Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
112 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 558 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 558 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DODDY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. IdolaTunggal , tempat kedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Daniel Tonapa Masiku, SH., 2.Vinsensius H. Ranteallo, SH., 3. Bonifasius Gunung, SH., 4.
    Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara terdahulu (perkara No. 137/G/2011/PTUNJKT, tertanggal 12 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.272/B/2011/PT.TUNJKT, tertanggal 21 Februari 2012 jo.
    Idola Tunggal dan menyebabkan keresahan dilingkungan karyawan perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(4) huruf a dan b UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun;Bahwa selain itu, terbukti Tergugat sama sekali tidak peduli dengan adanyaperkara terdahulu dan sama sekali tidak mau menghormati putusanputusanperkara terdahulu (vide Putusan MARI No. 258 K/ TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 jo.
    Dalam gugatan butir 6 sampai butir 10 hal. 48, Penggugat telah mendalilkanadanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/ 2012, tertanggal 8Agustus 2012, dan menegaskan bahwa Penggugat belum menerima PutusanMahkamah Agung RI dimaksud (vide butir 9);5.2. Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 yang didaftar dengan No. Registrasi187/G/2013/PTUNJKT;5.3.
    Bahwa berasarkan uraian tersebut, maka terbuktilah alat bukti Penggugatberupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 258 K/TUN/2012, tertanggal 8Agustus 2012 telah diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs. BAMBANG HERMANTO
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 20132018;5.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KepulauanRiau Nomor 85/Kpts/KPUProv031/Tahun 2014, tertanggal 19Juni 2014 tentang Pengangkatan anggota Komisi PemilihanUmum Pengganti Antar Waktu Anggota Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau atas nama Ir. Fahrur Razi;4.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum JudexFacti dalam Putusannya.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015tertera dalam surat keputusan dimaksud.
    Putusan Nomor 356 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC) vs. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
84 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 347 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 347 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (YPPIC),berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda No. 1, Kav. 97, Rawamangun,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurus bernama :1. H.
    Zidni Nuri danHalaman5 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012Prof. Drs. H.
    ,Halaman7 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/201213.14.Notaris di Jakarta No. 16/SK/NS/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 Penggugatberusaha untuk memenuhi syarat syarat yang diminta dan karena itumelalui Surat Penggugat melalui Notaris Widodo Budidarmo SH.
    Bahwa perubahan tersebut telah dilakukan sesuai denganAnggaran Dasar Penggugat serta telah pula didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai denganHalaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ketikaitu, sehingga perubahan itu adalah sah menurut hukum ;1.3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT KALISTA ALAM vs. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), DK
216 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 135 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/201 4c. Telanh melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;4.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan layakmengajukan gugatan ini;A.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014pemantauan dari luar saja.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014beralasan menurut hukum untuk tidak menerima gugatan Penggugat(Niet Ontvanklijke verklaard):3.
    Putusan Nomor 135 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA vs. LINDAWATI, DKK
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 432 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 432 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan,2.
    Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta,Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;danIDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan AngkasaPermai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, PekerjaanSwasta;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    atasnama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m2,yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkandan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengankronologis sebagai berikut:1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorangyang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkandan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copyHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN
    Sebagaimana menjadi alasan Penggugat padaposita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku TergugatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertipikat kepada KantorPertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan danPerundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat yang menjadi objekgugatan.Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana
    Rp500.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 —
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2014Melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah terjadi tumpang tindih/overlapping hak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — GAWAT EKO WAHYONO, ; KEPALA DESA RAWAJAYA,
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2010
    Nomor100 PK/TUN/2010M.M.., Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Cilacap ;2. DIRGANTORO PADMONO DEWO, S.H., M.H.,Kasubbag Bantuan dan Penegakan Hukumpada = Bagian Hukum Setda KabupatenCilacap ;3. SUPRIYADI, S.H., Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cilacap ;4.
    Nomor100 PK/TUN/2010dihentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapatditerima.
    Nomor100 PK/TUN/2010Kembali/ semula Tergugat/Terbanding diperiksa olehpihak Kepolisian ternyata perkara tersebut' tidakcukup bukti dansaksi, maka perkara tersebutdiberhentikan ;b.
    Nomor100 PK/TUN/2010Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 25 K/TUN/20151. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah yangmemeriksa sengketa informasi publik tidak mempertimbangkan seluruh faktahukum yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah:a.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) memperoleh informasi daribeberapa rekan Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Tegal yangmengeluhkan tindakan Pemohon (Jusri Sihombing) yang memintasejumlanh uang dengan modus meminta informasi publik berupaSPJ Penggunaan dana BOS untuk keterbukaan informasi publik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015informasi a quo justru memberikan pertimbangan tentang kriteria itikadbaik mendasarkan pendapat akademisi, bukan pada ketentuan hukumyang telah ditetapkan (Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik).
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015permohonan informasi yang dilakukan tidak dengan sungguhsungguhdan itikad baik.
