TENGGANG WAKTU :222enee cone e nee cen cence eneecnnecneecnnees Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa pada saatPenggugat diberitahukan oleh Kepala Dusun Batu Keruk, Desa Akarakar,Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Nopember2018 bahwa Sertipikat Hak Milik Atas Nama Amaq Hamidah telah dirubahnama menjadi Sienny Gwatiningrum ;Bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai yurisprudensi MA RI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo.

No. 41K/TUN /1994 tanggal 10Nopember 1994 Jo. No. 270K/2001 tanggal 4 maret 2002, dengan demikiangugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny) :Hal. 4 dari 28 Hal.

yang sematamata ditujukan untuk memutuskan ataumenghentikan atau membatalkan perjanjian perdata tentang sewa pakai bagiantanah lokasi pelabuhan perikanan antara Penggugat dengan Tergugat, sementaratidak ada aturan dalam hukum tata usaha Negara yang membolehkanTergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) dengan maksud untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yang sedang berlangsung ;Bahwa tindakan Tergugat menggunakan hukum publik (hukum TUN

yangPutusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.Mdohalaman 3 dari 33didasarkan pada kewenangankewenangan yang diberikan oleh ketentuanketentuanhukum publik, yang menunjukan adanya kedudukan yang tidak sejajar danunilateral (dapat dipaksakan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat) dalamrangka pelayanan public (public service);4 Bahwa secara eksplisit, Pasal angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009disebutkan berisi tindakan tata usaha Negara, sehingga secara absolute tindakanperdata bukanlah yurisdiksi TUN

, sehingga perjanjian perdata seorang pejabatTUN tidak dapat dibatalkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh pejabat TUN yang merupakan salah satu pihak dari perjanjianperdata in casu ;Bahwa pada kenyataannya, pembatalan Perjanjian Perdata Sewa Pakai Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan antara Penggugat dan Tergugat, dilakukan Tergugattanpa alasan hukum, dan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana ternyata Tergugatjustru. menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha

Maesa Nugraha atas Penggunaan Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan (objek gugatan 02),adalah Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Karena, Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yakni perjanjian sewa pakai antara Pemerintah kabupatenMinahasa Selatan dengan PT.

Maesa Nugraha atas penggunaan bagian tanah lokasipelabuhan perikanan kabupaten Minahasa Selatan ;Bahwa berdasarkan dalil hukum pada butir 1, maka objek gugatan 02 adalahKeputusan TUN yang tidak termasuk pengertian Tata Usaha Negara yang menjadiKewenangan PTUN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a : tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019,maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggangwaktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalampasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;.

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatkeputusan Tata Uasah Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentinganPenggugat sangat dirugikan Jika Keputusan TUN yang digugattetap dilaksanakan;b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itutidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalamrangkaian pembangunan;.

tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan tindakan TERGUGATpada waktu)= mengeluarkan keputusan telah menggunakanwewenangnya sesSuai dengan tujuan dan maksud diberikannyawewenang tersebut demi kepentingan umum.OBJEK GUGATAN TUN Telah Memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatanaquoyang menyatakan tidak memenuhi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik.

Karena tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang tidakdipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidakdapat menjawab atas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebab seluruhasasasas pemerintahan yang baik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dariproses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, sampai denganpelaksanaannya.Halaman 17 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA2.2 Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalam KonsideranOBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATAN TUN tersebutdikeluarkan

berdasarkan ketentuan yang berlaku.2.3 Bahwa Asas Keterbukaan, dengan jelas dalam OBJEK GUGATAN TUNpada konsideran poin Menimbang, menyebutkan telah melanggarlarangan sebagai keuchik dan disampaikan secara terbuka OBJEKGUGATAN TUN kepada PENGGUGAT.2.4 Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan, merupakan dalil tidakberalasan secara hukum dan sudah sepantasnya ditolak karena tidakada urgensinya melakukan penundaan atas pelaksanaan OBJEKGUGATAN TUN, serta secara kepentingan umum, jauh lebih pentingsaat

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

Gugatan Penggugat Daluwarsa ; Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dalam tenggangwaktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1992, Jo. Yurisprudensi Nomor41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo.

YurisprudensiNomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 ; Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa padatanggal 31 Mei 2019 sudah melampaui batas tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55Halaman 13 dari 61 halaman.

Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Register Nomor : 09 / B/ TUN / 2000 / PT.TUN.SBY., tanggal29 Pebruari 2000 .Hl.

Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10Nopember 1994, jo.

