Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

Alang Lawas Koto 1 (belakang Hotel GrandZuri) No. 15/16 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, KotaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgPadang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat hanya datang sekali dalamseminggu ke tempat Penggugat yang mana Tergugat paling lama hanyasetengah jam saja. Terakhir Penggugat tinggal di Jl.

Tergugat sering main judi dan tidak pernah sholat, puasa dan jikaPenggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat tidak peduli;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgd.

Oleh karena itu, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim agarmenetapkan Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua anak Penggugatdengan Tergugat yang masingmasing bernama Anak Pertama dan AnakKeduasebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), sampai kedua anaktersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri yang diserahkankepada Penggugat;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdg9.

seorangpejudi;Bahwa Tergugat sudah lebih 1 bulan tidak pernah pulang lagi dan tidakmemperdulikan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidakada lagi bukti yang akan diajukan ;Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap padagugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan dan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dalil gugatnya juga telahHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 057

Pradnya Paramita, 1999, halaman11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinanyang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgperceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan danpertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkanpihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2013, Nomor 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116943.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00122/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00122/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakDesember 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02511/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00122/107/13/057

Putusan Nomor 107/B/PK/Pjk/2019Jasa Nomor: 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakDesember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena

Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90563/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00928/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar, Percut, Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara20371, alamat korespondensi

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Fadillah Nomor :906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009 bahwa jangka waktupelaksanaan proyek pembangunan sumur artesis, bak penampung, perpipaan danhidran umum Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang adalah 90hari kalender terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 07November 2009 tetapi sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaantersebut Terdakwa DUDI IMADUDDIN selaku Direktur CV.

No. 1997 K/Pid.Sus/20131413Berdasarkan Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus2009 sampai tiga bulan ke depan yaitu sampai tanggal 07 November 2009dengan masa perawatan tiga bulan yaitu sampai dengan tanggal 02 Februari2010, namun kenyataannya menurut keterangan Sdr. TB.

FadillahNo. 906.4/057/SPK/DTRB/2009 adalah terhitung dalam jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 November 2009..dst;Bahwa dalam putusan Judex Facti halaman 30 (tiga puluh) alinea ke 3 (tiga)Bahwa berdasarkan permohonan serah terima pekerjaan Pertama No:007/SPPHO/CV.FDL/XII/2009 tanggal 02 November 2009 yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.

IV, Semayap, Kotabaru, Kalimantan Selatan72117, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDINGMelawan:1 dari 4 halaman Penetapan nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.BjmTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaandagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp.391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu puriah) ;Membaca akta permohonan banding nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.BIcn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yangmenyatakan bahwa pada hari Senen tanggal 30 Juni 2014 Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agamatersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawan pada tanggal 1 Juli 2014 ;Membaca akta permohonan pencabutan banding

yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Batulicin nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Blcn,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 04 September 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan untuk mencabutpermohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan suratpermohonan yang bersangkutan dalam akta ini ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut olehKetua Pengadilan Tinggi Agama telah ditunjuk susunan Majelis Hakim yangdiberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;-----------------------------2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari Buku Register yang bersangkutan;-----------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);--------------------------------

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapanyang seadil adilnya ; Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanuntuk perkara ini Pemohon dihadiri kuasahukumnya ; Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya karena tidak jadi menjual tanah; Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebutdiajukan, dimana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan Pasal 89ayat

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannyaNomor 057/Pdt.P/2011/PA.Mlg tanggal 03 April 2012;2.

No 057/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

Putusan Nomor 2301/B/PK/Pjk/2020Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 Tahun Pajak 2012:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT099962.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 16 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal

Pajak Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal15 Oktober 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012Nomor: 00079/406/12/057/14 tanggal 22 Juli 2014 atas namaPT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 04 Septeber 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan, Nomor: xxxx/Pdt.P/2012/PA JS. Tanggal 04 September2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalildalilsebagai berikut :1. Bahwa, Para Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;2.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSg. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 20224/U/JS/1994tertanggal 24September 1994 atas nama: Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.7) ;h. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 9345/U/JS/1996tertanggal 04 April2003 atas Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8) ;i. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 10012/U/JS/1996tertanggal 07 April2005 atas. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9) ;j.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JS PIS) loo yo ugls 9 oN olS ols ...+ OLS! le Uge95 duo IZ YoArtinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyali anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraister!

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSAMARNo. 75/Pdt.P/2012/PA JS.Put tanggal O5Juni 2012MENETAPKAN. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;. Menyatakan almarhum Hartono bin Warsodarsono meninggal dunia padatanggal 06 Juni 2011;.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSKetua Majelis,Dra. Hj. Athiroh Muchtar,SH,MH.

