dimaksud oleh UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;.

Para Pemohon dapat diringkas sebagaiberikut:a. pembentukan tidak memenuhi kaedah pembentukan peraturanperudanganundangan,;b. bertentangan ternadap kepastian hukum;Cc. norma yang diatur tidak disyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, melampaui materi muatan;d. materi tidak mendapat delegasi dari peraturan yang lebih tinggi:e. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asaskelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asaskesesuaian antara jenis hierarki

Bahwa perubahan yang dimaksud Pasal 4 yang terdapat dalam PeraturanMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan(versi kKedua yang pada halaman bawah dari dokumen tersebut tertulisDistribusi Il telah disebarluaskan melalui jaringan website JDIH), tidakmemenuhi kaedah pembentukan perubahan peraturan perundangundangsebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasaryuridis (yuridische gelding) sangat penting dalam pembentukan peraturanperundangundangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanyakewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan.

Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Il.

Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 tidakberdasarkan perencanaan;B.2. Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kejelasan rumusan;Halaman 19 dari 98 halaman.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013B.3.B.4.B.5.B.6.B.7.B.8.Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas dapat dilaksanakan;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarazas keterbukaan;Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggar asas kejelasantujuan;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kepastian dan keadilan hukum;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas kesesuaian antara Jjenis, hierarki, dan materi muatan;Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013, tidak

Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013. tidakmemenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang perancangan peraturan perundangundangan;B.1. Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 tidakberdasarkan perencanaan;AeMenurut Prof. DR.

,maupun yuridis;Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 melanggarasas dapat dilaksanakan dengan beberapa uraian sebagaiberikut:B.3.1.

Pembentukan Permenkumham Nomor 01 Tahun = 2013melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materimuatan;Halaman 67 dari 98 halaman.

Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalamhal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundangundangan,misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP)dengan Undangundang, maka yang digunakan adalah Undangundangkarena undangundang lebih tinggi derajatnya.Teori a quo semakindiperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undangundangtentang pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana di aturdalam ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Acehtidak bertentangan dengan : Pasal 5, 6 dan 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan ;Bahwa proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013tentang Bendera dan Lambang Aceh, pembentukan sudah sesuaidengan ketentuanketentuan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, khususnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5, 6 dan10 Dalam ketentuan Pasal 5 ditegaskan

yang diatur dalam peraturanperundangundangan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh danDPRA dan telah diparipurnakan;Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang LambangDaerah ;Bahwa prosedure dan mekanisme pembentukan Qanun Aceh Nomor3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tidakbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007tentang Lambang Daerah, karena pembentukan Qanun Aceh Nomor3 Tahun 2013 tersebut adalah perintah langsung dari Pasal 246 ayat4 dan 247 ayat 2 UndangUndang

Putusan Nomor 47 P/HUM/2016Namun demikian prosedur dan mekanisme pembentukan QanunAceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Acehsudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;JAWABAN TERMOHON II:A .LEGAL STANDING PEMOHON .1.

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dalam permohonannya butir 7 danbutir 8, butir 9, butir 10, butir 11 dan butir 12 Permohonan , hanyamenggambarkan argumentasi social dan politis serta alasan alasantehnis dalam proses pembentukan Qanun No.3 Tahun 2013khususnya Pasal 4 dan 17. Dan sama sekali tidak pernahmengemukakan alasan hukum yang mendasari permohonanpemohon;5.

Pernyataan ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karenadalam rangka melaksanakan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Thn 2003tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram BagianBarat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dimana dengan persetujuanbersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Barat dan BupatiSeram Bagian Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih di Kabupaten Seram Bagian Barat

Bahwa amanat dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut kemudian direduksidalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkandengan undangundang.

Kecamatan Amahai,karena belum ada SK Pembentukan Kecamatan Amahai tersebut, maka dengandasar apa Pemohon menyatakan batas itu ada di Wai Tala, karena pernyataan itutidak didukung oleh data administrasi sebagai syarat pembentukan suatuKecamatan.