/1992 jo.Nomor: 41.K/TUN/1994 jo.

PENETAPANNomor 0800/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Herman Rahim, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak,

Malaysia, sebagai Pemohon ;May Asurah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatLadang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan register

Kisman bin Asis, 23 Thn, Islam, Burunh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal 3 dari 9 Pen.

Hasmah bin Bolle, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah umpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bongalio, Tawau, pada tanggal 23 April 2013 dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Baharuddin (Bapak Kandung) dan mahar

Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor316K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 95K/TUN/2000 tanggal 11 Mei 2000, alasan dan dasar hukum di atas,maka atasan Penggugat dianggap telan menyetujul permohonan izinperceraian yang diajukan oleh Penggugat:ll.

Menghukum TergugatI, untuk melaksanakan eksekusi atas PutusanPengadilan TUN Medan, Nomor: 73/G/2009/PTUN MDN, tanggal 6Januari 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan, Nomor.69/B/2010/PT.TUNMDN, tanggal 21 Juni 2010, Jo. Putusan MARI, Nomor:431 K/TUN/2010, tanggal 17 Februari 2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, sepanjang untuk dan atas nama Penggugat ErtyPanent, SE;4.

tertanggal 25 Februari 2013, serta Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 20 Maret 2013,menyatakan tidak sependapat dengan alasanalasan sebagaimana terurai dibawahini;Tentang Konpensi :Menimbang, bahwa adapun yang menjadi wujud gugatan Penggugat/Terbanding adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan dari Penggugat/Terbanding adalah agar Para Tergugat/ Para Pembanding melaksanakan putusanMahkamah Agung RI No. 431 K/TUN

TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPILAN NYaj +o =

102 K/TUN/2016

PUTUSANNomor 102 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAJI HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan Swasta, beralamatdi Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet,Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. EDWAR L. TAMBUNAN, SH, MH,2.

TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan NuraliNo. 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK.TUN/X11/2015 tanggal 11 Desember 2015;Termohon Kasasi I, Il, dahulu sebagai TerbandingPembanding I,ll/TergugatTergugat Il Intervensi 1, 2;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat

Tanggal 24Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016April 2014 dan ijin pemindahan Hak Nomor 41026412014, tanggal 4 April2014;3.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

Sby telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap, namjn demikian Penggugat beranggapan ParaTergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Aquo,dan Penggugat secara tibatiba mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Sidoarjo dan tidak menghorrnad ketentuan dalam Hukum AcaraPeradllan Tata Usaha Negara maka Mohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim memeriksa secara utuh ketentuan dalam hal gugatmenggugatmaupun pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN khususnya Pasal 116UndangUndang No 51 Tahun 2009 Tentang

atau ketidak tahuan Penggugat terhadap prosesyang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan TUN.

Makadengan demikian gugatan ini adalah Prematur dan oleh karenanyamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanini DITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (VideBukti T1, TT1 dan TT2I);Eksepsi subjudice bahwa gugatan Penggugat yang diajukan masihtergantung (aanhangig) atau masih dalam Pengadilan (under judicialconsideration) TUN Surabaya sebagaimana Perkara : 70/B/2013/PT.TUN.Sby dan Penggugat serta Pengadilan TUN Surabaya memilikihak secara absolut terhadap perkara ini

untuk diperiksa maka akan terjadiketidak pastian hukum dan goyahnya wibawa Peradilan Tata UsahaNegara dalam upaya yang semestinya menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalamPasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 aquo yangmengatur proses secara utuh dan absolut dalam penegakan HukumTata Usaha Negara dan akan terjadi kekacauan Hukum Acara dalamPeradilan Tata Usaha Negara dan Penegakannya dan akan menjadipreseden buruk apabila penegakan Putusan Pengadilan TUN

Dan sebagaimana Pasal 116 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 aquo sebagai upaya peiaksanaanpaksa Putusan Pengadilan TUN belum dilaksanakan secara tuntasoleh Pengadilan TUN Surabaya, sehingga adalah terburuburuapabila hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengeksekusi Putusan Pengadilan Tun Surabaya dengan carakeperdataan berupa tuntutan ganti rugi, hal ini menyalahi HukumAcara TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 yangyang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubahkembali

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

tahun 10 bulan; ;4 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergguat telah berhubunganlayaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak orang, bernama : 1.XXXX, umur 5 tahun sekarang ikut Penggugat;5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akantetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattelah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama TUN

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;e bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan; bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah diTanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2008 dan sudahdikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sekurangkurangnya sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugattelah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

PA.Ngj.Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangansaksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanitalain bernama Tun

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangberbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukumtata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata; a Penetapan Tertulis.Halaman 7Kata Penetapan Tertulis dalam unsur ini menunjukkan bahwa objekgugatan TUN

haruslah berupa suatu Keputusan Tertulis (beschikking) danbukanlah suatu peraturan (regeling) yang diterbitkan dalam bentuk tertulisoleh badan atau pejabat TUN.

