Bahwa alas hak yang mendasari terbitnya sertifikatatas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat sangat tidak jelas karena di dalambukti T4 tersebut batas utara berbatasan dengan tanah Kantor Desa Doyopadahal pada saat pemeriksaan setempat tanah yang menjadi objek sengketatidak berbatasan langsung dengan Kantor Desa Doyo sebagaimana telahditerangkan juga oleh para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksiTergugat didalam persidangan, sehingga mohon kiranya Majelis TingkatBanding mengambil alin dan melakukan

I, Il, Ill, IV, V dan VIbersesuaian dengan bukti T.VIII13 sampai dengan bukti T.VIII229; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut diatas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertipikat oleh Tergugat VIII Serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T .I, Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakanperbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya sertifikat yang dimilikiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah diterbitkan olehTergugat VIII dalam gugatan asal adalah sah menurut hukum oleh karena itugugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI pada petitum 16(satu Sampai enam) dan petitum 10 patut untuk dikabulkan; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari

Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertifikat oleh Tergugat VIII serta pemecahanya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T. , Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta didalam surat pelepasan hakatas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batasbatasnya

Mendasari faktayuridis dan peristiwa hukum dalamperkaraincasuTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernahmenerbitkan Puchase Order kepada PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi ;FAKTA :Hal. 11 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan TERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi, namun seharusnyaPurchase Order tersebut dicek kebenaran dan kesahihannya langsung kepadaTERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;

Error In Objecto ;Jelas didalilkan secara terang dan tegas bahwa PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ini berdasarkan Purchase Order No.PO:004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret 2015.Telah Kami utarakan sebelumnya bahwasanya Mendasari faktayuridis danperistiwahukumdalamperkaraincasu TERGUGATdalamKonpensilPENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Puchase Orderkepada PENGGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;DASAR DAN FAKTA

Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan GasBumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43,dan Pasal 49 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi bahwa :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memilikiIzin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wayjar, sehat, dan transparanTerlinat dengan jelas

Posita atau DalilGUGATANRekopensiRekonvensi rechtsgrond dan fijtelikegrond ;PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSImengajukan GUGATAN REKOPENSI ini mendasari adanya Perbuatan MelawanHukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIyang nyatanyata menimbulkan situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunanpelanggan/ volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atastindakantindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalihdalih yang secara jelasdinyatakan dalam Gugatan

satu triliyun lima ratus milyarrupiah) termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dariTERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIlkepadaPENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAMKONPENSlditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasionalRepublik Indonesia selama 2 (dua) hari berturutturut.Dengan memperhatikan materi unsur eksepsionalnya, agar Putusan terhadapGUGATAN REKOPENSI memiliki kepastian hukum dan menjamin GUGATANREKOPENSI ini tidak hampa (i//usoir) maka mendasari

telah menasehati Pemohon dan Termohon agartetap pada pernikahan monogami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi denganmediator terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih bernama AkhmadZubaidi, ST namun mediasi tidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon serta dan calon istri Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai tambahan keterangan bahwatermasuk alasan yang mendasari

secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seoranguntuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannyasebagai isteri, atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari

Saksi APRIANTO DONATUS SERAN, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan ;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September2015 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di jalan rayapersimpangan masuk gereja Paroki Salib Suci Weoe, DesaWeoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut ;e Bahwa berawal saksi yang mengendarai

terdapat luka goresan pada kelopak mata bagian kanandisebabkan benda tajam ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik danketerangan tersebut benar;e Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2015 sekitarpukul 07.00 Wita, bertempat di jalan raya persimpangan masuk gerejaParoki Salib Suci Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, KabupatenMalaka ;1213Bahwa masalah yang mendasari

Tergugat cemburuan;e bahwa, pernah pada saat terjadinya pertengkaran, Tergugatmembanting HP Penggugat;e bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah telahselama 1 (satu) tahun;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagiantara Penggugat dan Tergugat ;e bahwa, selama pisah Tergugat pun tidak memberikan nafkahkepada Penggugat;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

dan rahmah ;13Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakanessensi dalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasihsayang dan saling percaya serta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatanbatin (psikologis), perlindungan, pengayoman itu telah ternyata pula tidak adalagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itusudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

A.1/ VI/2015/ Reskrim pada tanggal 26Juni 2015;Bahwa sebagai tindak lanjut proses penyelidikanTermohon , maka setelah Termohon mengirimkanSP2HP, selanjutnya Termohon melakukan kegiatanpenyelidikan, sebagai berikut :Prapidana No.03/Pid.Pra/2017/PN.Skt Halaman : 8 dari 161) Melakukan gelar perkara, yaitu :pada tanggal 15 Agustus 2015 dengankesimpulan/ rekomendasi mengirimkan SP2HPdengan mendasari hasil gelar bahwa perkara inibelum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan;2) Membuat Laporan Kemajuan Hasil

Bahwa landasan hukum yang mendasari tindakanTermohon, adalah :a.Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentangPenyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengaturbahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia diberi wewenang khusus oleh undangundanguntuk menjadi penyelidik dan penyidik;Bahwa selaku penyelidik, Termohon diberi wewenangoleh undangundang untuk melakukan penyelidikan(vide pasal 1 angka 4 KUHAP);Prapidana No.03/Pid.Pra/2017/PN.Skt Halaman : 9 dari 16c. bahwa Penyelidikan

tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pat.G/2017PN SoeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokgugatan Penggugat apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, terhadapperjanjian Jual Beli Batu Mangan tanggal 17 Oktober 2013 yang telah dibuatoleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond) sertaperistiwa atau fakta yang mendasari

kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa hak Hakim secara Ex Officio adalah hak yangmelekat pada Hakim yang penerapannya dilakukan karena Jabatan sematamata demi terciptanya keadilan bagi masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas,walaupun tidak terdapat eksepsi terhadap gugatan penggugat tersebut, namundengan adanya unsur penipuan tersebut, maka Majelis Hakim secara Ex Officioakan mempertimbangkan dasar hukum gugatan Penggugat (Rechts Grond)serta peristiwa atau fakta yang mendasari

gugatan (fetelijke grond) apakah dalilgugatan Penggugat yang mendasarkan atas wanprestasi tersebut sesuaidengan fakta yang mendasari gugatan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yangdimaksud dengan sepakat (Prof.

penipuan itu...... sehingga dalam perkara Aquo, apabilaPenggugat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian, maka batas waktunyaterhitung dari diketahuinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan olehTergugat tersebut sampai dengan lima tahun kemudian ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa dasar hukum gugatan penggugat yang menyatakandan mendasarkan atas perbuatan wanpretasi adalah keliru, karena yangterjadi, in konkreto secara realitas fakta yang mendasari

makapermintaan banding tersebut secara formal dapat dite : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim at Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimoh banding oleh PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeftiksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan geriy Sibolga, turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 296/Pi /2016/PN.Sbg, tanggal 12 Januari2017, dan memori banding dariPeauntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Haki at Pertama yang mendasari

(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya adalahbahwa Pemohon yang pada tanggal 22 Januari 2005 telah melangsungkan perkawinansah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamnatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ternyata nama Pemohon dalam Akta Nikahtersebut, tertulis XXXX, nama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak3sesuai dengan nama yang benar sebagaimana

telahtepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitandengan perkara a quo, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alihdan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilantingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalamperkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelishakim tingkat banding tidak mengetahui alasanalasan dan keberatankeberatan apa yang mendasari

kediaman di Xxxx Kota Makassar sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor2937/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 04 September 2018, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

hakimdapat menilai dari pembuktian dan bantahan/sangkalan kedua belahpihak bahwasanya alat bukti Surat yang diberi tanda P4 dan T1merupakan fakta di dalam objek sengketa hanya terdapat 1 (satu)bangunan rumah tinggal dengan pemilik CECE SONJAYA BinNAWARI dimana dalam area objek sengketa di maksud denganmendasari diri pada keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan olehpenggugat memberikan keterangan disana berdiri juga bangunanrumah tinggal lainnya atas izin Cece Sonjaya kepada Penggugat; Bahwa dengan mendasari

XYZ dan PT.ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009:Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha.dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran

pembayaran Tergugat kepada Penggugat,padahal ini merupakan bagian yang sangat penting yang harusdicantumkan, diuraikan dan jelaskan dalam gugatan Penggugat, sebagaifakta hukum untuk mendasari permohonan gugatan yang diajukan olehPenggugat;Bahwa dalam Posita gugatan (fundamentum petendi) dan Petitumataupun gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak terdapatpenjelasan yang secara tegas ataupun menjabarkan secara rinci, apakahgugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atau gugatanperbuatan melawan

Bahwa hal yang mendasari kesediaan Tergugat untuk mengirimkan uangkepada Penggugat adalah sebagai pembayaran, karena Penggugat telahsetuju untuk menjual Obyek JualBeli kepada Tergugat , yang diperkuatdengan Akta PPJB Lunas dan Akta Pelengkap yang ditandatangani olehHal 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dps1.4.21.4.31.4.41.4.5.1.4.6.1.4.7.Penggugat di kantor Notaris dan PPAT, Putu Hamirtha, SH (Tergugat II)dengan disertai pembubuhan cap jempol dihadapan para saksi;.Bahwa sekalipun

tanpaberdasarkan pada suatu perhitungan dan analisa kelayakan keuangankarena berkaitan erat dengan besarnya resiko kegagalan pengembalianyang harus ditanggung oleh Pemberi Pinjaman dan faktanya adalah tidakpernah ada perhitungan dan analisa kelayakan keuangan dalampenyerahan uang oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dasarnyaadalah sebagai pembayaran atas Transaksi jual beli yang telah disahkanmelalui Perjanjian Jual Beli;;Bahwa perhitungan dan analisa kelayakan keuangan tersebut yangseharusnya mendasari

