Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — ANNES MAHARAJA, ;, BUPATI PAKPAK BHARAT,
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2009
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dasar memperhatikan sehingga Tergugat menerbitkanSurat Keputusan objek perkara adalah:a. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima Surat BPDdimaksud melihat Surat tidak ditandatangani oleh Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) yaitu H.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Bupati Pakpak Bharat ic.
    No. 25 K/TUN/2009MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNESMAHARAVA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
    No. 25 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — NY. SOEDARWATI KARSONO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 429 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013a. Bahwa Rumah Jetis No 4 sekarang menjadi JI.AM Sangaji No. 4AYogyakarta tersebut yang mempunyai adalah saudara Ny.E.P.DEBLAAUW yang tidak diketahui Alamatnya;b.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013catat hukum, maka dengan itu tanah yang terletak di JI.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/20134. Memerintahkan TERGUGAT untuk memproses PermohonanPENGGUGAT sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan yangberlaku;5.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY.
    Putusan Nomor 429 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 — SUPIYA, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 383 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1SUPIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MayjendSungkono Nomor 43, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, KabupatenBangkalan, pekerjaan Swasta;2 DASINO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda KaffaSMU 1, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,pekerjaan
    TEGUH SENTOSA, S.H., Kasubsi Sengketa dan KonflikPertanahan;Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Bangkalan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK600.35.26/VII/2012tanggal 19 Juli 2012;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012I ENDANG SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sumedi 2 B, Komplek Kenjeran, Surabaya, pekerjaanIbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 HENDRO LAKSONO, S.H
    (tujuh ribu seratus tujuhpuluh empat) meter persegi atas nama Endang Susilowati, berdasarkan PeralihanHak (Akta Pembagian Hak Bersama), tanggal 2 Maret 2010 ditujukan tertentuHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012kepada orang lain atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada EndangSusilowati;f Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor1645/Kelurahan Kraton, tanggal 7 September 2005, Surat Ukur Nomor 26/Kraton/2005, tanggal 15 Agustus 2005, luas 7.174
    Bunaim merasa putus asa setelah sekitar 2 tahunlamanya proses pengukuran terhadap sebidang tanah miliknya yang terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kohir NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20121011121314585 pada persil 20 d.II dengan luas 2780 m?; tidak dapat terlaksana, akhirnyaSdr.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S H.NIP. 220000754.1617Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — WALIKOTA SURABAYA vs. NAPRIHATIN
244 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2020
    PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/K/TUN/2009
Tanggal 7 Desember 2009 — HERY AGUS, AFRIAL RIFAI, dkk. ; DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18/K/TUN/2009
    No. 18/K/TUN/2009DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD.PASAR JAYA), yang diwakili oleh Drs.
    No. 18/K/TUN/2009Adapun Pasar Tanah Abang tempat Para Penggugat berusaha telahberdiri sejak tahun 1735, yang didirikan oleh Saudagar Belandabernama Justinus Vinck.
    No. 18/K/TUN/200911.12.13.padahal diketahuinya bahwa bangunan yang hendak dibongkartersebut adalah milik Para Penggugat ;f.
    No. 18/K/TUN/20094. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000, (seratus Juta Rupiah) per harinya yang dapat ditagihsegera dan sekaligus oleh Para Penggugat apabila Tergugat lalaimenjalankan putusan ini ;5.
    No. 18/K/TUN/2009Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 18/K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — ABDURRAZAK VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang manafungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/20141.Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Penggugat daripekerjaannya di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;B.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014April 2011 perihal tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan olehBripda Abdur Razak Nrp 72110056 jabatan anggota Sabhara PolresBangkalan ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode EtikPOLRI ;.
    Putusan Nomor. 360K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PUJIANTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 488 K/TUN/2013
    DARMAWAN SIAGIAN,S.H.Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. IBENG SYAFRUDDIN RANI,S.H.,5. ASRUL AZWAR SIAGIAN,S.H.
    Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat HakMilik Nomor : 43/ Desa Belawan III, Kecamatan MedanKota Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi SumateraHalaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/2013Utara Tanggal 1651978, Seluas + 100.000 M?
    Yakob dan Sumiran);Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/20134. Surat Keterangan No.593.3/26 tanggal 23 Desember 1993 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan;5. Surat Keterangan No.593.3/07 tanggal 20 Januari 2004 yangditerbitkan oleh Kepala Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan MedanBelawan (terlampir Gambar Situasi);6.
    Bahwa dengan adanya salah seorang Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNo.77/G/ 2012/PTUNMD yang tidak sepakat dengan Hakim Ketua Majelisdan Hakim Anggota yang lain sehingga menimbulkan 2 (dua) pertimbanganhukum mencerminkan putusan tersebut bertentangan dengan keadilan dankepatutan;Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 488 K/TUN/201310.
