Legalitas Puska Kessos FISIP UI Surat Keputusan RektorUniversitas Indonesia Indonesia No.1320/SK/R/UI/2009 tentangPusat Riset di Universitas Indonesia; belum terbukti tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena sedangdi uji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara No. 23/Pdt.G/2018/PNDmk., dengan demikian Pengadilan TUN harus menyatakan tidakberwenang dan tidak dapat mengadili perkara nya (di NO / nietOntvankelijke Verklaard);3.

gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yangdiatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Sedangkan gugatanaguo didaftarkan pada tanggal 19 September 2018, yang mana 100(seratus) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan TataUsaha Negara Semarang; Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan barumengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 September 2018yang diketahui dari media sosial Facebook karena ada peserta pilpradesdari Desa Mojodemak yang kalah bernama Muhdhor, tidaklah dapatdijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN karenapengumuman hasil seleksi Perangkat

Halaman 41 dari 60 halamanBahwa telah diajukan gugatan keperdataan terlebin dahulu tentangapakah suratsurat atau perbuatan dan tindakan hukum yang didalilkanpada gugtan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak? Dengandemikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satudengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang beda. 3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.2, Dari kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakansebagai suatu KTUN, Objek Sengketa harus memenuhi kriteriakriteriasebagai berikut:a. merupakan suatu penetapan tertulis;b. harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara(Pejabat TUN

);Halaman 5 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKTc. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (Tindakan Hukum TUN);d. bersifat konkret, individual, dan final; dane. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;A.1.

Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;5. Bahwa Objek Sengketa telah memuat secara jelas kriteriakriteria tersebutdi atas, yaitu sebagai berikut:a. Berdasarkan judul dan halaman tanda tangan Objek Sengketa, jelasterlinat bahwa Pejabat TUN yang mengeluarkan Objek Sengketaadalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, in casuTergugat;b.

Berdasarkan bagian judul dan isi keputusan Objek Sengketa, jelasterlinat bahwa Objek Sengketa beserta isi keputusannya ditujukankepada PT Indosat Tbk, in casu Penggugat;Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Sengketa berbentuk penetapantertulis ;Objek Sengketa Dikeluarkan oleh Pejabat TUNBerdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 UU PTUN, Pejabat TUN adalahpejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika

Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan Objek Sengketamerupakan Pejabat TUN. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yangmenyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpinKementerian.

KEBERATAN KETIGA:Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 Bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 JuniHal. 21 dari29 hal. Put.

Namun keputusan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 170/Kuningan Barat yang diterbitkan atas dasar adanya putusanputusan perdata di atas mengenai kepemilikan tanah sengketatersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung tingkat PeninjauanKembali sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012;b.

sebagai berikut(vide halaman 36 Putusan Mahkamah Agung RI TingkatPeninjauan Kembali Nomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni2012):1.

Merujuk pertimbangan Hakim pada Putusan Peninjauan KembaliNomor 125 PK/TUN/2011 tanggal 8 Juni 2012 tersebut di atas,terbukti bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/PID/2009 tanggal 11 September 2009 adalah bukti yang bersifatmenentukan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, yaitutelah menunjukkan kebenaran materiil bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebagai pihak yang berhak atas kepemilikantanah yang telah bersertifikat HGB nomor 170/Kuningan Barat,karena Girlk C 1552 Persil 10a Blok D.III

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/TUN/2011tanggal 8 Juni 2012, maka tanda bukti kepemilikan tanah yang sah dansatusatunya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT.

Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor :5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 K/TUN/2005 tanggal13 Maret 2006. d.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 04/G.TUN/2004 tanggal 08 Juni 2004 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedanNomor : 11/BDG/2004/PT.TUNMDN tanggal 09 Nopember 2004 jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 130 K/TUN/2005 tanggal 13 Maret 2006 joPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 85 PK/ TUN/2008 tanggal 07 Mei 2009.Hal.33 dari 56 Hal Putusan Perkara No. 24/G/2013/PTUNPLG Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 02/Eks/2010/PTUNPLG tanggal

Aziz Madjid (fotokopi sesuai denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo.04/G/20/PTUN.PLG Tanggal 8 Juni 2004 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.110/BDG/2004/PT.TUNMDN Tanggal 9Nopember 2004 joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130K/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2006 jo PutusanPeninjauanKembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.85 PK/TUN/2008 Tanggal 7 Mei 2009,(fotokopi sesuai legalisir); Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang No.02/EKS

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.130 K/TUN/2005tanggal 13 Maret 2006;d. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung no. 85 PK/TUN/2008tanggal 7 Mei 2009;2.

Bahwa perihal lewat waktu mengajukan gugatan sejalan denganYurisprudensi MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari1993,jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusanyang merugikan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnyabahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidakdituju. langsung dari surat keputusan tata usaha negaratenggangwaktu tersebut sebagaimana dimaksud

Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994, jo.

/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo.Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yaitu sertifikat ObjekSengketa diketahui Penggugat tanggal 14 November 2015 dan gugatan diajukanPenggugat tanggal 29 Januari 2016, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukanTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktumengajukan gugatan telah lewat waktu haruslah ditolak; .

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya.Halaman47dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTRYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang

Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1999.

., tanggal 26 Mei2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim :Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 50/PENHS/2008/PTUN.JKT,tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Hari Sidang =;Telah membaca Putusan Sela No.50/G/2008/PTUN.JKTtertanggal 15 Juli 2008 tentang masuknya permohonan PemohonIntervensi (PT BULUNGAN HIJAU PERKASA) dalam perkara ini dandidudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal

31 Juli 2008 tentang Penundaan PelaksanaanKeputusan TUN obyek sengketa ;Telah membaca Penetapan Nomor : 50/Pen/TUN/2008/PTUN.JKTtertanggal 14 Nopember 2008 tentang Pencabutan PenetapanPenundaan Pelaksanaan Keputusan TUN obyek ~ sengketa ;Telah membaca berkas' perkara dalam sengketa yangbersangkutan ; Telah memeriksa dan meneliti alat alat bukti para pihakdan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihakyang bersengketa ; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan danBerita Acara Persidangan

dan/ ataumengetahui adanya keputusan tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa Penggugat barumengetahui adanya Keputusan Tergugat dan Tergugat Ilpada 6 Februari 2008, maka telah bersesuaian dengan hukumapabila jangka waktu pengajuan gugatan TUN a quodihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan Tergugat dan Tergugat II a12guo yaitu. sejak 6 Februari 2008 ; Bahwa proses penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negaratersebut diatas oleh Tergugat dan Tegugat faktanyatelah

No.414K/TUN/2013;Tanah objek sengketa perkara No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No.75/Pdt/2012/PTA.MKS dan tanah objek sengketa perkara No.31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo. No. 30/B/2013/PT.TUN.MKS, jo.414K/TUN/2013 adalah SAMA dengan tanah objek sengketa perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);Putusan No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No. 75/Pdt/2012/PTA.MKS danputusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo.

TUN/2012/PTUN MKStanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT. TUN MKS tertanggal 23 April 2013yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/ 2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT MKS11.12.Selanjutnya Para Terlawan Tersita memohon kepada Pengadilan NegeriWatampone Cq.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telahdibatalkan dengan putusan No.30/B/2013/PT.

TUN MKS tertanggal 23 April2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa lebih jauh lagi, Para Terlawan Tersita juga membenarkan alasanperlawanan Para Pelawan terhadap eksekusi yang dimohonkan TerlawanPenyita karena bidang tanah yang pernah disewa oleh Turut Terlawan Cakatang adalah bidang tanah yang sama dalam perkara lain yakniperkara No. 50/Pdt.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT.