Sebagaimana disebutkan di atas,bahwa objek gugatan TUN a quo yang disebutkan pada point 1 diatasmerupakan suatu keputusan yang diterbitkan dalam bentuk surat tertulisdan telah ditandatangan oleh Tergugat, dan demikian unsur ini telah terpenuhi;b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalahkeputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut merupakankehendak satu pihak saja yaitu pejabat TUN itu sendiri. Jadi didalamnyatidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publikhanya berasal dari satu pihak saja yaitu pemerintah dengan caramenentukan kehendaknya sendiri.

TUN yang menjadi objek sengketatelah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6 dan 8:kewenangan, prosedur dan substansi dan juncto Pasal 8 ayat (1) menyebutkan :Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badandan/atau pemerintah yang berwenang..

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAT KEPUTUSANTATA USAHA NEGARABahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan olehTERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara (TUN) yang menimbulkan akibat Hukum dan telah memenuhi sifat sifatsebagai berikut :1.

Bupati/Walikota; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Walikota; Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP); Pemegang Izin yang bersangkutan.Di dalam Permenhut No. 39/2008 tidak ada ketentuan yang mengaturbahwa salinan keputusan tersebut dapat disampaikan kepada wakil dari ke6 Pejabat yang tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan bunyi Keputusan TUN yang menjadi ObyekSengketa pada halaman 3 dapat diketahui bahwa salinan Keputusan TUN(Obyek Sengketa) tersebut disampaikan kepada 9 (sembilan)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.39/MenhutII/2010 tidak ditemukan satu bagian pun yang mengaturtentang pengenaan denda administratif sebagai akibat adanya pelanggaranberupa penebangan jenis kayu yang dilindungi dan penebangan diluar bloktebangan yang diizinkan.Bahwa keputusan TUN yang semacam itu merupakan Keputusan TUNyang tidak jelas dasar hukumnya sehingga Keputusan TUN yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara ini dapat menimbulkan ketidak pastianHukum.

Keputusan TUN yang semacam itu jelas jelas bertentangandengan salah satu asas dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baikyaitu Asas Kepastian Hukum.

Hal itu jelas jelas merupakan tindakan yang sewenang wenangdan tidak adil yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat TUN.6.2.

05 Oktober 2015dan Putusan Banding ini juga menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam Nomor 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015, dimana Putusan inkrach tersebutmemenangkan Hadislani (Sebagai penggugat pada perkara di PTUNTanjungpinang)) sebagai pemilik sah objek perkara aquo yaitu PasarMelayu Raya yang berada di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan BatuAji Kota Batam, dimanadalamperkara di Peradilan TUN tersebutHalaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316

Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konpensi pada posita angka 1sampai dengan 4 menyatakan Penggugat Konpensi bagian darikemenangan Tergugat Konpensi dalam putusan peradilan TUNberkekuatan hukum tetap atas objek perkara aquo, yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 yangmenguatkan Putusan Banding PT TUN Medan Nomor137/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 05 Oktober 2015 dan Putusan Bandingini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Tanjungpinang di Batam Nomor

Bahwa jelas dan terang Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi juga mengakui dalam dalil gugatannya dalam konpensimenyatakan membangkang atas putusan TUN yang berkekuatan hukumtetap (inkrach van gewisj), dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugatdalam Konpensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 316/Pdt.G/2017/PN BtmBatam dalam perkara aquo untuk menetapkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap satu unit bangunan yang jelas dan

terang dokumenkepemilikannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dalam Putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrachvan gewisj) tersebut.

Fotocopy Putusan Banding PT TUN Mean Nomor 137/B/2015/PTTUNMedan, tanggal 05 Oktober 2015 tidak ada aslinya dan untuk selanjutnyaCIDE ri tana... 2.0... ccc cece e cece eee cee cee eeeeeeeeeseeeeeeesuseeteesseseseseee P72;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/TUN/2016tanggal 14 April 2016, tidak ada aslinya dan untuk selanjutnya diberi10 6

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.