Rekomendasi Bupati Maluku Tengah tanggal tanggal 21 Juni 2002 Nomor100/87/Rek/2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Seram BagianBarat dengan batasbatas wilayahnya yang jelas.b. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah No. 16/KPTS/DPRDMT/2003tentang dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat.c. Keputusan DPRD Provinsi Maluku No. 9 Thn 2003 tentang persetujuan ataspembentukan kabupaten Seram Bagian Barat ;d.

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung, bersama ini disampaikan26bahwa Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai hasil pemekaran dariKabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, telah melalui proses dan mekanismesebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan dan berdasarkan :1) Usulan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat disalurkan melalui aspirasimasyarakat diantaranya dari :Aspirasi masyarakat melalui Consorsium Nusa Ina melalui suratnya Nomor 28/CNI/V1/2002 tanggal 15 Juni 2002

Bagian Menimbang Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P2) adalahperaturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum,yang kedudukannya berada di bawah undangundang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan juncto Pasal 1ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01

Bagian Menimbang Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 12 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P3)adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secaraumum, yang kedudukannya berada di bawah undangundang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan

Putusan Nomor 15 P/HUM/2016umum, yang kedudukannya berada di bawah undangundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga 2 (dua) Objek HUM aquo termasuk jenis peraturan perundangundangan di bawah undangundang.Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Peraturan PerundangUndangan Bagian B3 menjelaskan pokok pikiran padakonsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yangmenjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturanperundangundangan tersebut yang penulisannya ditempatkansecara berurutan dari filosofis, yuridis dan sosiologis.Unsur Filosofis, menggambarkan bahwa peraturan yangdibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, danHalaman 22 dari 32 halaman.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku.Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon dalam permohonannyaharus menjelaskan norma hukum dalam bagian Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun2015 yang dinilai bertentangan dengan UndangUndang Nomor15 Tahun 2011, namun faktanya Pemohon tidak menjabarkanmateri muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun2015 yang dianggap' bertentangan dengan

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar lembar Bendera States of Republik Milenesia yang berwarna Hijau, Hitam, Putih, Marah yang berganbarkan Bintang 14 (emapat belas) 7 (tujuh) kaki ukuran + 121 (seratus dua puluh satu cm x 196 (seratus Sembilan puluh enam) cm; - 4 (empat) lembar Surat Pendiri Negara Republik Melanesia;- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Republik Melanesia tahun 1988-2013;- 1 (satu) lembar Lagu kebangsaan Negara Republik Melanesia;- 3 (tiga) Lembar Laporan Hasil rapat pembentukan

Acaratanbahan yaitu pembentukan bidang Exekutif, Legislatif, dan Yudikatif;Bahwa benar saksi menerangkan, maksud dan tujuan pembentukan biadangExkutif, Legislatif dan Yudikatif adalah :1. Bidang Exkutif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan PemerintahanNegara Rapublik Melanesia di Kabupaten Srmi.2. Bidang Legislatif bekerja dan melaksanakan tugas untuk urusan DewanPerwakilan Rakyat Pemerintahan Negara Republik Melanesia di Kab. Sarmi.3.

Sarmi yaitu membentuk Senate Republik Melanesia Regional Sarmi ;Benar Terdakwa mengaku, bahwa Rapat pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional sarmi dilakukan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekira pukul10.00 Wit bertempat diruang tamu rumah terdakwa, Pertemuan tersebut dilaksanakansecara tertutup dan rahasia ;Benar Terdakwa mengaku, bahwa yang hadir pada saat pembentukan SenateRepublik Melanesia Regional Sarmi diruang tamu rumah terdakkwa pada hari sabtutanggal 02 November 2013 tersebut

Bahwa benar terdakwa mengaku, selain rapat pembentukan badan pengurus Senate,masih ada rapat lainnya yang di bahas yaitu rapat pembahasan kegiatankegiatan; Bahwa atas Perbuatan Tersebut Terdakwa Menyesali Perbuatannya.2.

Propinsi MamberamoBahwa benar terdakwa mengaku, pembentukan NEGARA MELANESIA sudah syahberdasarkan :a. Buku cetak yang ditulis oleh PHILIPS LEUWNARD WANGGAI, S.PD.M.Pd denganyang berjudul Sejarah Nasionalisme dan Revolusi di Melanesia dengan systemPemerintahan Negara Republik Melanesia.b.

