TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanateruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari

No. 1 tahun 1974, jo pasal 4, 5, 6, ayat (2) KHI;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugatmohon diceraikan dari Tergugat adalah karena rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September2002 yang disebabkan :a.

Bahwa, sejalan dengan telah berlakunya secara efektif UndangUndangNomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya padaUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel denganpilinan hukum yang mendasari gugatan ini (Competensi Absolute),: 7. Bahwa untuk menghindari para Tergugat menghilangkan atau memindahtangankan terhadap harta warisan tersebut diatas sangat beralasanPenggugat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta warisantersebut ; 8.

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy DuplikatAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

tidak mengetahui secara pasti keberatan apa yangdibanding oleh Jaksa Penuntut Umumterhadap Putusan Pengadilan tingkatpertama tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut tur'unan resmi Putusan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor : 609/Pid.B/2014/PNPsp tanggal 30, Maret 2015 dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak jujur, sering memimjamkan barangbarang kepadasaudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang memberikannafkah batin dan jika dinasehati melawan kepada Pemohon akibatnya terjadipisah

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan :Menimbang, bahwa positaposita dalamsurat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegasapa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) :Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yangdemikian, sesuai

Posita (fundamentum petendl) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidakPutusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 43 hal.menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikiantentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaaldeconclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;2.

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatanPenggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan mengenaluraian tentang Peristiwa Hukum yang mendasari gugatan terhadap Lelang yangdilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat terhadap barang milik ParaPenggugat sebagaimana diuraikan melalui poin 10 surat gugatan dengan menyatakanBahwa menurut hemat Para PENGGUGAT, suratsurat yang

poin ke 13;Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 43 hal.Bahwa Para PENGGUGAT juga sangat berkeberatan jika tanah beserta bangunanmilik Para PENGGUGAT yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit tersebutdilelang oleh TERGUGATII dengan harga jual obyek lelang yang sangatrendah/dibawah harga pasaran serta tanpa ada penghitungan yang akurat dan katasepakat dengan pemilik obyek lelang;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin ke 14 uraian posita surat gugatanmenguraikan mengenai alasan apa yang mendasari

dalam petitumnya tersebut Kuasa ParaPenggugat tidak mencantumkan letak lokasinya, batasbatas tanah, serta luasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atasdengan dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai materi hukum yang telahdiuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Gugatan dari Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur / Obscuur Libel, karenaPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga dengandemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar apa Penggugat , Tergugat dan Tergugat IImelakukan jual

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima..

Dalil Gugatan Penggugat dalam Posita Tidak Jelas DasarHukumnya.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci dan jelasmenjelaskan perihal dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground), sehingga denganhalaman 21 dari 48 putusan Nomor 496/PDT/2019/PT.BDGdemkikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusive).Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rincidan jelas perihal, atas dasar

Bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara jelas menguraikan faktaatau peristiwa yang mendasari gugatan adalah merupakan gugatanyang tidak jelas dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.C.

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatane Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.e Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.e Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikansecara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMADRAHIM, SH serta isi pemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapatanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudahdihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karenatidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskandasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,30karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan suratpernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isipemyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut padasaat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini pentinguntuk membuktikan ada tidaknya suatu

No. 1558/Pdt.G/2016/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Pemohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon bahkan haltersebut sudah disampaikan kepada Termohon sebelum menikahtetapiTermohon

makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:etd ts be aris osliclli ysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti mendasari putusannya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Masohi yang prematur, cacat hukum, tidak benar dantidak adil;e Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk mendasari putusannyaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah sesuatu yangtidak benar;e Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah prematur, karenasudah dibuat putusan sebelum adanya pledoi, karena hanya berselangbeberapa menit saja setelah pledoi dibacakan, Putusan PengadilanNegeri Masohi langsung dibacakan pada

Bahwa, yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Bahwa yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa. saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Penjatuhan pemidanaan tersebut khususnyadengan mendasari adanya alasan berikut, yaitu :a.Bahwa Surat Keterangan Hasil Skrining Urinisasi Narkoba Nomor ;Sket/005/II/Ka/cm.00.03/2016/UR.BNNK tanggal 24 Februari 2016 atasnama Terdakwa diperoleh tanoa adanya permohonan tertulis dari penyidikyang menangani perkara yaitu penyidik dari Detasemen Polisi Militer III/13dan tidak mencantumkan tulisan Pro Justisia pada lembaran hasilpemeriksaan tersebut;Bahwa terbitnya 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Klinik

ditunjukkan sampai jalannya proses persidangan di Pengadilan MiliterI09 Bandung;Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Sdr.Indra dan Sdr.Lilik yang telahbersamasama Terdakwa menggunakan Narkotika, baik dalam tingkatpenyidikan oleh Polisi Militer maupun dalam proses pemeriksaan dalampersidangan tanpa disertai dengan alasan yang dapat diterima sesuaidengan ketentuan undangundang atau Hukum Acara yang berlaku;Apabila Terdakwa sudah dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotikagolongan (pecandu) dengan mendasari

JakartaUtara dan karenanya pula tidak berhak untuk memohon penetapan agar tanahtersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat ;Akan tetapi dalam petitum gugatan ini hal tersebut di atas dimohonkanPenggugat ;Kesimpulan dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima ;DALAM EKSEPSI TERGUGAT III :Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas untuk diikutsertakan sebagaipihak di dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi mengingat diajukannyaperkara ini oleh Penggugat dengan mendasari

kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat dan Tergugat II untuk memilih pilihan hukum penyelesaianmasalahnya di Pengadilan Negeri Bekasi , maka mendasari akan ketentuanPasal 1840 KUH Perdata dimana ditentukan bahwasannya suatu perikatanhanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya , maka tidak selayaknyakesepakatan tersebut berlaku bagi Tergugat, Tergugat III.Begitu pula halnya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 118 HIR bahwagugatan harus diajukan di tempat tinggal / domisili dari Tergugat, sedangkanTergugat

Tosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034002/II/2016 tanggal 18 Juli2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

No. 0956/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidakmempunyai keturunan akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli2018 hingga sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang perceraian,dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentangtelah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai puladengan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yangsempuma, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sejak tanggal 25 Desember 1986.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

serta tempat perkawinan Penggugat danTergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat .Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlanah), yang petitumnya sebagaimanatersebut dalam angka 3, selengkapnya berbunyi : Menetapkan Hak Pemeliharaan anaklakilaki yang bernama XXXX, umur 12 tahun berada pada kekuasaan Penggugat selakuibu kandungnya.Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 8 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari

berbunyi : Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepadake 3 (tiga) anak Arya Herro Kusumo Buditama, umur 19 tahun, XXXX, umur 18 tahundan XXXX, umur 12 tahun untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak, dengan total Rp.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anakanak tersebut dewasadan dapat mandiri".Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 8 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari

Kandangan, Kec.Benowo, Kota Surabayadengan Sertifikat Hak Milik No.914 adalah harta milik pribadi Penggugat".Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita angka 11 gugatanPenggugat, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo diuraikan : Bahwa, rumahtinggal sebagaimana dalam butir 10 (sepuluh) diatas adalah rumah yang selama inimenjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta anakanaknya danmeskipun rumah tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan arrtaraPenggugat dan Tergugat

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatunkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Nomor 111K/PM 1I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer