Nomor 733 K/Pdt.SusPHI/2020pemberi kerja, ternyata tidak ada bukti adanya pemeriksaan olehpegawai pengawas ketenagakerjaan atau nota pemeriksaan pegawaipengawas ketenagakerjaan yang menyatakan pelaksanaanpenyerahan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPT. Bina Utama Sakti tersebut melanggar ketentuan hukum yangberlaku dan peralinan hubungan kerjanya Penggugat tersebut, makadengan demikian status hubungan kerja Penggugat adalah tetapdengan PT.

:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalahperjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) ternadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikanupah kepada Penggugat sejak 7 November 2018 sampai dengan sekarangadalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yangbertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan

Nomor 258 K/Padt.SusPHI/2021Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriAmbon telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah memberi pertimbangan yang cukup denganmempertimbangkan buktibukti dan faktafakta yang terungkap dalampersidangan;Bahwa Judex Facti telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 161UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenaPenggugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa menolak

., Staf Biro Hukum;Semuanya Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.244/MEN/SJHK/X1/2015, tanggal 9 November 2015;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai

Putusan Nomor 125 K/TUN/2016hukum bagi Penggugat PT Grahatama Indokarya,yaitu tidak dapat melakukan aktifitas penempatanTenaga Kerja Indonesia;Bahwa pada faktanya, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatyaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (d.h.

penyelesaian perselisihan atausengketa calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesiaapabila deposito yang digunakan tidak mencukupi sesuaiketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004;Mengalinkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lainuntuk melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia sesuaiketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004;Tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yangtelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan

kepada calon Tenaga KerjaIndonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 34 (3) UndangUndangNomor 39 Tahun 2004;Tidak melaporkan setiap perjanjian Penempatan Tenaga KerjaIndonesia kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuanPasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004;Tidak melakukan pengurusan persetujuan perpanjangan perjanjiankerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja padaPerwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan sesuai

Tidak menyampaikan secara lengkap dan benar informasi yang telahmendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kepada calon TKI sesuai dengan ketentuanPasal 34 (8) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004;d. Tidak melaporkan setiap Perjanjian Penempatan TKI kepada InstansiPemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan sesuai ketentaun Pasal 54 ayat (1) UndangUndangNomor 39 Tahun 2004;Halaman 16 dari 19 halaman.

Tergugat telahdilakukan sidang mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Batam,dimana Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengeluarkan SuratAnjuran Nomor B.2995/TK4/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013, dan1011terhadap Surat Anjuran tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan secaratertulis menolak Surat Anjuran tersebut;Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja (PHK)terhadap Penggugat bertentangan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, maka wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan Tergugatdihukum untuk membayar kompensasi pesangon kepada Penggugat sebesarketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uang THR tahun 2013 yang belumdibayar;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Batam

didukung buktibukti yang kuat dan sempurnasehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan Putusansebagai berikut:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadapPenggugat bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

;3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugatsebesar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uanggaji bulan Juni 2013 yang belum dibayar, uang THR tahun 2013 dan uang upahPenggugat yang dipotong sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Mei2013 seluruhnya sebesar Rp58.825.300,00 (lima puluh delapan juta delapan ratusdua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut

keberatan ke1 sampai dengan ke7 tersebut:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.1. Pasal 59 (1) : Perjanjian kerja untuk wakiu tertentu hanya dapat dibuat2.untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjanya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;c. Pekerja yang bersifat musiman ;d.

No.087 K/PdtSus/2007Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas PemutusanHubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha (Bab IV Pasal 82 UU. No.2Tahun 2004).

No.087 K/PdtSus/2007Bahwa kemudian Majelis Hakim secara profesional menggali danmengkaji secara dalam dan tajam demi kepentingan mematahkan dalildalil Penggugat yang berdasar Pasal 59 UndangUndang No.13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah suatu upaya yang patut diberikansebuah Apresiasi ;Tetapi mengapa ?

