Ditemukan 39460 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Kpud sulawesi tenggara Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Pilkada sumatera selatan Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Kpud propinsi sulawesi tenggara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4511 B/PK/PJK/2023
Tanggal 16 Nopember 2023 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANK SULSELBAR)
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESISELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT BANKSULSELBAR)
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 17-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2008/PTUN.Mks
Tanggal 21 Mei 2008 — TATJONG GAMAL sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
125 — 26
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
    TATJONG GAMAL sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/P/FP/2018/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
HERNEST L, SH
Termohon:
1.BUPATI GOWA
2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
133 — 57
  • strong>MENGADILI:

    Dalam Eksepsi :

    • Menyatakan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;----------------------------------------------------------------------------------

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------
    2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi
    Selatan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman M.M.
    Pemohon:
    HERNEST L, SH
    Termohon:
    1.BUPATI GOWA
    2.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
    ., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan
    di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo
    Tindakan diam Termohonll yang tidak menerbitkan surat keputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenGowa dari Partai Demokrat atas nama Andi Lukman MM Dg. Nabayang digantikan oleh Hernest. L,SH., berdasarkan Surat Wakil KetuaDPRD Kabupaten Gowa Nomor: 171/239/DPRD, tanggal 25September 2018) 2222222 2220222 e=B.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
52 — 25
  • Pemohon:
    MUHAMMAD ISLAM ISKANDAR
    Termohon:
    DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PN MAROS Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Mrs
Tanggal 25 Juni 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
2.Kepala Desa Purnakraya
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
145 — 40
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    2.Kepala Desa Purnakraya
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 13/G/2022/PTUN.Mks
Tanggal 25 Mei 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA
Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
418 — 455
  • DELIMA AGUNG UTAMA
    Tergugat:
    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat:
CV KHAIRA JAYA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
7 — 4
  • Penggugat:
    CV KHAIRA JAYA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-03-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pdt/2024
Tanggal 27 Maret 2024 — GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q. WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
73 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR SULAWESI SELATAN C.q.WALIKOTA PALOPO vs ALLUNG PADANG
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 18-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 12 September 2023 — Sukmawati Haruna
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
32 — 26
  • Sukmawati Haruna
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 03-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 11 Agustus 2016 — Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
69 — 16
  • Abdul Malik sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai TERGUGAT
    AWALUDDIN, SH.MH; Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;GUNAWAN HAMID, A.Ptnh, MH; Kepala Sub Seksi Pengkajian Penanganansengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ;MUHAMMAD NUR FAJAR INFANSYAH, SH; Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan perkara Pertanahan , Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; DWI JUANITA, SH; Staff Seksi Pengkajian dan Penanganan, Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan ; WALIANA
    MATTEWAKANG, S.ST; Staff Seksi Pengkajian dan PenangananSengketa dan , Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; A.
    ASMASARIYANTI, Amd ; Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan ; NUGROHO HASAN PUTERA, SH Staf Seksi Pengkajian dan PenangananPerkara pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor KANWIL BPNProvinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasin Nomor 438, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 823/1973/V/2016,
    Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium); Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional RI dan bukan hanya Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebab Keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No. 03/Pbt/BPN73/2016tanggal 11 April 2016 diterbitkan Tergugat atas nama Kepala Bain PertanahanNasional RI berdasarkan kewenangan mandat yang diatur dalam Pasal 73 dan 75peraturan Kepala Badan
    Murtigraha Perkasa Dinamika Halini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas tanggal09 November 2015 yang dimohonkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,sehingga demi terciptanya tertio administrasi pertananan dan asas obyek satu sertipikatmaka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan No.03/Pbt/BPN73/2016 tanggal 11 April 2016 sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan KepalaPutusan perkara No.36/G/2016/PTUN.Msk.Halaman 15 dari 35 halamanBadan
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
235 — 1666
  • Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

  • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  • Menyatakan demi hukum, bahwa wilayah lokasi tanah adat Tongkonan Tondok Kao baik yang sekarang sebahagian telah menjadi hutan adat maupun yang merupakan pemukiman/perkebunan dan persawahan yang berada di Dusun RT/RW Buntu Toraya, Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi
    Selatan yang merupakan kampung tua dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun masyarakat yang disebut To Rano (Rante Sarong);

Sebelah Timur berbatasan dengan Salu Bulo (pemukiman masyarakat kampung Mungsia);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Salu Karapuak (kawasan hutan);

Sebelah Barat berbatasan dengan pemukiman masyarakat Tongkonan Tondok Kao (kampung tua);