THOMAS WAFAI WANGGAI ;Bahwa benar tardakwa mengaku, tidak tahu daerah yang mana saja, namun daerahkab.Sarmi berapa wilayah provinsi Papua Utara;Bahwa benar terdakwa mengaku, kegiatankegiatan yang sudah dilaksanakan diwilayah Negara Republik Melanesia yaitu pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional Sarmi ;Bahwa benar terdakwa mengaku, rapat pembentukan Senate Republik MelanesiaRegional Sarmi dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekirapukul10.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah

anggota DPRD dari PKNU ke Fraksi Partai Golkar, olehTergugat I dalam pembentukan Fraksi Partai Golkar telah dilaporkan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Kebumen; Dan DPRD Kabupaten Kebumen telahmenerbitkan SURAT KEPUTUSAN tanggal 4 September 2009 Nomor: Tahun2009 tentang PEMBENTUKAN FRAKSIFRAKSI DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN21LI.2009 2014, yang menetapkan 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Kebumen dariPKNU sebagai anggota FRAKSI PARTAI GOLKAR dan telah diumumkandalam

Pasal 33 ayat (8), (9) Peraturan DPRD Kabupaten KebumenNomor : 9 Tahun 2010 bahwa pembentukan Fraksi yang sudah diumumkandalam rapat paripurna bersifat tetap selama keanggotaan DPRD, dan SURATKEPUTUSAN DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 4 September 2009 Nomor: Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN FRAKSIFRAKSI DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASAJABATAN TAHUN 2009 2014, belum pernah dibatalkan dan masih sahberlaku mengikat, maka para Tergugat tetap mencantumkan 3 (tiga) anggotaDPRD dari PKNU

Pasal 33 ayat (2), (8), () Peraturan DPRD KabupatenKebumen Nomor : 9 Tahun 2010 semua anggota DPRD WAJIB menjadianggota salah satu anggota Fraksi, pembentukan Fraksi dilaporkan kepadaPimpinan DPRD dan pembentukan Fraksi yang sudah diumumkan dalamrapat paripurna bersifat tetap selama keanggotaan DPRD ;2. 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari PKNU dengan SURATKEPUTUSAN DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: Tahun 2009 tanggal 4September 2009 tentang PEMBENTUKAN FRAKSIFRAKSI DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 33 ayat (2), (8), (9) Peraturan DPRD Kabupaten KebumenNomor : 9 Tahun 2010 karena pembentukan Fraksi adalah sesuatu kewajiban hukumbagi anggota DPRD Kabupaten Kebumen, dan pembentukan fraksi setelahdiumumkan dalam rapat paripurna DPRD adalah bersifat tetap selama keanggotaanDPRD; Bahwa karena pembentukan Fraksi Partat Golkar DPRD KabupatenKebumen telah ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN DPRD KabupatenKebumen Nomor: 1 Tahun 2009 tanggal 4 September 2009 tentangPEMBENTUKAN FRAKSIFRAKSI DEWAN PERWAKILAN

Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, karena 3 (tiga) anggota DPRD KabupatenKebumen dari PKNU sebagai anggota Fraksi Partai Golkar DPRDKabupaten Kebumen ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN DPRDKabupaten Kebumen tanggal 4 September 2009 Nomor : Tahun 2009tentang pembentukan fraksifraksi dewan perwakilan rakyat daerahkabupaten kebumen masa jabatan tahun 2009 2014, anggota FraksiPartai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen yaitu : H.

Pasal 20 Ayat (2) huruf (bo) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman,Mahkamah Agung mempunyai Kewenangan menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang, begitu pula menurut Pasal 9 Ayat (2) UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganjuga menyatakan Dalam hal suatu peraturan Perundangundanganbertentangan dengan UndangUndang, pengujiannya dilakukan olehMahkamah Agung;Bahwa dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (2) huruf

Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 1Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan secara hierarki berada dibawah undangundang, begitu pula dalam bagian Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan juga menyatakan UndangUndangtentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan merupakanpelaksanaan dari perintah Pasal 22 A UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketentuanlebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undangundang diaturlebih

Putusan Nomor 02 P/HUM/20171999 tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Mahkamah Agungmempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili PermohonanKeberatan Hak Uji Materiil dalam perkara a quo;ll.

