Ditemukan 17963 data
36 — 14
ANAK KANDUNG, tertanggal 27 November2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.21)22.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (T.22)23.Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abdul Fada, tertanggal 30Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, (1.23)24.Fotokopi data Wakaf
pemeriksaanterhadap buku Peta Lokasi dan Buku Krawangan Tanah persil Persil Nomor105, dan telah dilakukan pemeriksaaan terhadap lokasi obyek sengketa telahdiperoleh bukti obyek sengketa tanah Persil No. 105 dengan luas 670 m2dengan panjang 52 M2 dan lebar 13M2, yang di atasnya terdapat 6 (enam)batang pohon kelapa dan 9 (sembilan) batang pohon mangga, dan berdirisebuah masjid seluas 420 M2, atas nama AHLI WARIS, yang saat ini dikuasaioleh Tergugat Il, dengan batasbatas sebagai berikut.Sebelah Utara : Tanah wakaf
SulkanSebelah Selatan : Tanah milik LAKILAKISebelah barat : Jalan desaMenimbang, bahwa oleh karena ternyata di atas obyek sengketa tersebutterdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah bangunan masjid,sehingga ukuran dan batasbatasnya tidak sesuai dengan dalildalil gugatanPenggugat, maka dalil gugatan tentang obyek sengketa tersebut tidak terbukti.49Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang hartawaris berupa barangbarang perkakas kayu jati yang terdiri dari 3 (tiga) buahalmari
Rahwati.Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa obyek sengketa III berupaTanah Pekarangan yang di atasnya berdiri 3 (dua) buah bangunan rumah,terdiri dari 1 (satu) buah rumah bangunan tembok, 1 buah masjid yangdibangun di atas tanah wakaf, dan 1 (satu) buah rumah kayu kuno, berikut yangtumbuh di atasnya berupa 5 (lima) batang pohon kelapa serta 7 (tujuh) batangpohon mangga, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo,Kecamatan MIANAK KANDUNG 4ngan, Desa Sumber Pinang, Dusun MeraanTimur
RT.002 RW.001, Persil No. 105, Klas Dll, Luas 0,067 Ha, sampaidengan sekarang masih tercatat atas nama AHLI WARIS, dengan batasbatas :Utara : tanah pekarangan milik orang lain;Timur : tanah pekarangan WANANAK KANDUNG 3;Selatan : tanah pekarangan LAKILAKI;57Barat : Jalan Desa ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam obyek sengketa tersebutternyata terdapat tanah wakaf yang di atasnya dibangun sebuah masjid, makaluas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas,sehingga tidak
120 — 108
Umi Adniah Alias Umi Denisecara peribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk Akta semisal akta ikrar wakaf dari pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni)sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PondokPesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Olehkarena itu. menurut hemat para Penggugat kedudukan dari hartapeninggalan pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkahdari pewaris (Hj.
Dalam kontekDASSOLEN mungkin ya tetapi secara DASSAINnnya tidak demikian,karena bagaimana mungkin harta peninggalan Almarhumah Ummi 4.Adniyah seketika itu bisa menjadi Tanah/Harta Wakaf YPH PPD NWPancor.
Padahal dari menjelang sakit beliau hingga meninggalnya tidakada satupun pernyataan ikrar wakaf secara yuridis formal/akta ikrar wakafkepada pejabat PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau hartapeninggalannya kepada YPH PPD NW (Yayasan Pendidikan HamzanwadiPondok Pesanteren Darunnahdlatain Nahdalatul Wathan) Pancor. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa BOEDEL (Harta Peninggalan)pewaris Ummy Hj.
Bahwa dalil jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 8 dan 9 yangmenyatakan Tergugat Il menguasai tanah sengketa perkara aquoberdasarkan wasiat pewaris secara lisan, maka karena penguasaan tanahsengketa tidak berdasarkan penyerahan secara yuridis formil berupa aktahibah atau wakaf dari pewaris Umi Deni alias Hj.
tersebut yang dibuat setelah duahari dari penyerahan Saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut;Bahwa Saksi mengetahui semua tanah milik Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah oleh Umi Hj.Adniah;Bahwa Saksi tahu kalau semua tanah Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah dari cerita Umi Hj.Adniah sendiri dan Saksiyang disuruh menjual tahuan dari semua tanah tersebut danuangnya Saksi serahkan kepada Umi Hj.Adniah sebagai bendaharaMadrasah pada saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui suratsurat tanah wakaf
113 — 11
Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
/Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
123 — 51
Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;
- Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;
Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah
Huristak Kab.Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran55; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran55; Sebelah
Padang Lawas dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun; Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi; Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN SbhSebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa SungaiBarumun/ Pasir biobio dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip denganukuran 55; Sebelah Selatan berbatas
Wakaf dan Shadagah.dan pada ayat (2) berbunyi:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf aialah halhal yang diatur dalah atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku;Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkansebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yangtermasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya seperti yang diamksud
1.HAJI MUSTARIP
2.MUSTAKIM
Tergugat:
1.Haji Saharudin alias Misran
2.Haji Mansyur
3.Junaidi
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
29 — 5
menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat danKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut.Tanah yang disengketakan oleh para penggugat 1 dan 2 telah diserah terimakanmenjadi tanah wakaf
Fotokopi Surat Pertanyaan Tanah Wakaf Reg no : 54/S/VII/2016 tanggal 01072016, diberi tanda (T.1 4);5. Fotokopi Turunan Asli Penetapan Waris Nomor 0844/PDT.G/2016/PA.PRAtanggal 20 Maret 2017, diberi tanda (T.1 5);6. Fotokopi Surat Penolakan panggilan Nomor 590/49/TNB/2014 tanggal 24Juli 2014 diberi tanda (T.1 6);7. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 9 Juli 1977, diberi tanda (T.1 7);8.
pihak lain yang menyangkal kebenarannyaharuslah dapat membuktikan yang sebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.13 dan bukti surattertanda T.34 berupa Turunan Asli Putusan Perkara Pidana nomor186/PID.B/2015/PN.Pya tanggal 15 Desember 2015 atas nama MUSTAKIM danMUNAKIB, menerangkan bahwa Mustakim dan Munakim pernah dihukum karenamelakukan pengrusakan barang berupa pagar dan tanaman diatas tanahsengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T.14 berupa suratPernyataan Wakaf
47 — 10
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UPA), yangmenjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
16 — 15
peristiwa tersebut,sehingga Hakim Tunggal berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dandijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafilyah berpendapat bahve ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
27 — 18
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangHal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
19 — 2
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) Albay cis te Aol dalgdll 5905 agltly Gey Ab Ua) iedAN sll y Ysll Gially Co gally Ad puere y Cid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 452/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
15 — 2
) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 421/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glaal) Albay cis te Aol Salgdill 5985 agltly Gyo y Ab Ua) iedAQ sll y Vigl) Giallg Cagally 4d pucne g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
15 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yangberbuny/i:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
51 — 6
Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
19 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal alballs cist) ple Aste dated) j gat ag bal y cya g ALLiod) sindAN ally Voll Gall y Cr palhg Ad pucan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Tergugat
21 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf, f Zakat,g. Infag, h. Sodaqoh dan i. Ekonimi Syariah;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2424 K/Pdt/2013Bahwa inilah yang di maksud Kompetensi Absolut yaitu : berdasarkan sistimpembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengankewenangan absolut lingkungan Peradilan.
21 — 11
bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab na sunnah Setagel berikut:cuni) 3 sisal afc amlaxtL a5ySul ualsca Salle 4 Wells Sei sills Ralls 85V5 Isaxlsis cISHI5 J SallyArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf