.

326 K/TUN/201

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaLung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, KabupatenKutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Agustinus, S.H dan2.

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011oes PY SF PYOo =SoDjuk Lah (19561962 )Ing Hat (1963 1966 )Ului Ajung (1966 1969)Trang Jalung (1969 1971 )Kadjan Usat (1971 1983 )Wan Lig (1983 1989)Ajang Ngau ( tahun 1989 1999)Luhat Djuk ( tahun 1999 2002 )RJ Eliasar, SE ( tahun 2002 2007).

Putusan Nomor.326 K/TUN/201110VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan DesaLung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bukan pada tapal batasdesa yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi masuk dalam wilayahkekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut,wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangatmerugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasilhasil hutan lainnya juga ikut berkurang

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011102.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201112yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan H. Yulius, S.H.,. M.H., HakimHakim Agung sebagaiAnggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehFitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Prof. Dr. H.

Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24Halaman 10 dari 42, PUTUSAN Nomor : 28/G/2017/PTUN.MdoFebruari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor: 16 K/TUN/2000Tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor: 22K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebihmenitik beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenaifakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa,maka

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R J No. 88 K/TUN/1993 tanggal7 September 1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan meskipunsengketa itu teijadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapijika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan,maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahuluke badan peradilan umum/perdata karena merupakan sengketakepemilikan;9. bahwa terkait dengan dalil posita angka 14, berdasarkan UndangUndangNomor 5 tahun 1986 jo UndangUndang

Bahwa sudah seharusnya perkara a quo diperiksa dalam PeradilanPerdata dan pengajuan Gugatan in casu oleh PENGGUGAT dalamPeradilan TUN adalah keliru dan bertentangan dengan AsasKompetensi Absolut dalam mengadili.5. Bahwa memperhatikan dan membaca Gugatan PENGUGGAT padaposita dalil Gugatan angka 1, 6, 7, 9, 10, 12 dan 13, jelaslah bahwaadanya hubungan keperdataan/waris) yang menjadi dasarkeberatan/pengajuan Gugatan in casu.Halaman 17 dari 42, PUTUSAN Nomor : 28/G/2017/PTUN.MdoB.

Disqualificatoire Exceptie/Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki LegalStanding dalam pekara a quo Bahwa yang boleh menjadi pihak PENGGUGAT dalam sengketa TUNadalah merekamereka (orang/Badan Hukum) yang oleh diterbitkannyasuatu Keputusan TUN dimaksud telah menimbulkan kerugian kepadamerekamereka tersebut.

Dengan kata lain seseorang/badan Hukum dapatbertindak sebagai PENGGUGAT dalam sengketa TUN jika memangKeputusan TUN yang diterbitkan/dimaksud telah menimbulkan akibathukum/merugikan terhadap PENGGUGAT. Bahwa apabila disandingkan dengan perkara a quo, yakni keberatanPENGGUGAT atas diterbitkannya sertifikat pengganti SHM 1658/Paal Dua,maka menjadi pertanyaan; apakah ada kepentingan hukum PENGGUGATyang dirugikan dengan diterbitkan sertifikat pengganti SHM 1658/PaalDua?

Nomor 3375 K/Pdt/2017Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 junctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektarberdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;b.

PLG, tertanggal 21 Desember 2012juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013,tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empathektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa MulyaGuna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunyaKecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut SertifikatHak Atas Tanah Milik

Nomor 3375 K/Pdt/2017Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor98/B/2013/PT.TUNMDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;2.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objekeksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbanganmaupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan MahkamahAgung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemiliktanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidakmempunyai

Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal 6Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan ParaPelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak diDusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lliryang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG, adalah

Dengan demikian, tidak ada relevansinya antaraObyek Sengketa TUN dalam perkara ini dengan gugatan ParaPenggugat.2.

Bahwa dari uraian di atas jelas terlinat, gugatan Para Penggugat yangmengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Jashan AtmaramSadarangani tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa TUN aquo, karena Obyek Sengketa TUN a quo memutuskan tentang ahlliwaris dari Almarhumah Puspha B Dodani bukan memutuskan tentangHalaman 39 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKTahli waris dari Almarhum Jashan.