Putusan Nomor 02 P/HUM/201711.12.tidak dipenuhinya ketentuan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, peraturanperundangundangan tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum,tidak berlaku untuk umum serta tidak memiliki kekuatan mengikatsecara umum;Bahwa Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan:Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus dilakukanberdasarkan pada asas pembentukan peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,sehingga pada intinya tujuan dari pembentukan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pembentukan SuratEdaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor48/SE/1990/Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri

SUSANTO yang berhak untukmenerima;Bahwa kenyataannya uang tali asih milik SUSANTO sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Angkatan Loryang berwenang mengambil dan memberikan, tidak pernah diambil dan tidakdiberikan kepada SUSANTO tetapi justru tanpa seijin dan sepengetahuanSUSANTO oleh Terdakwa PASNO bin SUJAK uang tersebut digunakan sebagaiuang pengganti pembentukan BPD Desa Angkatan Lor yang menurut Terdakwapada saat SUSANTO menjabat Kepala Desa Angkatan

Lor pada periode 20082014 masih membawa uang pembentukan BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memanggil dan mengundang SUSANTOuntuk diberitahu dan diberikan terkait Penerimaan Uang Tali Asih sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, oleh karena itu SUSANTO selakuyang berhak menerima selalu meminta uang tersebut kepada Terdakwa namunoleh Terdakwa uang tersebut tidak juga diberikan, bahkan SUSANTO telahmemberikan Somasi atau peringatan secara tertulis

BPD Desa Angakatan Lor yang menurut Terdakwapada saat SUSANTO menjabat Kepala Desa Angkatan Lor pada periode 20082014 masih membawa uang pembentukan BPD sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) sehingga sampai dengan perkara ini di proses, uang tersebut tidakdicairkan oleh Terdakwa dan tidak diberikan kepada SUSANTO;Hal. 3 dari 23 hal.

BPD Desa Angakatan Loryang menurut Terdakwa pada saat SUSANTO menjabat Kepala Desa AngkatanLor pada periode 20082014 masih membawa uang pembentukan BPDsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memanggil dan mengundang SUSANTOuntuk diberitahu dan diberikan terkait Penerimaan Uang Tali Asih sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, sehingga SUSANTO selaku yangberhak menerima selalu meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun olehTerdakwa uang tersebut tidak

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 65menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pendapat Ahli yangmenyatakan bahwa dengan adanya niat mengkompensasikan uang tallasih sebagai pengganti uang pembentukan BPD yang telah dipergunakanoleh saksi SUSANTO dan telah adanya permintaan secara tertulis dari saksiSUSANTO terhadap uang tali asin namun Terdakwa tidak/belummenyerahkan uang tali asih tersebut kepada saksi SUSANTO, makaperbuatan Terdakwa PASNO bin SUJAK memenuhi ketentuan pasal

PUTUSANNomor 18 P/HUM/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RINomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, danPenggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia PengawasPemilinan Umum Kecamatan, Panitia

Putusan Nomor 18 P/HUM/201812.13.Ayat (7):Pembentukan tim seleksi sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengankeputusan Bawaslu dalam waktu 5 bulan sebelum berakhirnyakeanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota;Ayat (8):Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksiancalon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkanpedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu;Pasal 128 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum hanya memberikan wewenang kepada Bawaslu RI untukmenyusun Pedoman (bukan untuk

Tata cara pembentukan tim seleksi dan, 2).Tata cara (bukan tahapan kegiatan) penyeleksian calon anggotaBawaslu) Kabupaten/Kota. Peraturan dengan Pedomanmerupakan produk yang berbeda bentuk, sifat dan materimuatannya. Peraturan bersifat yuridis dengan bentuk yang bakudengan materi muatan sesuai dengan jenjang peraturannya,sedangkan Pedoman bersifat administratif dan tidak memiliki bentukyang baku, dan materi muatannya bersifat tehnis.