Adalah tetap menjadi

Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
Taman MakamPahlawan No. 5 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan disertai dengan daftarhadir;Bahwa dengan adanya keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.434/Menhut.II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan dankonservasi perairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan memutuskan sertamenetapkan pada poin ke enam berbuny/i :Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Menteri KehutananNo. 890/KPTSII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dinyatakan tidak berlaku diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi selatan No.681/X/1983 Tanggal 13Oktober 1983;e. Ditunjuk kembali berdasarkan Surat keputusan Menteri KehutananNomor SK.434/Menhutll/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, Tanggal 23 Juli2009;f.
Bahwa Kawasan hutan lindung latimojong di Lembang BatualuSelatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana TorajaProvinsi Sulawesi Selatan ditumbuhi Hutan tanaman Pinus;4.
Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/O1/ 2017 tanggal 06November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai KoordinasiPenanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani olehP2T A.M.YAMIN, SE, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yangterletak di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla SelatanKabupaten Tana Toraja dengan jumlah hasil hutan sebanyak 80(delapan puluh) ton dengan jenis Hasil Hutan Getah Pinus dan surattersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;Pada tahun 2018 dalam rangka
Selatan (W.MRemeeus) tanggal 28 Agustus 1947 (1.14), SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN,tanggal 23 Juli 2009 (7.15), PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERIKEHUTANAN RI NOMOR: SK.434/MENHUTII/2009 TENTANG PENUNJUKANKAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN DI SULAWESI SELATAN(7.16), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNANNOMOR:SK 890/KptsII/1999 Tentang PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DIWILAYAH PROPINSI
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-07-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 80/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat:
PT GUNAKARYA NUSANTARA
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
207 — 92
  • Penggugat:
    PT GUNAKARYA NUSANTARA
    Tergugat:
    KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTAKARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2023 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 24 Januari 2023 — SULAWESI SELATAN
117 — 74
  • SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN SINJAI Pidana Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Snj
Tanggal 8 Mei 2020 — Pemohon:
MELDA BINTI HASENG
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR SINJAI
101 — 81
  • Pemohon:
    MELDA BINTI HASENG
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR SINJAI
    W22.U19/19/HK.02/PH/IV/2020, Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MelawanKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan ResorSinjai. yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.9 Sinjai;yang dalam hal ini memberi kuasa kepada NOORMAN HARYANTO H, S.IK.,(KASAT RESKRIM POLRES SINJAI), YANTAR, S.H. (KAUR BIN OPS SATRESKRIM) dan ROSPIDA, S.Sos (KANIT RESKRIM) berdasarkan surat kuasakhusus Tanggal 02 Mei 2020 dan telah didaftar pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Sinjai No.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 24-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Mks
Tanggal 19 Desember 2023 — NORIS RINRA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
16 — 5
  • NORIS RINRA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-08-2007 — Upload : 22-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436/K/PDT/2003
Tanggal 28 Agustus 2007 — Bora Lurang; Bengnga; Pimpinan Daerah LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bora Lurang; Bengnga; Pimpinan Daerah LVRI Sulawesi Selatan dan Tenggara
    Cakalang No. 19 Makassar ;BENGNGA, bertempat tinggal di Kampung Marana, DesaMarannu, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros ;PIMPINAN DAERAH LVRI SULAWESI SELATAN DANTENGGARA, berlamat di Jl. WR.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 8 Juni 2018 — KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
26 — 16
  • KAPOLDA Sulawesi Selatan DITRESKRIMUM Polda Sulsel selaku penyidik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-01-2010 — Upload : 10-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2009
Tanggal 25 Januari 2010 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN; H. AMIRUDDIN PASE VS SURIANTI NAIM; WELLY ENGRIWAN
106 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN; H. AMIRUDDIN PASE VS SURIANTI NAIM; WELLY ENGRIWAN
    PUTUSANNo. 43 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Cenderawasih No. 438, Makassar,dalam hal ini memberi kuasa kepada : Mirzan Yahya, SH.
    ,dkk, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember2008;. H.
    Amiruddin Pase) untuk mengajukan permohonan penerbitansertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar;Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007, tanggal 21November 2007 tersebut, Penggugat terima pada hari Rabu, tanggal 28November 2007.
    Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007, tanggal 21 November 2007 secara frontal bertentangan denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 36/G.TUN/Hal. 5 dari 29 hal.
    Menyatakan batal Surat keputusan Tata Usaha Negara disengketakanyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 5705201153.012007,tanggal 21 November 2007, tentang Pembatalan PendaftaranPeralihan Sertifikat Hak Milik No. 2802/Kelurahan Tamalanrea atasnama Hj. Hamsiah Dg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499K/TUN/2000
Tanggal 5 September 2006 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Sgm
Tanggal 12 Juli 2022 — Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
Tergugat:
Arsul Amir Hamzah
23 — 15
  • Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Cabang Gowa
    Tergugat:
    Arsul Amir Hamzah