Ditemukan 51511 data
10 — 1
cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 0621/Pdt.P/2017/PA.SbyTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 3
umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWirausaha, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdalam register perkara Nomor PERKARA, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Supiaty AM.AK
Tergugat:
1.Juarby. A,
2.Ny. Darmawang
51 — 31
DARMAWANG, Umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di JalanSalak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimaSurat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 Register Perkara Nomor13/Pdt.GS/2018/PN.PLP, yang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun posisi kasusnya yang mendasari
8 — 0
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
16 — 3
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligusdijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentangduduk perkaranya;Hal 5 dari 8 hal Put No. 0415/Pdt.G/2014/PA.TrkMenimbang, bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokokperkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan
11 — 13
, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua Ssuratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tingginomor : 318/Pid.B/2014/PNTBT tanggal 23 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
halhal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hal ini harus dilakukan pembuktiannya dalam persidangan MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai landasanhukum formil dan landasan hukum materiil;Kesimpulan dan UsulBahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui Keputusan Terbanding Nomor :KEP 47/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang yang diekspor oleh PT PerkebunanNusantara Ill yang tidak mendasari
13 — 0
Kediri Nomor : XXXX tanggal 23 Oktober 1966 (P.3);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut,pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 23 Oktober 1966telah melangsungkan perkawinan sah, dan telah mendapat Buku Nikahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar Kab.
16 — 11
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1996, Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanCiteureup Kabupaten Bogor2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalBersama di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor3.
19 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidakhadirnya Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yangtelah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus denganverstek (pasal 125 ayat (1) HIR); 2Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
152 — 559
September 2008, Penggugat telah menyetujui koreksi DPP PPN atas transaksi ekspor sebesarRp.22.310.300.206,00, dan tidak mengajukan keberatan maupun bandingatas ketetapan pajak yang mendasari penerbitan STP PPN Nomor00092/107/08/057/10 tanggal 6 Mei 2010 Masa Pajak Januari s.d.September 2008.bahwa karena Penggugat tidak melaporkan PEB tersebut sesuai masapenerbitannya, maka Majelis berpendapat bahwa pengenaan sanksiadministrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UndangUndangKUP sebesar 2%
34 — 21
denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum danTerdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaHalaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2017/PT MDNAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 620/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal30 Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari
106 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
: Bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenalkeabsahan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 26 Oktober 2015 danAkta Notaris Nomor 3 Tanggal 6 Januari 2016, yang merupakanwewenang pengadilan perdata untuk menguji keabsahan aktanotaris tersebut: Bahwa selanjutnya terkait wewenang untuk menilai apakahdokumendokumen akta jual beli dan Notulen RUPS yang didugapalsu merupakan wewenang pengadilan pidana yang juga beradadalam lingkungan peradilan umum; Bahwa dengan demikian, pokok gugatan yang mendasari
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai dipekerjakankembali pada posisi semula, yang mana adalah sangat keliru karenaMediator secara jelas dan tegas pada point 20 (dua puluh) pada bagianPendapat Mediator, telah menyatakan:Bahwa Perusahaan mempunyai kewenangan penuh dalam setiappenempatan tenaga kerja";Bahwa sebagaimana pendapat Mediator pada point 20 (dua puluh)membuktikan bahwa secara hukum Judex Facti PHI Jayapura dalampertimbangannya atas putusan perkara a quo telah salah mengartikanAnjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja;Bahwa mendasari
Bahwa selain itu sebagaimanaketentuan Pasal 26 Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VII Tahun 20112013, ditentukan bahwa pembebastugasan sementara otomatis dicabut bilamana sanksi telah ditetapkan,bahwa mendasari pada Bukti P 16, dimana sanksi dari pelanggarankerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah ditetapkandengan Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengantelah ditetapkannya sanksi atas pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi/Tergugat maka otomatis
Putusan Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa mendasari pada perkara a quo, Judex Facti PHI Jayapura telahmemutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsie Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnva:DALAM REKONVENSIDalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;2.
Putusan Nomor 2 K/Pdt.SusPHI/2016setiap bukti dan data yang diajukan dalam persidangan;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial, mengatur: Putusan Pengadilan harus memuat pertimbanganterhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal yang terjadi dalampersidangan selama sengketa itu diperiksa";Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan ayat (2) mengatur: Tidak dipenuhinyasalah satu ketentuan sebagaimana
kerjasehingga di antara Termohon Kasasi/Tergugat dan PemohonKasasi/Penggugat terjadi disharmoni dalam hubungan kerja sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, apalagi dengan adanyapenolakan dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk kembali bekerja,membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sudah tidak lagiberkeinginan untuk membina hubungan kerja dengan PemohonKasasi/Penggugat, maka untuk itu adalah sah dan berdasar hukum atasTermohon Kasasi/Tergugat untuk diputuskan hubungan kerjanya;Mendasari
21 — 3
sidang telahselengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.n Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.2maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;n Menimbang ,bahwa yang mendasari
16 — 11
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:fi, Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 7 April 1995, Kutipan Akta Nikah Nomor :37/37/IV/1995 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanBekasi Utara, Kota bekasi.2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Perum Cluster Graha Puspasari 2 JI.
JASMINAH
25 — 2
RW.002 Desa Tunggu, Kecamatan Penawangan, KabupatenGrobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untukmengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon mengajukan permohonanHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Pwdpembetulan nama adalah karena nama pemohon yang tertera dalam KartuTanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P2) dengan DuplikatKutipan Akta Nikah (P3
23 — 2
P5 serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPengubahan Nama dalam KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan dan SuratKeputusan Gubernur adalah karena nama yang tertera tidak sama ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar hukum
63 — 1
G/2010/ PA Jakarta Pusat, yang padapokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalahsebagai berikut :1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah Tergugat, karena Penggugat denganTergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Islam dihadapanPegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 999999. ;2.
111 — 42
baru yang dapatmelemahkan atau yang dapat membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 23/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 28 Oktober 2015 tetapi benar sifatnyahanyaHalaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 44/B/2016/PT.TUN.MKS.pengulangan dan sudah dipertimbangkan, dengan demikianalasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak perludipertimbangkan ulang lagi oleh karenanya layakdikesampingkan ; Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbanganhukum yang mendasari