Putusan Nomor 18 P/HUM/20182011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, denganargumentasi sebagai berikut:1.Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) yang dimuat dalam Pasal Angka 7Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPerbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 ayat (2)UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 10Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan PengawasPemilihnan Umum RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan PengawasPemilinan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan UmumHalaman 31 dari 37 halaman.

Bahwa Penggugat mendapat atau mengetahui Surat KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministratif Jakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24Februari 2014.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaResidence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota AdministratifJakarta Pusat yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 24 Februari 2014:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen The JakartaHalaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 236 K/TUN/2016Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City Kota Administrasi JakartaPusat;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014 tanggal 24Februari 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial CampuranApartemen The Jakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin CityKota Administrasi Jakarta Pusat:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 273 Tahun 2014, tanggal 24 Februari 2014,tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen TheJakarta Residence dan Pusat Perdagangan Thamrin City KotaAdministrasi Jakarta Pusat;3.

Didi Hot Bagas Sitorus ) adalah siswaDiktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara Kepolisian Negara RepublikIndonesia) Tahun Ajaran 2016 yang didik di Sekolah Polisi Negara (SPN) PoldaSumut dengan Nomor Siswa (NOSIS) 1996063608128 Peleton 3/2/A;Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, adanya laporan dari wargamasyarakat Kec.

Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada PimpinanPolri dan Staf Polda Sumut dengan tembusan Menpan RB,Kapolri, Kapoldasu,Kabid Propam dan Ka SPN Polda Sumut, bahwa sebelum Pemohon diterimamasuk sebagai siswa Diktuba Polri (Pendidikan Pembentukan Bintara KepolisianNegara Republik Indonesia), Pemohon melakukan dugaan tindak pidana pencuriankabel milik PT.

siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 di SPN PoldaSumut, Termohon Il dengan surat Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari 2017yang ditujukan kepada Termohon agar menerbitkan Surat Keputusan untukmemberhentikan siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA. 2016 atasnama Didi Hot Bagas Sitorus Nosis 19960608128 Pleton 3/2/A (ic.Pemohon);Bahwa atas surat Termohon Il Nomor :B/103/I/2017 tanggal 13 Februari2017 tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Kepala KepolisianDaerah

:Juklak/15//1995 tanggal 17 Januari 1995 tentangPengeluaran Siswa, adalah dalam hal siswa Diktuk Bintara Polri yang melakukanpelanggaran disiplin atau pidana di dalam Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri,pada saat mengikuti Pendidikan dan Pembentukan Bintara Polri sedangkan dalamperkara a quo Pemohon diberhentikan dan dikeluarkan dari siswa Pendidikan danPembentukan Bintara Polri karena sebelum Pemohon diterima sebagai Calon siswaPendidikan dan Pembentukan Bintara Polri TA.2016 Pemohon melakukan

T.I dan Ik8;9.Notulen Sidang Wantukdiklat Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi TA.2016 an.

Per003/A/JA/01/2009 tentangPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa (PPPJ),jelas menyebutkan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan JaksaPendahuluan diselenggarakan selama 1 (Satu) tahun, Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat)Bahwa jelas berdasarkan pasal 1 ayat (8) Perja Nomor.

(vide Daftar Bukti P.5) Bahwa Pemohon juga mengikuti Seleksi Calon Peserta Pendidikan danPelatihnan Pembentukan Jaksa tahun anggaran 2016, tetap saja tidakdiloloskan Rekrutmen untuk Diklat.

Putusan Nomor : 05/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 57 Seharusnya PNS Sarjana Hukum saat Pertama kali melamar, menjadiYuana Wira/Golongan III/A dan diwajibkan lulus Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa, sehingga dapat menduduki JabatanFungsional Jaksa. Karenayang dapat meduduki Pendidikan danPelatihan Pembentukan Jaksa paling rendah hanya SarjanaHukum,Bukan Sarjana, Magister, Doktor, Profesor, selain Bidang Hukum.