Engkus Prihatin, AMK115K/TUN/ 2006200620090105 0000:00:00200901050000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. ;Prof.Dr.Ahmad Sukardja, SHSamirErdy,SH.MH.MARI1inl'), ('e3df22e 6bdd44ce31f780ab0e812df07', 'e3df22e6bdd44ce3 178 0ab0e812df07',1,'Putusan Mahkamah Agung Nomor25PK/KPUD/2008 Tahun 2008 AMPERA A. Y. MEBAS, SE. ; EDI SUHARTO, S.Sos.,vs.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metafixedTitle>Tanah HARIS PAEWA ; KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATENMAROS< /metaptsPihak>2 4K/TUN/20082008200807210000:00:00200807210000:00:00MAtunkTiti Nurmala Siagian,SH.MH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc danMarina Sidabutar, SH.MH.BenarSihombing,SH.MH.MARI1inx /metafixedLanguage>1l') , ('004b8622e330c42d8879750cflcc8dcl', '00468622e330c42d887975Ocflcc8dcl',1,'24KTUN2008 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 24K/TUN/2008004b8622e330c42d8879750cf1cc8dcl .dat24

Rehngena Purba, SH.MS.IMade Tara, SH. ; Andar Purba, SH.BudiSantoso,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('a465b6c008 49 080 ded8ea82fa5700eE77', 'a465b6c0084908 0ded8ea8 2fa5700e77',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor192K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. RUMINDO PRATAMA vs. PANITIA PENYELESATANPERSELISIHAN PERBURUHANPUSATBuruh PT. RUMINDO PRATAMA ;PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT192K/TUN/20072007200805080000:00:00200805080000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E.

,M.H.MARI1in1l'), ('182a4780e41 9cd5dc6dcf334cab39fb2', '182a4780e419cd5dcdcf334cab39fb2',1,'822KPID2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No. 822K/PID/2007182a4780e419cd5dc6dcf334cab39fb2 .dat822KPID2007.pdf45069application/pdf< /metadocNumTime sDownloaded>'), ('182a4780e419cd5dc 6dcf334cab39fb2"', 'ab26404a44998 14 6bo6be 74d fbbO0dd06f',2,NULL) , ('b458317d89bce749eb3 5c6e2bfb821e', 'b458317d8 9bce7 49eb3 5c be2bfb821le',1,'192KTUN2007 .pdfPutusan Mahkamah Agung No 192K/TUN

MUCHSIN, SH. ; I MADETARA, SH.RITA ELSY,SH.MARI1inx/metafixedLanguage>1l'), ('c366c86659b1 99aealc433eedc2d7e20', 'c366c86659b199aealc433eedc2d7e20',1, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor193K/TUN/2007 Tahun 2007 PT. PERTAMINA vs. PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)Buruh PT. PERTAMINA ; PANITIAPENYELESATAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P)193K/TUN/20072007200806180000:00:00200806180000:00:00MAtunkProf. DR. Paulus E. Lotulung,SH.Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ;Prof. DR.

Tompo,pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 11.30 witaatau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan November2015, bertempat di jalan Tun Abdul Rasak Depan Perumahan CitraLand Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab.Gowa atau setidaktidaknya pada tempattempat lain daerah hukum Pengadilan NegeriSungguminasa, telah mengambil barang sesuatu berupa pengikat cincinsebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah yang seluruhnya atau sebagianmilik orang lain yaitu milik saksi korban Ik.

Tun Abdul Razak depan perumahanCitraland telah mengambil barang milik Saksi/Korban berupa 67(enam puluh tujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium; Bahwa adapun cara terdakwa mengambil dengan cara denganberpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikatcincin yang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincintersebut ;e Bahwa Terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada di meja tempatSaksi/Korban memajang pengikat cincin jualannya tersebut danmemasukkannya kedalam kantong

Tun Abdul Razak depan perumahanCitraland telah mengambil barang milik Saksi/Korban berupa 67(enam puluh tujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium;e Bahwa adapun cara terdakwa mengambil dengan cara denganberpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikatcincin yang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincintersebut ;e Bahwa Terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada di meja tempatSaksi/Korban memajang pengikat cincin jualannya tersebut danmemasukkannya kedalam kantong