Penandatanganan Akta PPJB Lunas dan AktaPelengkapnya yang dilakukan secara Notariil, sah dan prosedural sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa Penggugat telah mengakui adanya penandatanganan Perjanjianyang mendasari pemberian uang dari Tergugat I, yaitu Akta PPJB Lunasbeserta Akta Pelengkapnya yang dbuat secara sah, notariil Sesuaiketentuan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak pernahmembicarakan, mengatur, menyepakati apalagi menandatanganiPerjanjian PinjamMeminjam Uang antara Tergugat

Oleh karena itu untuk mendasari tuntutandalam gugatan Penggugat, maka Penggugat seharusnya sudahmenguraikan dalildalil yang menjelaskan dan atau memberikan buktibukti yang membuktikan halhal sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumenPerjanjian PinjamMeminjam Uang yang menyepakati UnsurUnsurPerjanjian Pinjam Meminjam Uang dan mendasari PenandatangananAkta PPJB Lunas tersebut; Seandainya yang ditandatangani oleh Penggugat adalah PerjanjianPinjamMeminjam Uang, maka seharusnya

Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugatkhususnya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatanyang diajukan Kuasa Penggugat, maka diperoleh halhal sebagai berikut : Bahwa di dalam judul perihal adalah Gugatan; Bahwa dalam Posita poin 1 (Satu) Sampai dengan poin 10 (Sepuluh) tertulisgugatan mengenai tanah Perumahan yang mendasari

gugatan tentangPerbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12 (dua belas)sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenai perjanjianpenitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) danpoin 2 (dua) mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang menurut Paratergugat pada pokoknya mencampuradukkan gugatan berdasar PerbuatanMelawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, pokokpokok gugatan

disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, yang berdasarkan praktek munculHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BIkpenerapan gugatan kabur, atau eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan tidakberdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bias juga dasar hukumjelas tetapi tidak jelas dasar faktanya, dimana posita dengan petitum harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidakdipenuhi

Dapat menuntut Gugatan wanprestasi tidak pengembalian padadapat menuntut keadaan semula.pengembalian padakeadaan semula (restitutio in integrum) Menimbang, bahwa dalam Posita poin 1 (satu) sSampai dengan poin 10(sepuluh) tertulis gugatan mengenai tanan Perumahan yang mendasarigugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12(dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenalperjanjian penitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi danditemukan fakta

Dengandemikian gugatan tersebut identitas yang dipergunakan penggugat tidak benaradanya ;Dari uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil yang mendasari adanya sebuahperceraian, oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidakmengabulkan semua dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut.apabila Majelis hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusanyang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terrsebut Penggugat menyampaikanRepliknya sebagaimana berikut ;

Siti Rohmah alias Siti Rohchrnatsejak kapan Penggugat pakai nama alias ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara ini berkenan tidak mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai mana dalam bunyigugatan perceraian nomor. 0312/Pdt G/2013/PA.BL ;Dari Uraian jawaban diatas jelas tidak ada dalil mendasari adanya sebuah perceraian, olehkarenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua dalil gugatancerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

,untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar Pemohon ;Menimbang, bahwaalasan yang mendasari paraPemohonmengajukanpermohonanperubahan biodata dalamKutipanAkta Nikahtersebut, untukdisesuaikandenganKartuTandaPenduduk, KartuKeluarga danSurat TandaTamatBelajar, adalahuntukmeluruskan biodata Pemohon , agartidakterjadiperbedaan biodata Pemohon pada dokumendokumentersebut;Menimbang, bahwapermohonan para Pemohon,berkaitandenganpencatatanperkawinansebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor

Kediri, pada tanggal 6 Maret 1996 daningin dibetulkan menjadi MARDHIYANTORO lahir di Kediri, padatanggal 16 Maret 1996; Bahwa benar, dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijasahn Pemohontertulis MARDHIYANTORO lahir di Kediri, pada tanggal 16 Maret1996;Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 218/ Pdt.P/2021/PN Gpr Bahwa benar, tujuaan Pemohon ingin mengajukan permohonanmerubah nama agar sesuai ijasah dan data kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

Imbalansehubungan dengan jasa atau royalty keduanya terutang PajakPertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar negeri (JLN) yang selanjutnyamerupakan pajak masukan di dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan datadata yang diberikan Pemohon Banding antara lain berupacontoh data percakapan by email dengan lampirannya berupa flow card ataupower point, belum dapat membuktikan adanya pemberian jasa sesuaiagrement yang ada maupun dasar perhitungan yang mendasari pemberianjasa yang dilakukan oleh lawan transaksi