    Putusan Nomor 25 K/TUN/2015
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Putus : 15-10-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 15 Oktober 2012 — Penggugat: EDDY DUMAIS, dkk Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intervensi: FUSA YOSI DUMAIS
80 — 40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — Dra. SORTA HENNY LUMBANTORUAN (sebagai istri dari almarhum HALOMOAN SIMARMATA VS BUDY RADJAMANGGALA PURBA, M.Sc
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 370 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.3 Hj.
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2013.32kebenaran sehingga harus diuji kekuatannya di PengadilanPerdata pada Pengadilan Negeri, dan keterangan saksiMulden Simarmata dan Djulfikar yang menerangkanHalomoan Simarmata bukan anak RME Simarmata danDL Br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — SANGKA SUCI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, DK
307 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 387 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 387 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANGKA SUCI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Karang Siluman Selatan, Kelurahan CakranegaraTimur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dr. Umaiyah, S.H., M.H.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/20207/76/1994, tanggal 25 Maret 1994 terletak dulu di Kelurahan Lampehsekarang Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa:;Sertifikat Hak Milik Nomor 1841, tanggal 25 Maret 1994, an M.Flodeilla, seluas lebin kurang 39.754 m?
    Putusan Nomor 387 K/TUN/202043/Br.Biji/2007, tanggal 27 Juni 2007, terletak di Kelurahan Lampeh,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;4.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima memori Kasasi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 39/B/2020/PT.TUN.SBY, 16 Maret 2020;3.
    Putusan Nomor 387 K/TUN/2020Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
158 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — RENDI RETNO SAPUTRA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
182 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 362 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.101022UndangUndang No. 5 Tahun 1986 joUndangUndang No. 9 Tahun 2004 joUndangUndang No. 51 Tahun 2009perubahan ke dua Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.1414272829Bahwa, Penggugat tidak pernahdinyatakan disersi?
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.18183536Banding Keberatan sebelum menerbitkanSurat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kep. Bangka Belitung Nomor :Kep/908/VITI/2012 tentangPemberhentian Dengan Tidak HormatDari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia a/n Penggugat;Bahwa, jika diperhatikan SuratKeputusan Kepala Kepolisian DaerahKep.
    Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT DUTACIPTA PAKARPERKASA vs. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
136 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT DUTACIPTA PAKARPERKASA, beralamat di JalanMastrip IX/KM 07, Warugunung, Karangpilang, Surabaya,yang diwakili oleh Johannes Erwin Sendjaja, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Waras, S.H.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/20202. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 1 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;3.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd.Is Sudaryono, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya: Untuk salinan1. Meterai Rp 6.000,00 Mahkamah Agung RI2.
    Putusan Nomor 20 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — SUPARTINI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
51 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 288 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014D.I.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/201411 Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa SuratKeputusan Kepala Pertanahan Kota Surakarta berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 13 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banyjarsari,Surakarta seluas + 3440 m?
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24 Septeber 1960, pemegang haksewa tanah Negara (PS. Nomor 13) wajib datang pada Kepala KantorPendaftaran Tanah setempat untuk memohon konversi atas hak sewa tanahNegara (PS. Nomor 13) menjadi hak pakai.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tahun 2013 memasang papan nama "Yayasan Keluarga Partaningrat". Olehkarena itu maka Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1054/HGB/BPN/90 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karenaTergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengabulkan permohonanHGB atas nama Yayasan Keluarga Partaningrat yang sama sekali tidakmempunyai hak Utama atas tanah Negara tersebut.
    Putusan Nomor 288 K/TUN/2014tanah yang dimohon, sehingga Panitia A tidak tahu bahwa di atas tanahyang dimohon ada pihak lain yang menguasai, memelihara danmembayar PBBnya, yaitu Bp. Soedarsono Martodarsono beserta keluargasebagai pemegang Hak Utama atas tanah Negara dimaksud, sehinggaTergugat I/ Termohon Kasasi tetap memproses permohonan tersebuttanpa memperhatikan kepentingan Bp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 523 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014IV. Dasar Gugatan:A.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/201424.25,26.27.d.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014dan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 523 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — EKA JUNIASIH BADRIATI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, DK
104 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 390 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Eksepsi Tergugat Il Intervensi:A. KOMPETENSI!
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Penggugat mencari tanahnya, ini ada apa?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/20171) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat Nomor C. 594, Persil 32.29 luas5.135 m? yang terletak di Desa Benda, Batuceper, Tangerang belumsertipikat yang dibuat oleh Bunyamin (sesuai asili);2) Surat Pernyataan tanah bekas milik Adat C. 594 Persil Nomor 32.29 luas5.135 m?
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017didaftarkan kepada Tergugat.
    Putusan Nomor 390 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — CV. KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2013
    No. 141 K/TUN/20133. NamaJoko Nursiyanto, SH.
    No. 141 K/TUN/2013berupba kain seragam sesuai Peraturan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Nomor 42/MIND/PER/4/2011 jo.
    No. 141 K/TUN/2013yaitu "Asas ERGA OMNES".
    No. 141 K/TUN/20137.
    No. 141 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — NY. RIANA TOBING PANGGABEAN,dkk vs HEDI INA HARTONO,
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2010
    Nomor 128K/TUN/2010diduga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu.
    Nomor 128K/TUN/2010262.
    Nomor 128K/TUN/2010