Ditemukan 51522 data
10 — 0
Kabupaten Bondowoso padatanggal 06 April 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/02/IV/2013tanggal 06 April 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka
12 — 7
PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempattinggal selama kurang lebih 5 bulan.10.Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATternyata sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sertadiridhoi Allah sulit untuk tercapai.11.Bahwa perceraian merupakan alternatif satusatunya yang terbaik bagiPENGGUGAT, dari pada mempertahankan ikatan tali perkawinan dankeutuhan rumah tangga yang menyimpang dari maksud dan tujuanperkawinan.12.Bahwa yang mendasari
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP1944/WBC.05/2011 tanggal 23November 2011 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan CukaiKepala Kantor Wilayah DJBC Sumbangsel;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp635.727.000,00;3.
13 — 3
Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkaraini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1, 2 dan 4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusahasecara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
19 — 2
Jo.Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula denganketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahuntt2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi: Perubahan yangmenyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan Pengadilan Agamasecara absolute mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dankarena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka perkara ini termasuk perkara voluntair ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 1
Pasal 102 ayat 1 KompilasiHukum Islam perkara a quo adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundangan yangberlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karenaitu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012tanggal 13 April 2012 sejumlah Rp454.091.000,00 (fotocopy terlampir), yang PemohonBanding terima pada tanggal 30 April 2012 maka dengan ini Pemohon Bandingmengajukan banding ke Pengadilan Pajak Atas Surat Penetapan Kembali Tarif,sebagaimana diatur pada Pasal 95 dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Pasal35, Pasal 36, dan Pasal 37 dari UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;A Adapun alasanalasan yang mendasari
21 — 15
Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Oktober 2014 Nomor :128/Pid.B/2014/PN.Rap, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukummajelis hakim tingkat pertama yang mendasari
10 — 6
Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu itu adalahkarena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohanianak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karenatabiat jelek Tergugat dalam mendidik anak.
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai suratKeputusan Terbanding Nomor KEP83/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor WilayahBea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp2.848.154.000,00,3.
ROBERT SIMANJUNTAK
Tergugat:
H.AHMAD YANI
83 — 55
Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.
sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari
gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari
250 — 154
Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur
TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda
Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan
30 — 5
Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM
Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa
Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa
6 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
Mintaria Manurung
75 — 18
bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalampenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah agarkepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang penambahan nama anak Pemohon dari nama VIVIENE menjadi VIVIENELEONARTO;Menimbang, bahwa mendasari
69 — 53
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013 No.12/Pdt.G/2013/PN.KIk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan
Pembanding/Penggugat : WANDHI PRATAMA PUTRA SISMAN Diwakili Oleh : Hj. NURMIATI
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat : Menteri Negara BUMN Cq. pimpinan pusat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Kendari.
1250 — 1079
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat/Pembanding tidakmengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui alasanalasan yang mendasari permohonan banding tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksadan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2013No.12/Pdt.G/2013/PN.Klk, yang ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan
9 — 0
tanda (P.3)Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidangatas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Nomor XXXX,tanggal 9 September 1973;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 0
No. 0132/Pdt.P/2015/PA.Pas.Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonana quo;Menimbang bahwa yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata di pengadilan agama, karena dalam Kutipan Akta Nikah nomor 08/8/IV/1993 tanggal 10 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Lekok Kabupaten
20 — 1
Tergugat sedang berada di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Bondowoso (LAPASBondowoso), sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal20 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowosodengan Nomor 0796/Pdt.G/2019/PA.Bdw, tanggal 20 Mei 2019, telahmengajukan gugatan cerai, adapun dalil dalil yang mendasari