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan demikian NomorKEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang merupakan penetapankeberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 atas nama Pemohon Bandingdapat ditetapkan kembali menjadi SKPLB PPh Badan dengan laba menurutpajak sebesar Rp60.988.167.320 dan lebin bayar Rp20.542.976.569 denganKeputusan

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018 Keputusan Terbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT Filtrona Indonesia),NPWP : 01.000.643.5057.000, beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057/14tanggal 29 April 2014, atas nama: PT Essentra (d/h PT FiltronaIndonesia), NPWP: 01.000.643.5057.000, beralamat di Jl.Berbek Industri No. 16, Surabaya Industrial Estate Rungkut,Berbek, Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2379/WPJ.07/2015 tanggal 14 Juli 2015 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebihn Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00053/406/12/057

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/201800053/406/12/057/14 tanggal 29 April 2014 oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliterkait dengan hubungan istimewa telah menyampaikan Analisa Fungsiberdasarkan Transfer Pricing Documentation Guideline menurut OECDuntuk membuktikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslenght price) atas transaksitransaksi

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1934/WJP.07/2015,tertanggal 18 Juni 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Nomor00037/406/12/057, tanggal 25 April 2014 Tahun Pajak 2012, junctoKep.00041/WJP.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014;Atau bahwa jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat ini, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Desember

2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT095250.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00037/406/12/057/14, tanggal 25 April 2014 sebagaimana yangHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00037/406/12/057/14,tanggal 25 April 2014 sebagaimana yang telah dibetulkan denganSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014, atas nama PTNikawa Textile Industry, NPWP 01.070.683.6.057000, beralamat diANZ Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 33A,Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 5298/B/PK/Pjk/2020mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1934/WPJ.07/2015, tanggal 18 Juni 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor 00037/406/12/057/14, tanggal 25April 2014, sebagaimana yang telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00041/WPJ.07/KP.0503/2014, tanggal 21 Mei 2014,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.683.6.057000, sehinggapajak yang lebih

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057

No. 057/Padt.P/2014/PAJS.Setelah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Februari 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan padatanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PAJS. besertasuratsurat yang berkaitan dengan berkas tersebut;Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 11 Maret2014 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita PenggantiPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yangberperkara agar menghadiri persidangan

No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmi, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.Ketua Majelis,Dra. Hj. Fauziah, M.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Jarkasih, M.H. Elvin Nailana, S.H., M.H.Panitera Pengganti, Hj. Rahmi, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,002.

No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.

agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksaalatalat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkaraNomor: 057

No.057/Pdt.G/2012/PA.Mbl.Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasa/wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat(kode P) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 07Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, yang

No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.10

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Maria Zandra Novita, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 05 RT057 RW 017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseaeeeees PENGGUGAT;LawanOis Dahlia, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057

RW017 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya disebut SCDAQAl ............cccceceeceeeeeaeaeeeeeeeeeeaseeeeeenees TERGUGAT ;Joewarti, beralamat di Perumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;Selanjutnya diSe@but SCDAQAL ............ccecceseeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat;Setelah menerima dan memperhatikan

Janji) TERGUGATI kepadaPENGGUGAT;Bahwa melihat itikad tidak baik dari TERGUGATI dan untuk menjamin agarGugatan ini tidak siasia, maka PENGGUGAT memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Sidoarjo, dalam hal ini Majelis Hakim PemeriksaHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2020/PN.Sda12.Perkara berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta TERGUGATI berupa tanah dan bangunan rumah yangberdiri di atasnya terletak di Perumahan Griyo Pabean 1 Blok No. 02, RT.057

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah danbangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di PerumahanGriyo Pabean 1 Blok No. 02, RT. 057 RW. 017, Desa Pabean,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan rumah Bapak NARNO(Blok I No. 01);Sebelah Timur: Tanah dan bangunan rumah Bapak DANI(Blok I No. 38);Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah Bapak RASYD(Blok I No. 03);Sebelah Barat: Jalan/Kavling/Tanah Kosong;Menghukum TERGUGATI untuk

RW 017 Desa PabeanKecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sedangkan para Tergugat beralamat diPerumahan Pabean Blok J No. 02 RT 057 RW 017 Desa Pabean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berdomisili didaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntutsah menurut hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II, danmenuntut

anak Pemohon bernama Viktoriaman Telaumbanua yang menimbulkanadanya perbedaan Penulisan Tempat Lahir anak Pemohon sendiri yangberhubungan dengan suratsurat anak Pemohon yakni di Surat Kartu KeluargaNo. 1204010801080004; di Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278LT211120120023, dimana Tempat Lahir anak Pemohon sendiri tertulis Hiligara;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PN Gst3)4)))6)7)8)9)Bahwa selanjutnya di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057

yang berkaitan dengansuratSsurat anak Pemohon;Bahwa untuk memberikan koreksi (perbaikan) dalam identitas knususnya TempatLahir anak pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yangbenar (sah/legal), maka tentunya secara yuridis diperlukan PenetapanPengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa TempatLahir anak pemohon yang sebenarnya dan sah adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazan Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di Surat KeteranganBaptis Nomor : 057

demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunyasecara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi danlegalisasi formal sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan tempat kelahiranPemohon adalah di Onowaembo, seperti yang tertulis di Ijazan Sekolah DasarNo DN07 Dd 0192419; di Surat Keterangan Baptis Nomor : 057

Menetapkan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Onowaembo, sepertiyang tertulis di ljazah Sekolah Dasar No DN07 Dd 0192419; di SuratKeterangan Baptis Nomor : 057/J.HD/R.49/20182.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278LT211120120023 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 21 November 2012,selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;3, Fotocopy Surat Keterangan Babtis Nomor 057/J.HD/R.49/2018 atas namaViktoriaman Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP Desa HiliduhoTanoseo pada tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;4.

Membatalkandan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13/057/15 tertanggal 24 November 2015Tahun Pajak 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya Keputusan Terbanding NomorKEP00193/KEB/ WP4J.07/2017 tertanggal 21 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00085/406/13

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112982.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Selatan DKI Jakarta, terkaitHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057/15tanggal 24 November 2015, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00193/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 Februari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00085/406/13/057