Biar samaPendidikan Sarjana Hukum dan PPPJ nya karena dibatasi usia.Bahwa jelas semua PNS Kejaksaan diwajibkan untuk bekerja denganJabatan Tata Usaha terlebih dahulu meskipun belum pernah mendudukiPendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Sampai kapan Pemerintahan Indonesia menjadi milikGolongan, bukan milik seluruh Warga Negara Indonesia, dalam undangundang hukuman teringan masalah berat seperti Narkotika hanyahukuman 4 tahun, Salah Apa Pemohon sampai 10 tahun tidak dapat menduduki Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Bahwa dalam perkara a quo jelas hanya Sarjana, Magister, Doktor, Profesor di bidang hukum yang dapat menduduki Jabatan FungsionalJaksa setelah lulus Pendidikan dan Pelatihnan Pembentukan Jaksa.

Singonegaran;Bahwa tidak ada rapat musyawarah pembentukan Pokmas Kel.Singgonegaran Kec/.

Jamsaren karena rapat pembentukan tersebut tidak pernahdilaksanakan, adapun berita acara pembentukan Pokmas tersebut hanyaformalitas;Bahwa saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagaisekertaris Pokmas Kel.

Bahwa proses Saksi menanda tanggani Berita Acara Rapat Musyawarahpembentukan Pokmas dan usulan kegiatan yaitu Ketua Pokmas dariparpol Hanura yaitu sdr SAMIDJAN sendirian datang ke kantor KelurahanSingonegaran menyodorkan Dokumen SK Pembentukan Pokmas berikutBerita acara pembentukan Pokmasnya, untuk Saksi tanda tanggani, makasaat itu Saksi tanda tangani Dokumen SK Pembentukan Pokmas berikutBerita acara pembentukan Pokmasnya.

Foto Copy sertifikat / bukti kepemilikan tanah terhadap penguna dana.hibah atau bansos pembangunan / rehab bangunanF Berita Acara pembentukan Pokmasj. Daftar hadir rapat pembentukan pokmask. Keputusan lurah tentang pembentukan dan susunan kepengurusanPokmasI. Akte Pendirianormas (Untuk Organisasi masyarakat)m.

masyarakat dalam pembentukan pengurus Pokmas penerimabansos atau hibah dari jasmas yang direkomendasikan sebagai penerimahibah atau bansos melalui jasmasnya selaku anggota DPRD Kota Kediri tahun2013 artinya pada saat pembentukan pokmas yang akan menerima danahibah atau bansos melalui jasmas terdakwa selaku anggota DPRD Kota Kediritahun 2013 tidak mengetahui proses pembentukan pokmasnya dilaksanakanatau tidak dilaksanakan (fiktif prosesnya).

BPD Banten. 60. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT BGD Nomor: 13/SK-DIR/V/BGD-2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penunjukan Tim Independen Pembentukan BPD Banten. 61. 1 (satu) bundel dokumen fotokopi Proposal Jasa Konsultan Penasehat Keuangan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Prov.

RICKY TAMPINONGKOL. 93.9 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PT BGD No. 13/SK-DIR/V/BGD-2015 tentang Penunjukan Tim Independen Pembentukan BPD Banten. 93.10 1 (satu) bendel Daftar Riwayat Hidup. 93.11 1 (satu) bendel asli Pakta Integritas. 93.12 1 (satu) bendel Job Descriptions Tim Persiapan Pembentukan BPD Banten. 93.13 1 (satu) bendel Kerangka Acuan (Terms of Reference) Proposal Jasa Penasehat Keuangan Pembentukan BPD Banten. 93.14 1 (satu) bendel Terms of Reference Penasehat Keuangan.93.15

1 (satu) bendel Terms of Reference Pembentukan BPD Banten. 93.16 1 (satu) bendel Surat undangan untuk mengikuti proses penawaran pembentukan BPD Banten. 93.17 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Dokumen Proposal Penasehat Keuangan Pembentukan BPD Banten.93.18 1 (satu) bendel Rekapitulasi Skor Proposal Teknis dan Biaya dan Berita Acara penerimaannya. 93.19 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Proposal Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Keuangan Pembentukan