    HaUntuk SalinanMahkamah Agung RIPaniteraTBS Aiea meee Pate Usaha Ne8 K/TUN/2013ara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — CECEP YUDI MARADONA VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 487 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 487 K/TUN/201410.11.12.Bahwa Penggugat telah berpacaran dengan Sdri. Henny AndrianaNingsih, dan melakukan hubungan intim di luar nikah layaknya suamiistri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil dan melahirkanseorang anak lakilaki;Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan atas permintaan keluarga dariSdri. Henny Andriana Ningsih telah menikahi secara sirri Sdri.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014NIP. 198007142007031001 Nomor 253/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24Oktober 2013 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dankedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;4.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014Bahwa Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014perkawinan tersebut, dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Penggugat untukmenikahi Sdr.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — ACEP BARKY DIPUTRA, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 106 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.ACEP BARKY DIPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 167 Komplek PEMDA Tk.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201510.11.Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme. Pada Pasal 3 undangUndang Nomor 28 Tahun 1999mengatakan bahwa azasazas umum penyelenggara negara meliputikepastian hukum.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201512. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tertanggal19 September 2001 an. Manikam Tania Salam dengan pengalihannyaatas nama: Pad Mawathi, Jaya Kumar, T. Jaya Pergash, ManikaWasegen, Jaya Krisna, Santi (ahli waris alm. Manikam Tania Salam)seluas + 239 m?
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015c. Bahwa untuk lebin menguatkan dalil tersebut di atas Tergugatmenghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — ISKANDAR VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Komodor (L) Yos Sudarso Wisma Sunter 15th Floor, Kavling89, Jakarta Utara:Selanjutnya memberi kuasa kepada: NOOR ALAMSYAH, S.H.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Eksepsi Tergugat II:Tentang Identitas Penggugat: Bahwa hal yang didalikan Penggugat pada halaman 4 Ad.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015dinyatakan diterima untuk seorang Pemohon Kasasi, perkara tetapperlu. diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingankepentinganmereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima:4.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — WALIKOTA BALIKPAPAN, ; MISNAN SUGINI,
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2010
    P UT U S ANNo. 286 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraWALIKOTA BALIKPAPAN' berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No. 01, Balikpapan, dalamhal ini memberi kuasa kepada1. Daud Pirade, SH. MH.2. M. Hidayatullah, SH. M.Hum.3. Elyzabeth E.R.L Toruan, SH.4.
    No. 286K/TUN/2010setidak tidaknya adalah tidak mempunyai nilaikekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa berdasarkan PP No. 9 Tahun 2003, dalam Pasal24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tegasmenyatakanPasal 24 ayat (1)Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsimenetapkana. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPropinsi yang tidak memenuhi syarat untukdiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ; danb.
    No. 286K/TUN/2010tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalamperkara ini yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap/pasti ;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;2.
    No. 286K/TUN/201012dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AnggotaKet uattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./MarinaSidabutar, SH., MH.ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.PaniteraPenggantittd./ HariSugiharto, SH., MH.Biaya biaya1. Matera i Rp. 6.000, 2. Redaksi Rp. 5.000,3.
    No. 286K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
17 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — PT MANGGUNG MAS PERDANA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG IGD KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN (DAK KESEHATAN) RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2013, DK
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 467 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201422.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201423.24.b.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/201425.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014melakukan pendaftaran terhadap PT.
    Putusan Nomor 467 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — PT. CSM CORPORATAMA, ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2011
    No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
    No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
    No. 106 K/TUN/20113.
    No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
    No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. RUSLIMIN MAHDI, S.H VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, DK
75 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 322 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Saranani Il, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada: Hj.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu dilakukan oleh Penggugat dan penting untuk dipertimbangkan MejelisHakim untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan yang salingbertentangan.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014Perdata yangtelah mempunyaikekuatan hukumtetap, karena disaat itu. pulatidak terdapatsuatu nilai yangharus dilindungibaik yang bersifatmenguntungkanmaupun yangmerugikandengan caramengajukangugatanmengenaipengujian secaraadministrasiterhadap objeksengketa a quo diPengadilan TataUsaha Negara;.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya Nomor592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 atas namaPenggugat (Vide bukti P3);Bahwa menurut Majelis sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RINomor 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 maka M.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA
54 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.
    Diterima Tergugat tanggal 09 Januari 2015;Ketujuh:Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/KAMM/I/2015, tanggal 14Januari 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/145/DTKTR/2015,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016tanggal 13 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Nota Pemeriksaan.Diterima Tergugat tanggal 19 Januari 2015;9.
    Dengan adanya asas ini suatu Keputusan TataUsaha Negara harus diumuskan secara jelas dan tegas agar janganHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016sampai menimbulkan bermacammacam penafsiran. Disamping itudengan adanya asas tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubahKeputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan;B.
    Konkretisasi dari kepentinganumum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/20161. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
64 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009