Tun Abdul Razak depan perumahan Citraland telah mengambil barang milikSaksi/Korban Zainal Akbar SE. bin Muhammad Zain berupa 67 (enam puluhtujuh buah) pengikat cincin yang terbuat dari titanium;Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebutdengan berpurapura membeli pengikat cincin, setelah mendapat pengikat cincinyang ia sukai saksi langsung mengerjakan pengikat cincin tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pengikat cincin yang ada dimeja tempat Saksi/Korban memajang pengikat

AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi Penggugat untukmendalilkan gugatan dalam perkara TUN di pengadilan.4. AUPB merupakan alat uji bagi hakim TUN untuk menguji keabsahan ataupembatalan sebuah Keputusan TUN, sehingga, konsekuensinya, pelanggaranterhadap AUPB dapat disebutkan secara tegas oleh hakim dalam amar putusan.Hal. 94 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTK5.

UU AntiHal. 95 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKKKN 28/1999.Kemudian, asas tidak menyalah gunakan wewenang adalah AUPB yangpaling sering digunakan.Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas initercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 danPutusan No. 14/G/2015/PTUNPLG. Bahwa pejabat atau badan TUN harusmelakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yangsudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan (baik darisegimateri, wilayah, waktu). Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunyamerupakan contoh pelanggaran asas ini.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturanperundangundangan seperti UU PTUN 9/2004, UU Pemda 23/2014, yaitu dimaknaisebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan.Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalampenerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992,Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan PutusanNo. 02/G/2013 /PTUNJKT.

Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalamPutusan MA RI No. 81K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MARI No. 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas inidimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

PENETAPANNomor 0812/Pdt.P/2016/PA.JPr Sash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau,Malaysia telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah(pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Tahir bin Bosa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun

Fuad Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Harlina binti Totteng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagalPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telan mempelajari berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telan mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07

Andarias, 29 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Hal 3 dari 9 hal.

Eliza binti Tahir, 26 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam1 istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II tidakpernah

BC1, Setiabudi, Jakarta 12920; Bahwa PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan a quo pada tanggal10 November 2016, namun berdasarkan PENETAPAN No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal: pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal 13Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasanbahwa Penggugat akan melengkapi berkas

Putusan Kasasi MA No. 27K/TUN/ 2015 Tanggal 7 April2015.2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016 Tanggal 27Oktober 2016. Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara.

Serta Menimbulkan Akibat Hukum bagiPENGGUGAT karena Surat Keputusan tersebut jelas merugikan hakdan kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanahhak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No. 61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan tersebul. n0 nnn nn nen n nn mene nenaBerdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Objek Sengketaadalah merupakan Keputusan TUN, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat (9) UU PTUN. 222020202200"E.

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 di atas dapat dipahamibahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produkyang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara)berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikanpadanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). PenjelasanHalaman 9 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud denganurusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;.

Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUNadalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus adadan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal iniadalah menerbitkan keputusankeputusan TUN sebagai salah satuinstrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciriterpenting dalam penerapan wewenang menurut hukumpubliktersebut (terutama dalam menerbitkan keputusankeputusan TUN)adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawaakibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yangbersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan,kewenangan mana dapat dilaksanakan secara sepihak (bersifatunilateral).

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannyaadalah urusan pemerintahan berdasarkan perundangundangan yangmemberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasukPejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukantermasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapatdigugat di Pengadilan TUN;.

Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkanTergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quoberkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkanperundangundangan yang memberikan wewenang kepadanya, makapada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/Halaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.Organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN;10.Bahwa berdasarkan pada

3 (Tiga) Bulan kemudian membatalkan SHGB 800 danSHGB 840 berdasarkan SK Objek Gugatan TUN pada tanggal31 Maret 2008.