Stephanus Turangan dan David Agus. 93.23 1 (satu) bendel Kick Off Meeting Pembentukan BPD Banten berikut surat undangannya. 93.24 1 (satu) bendel surat Nomor 195/VII/BGD-2015 tentang permohonan pencairan sisa dana dst.......... 93.25 1 (satu) bendel print out email fatma ratna sari. 93.26 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Proposal Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Keuangan Pembentukan BPD Banten.93.27 1 (satu) bendel OJK Courtesy Meeting Pembentukan BPD Banten. 93.28 1 (satu) bendel Materi

Presentasi Skema Alur Alternatif Proses Persetujuan OJK untuk Kepemilikan Bank. 93.29 1 (satu) bendel Ringkasan Eksekutif Kajian Pembentukan BPD Banten. 93.30 1 (satu) bendel Progress Report Kegiatan Tim. 93.31 1 (satu) bendel Minutes Of Meeting Rapat Pembahasan Kriteria dan Rangking Kandidat Bank Target untuk Pembentukan BPD Banten dan Surat No. 236/IX/BGD-2015. 93.32 1 (satu) lembar Official Receipt. 93.33 1 (satu) bendel Laporan Tindak Lanjut Kajian Pembentukan BPD Banten Penentuan

Dalam rapat dengan DPRD tersebut, pernah dibicarakanmengenai pembentukan Bank Banten ketika PT. BGD memaparkanmengenai pembentukan Bank Banten.

rupiah);Bahwa proses pembentukan Bank Banten dilakukan oleh PT.

BGD;Bahwa alokasi Anggaran di dalam APBD Tahun 2016 yang telahdisyahkan tersebut, untuk penyertaan modal pembentukan Bank Bantenkepada PT.

BGD telah disetujui tetapi Kami tidak diberitahu mengenaiproses pembentukan Bank Banten oleh PT.

TRI SATRIYASANTOSA berbicara mengenai pembentukan Bank Banten oleh PT.BGD.

Dewan KehormatanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan ataumelangar ketentuan UndangUndang Nomor : 15 tahun 2011 tentangpenyelenggara Pemilihan Umum serta bertentangan pula dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Profesionalitas, Asas Kepastianhukum dan AsasKecermatan ;Manyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara Nomor : 15/kpts/KPU.prov.027/XI/TAHUN 2011 Tamggal 5desember 2011 tentang pembentukan Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Tenggara, belum mempunyai akibat hukum bagi penggugat sebagaiKetua KPU Buton, maupun seluruh anggota KPU Buton oleh karena SuratKeputusan tersebut hanya pembentukan Dewan Kehormatan KPU prov.Sultra,bukan surat keputusan pemberhentian KPU Kabupaten buton ;3 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara No.15/Kpts/KPU.prov.027/TAHUN 2011tanggal O5 Desember tahun 2011 tentang tentang pembentukan

Bukti P.4 =: Foto copy sesuai aslinya, Rekomendasi Pembentukan DewanKehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;5.

Prov.027/XII/tahun 2011tanggal 05 desember tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Di samping belum final kepentinganPenggugat belumlah dirugikan oleh karena harus ditindak lanjuti oleh DewanKehormatan Komisi PemilihanUmum...19Umum Proy. Sultra untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan anggota KomisiPemilihan Umum Buton yang akan di putus oleh Dewan Kehormatan Komisi PemilihanUmum Prov.

Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimanayang dimaksud dalam ayat 1 di tetapkan lebih lanjut oleh Keputusan KomisiPemilihan Umum provinsi.

Peraturan PerundangUndangan(selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan PerUU) merupakanbagian dari peraturan perundangundangan.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidakmemenuhi ketentuan yang berlaku; dan3.

Dalam pembentukan Permenkes Nomor 53 Tahun2017 juga telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturanperundangundangan dan tidak bertentangan dengan asaspembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana diaturdalam UU PPP.

Secarafilosofis halhal yang mendasari pembentukan Permenkes 53/2017,yaitu adalah dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatankepada masyarakat dan secara yuridis adalah untuk melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2018Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 dan PeraturanMenteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 102 Tahun 2015.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2018nasional, melalui pembelanjaan pendapatan keuangan daerah Provinsi,dan Kabupaten/Kota; Bahwa dalam pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53Tahun 2017 objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) sesuai denganprosedur pembentukan peraturan perundangundangan dan tidakbertentangan dengan asas pembentukan peraturanperundangundangan yang baik dalam UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyaitu asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara

Panitia PelaksanaLomba Jagoan MTK/BI Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2011 (asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal UluNo: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia PelaksanaLomba Paduan Suara Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2011 (asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal UluNo: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia PelaksanaLomba Olahraga SD Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten TanjungJabung

UluNo: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia PelaksanaLomba Kreativitas Siswa Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun 2011 (asli) ;Hal. 27 dari 41 hal.

Putusan No. 76 K/PID.SUS/201430101112131415161718192021222324Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Paduan SuaraKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Olahraga SDKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.

(asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Olimpiade MIPAKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011. (asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Cerad CermatKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.

(asli) ;Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu No: 420/15/Disdik2011 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Lomba Kreatifitas SiswaKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.

;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganmenyebutkan :Dalam hal suatu peraturan perundangundangan di bawah undangundang diduga bertentangan dengan undangundang, pengujiannyadilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian ApartemenRobinson Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2014;3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terlihat jelas JudexFacti tidak logis serta tidak memahami kekuatan hukum Akta Notarisyang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris selaku PejabatUmum;Bahwa selain itu Judex Facti terlinat jelas tidak memahami peraturanperundangundangan terkait Pembentukan PPPSRS karena tidak adasatu pasalopun peraturan perundangundangan yang mengatur bahwaGubernur dapat menolak mengesahkan Akta Notaris tentang RapatUmum Pembentukan PPPSRS;Bahwa sepanjang Akta

Putusan Nomor 115 K/TUN/201634.apabila Tergugat II Intervensi menduga terdapat itikad tidak baik dariPara Penggugat dalam pembentukan surat kuasanya maka secaraabsolut hal tersebut merupakan permasalahan yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ....

Putusan Nomor 115 K/TUN/2016yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa Judex Facti memutuskanbahwa dalam pembentukan P3SRS masih dalam konflik, adalah sangat keliru.Karena dalam keterangan kesaksian DEDY di dalam persidangan ditingkatpertama di PTUN adalah tidak berkaitan dalam pembentukan P3SRS atau samasekali tidak ada kaitannya dengan diterbitkannya objek sengketa a quo.

Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82;Dalam pembentukan peraturan PerundangUndangan perluberpedoman pada asasasas pembentukan peraturan yang baikdan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya HandboekWetgeving pembentukan peraturan perundangundangan yangHalaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2014Zul2.8.2.9.2.10.baik harus memenuhi asas formil dan materiil.

LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82:Dalam pembentukan peraturan PerundangUndangan perluberpedoman pada asasasas pembentukan peraturan yang baikdan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya HandboekWetgeving pembentukan peraturan perundangundangan yangbaik harus memenuhi asas formil dan materiil.

Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82;Dalam pembentukan peraturan PerundangUndangan perluberpedoman pada asasasas pembentukan peraturan yang baikdan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya HandboekWetgeving pembentukan peraturan perundangundangan yangbaik harus memenuhi asas formil dan materiil.

Tentang Pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014;Bahwa pada halaman 12 s/d 16 Permohonan, Pemohon secara umummendalilkan bahwa pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;1)Bahwa secara khusus Pemohon pada halaman 12 Permohonan,mendalilkan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidakmemenuhi asas pembentukan peraturan perundangundangan yangbaik khususnya asas dapat

Pemohon mendalilkanbahwa pembentukan peraturan perundangundangan harusdidasarkan pada perhitungan bahwa peraturan tersebut dapatberlaku secara efektif di masyarakat;Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati denganseksama, terlihat dengan jelas bahwa Pemohon sama sekali tidakmenguraikan dengan jelas dan tidak dapat membuktikan dalilnyasendiri yang menyatakan bahwa pembentukan PermendikbudNomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi asas dapat laksanaan danyang menyebabkan tidak dapat diterimanya peraturan