Majelis Hakim tidak menggali dan mengkaji secaratajam dan dalam atas pokok perkara yang juga didalilkan oleh Penggugatyang berdasarkan atas Sila kedua dan Sila kelima dari Pancasila, danPasal 28 D (I), Pasal 28 D ( 2 ) UUD 1945 dan Pasal 61 (3) Jo Pasal 52 (3 Jo Pasal 59 (7) Jo Pasal 66 (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.

Padahal Penggugat mendalilkan PerbuatanMelawan Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat juga berdasarkandasardasar seperti tersebut diatas selain pasal 59 UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara komulatif dan atausecara berdiri sendirisendiri .b.

Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas namaSuliatun, oleh Ketua Majelis telan dicocokkan sesuai dengan aslinya,telah bermeterai cukup dan diberi tanda P.9;10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0366/006/V1I/2016 tanggal 1Juni 2016 atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, dari KepalaUrusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dantelah bermeterai cukup yang diberi tanda P.10;11.

berada dibawahasuhan Pemohon sebagai kakak seibunya; Bahwa Pemohon mampu menjadi wali anak tersebut, karena Pemohonmemiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut gunamengurus segala keperluannya; Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus perolehanmanfaat Jaminan Pensiun almarhumah IBU PEMOHON dan BPJSKetenagakerjaan, akan tetapi anak tersebut belum dewasa dan perlupenetapan Wali untuk mengurus perolehan manfaat Jaminan Pensiunalmarhumah IBU PEMOHON dan BPJS Ketenagakerjaan

terdapat alasan dan kepentingan hukum sertaberdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan,dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena diantara kepentingan utamapermohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut adalah untukmengurus perolehan manfaat Jaminan Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaanalmarhumah IBU PEMOHON, maka Mejelis Hakim memandang perlumengingatkan kepada Pemohon agar perolehan manfaat Jaminan Pensiun danBPJS Ketenagakerjaan

Makmur,Dan Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukanpembelaan diri untuk menyelesaikan atau meluruskan masalah adanya laporan tersebutyang sebenarnya hal tersebut tidak pernah dilakukan Penggugat, bahkan Tergugat belumpernah memberi teguran atas kesalahan yang dituduhkan kepada Penggugatsebagaimana disyaratkan undangundang ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimanadijelaskan oleh Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang memberhentikan

Pasal 156 ayat (2), (3) dan(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugattersebut, Penggugat telah berungkali mengupayakan kepada Tergugat, agar Tergugatdapat mempertimbangkan untuk dapat kembali mempekerjakan Penggugat.

MAKMUR yang dioperasikan Penggugat adalah merupakan wujud daritindakan atau perbuatan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat secara sepihak;4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dengan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;5 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hakhak lainnyasebesar Rp. 64.875.000, (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah

Bahwa, Pemohon dan Saman bin Maskah mengajukan permohonanpengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus PersyaratanBPJS Ketenagakerjaan, dan agar perkawinan Pemohon dan Saman binMaskah dapat disahkan menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;10.Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Serang Cq.

sepersusuan; Bahwa, Pemohon dan almarhum Saman bin Maskah beragama Islam; Bahwa, betul almarhum Saman bin Maskah pada tanggal 06 September2019 telah meninggal dunia, karena sakit; Bahwa, Pemohon selama berumah tangga dengan almarhum Saman binMaskah tidak dikaruniai anak ; Bahwa, betul para Termohon adalah anak2nya almarhum Saman binMaskah, hasil pernikahan dengan isteri sebelumnya yang bernamaalmarhum Aswati ; Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, untuk keperluanmengurus Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, untuk keperluanmengurus Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan, dan agar perkawinanPemohon dan Saman bin Maskah dapat disahkan menurut peraturanperundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut,Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapatmenerimanya;Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetappada permohonannya dan para Termohon tidak keberatan atas permohonanPemohon, selanjutnya Pemohon

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak atau Efisiensi telah melanggar Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan, maka Para PENGGUGAT menuntut Pesangon atas PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak atau Efisiensi yang dilakukan olehTERGUGAT yang telah melakukan Pelanggaran sesuai dengan Pasal164 ayat (3) Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan yang berbunyi sebagai berikut :Halaman 4 dari 10 Putusan

mengeluarkan SuratKeputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 30April 2020, dan Para PENGGUGAT juga menuntut Upah/Gaji ParaPENGGUGAT sesuai dengan Pasal 151 dan Pasal 155 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sehingga TERGUGATmelakukan pelanggaran tidak membayar Upah/Gaji Para PENGGUGATdari Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan April 2020 (3 Bulan),serta TERGUGAT juga telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan

dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebutterhitung bulan Januari 2011 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidakmenerima gaji, oleh karenanya sudah sewajarnya dan beralasan hukum apabilaTergugat membayarkan upah kerja Penggugat selama proses dari bulan Januari2010 selama 6 (enam) bulan;Bahwa semenjak tahun 2011 sampai gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugatbelum pernah mengambil cuti tahunan pada tahun 2011;Bahwa oleh karena itu, pasal 160 ayat (7) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

pekerja atau buruh dan tidaktunduk kepada UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Unqoute.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I A Padang adalah tidak benar, keliru, sumir danOnvoeldoende Gemotivert, dengan alasan :1 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalandalam bentuk lain (vide pasal ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

);Hubungan kerja adalah antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkanperjanjian, yang mempunyai unsure upah, dan perintah (vide pasal ayat (15)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa pada intinya, pada jabatan Direksi melakat 2 (dua) aspek, yakni :e Aspek pertama, sebagai perpanjang tangan pemilik modal untuk memenejmodalnya diperusahaan, dengan mempedomani kebijakankebijakan yangtelah ditetapkan pemilik modal (komisaris) sebagaimana diatur dalam hasilrapat Rapat Umum Pemegang

Dengan PHK tersebut Tergugat akan membayarkan uang pesangon,tetapi jumlahnya kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;9.

direkrut Tergugatselanjutnya para Penggugat menjadi korban secara bersamasama atasperbuatan Tergugat yang memPHK para Penggugat secara bersamasama, dengan alasan yang sama ;Para Penggugat mempunyai kesamaan kepentingan (common interest)dan kesamaan penderitaan (common grievance), sehingga hubunganhukum para Penggugat dalam perkara ini telah melekat dengan adanyakesamaan kepentingan dan penderitaan ;Hubungan hukum para Penggugat juga dapat dilihat dalam kelazimanserta kebiasaan perkaraperkara sengketa ketenagakerjaan

ANALISIS HUKUM :1.Tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat dan II tanpapersetujuan Penggugat dan Il, tanpa didahului dengan perundinganbipartit dan tanpa adanya izin lebin melanggar Pasal 151 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan pasal 155Hal. 3 dari 13 hal. Put.

Bahwa Tergugat bermaksud memberikan uang pesangon dan hakhaklainnya kepada Penggugat dan II, yang besarnya di bawah ketentuanHukum Ketenagakerjaan sehingga Penggugat dan Il tidak menyetujuinya ;. Bahwa alasan Tergugat dalam memPHK Penggugat dan II juga tidaktepat dan tak ada kaitannya dengan kinerja Penggugat dan II yang tidakmelakukan kesalahan kerja apapun kepada Tergugat ;.

ratus lima belas ribu tiga ratus satu rupiah); Kekurangan gaji bulan Juni sampai dengan Desember 2020 dan Januari sampai dengan Juli 2021 sejumlah Rp105.379.474,00 (seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah); Kekurangan Tunjangan Hari Raya 2020 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); Kekurangan Tunjangan Hari Raya 2021 sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Iuran BPJS Ketenagakerjaan

yang tidak Tergugat bayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp7.765.146,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah);3.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Novianto Surya Kusuma bin Sariyanto) sebagai wali dari seorang anak bernama Dinda Agustina Kusuma Sari binti Sariyanto, perempuan, lahir di Magelang, 20 Agustus 2009, usia 13 tahun 2 bulan untuk mengurus hak-hak ayahnya Sariyanto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000

Menyatakan tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurusAsuransi almarhum Ahmad Muhadi Iskandar,SH bin H Iskandar Engkudi BPJS Ketenagakerjaan ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus limapuluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58, Pasal 89, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklraard (NO);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum karena melanggar/bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun2003 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Pasal 151 ayat (3) UU.No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

pekerjaan dalam hal ini tindakan PHK.Pasal 1 ayat (2) huruf b KonvensilILO No. 98.Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadaptindakantindakan yang bermaksud menyebabkan pemberhentian sementara, atausecara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh ataukarena turut serta dalam tindakantindakan serikat buruh diluar jamjambekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu bekerja.13.Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan

No. 733 K/Pdt.Sus/201 12003 Pasal 151 Jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyisebagai berikut :Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :(2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya.(3).

Yangmenyatakan sebagai berikut :Pasal 96 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 2 Tahun 2004.(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihakpengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segeramenjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusahauntukmembayarkan upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/ouruh yang bersangkutan.(2) Putusan Sela sebagaimana

Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:GUGATAN DALUARSAGUGATAN OLEH PEKERJA/BURUH ATAS PEMUTUSAN HUBUNGANKERJA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 159 DAN PASAL 171 UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN,DAPAT DIAJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU 1 (TAHUN

Selainnya hanya tamatan SMA dan didepartment Penggugat juga sudah 7 (tujuh) kali pengangkatan jabatan sebagaiKoordinator, setiap kali Penggugat Tanya ke atasan apa yang menjadi syaratsyarat menjadi Koordinator jawabannya tidak ada dan pada tahun 2009 adalowongan jabatan Koordinator dengan syarat S1 tetapi kenyataannya yang diterima hanya tamatan SMA, oleh karena itu Penggugat merasa di lakukan secaradiskriminasi dan hal ini melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan danUndangUndang Hak Asasi Manusia;

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukumdan perlakuan yang sama di depan hukum jo Pasal 9 Ayat (1) : Setiap orangberhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarafkehidupannya jo Pasal 38 Ayat (1) : Setiap Warga Negara sesuai denganbakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak jo Ayat (2): Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya danberhak pula atas syaratsyarat ketenagakerjaan

Kembali;11 Bahwa berdasarkan alat bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali beri tanda(Ad Informandum 04) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih melakukanpekerjaan seperti biasa sampai pada bulan Juni 2011 dan hal ini juga sangatbertentangan dengan Putusan Judex Juris yang memutus hubungan kerja antaraPemohon (PK) dan Termohon (TK) putus sejak 11 Juni 2011, disamping itu jugamenjadikan putusan Judex Juris bersifat Retro Aktif yang nyatanyatabertentangan dengan UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2013memutus perkara a quo berdasarkan asas Retro Aktif, sehingga hal ini sudahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 Ayat (2)yang menyebutkan:Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya;Hal ini dipertegas oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011yang menyebutkan:e Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidakdimaknai belum berkekuatan hukum tetap;e Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 Ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat

Bahwa pertemuan pada tanggal 19 Maret 2014 tersebut didasarkan padaUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan danUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Tergugat telah menyetujui pengakhiran hubungan kerjaefektif tanggal 30 Maret 2014 dengan mendapatkan kompensasi pemutusanhubungan kerja sebesar Rp.372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua jutaenam ratus ribu rupiah);6.

KDKI No.: 2228/2001 telah menyatakan bahwaDokumen tertanggal 19 Maret 2014 di atas adalah hasil terjemahan daribahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang benar menurut pengetahuan dankeyakinan Traslator dengan memperhatikan jabatannya menerjemahkansebagai berikut:"Sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003Mohon persetujuan anda untuk membayar uang sebagaimana diperinci dibawah ini:Nama : TnM.

dibayarkannyakompensasi pengakhiran hubungan kerja dengan formula berpedomanpada ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan serta dengan telah diberikannya surat keterangan bekerjakepada diri Tergugat, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bagiMajelis Hakim Yang Mulia perkara a quo untuk menyatakan hubungan kerjaantara Perusahaan Penggugat dengan diri Tergugat secara sah telahberakhir terhitung sejak tanggal 30 Maret 2014 dan telah sesuai denganUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Rp 369.360.000,00Total = Rp 909.000.000,00(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh riburupiah);Bahwa hal tersebut diatas sesuai Pasal 96 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan sebagai berikut :Ayat (1) apabilan dalam persidangan pertama, secara nyatanyata pihakpengusaha terukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Pasal 13 Undang Undang No 2 Tahun 2004;Dalam RekonvensiDalam Provisi1.Bawa Judex Facti sama sekali tidak menjalankan ketentuan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 96 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang mana secarategas undangundang mengatur bahwa "Apabila dalam persidanganpertama, secara nyatanyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakankewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat tersebut dengan tanpa memberikan uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang Penggantian Hak dan tanpa adanyaPenetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 Tergugat telahmenghentikan pembayaran upah Penggugat;.

Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat tanopa memberikan uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak dan tanpa adanya Penetapan dariPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalahbertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;.

Bahwa tindakan dari Tergugat yang menghentikan pembayaran upahPenggugat terhitung sejak tanggal 22 Desember 2012 adalah bertentangandengan UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan halini sangat merugikan bagi Penggugat, karenanya Tergugat harus membayarupah Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan 31 Januari2013 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :Upah Proses tanggal 22 s/d 31 Desember 2012sebesar: 8 x Rp. 37.560, =Rp. 300.480,Upah Proses bulan

No.4 K/Pdt.SusPHI/2014adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, padahal apabila dikorelasi dengan daliPenggugat, pada halaman 1 (Point 2) secara tegas dan jelas tanpa adabantahan sedikitopbun, bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat karenaPenggugat sering mendapat sanksi berupa Surat Teguran dan SuratPeringatan , Il, Ill, sebagai bukti dari pelanggaran sebagaimana yangdiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Megasurya Mas.

Sebagai akibat sebuah PHKyang telah dilakukan Terggugat kepada Penggugat adalah suatu tindakanyang dibuat dan telah diakui sendiri oleh Penggugat, artinya dapatdipahami dari fakta yang terjadi (sebagaimana gugatan Penggugat)terdapat tiga hal yang saling kontradiksi yaitu satu sisi Pengugatmenyatakan bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalahbertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, pada sisi yangkedua Penggugat merasa memperoleh penghentian pembayaran upahsejak tanggal 22 Desember

oleh Terguat dengan alasan yang tidak benardan dicaricari dan penghentian pembayaran gaji Penggugat tersebut di atastelah melanggar hak subjektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajibanTergugat yang seharusnya memperlakukan Penggugat secara sepatutnya ;Bahwa pemberian skorsing oleh Tergugat dengan alasan yang tidakbenar dan dicaricari dan penghentian pembayaran gaji Penggugat tersebut diatas merupakan kesalahan/kelalaian karena bertentangan dengan peraturan perusahaan maupun ketentuan hukum ketenagakerjaan

Bahkan lebih parahlagi, Penggugat telah mencampur adukkan antara perbuatan melawanhukum dengan sengketa ketenagakerjaan. Hal tersebut jelasjelas menjadikan gugatan kabur dan tidak terarah sehingga sepatutnyalah gugatantidak diterima ;b.

Bahwa tidak benar jika perselisinan antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah di bidang ketenagakerjaan/ PHI oleh karena Tergugat/Terbanding/Termohonkasasi terbukti dengan sengaja merekayasa adanya sengketa uang pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar permasalahan yang dimaksud dapat diselewengkan/disesatkan menjadi PHI dan diajukan keSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan(Sudinakertrans), sedangkan syarat adanya PHK

Ketentuan pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) yang mengharuskan adanyapemberian surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut kepada pekerja yang bersangkutan ;2.2.

Perselisinan antar serikat kerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan ;(Surat skorsing (Bukti P2) yang telah menjelaskan alasan dan tujuanskorsing dengan lengkap dan resmi tidak menyebut adanya PHK.)Bahwa Judex Facti telah tidak seksama di dalam pertimbangan hukumuntuk putusannya oleh karena tidak ada lembaga yang berwenangdalam ketenagakerjaan yang tengah menyelesaikan permasalahanantara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada saat ini ;Bahwa bertitik