OBYEK SENGKETA TUN TIDAK CACAT HUKUM1.

Sehingga sangat aneh dan sama sekali tidak berdasartindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan TUN atas ObyekSengketa TUN yang tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat.PERKARA NO. 313/PDT.P/2018 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TELAH DICABUT KARENA DALAM PROSES SIDANGPUSHPA B DODANI MENINGGAL DUNIA DAN PERKARA TERSEBUTTIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEABSAHAN PARATERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI AHLI WARIS DARIALMARHUMAH PUSPHA B DODANI SEBAGAIMANA YANGTERCANTUM DI DALAM OBYEK SENGKETA TUN

OBYEK SENGKETA TUN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIKHalaman 44 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKT1.

Pada hari Kamis tanggal19 Mei 2011 No. 100 K/TUN/2011 Juncto putusan MahkamahAgung RI. Dalam Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013Nomor. 127 PK/TUN/2012, Seandainya Putusan Pembatalansertifikat atas nama Samsiarti Natsir ini sudah ada dan berkekuatanhukum tetap pada saat Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, danDaeng Talli diproses dalam perkara pidana pencurian dan10penuerobotan dan mengajukan bukti pembatalan sertifikat tersebut,maka Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, dan Dg.

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 No.100K/TUN/2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung, RI Dalam PeninjauanKembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013 Nomor. 127 PK/TUN/2012,Juncto Penetapan Eksekusi Nomor.07/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pada tanggal 8 Mei 2012;.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 14/Pbt/BPN73/2013 tanggal 14Mei 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.23549/Batua atas nama Hj.

No.100 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei2011, diberitanda 1.1, 2, 33;4. Putusan PK No.127 PK/TUN/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T.1,2,34;5. Salinan Resmi Penetapan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ G.TUN /2012/P.TUN.MKS tanggal 08 Mei 2012, diberi tanda T.1, 2, 35;6. Turunan/Salinan Akta Jual beli No. 08 tanggal 17 September 2013, diberitanda T.1, 2,36;7. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 10 102013, diberitanda T.1, 2, 3 7, diberi tanda T.1, 2, 3 7;8.

Hj, Samsiartitersebut ;Menimbang, bahwa isi bukti T1.2.3 4 yakni foto copy PutusanMahkamah Agung RI No.127 PK/TUN/2012, maka telah terungkap fakta bahwaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadiliPerkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj, Samsiarti Natsir terhadapPutusan Mahkamah Agung RI No. No.100 K/TUN/2011, telah memberikanunPutusan yang dictumnya adalah Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj.

33Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.No.87 /G.TUN/ 2009/P.TUn.Mks tanggal 25 Mei 2010 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No.79/B.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 16Nopember 2010 jo Putusan Kasasi MARI No.100 K/TUN/2011 jo Putusan PKMARI No.127 PK/TUN/2012 memerintahkan : Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.23549/Batuatanggal 18 Maret 2009, Surat UkurNo.03602/Batua/2008 tanggal 26 September 2008 luas8.440 m2 atas nama Hj.

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu:a.

Keputusan TUN in /itis bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB), yaitu :a.

;c) Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis berdasarkan atas hukum dantelah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo.Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 jo.

;Selanjutnya dalam Keputusan TUN in litis terdapat kesalahan penyebutanunit satuan kerja, dimana dalam surat Keputusan TUN in litis menyebutkanunit kerja Penggugat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan tetapisebenarnya Penggugat di unit kerja Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Fungsional Umum.

;Seharusnya penetapan Keputusan TUN didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan TUN dan/atau Tindakan TUN.

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

Junaedi);Memenuhi kriteria sebagai suatu penetapan tertulis;> Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakansalah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusanpemerintahan.

Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksuddengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkandalam Pasal 1 angka (2) UndangUndang PTUN :Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.;Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yangdilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUNitu dilakukan.

Nomor 3300 K/Pdt/2015> Berisi tindakan Hukum TUN:Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusanBadan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalumerupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUNitu. adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yangtelah ada.

Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu PenetapanTertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakansuatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatuakibat hukum TUN;Bukankah:1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SumedangNomor 520/01/HM/KP/SMD/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentangPemberian Hak Milik atas Tanah seluas 765 m2?