Jadidengan memakai patokan tanggal diterbitkannya SK OBJEKGUGATAN TUN, yaitu) pada tanggal 31 Maret 2008 sudahlahpasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UU PTUN. ; Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ataupejabat publik semestinya tidak sampai padapengambilan atau tidak menerbitkan SK Objek GugatanTUN atau dengan kata lain Tergugat telah berbuatsewenang wenang dengan cara menerbitkan SK ObjekGugatan TUN tanpa mendalami dahulu fakta fakta hukumyang ada

Bahwa dampak dari SK Objek Gugatan TUNdapat merugikan Penggugat sebab tanah danbangunan yang dimaksudkan dalam ObyekGugatan TUN dapat dipindahtangankan /dialinkan atau di jaminkan kepihaklainnya sehingga sekalipun sekiranyaPenggugat memenangkan perkara a quo namunPenggugat tetap menderita kerugian yangbesar sebab ada pihak ketiga lainnya yangmenguasai tanah dan bangunan yangdimaksudkan dalam SK Objek Gugatan TUN. ;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengeluarkansuatu. keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebihlanjut' sehubungan dengan materi dalam SK ObyekGugatan TUN = selama berlangsungnya pemeriksaanterhadap Gugatan termasuk tetapi tidak terbatas padamengumumkan melalui surat kabar isi SK Obyek GugatanTUN ~~ dan mempersilahkan Ikatan Wanita KristenIndonesia atau kuasanya untuk mengajukan hak atastanah sebagaimana yang dimaksud dalam SK ObyekGugatan TUN.

Obyek gugatan TUN dari Tergugatbertentangan dengan ketentuan perundang undanganPasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997.

URAIAN MUTASI DIK NO JUMLAHTRANSAKSI REK MUTASI18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 4.695.000,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 28/01/2020 D 3.445.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,18 Des 2019 TGL TRX 18/12/2019 D 2.195.400,18 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,19 Des 2019 ATM MPUT TUN D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 4.050.900,19 Des 2019 ATMPUT TUNA D 2.500.000,19 Des 2019 TGL TRX 19/12/2019 D 1.550.900,19 Des 2019 TGL TRX

Des 2019 ATM MPUT TUN D 700.000, 28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 7.559.900,28 Des 2019 ATMMPUT TUNA D 2.500.000,28 Des 2019 TGL TRX 28/12/2019 D 5.059.900,28 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450328 Des 2019 TRF ATM MPUT D 5.000.000.PEMINDAHAN KE33830100825450329 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 3.801.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 2.551.900,29 Des 2019 ATM MPUT

TUN D 1.250.000, Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.

Mjn 29 Des 2019 TGL TRX 29/12/2019 D 1.301.900,29 Des 2019 ATM MPUT TUN D 1.250.000,29 Des 2019 TRER ATM PRI D 5.000.000,PEMINDAHAN KE338301008254503 3) Adanya transaksi Rekening BRI nomor 338301041284533 atas namaMUHAMMAD RIZKI terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dan Debet(uang keluar) dengan rincian sebagai berikut: TGL.

Bahwakeputusan Pengadilan Tata UsahaNegara(PTUN) Jakarta No096/G/1992/PR/PTUNJKT. tersebut kemudian diperkuat olehKeputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT TUN)No 10/B/1993/PT.TUN.JKT. dan Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No 96 K/TUN./1993. 10.Bahwa alasan atau pertimbangan hukum di batalkannya surat perintahpengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus lbu KotaJakarta No 023/1.711.9 tertanggal 27 januari 1992 oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara, adalah ::

Penggugat adalah penghuni yang sah (putusan PT TUN hal2. Ny. Lam Soe Kim sebagai pemohon pengosongan rumahrumah di jalan Citandui No 2 dan Jalan Ciasem No 1A danNo 3 Jakarta Pusat tidak berkwalitas sebagai pemohon(putusan PT TUN hal 1011) ;3.

No.395/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pstmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;(putusan PT TUN hal 10 11) 54.

Lam Soe Kim ; P2A Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.096/G/1992/PR/PTUN.Jkt tanggal 08 Oktober 1992 ; P2B Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.10/B/1993/PT TUN Jkt tanggal 10 Juni 19993 ; P2C Putusan Mahkamah Agung RI Kasasi No. 96 K/TUN/1993tanggal 20 April 1995 yang telah berkekuatan Hukum Tetap ;P3 Foto copy Surat Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 1979(aslinya tidak dapat diperlinatkan di persidangan) ; P4 Surat keterangan

PutusanMahkamah Agung RI No.96 K/TUN/1993 tanggal 20 April 1995 (Bukti P2C), yang di dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa1. Ny.Lam Soe Kim (Tergugat l) sebagai Pemohon pengosongan rumah rumah di Jalan Citanduy No.2 dan Jalan Ciasem No.1A dan No.3Jakarta Pusat tidak berkualitas sebagai Pemohon denganalasan/buktibukti sebagai berikut : a.

Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukumtata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubunganhukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatupenetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN ituharus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum TUN;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT denganpemenang PT.

SURAMADU NUSANTARA ENJINIRINGmerupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;lil.

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perbuatan

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanHalaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008

Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan a quo adalah sengketaterhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasiyang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUNyang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan olehTERGUGAT yaitu Objek Sengketa a quo, sehingga sudah tepat danberalasan hukum kiranya PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan a quo.Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG3.

PERKARA TATA USAHA NEGARA No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal26 Oktober 2010 (sebagai NOVUM):Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 360 K/TUN/2007, tertanggal 23 Mei 2008 jo Putusan BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2006/PT.TUN.Jkt, tertanggal 19 Februari 2007 jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin No. 13/G/2006/PTUN.Bjm, tertanggal 26September 2006.Dalam dictum amar

SAJANG HEULANG (SHE) tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkosperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;= Bahwa pada dasarnya Putusan Peninjauan Kembali (PK)Mahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 360 K/TUN/2007, tertanggal 23 Mei 2008 jo Putusan Banding PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2006/PT.TUN.Jkt,tertanggal 19 Februari 2007

UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke 2 UndangUndangTentang Mahkamah Agung) Bahwa surat bukti Novum yangditemukan tersebut adalah berupa Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 22 PK/TUN/2010, tertanggal 26 Oktober2010 ;1. Bahwa bukti surat novum a quo ditemukan pada tanggal 1 Agustus2011.

Bahwa dalam perkara a quo terdapat dua Putusan yang bertentanganantara Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara No. 22 PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 dengan Putusan PeninjauanKembali Perdata No. 650 PK/PDT/2010 tertanggal10 Maret 2011 yangdiputus pada tingkat peradilan yang sama ;Pada Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara No. 22 PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober 2010, terdapat PertimbanganMahkamah Agung halhal sebagai berikut : (vide : Novum/PutusanPeninjauan Kembali TUN No. 22

PK/TUN/2010 tertanggal 26 Oktober2010, halaman 2529)Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8/HGU/BPN/2002 tanggal 8 Maret 2002 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 35(bukti T.I1 dan T.II.Int1) :a.

Bengalamat TKR Sebanis No. 20 Manna Bengkulu Selatan, Bengkulu ; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2015 dan Surat IzWakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :TUN.2/65/HK.06/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015, dalam hal ini diwaInsidentilnya, yaitu : Jonaidi.

Pada angka V (3) SEMA itu dikatakan :*"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal55 UU No.5/1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahuiadanya keputusan tersebut ; 19.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan diatas, jelas bahwa ObjekGugatan dikeluarkan tidak sesuai bahkan melanggar peraturanperundangundangan

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (Plurium LitisConsortium)Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait dengan objeksengketa TUN yaitu Surat Kepala Kantor Regional VIIl Badan KepegawaianNegara Nomor : 111.I/KR.VII/BKN/IX/2004 tanggal 26 September 2014tentang Pengembalian Usul Penetapan NIP a.n. Sdr.

Roni Sugiarto(seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto)yang dijadikanHalaman 37 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGobjek sengketa TUN oleh Penggugat ;9.

; Menimbang bahwa kemudian dengan memperhatikan tanggalpenerbitan KTUN obyek sengketa yaitu tanggal 26 September 2014 makauntuk pengertian dan unsurunsurnya masih berlaku ketentuan Pasal 1 angka9 UndangUndang Peradilan TUN ; +2220 nc nnn nnn nenn nnnMenimbang bahwa dengan memperhatikan unsurunsur dalamketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan TUN dan diterapkanpada KTUN obyek sengketa, maka menurut Pengadilan telah memenuhikeseluruhan unsurunsur dalam ketentuan tersebut ; Menimbang bahwa

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah