DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN), , DK

PUTUSANNomor 895 K/Padt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:ANDRIYANTO JOHAN SYAH, S.T., M.M., bertempat tinggaldi Jalan Jati Raya Nomor 76, Pelutan, Kelurahan/DesaPelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, JawaTengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mokki Arianto,S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor HukumArianto &

Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, MegaKuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal18 Maret 2019;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANATNASIONAL (DPP PAN), yang diwakili oleh KetuaUmum, Zulkifli Hasan, berkedudukan di Jalan SenopatiNomor 113, Senayan, Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatanMAHKAMAH PARTAI (MP) PARTAI AMANATNASIONAL, yang diwakili olen Ketua, M.

Partai Politik, bahwa perselisihan partai politikharus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belumdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikansecara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuanPasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan

Politik menyebutkan perselisihnan partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;Halaman 5 dari 7 hal.

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat tidak terlebihdahulu menggunakan instrumen partai tentang penyelesaian sengketasebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Rapat KerjaNasional ke1 Partai Amanat Nasional Nomor 1 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor423/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Maret 2019, dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tersebut;

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS Hj. SITI QOMARIAH, S.E

Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai hukum mengikat PutusanMahkamah Partai Amanat Nasional, Nomor 11/PPIP/MPPAN/III/2016;Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 795 K/Padt.SusParpol/20184. Menyatakan sah dan berharga Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional,Nomor 027/MPPAN/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, PerihalKeterangan Putusan Mahkamah Partai;5.

Suratdan putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Vrijwaring dimaksud adalahperbuatan melawan hukum dari Tergugat Vrijwaring yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiAmanat Nasional (AD/ART PAN), melanggar Hasil Ketetapan RapatKerja Nasional (Rakernas) ke1 Partai Amanat Nasional Nomor 1 Tahun2015 Peraturan Partai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas danMekanisme Kerja Mahkamah Partai, dan juga melanggar PeraturanMahkamah

Nomor 795 K/Padt.SusParpol/2018Namun pada Faktanya adalah bahwa Putusan Mahkamah Partai PANNomor 11/PPIP/MPPAN/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016 ternyataTergugat baru menerima surat Mahkamah Partai berikut lampirannyapada tanggal 23 Desember 2017 (artinya dalam rentang waktu yanglama sekali sekitar + 21 bulan setelah tanggal dibacakannya PutusanMahkamah Partai) Tergugat baru diberitahu adanya salinan PutusanMahkamah Partai.

Dan termasuk Tergugat II juga baru menerima salinanPutusan Mahkamah Partai pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018(yang artinya bukan 14 hari sejak tanggal dibacakannya PutusanMahkamah Partai) akan tetapi dalam rentang waktu selama + 22 bulanbaru diterima oleh Tergugat II.

Disamping itu Tergugat tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepadaTergugat Vrijwaring sebagaimana diatur dalam Pasal 25 tentangPeninjauan Kembali yang diatur dalam Peraturan Partai Hasil KetetapanRapat Kerja Nasional (Rakernas) ke1 Partai Amanat Nasional Nomor 1Tahun 2015 Peraturan Partai tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas danMekanisme Kerja Mahkamah Partai.

., DAN NEGERI SIRAIT, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN),

Partai Peduli Rakyat Nasional (DPPPPRN) berdasarkan pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaHal. 1 dari 33 hal.

Sebagaimana dipahami, dalam hal pencatatandan pengesahan Partai Politik, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia menganut azas Legalitas ;12.

Partai Politik adalah apabiladi tubuh Partai Politik yang bersangkutan terjadiperselisihan Partai Politik (Vide : Pasal 8 UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik) ;Pasal 8 UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentangPartai Politik berbunyi sebagai berikutDalam hal terjadi perselisihan Partai Politik,pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan olehMenteri ;16.1.

pada ayat (1) tidak tercapai,penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuhmelalui Pengadilan atau diluar Pengadilan ;(3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi , atauarbitrase Partai Politik yang mekanismenya diaturdalam AD dan ART ;1.4.

Yani(Penggugat) semestinya mengajukan gugatan tersebutterlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri =;Bahwa menurut ketentuan hukum Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikditetapkan, Perkara Partai Politik berkenaan denganketentuan UndangUndang ini diajukan melalui PengadilanNegeri ;Bahwa selanjutnya, sdr. Amelia A.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA 2. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT 3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM dan 1. KETUA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA 2. BUPATI MAJALENGKA 3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA 4. GUBERNUR JAWA BARAT

AKHMADI SAID, dkk (penggugat)
Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Sumenep

Dari Anggota Partai Kebangkitan NasionalUlama, Tertanggal 10 September 2013; Bukti bertanda P 4.9 Bahwa, berdasarkan Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik yang berbunyi :Pasal 16 :(1).Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politikapabila :a.meninggal dunia;b.mengundurkan diri secara tertulis;c.menjadi anggota Partai Politik lain; ataud.melanggar AD dan ART;(2).Tata cara pemberhentian

Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan kehormatan dan nama baik partai;Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatantertulis sebanyak 2 (dua) Kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftarsebagai anggota.

sertatelah menjadi calon legislatif dari partai lain, yaitu :a Penggugat I telah pindah dan menjadi calon legislatif partai Partai PersatuanPembangunan (PPP), Dapil Sumenep nomor urut 1.b Penggugat IT pindah dan menjadi calon legislatif Partai Gerakan IndonesiaRaya (GERINDRA) Dapil Sumenep 5 nomor urut 6.c Penggugat III pindah dan menjadi calon legislatif Partai KebangkitanBangsa (PKB), Dapil Jawa Timur 11 nomor urut 8.2 Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jikaTergugat

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;3.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;Penyelesaian

.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP).;

Kaltim) ;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP PDIP), yang dalam hal ini diwakilioleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DAN TJAHYOKUMOLO, dalam kedudukan dan jabatannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPP PDIP) Masa Bakti 20102015, karenanyaberwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama DPPPDI Perjuangan, yang beralamat di Jin.

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) dk VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR (DPW PKB Jatim)melawan DRS. CHOIRUL ANAM Dkk

Penggugat demikian dalam perkara ini terdapat kekeliruanmenyangkut subyeknya (error in ember) ;Bahwa Penggugat tidak memiliki PERSONA STANDI IN JUDICIO atas perkaraini karena berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik,partai politik memang disebutkan sebagai Badan Hukum ; setiap partai politikdibentuk oleh beberapa orang, pembentukan partai politik didirikanberdasarkan Akta Notaris dan partai politik memerlukan izin

dari KementerianHukum dan HAM akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik tidakbergerak dalam ranah perekonomian ;Bahwa partai politik merupakan instrumen politik ; partai politik memangsebuah badan hukum akan tetapi partai politik tidak berorientasi pada profitkeuntungan finansial tetapi berorientasi pada pembangunan demokrasi ;Halaman9 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby10Bahwa partai politik merupakan penghubung antara pemerintah denganmasyarakat; partai politik dibentuk sebagai wadah artikulasi

yangrepresentatif sebagai sebuah kantor partai pemenang pemilu di Jawa Timur makaTergugat memberi izin kepada Pengurus PARTAI KEBANGKITAN BANGSAJawa Timur untuk menggunakan beberapa ruang di Graha Astra Nawa sebagaiwadah kegiatan kesekretariatan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Jawa Timur;Bahwa Pengggugat mungkin lupa atau purapura lupa akan adanya perkara lamaNomor 1445/Pdt.G/2005/PN.

politik baru ;Bahwa ketika itu) Tergugat lKonvensi/Rekonvensi ikut terlibat langsungmempersiapkan lahirnya partai politik baru dari perut Nahdlatul Ulama (NU) sehinggasingkat cerita pada 23 Juli 1998, lahirlah partai politik baru yang dieluelukan wargaNU dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dideklarasikan dikediaman KH ABDURRAHMAN WAHID alias GUSDUR di Ciganjur, Jakarta Selatan ;Bahwa kemudian di Jawa Timur, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dibentuk melaluirapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah

Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka kuasa penggugat tertanggal15 Desember 2015, tidak berhak mewakili Partai Kebangkitan Bangsa , karena yangberhak mewakili ke Pengadilan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atauDPP PKB.Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.3.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ACEH SELATAN, DKK

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013"Usul pemberhentian Anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam halanggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan";Bahwa kemudian dalam Penjelasan Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 dalam332 ayat (2) huruf H dinyatakan bahwa:"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai

Nomor 642 K/Pdt.SusParpol/2013hiDiberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperundangundangan; atauMenjadi anggota partai politik lain;10 Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya partai politik dalam1112Negara Demokrasi sebagaimana telah diadopsi oleh PAN yang dijadikan TujuanKhusus Partai Politik yaitu:a Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;b Memperjuangkan citacita partai politik dalam

asas dasar partai PAN yaitu "Akhlakberpolitik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam" sertatujuan umum dan tujuan khusus dan partai politik sebagaimana yang diamanatkanoleh Undang Undang Partai Politik yang diwujudkan demokrasi secarakonstitusional dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945.

termasukdalam katagori keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, oleh karena itusudah semestinya persoalan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, yang menyatakan: Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;e Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Hal. 11 dari 16 hal Put.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziy dkk

& 378 Kota Makassar, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;Pemohon Kasasi;1.Lawan:DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPP PPP) Kubu Romahurmudziydkk, berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir.

Romahurmuziy,M.T., selaku Ketua Umum DPP PPP;DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPW PPP) Provinsi SulawesiSelatan Kubu Romahurmuziy dkk, berkedudukan diJalan Sungai Saddang Nomor 19 Kota Makassar,Sulawesi Selatan, diwakili oleh H. Muhammad Aras,S.Pd., M.M., selaku Ketua DPW PPP Provinsi SulawesiSelatan;DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (DPC PPP) Kabupaten JenepontoKubu Romahurmudziy dkk, berkedudukan di JalanPahlawan (depan Taman Makam Pahlawan) Karisa,Halaman?

Syamsul Tanro, S.H., dariKeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang dikeluarkan olehTergugat serta Surat Nomor 027/Ext/DPC/U5/VII/2017 tanggal 3 Juli2017, Perihal: Permohonan Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill, tidak sah serta batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;4.

;Bahwa menurut Mahkamah Agung, putusan Judex Facti tidak tepat karenatindakan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah termasukperselisinan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisinanmana berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, harus diselesaikan

terlebin dahulu melalui mekanismepartai sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan negeri;Bahwa terbukti Pemohon Kasasi belum mengajukan perselisihannyadengan Termohon Kasasi melalui mekanisme internal partai;Bahwa putusan Mahkamah Partai yang didalilkan oleh Pemohon Kasasibukan mengenai perselisihan a quo tetapi mengenai dualismekepengurusan DPP PPP;Bahwa oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatanprematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR) KOTA KOTAMOBAGU, DKK

Bahwa Partai Bintang Reformasi (PBR) secara nasional telah bergabungke Partai Amanat Nasional (PAN) sejak Juni 2011. Di kaitan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 dan 13 tentang hal ini telahada Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Yudicial Review dimanaBPR yang anggota legislatifnya tidak akan diberhentikan atau tidak lagidituntut untuk mengundurkan diri dari Partai lama.

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.

2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011,harus diselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah PartaiPolitik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh MahkamahKonstitusi sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 39/PUUXI/2013tanggal September 2013;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32Hal. 5 dari 7 hal Put.

Penggugat:
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Timur
Tergugat:
Walikota Samarinda

Penggugat:
SASYENTO
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KOTA TANJUNGPINANG

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO, 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROVINSI JAWA TIMUR, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO DAN 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO, 2. BUPATI BOJONEGORO, 3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO, 4. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BIMA, DKK

Masdin dari jabatan sebagai wakilsekretaris pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan KabupatenBima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;5.