Nomor 3300 K/Pdt/2015Dari rumusan Pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi objek di Pengadilan TUN meliputi :. Penetapan tertulis;. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;. Berisi tindakan hukum TUN;. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;. Bersifat konkrit, individual dan final;ona FW YO +.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKTBahwa oleh karena Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebuttelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh UUPERATUN serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikankepentingan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53ayat (1) UU PERATUN, Penggugat berhak untuk mengajukanGugatan kepada pengadilan yang berwenang (dalam hal ini,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya disebutsebagai Pengadilan TUN Jakarta) untuk memohon agar SuratKeputusan

Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Pengadilan TUN Jakartauntuk menerima Gugatan Penggugat secara formil ; LATAR BELAKANG SENGKETASebelum Penggugat menguraikan faktafakta dan alasanalasanhukum yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dalamperkara a quo, perkenankan Penggugat untuk terlebih dahulumenguraikan latar belakang pengajuan permohonan penebusan ataupembelian kembali Rumah Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 25 dari Peraturan Menteri 71/2015 ; Penggugat adalah pemilik yang sah atas

Penggugat mendapatkan informasibahwa oleh karena Bank Bira merupakan salah satu bank yangdibekukan operasinya oleh Pemerintah, maka seluruh aset danjaminan utang yang dikuasai oleh Bank Bira (termasuk RumahPenggugat) demi hukumberalih penguasaannya kepadaBPPN.Sebagai informasi bagi Pengadilan TUN Jakarta, Penggugattidak memahami dan mengetahui secara pasti bagaimana RumahPenggugat bisa beralin ke BPPN.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT19.20.Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik, danoleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan TUN Jakarta ; Tergugat Tidak Berwenang Untuk Menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat ~~~ === == ~ nnn nnnBahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugatsehubungan dengan permohonan penebusan Rumah Penggugatberdasarkan Pasal

Menteri 71/2015)sesuai dengan kewenanganPengadilan TUN Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8)dan ayat (9) UU PERIATUN 3 #e=sesstecse teresHal. 13 dari 60 Hal.

Kasasi CV TJAHJA SARItersebut. .Bahwa CV Tjahjasari ( Tergugat Intervensi ) kKemudian mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.Amar putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara permohonanpeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV TJAHJA SARI tersebut.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18PK/TUN/2007 tanggal

Bahwa antara Para Penggugat Intervensi dan TergugatIntervensi (Semula Penggugat) telah terjadi gugat ginugat di24Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar dalamRegister Perkara Nomor 61/G/TUN/ 2002/PTUN.Smg.8. Bahwa terhadap perkara Nomor 61/G/TUN/2002/PTUN.Smgtelah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 528 K/TUN/2003 tanggal 25 Mei2006 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008.9.

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi perlu menanggapi dalil ParaPenggugat Intervensi tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara51No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg, No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY,No. 528 K/TUN/2003 dan No. 18 PK/TUN/2007. Bahwa Penggugat /Tergugat Intervensi mengakui keberadaan putusan dalam perkaratersebut. Akan tetapi spa yang disampaikan oleh Para PenggugatIntervensi mengenai isi putusan putusan dalamperkaraperkaratersebut adalah tidak benar.

Bambang Wijanarko, SH ...dist.Bahwa Putusan No. 61/G/TUN/2002/PTUN.Smg tersebut dibatalkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 85/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, dalam putusan tersebut diputuskan antara,lain :Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang No.61/G/TUN/2002/PTUN.SmgMenyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (ic.

Bukti P.Int 1 Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang No. 61/ G/ TUN/ 2002/ PTUN Smg. tanggal 12 Mei2003.2. Bukti P.Int 2 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya No. 85/B/TUN/ 2003/PT TUN SBY tanggal 6Agustus 2003.3. Bukti P.Int 3 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 528K/ TUN/ 2003 tanggal 25 Mei 2006.4. Bukti P.Int 4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. dalamperkara peninjauan kembali Nomor 18 PK/ TUN/ 2007 tanggal19 Desember 20085.