Nomor 120 K/Pat.SusParpol/2015dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (8):Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;Ayat (4):Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat

Rahman, S.E., M.Si., KetuaDPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima sementara pada poin2 Penggugat menyebut ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan NusaTenggara Barat (tanpa menyebutkan nama) dan pada poin 3 Penggugatmenyebutkan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (tanpamenyebutkan nama).

Mahkamah Partai.

Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini, perselisihan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkankeberatankeberatan

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGMelawanDEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN dkk.

Bahwa penggugat adalah Kader Partai golkar dengan kartu tanda anggotaNPAPG 23060000002 dan merupakan kader partai golkar akif sejak tahun 1994,dalam perjalan karier di partai Golkar penggugat berperan dalam pengembanganPartai Golkar di Bulukumba, hal ini terlihat berdasarkan posisi penggugat dalamkepengurusan partai Golkar tyakni tahun 1994 sebagai pengurus kecamatankemudian tahun 2007 ketua Bappilu kabupaten Bulukumba tahun 2000 sebagaiwakil bendahara partai Golkar kabupaten Bulukumba tahun 2005

april 2011 Oleh ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumbadan dihadiri oleh Pengurus DPD II partai Golkar.Bahwa saksi tidak mengetahui Rapat pleno DPD II partai GOLKAR Bulukumbadengan disepakati oleh peserta partai untuk mengusung 3 nama calon PimpinanDPRD dari Partai Golkar Bulukumba.Bahwa saksi mengetahui mekanisme pengantian ketua DPRD dan anggota DPRDberdasarkan PO.07/DPP/GOLKAR/VII/2010 pasal 13 Poin c dan Penggantian ketuaDPRD harus dirapat Plenokan.Bahwa sekarang Ketua DPRD kabupaten

kepada DPD TK I Partai Golkar Sulawesiselatan.Bahwa Ketua DPD TK I sekarang adalah Ketua nya adalah DR.

Rumah Tangga;Bahwa syarat anggota DPD II partai Golkar Kabupaten Bulukumba bisadikeluarkan dari partai Golkar karena Permintaan sendiri, karena meninggal dunia,tersangkut Hukuman Pidana.Bahwa setiap anggota partai golkar harus tunduk dengan aturan partai Golkar yangdi atur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Dasar Rumah tangga.Bahwa setiap usulan DPD TK I partai Golkar harus melalui usulan DPD II partaiGolkarBahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat, Kuasa ParaTergugat,

Zainuddin Hasan, MBA Pimpinan RapatKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba.

DEWAN PENGURUS ACEH PARTAI ACEH (DPA-PA), DKK

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A., Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, M.A., masing-masing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera, 3.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut;

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, M.A, DKK VS H. FAHRI HAMZAH, S.E

Musa ABDewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA),RutaKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Aceh TengahKetua DPRK Aceh TengahBupati Kepala Daerah Kab. Aceh Tengah

V, tanpa melaluirapat paripurna kemudian mengusulkan agar dilakukan PAW kepada Tergugat IV,selanjutnya Tergugat VI mengusulkan kepada Gubernur Aceh;Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRK Aceh Tengahperiode 20092014 dari Partai Aceh selalu taat dan patuh pada aturan partai terutamapada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Acehteristimewa pasal 53, 54 55 angaran rumah tangga partai;Bahwa Penggugat selaku Anggota DPRK Aceh Tengah periode 20092014 dalammenjalankan

Jadi tidak tepat diselesaikan lewatGugatan, tepatnya diselesaikan dengan mengacu pada AD/ART Partai Aceh karenamenyangkut Internal Partai Aceh.

pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partaipolitik.Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan

Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 tersebut,maka secara tegas telah diatur mengenai perselisihan partai pada dasarnya harusdiselesaikan oleh internal partai berdasarkan Angaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) partai oleh suatu lembaga, dapat berupa mahkamah partaipolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang susunan mahkamahpartai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik disampaikan olehpimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak

Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART.192 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik.3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

SIMAMORA
Tergugat:
Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Tanjung Jabung Barat